<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/BANGUNAN-CAGAR-BUDAYA-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pengelola bangunan cagar budaya (BCB) di Surabaya mendapat bantuan dari pemkot. Wujudnya berupa pemangkasan pajak bumi dan bangunan (PBB). Persentase pemotongan pajak itu mencapai 50 persen.  Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Olahraga, dan Kepemudaan (DKKOP) Wiwiek Widayati mengatakan, pihak ketiga yang mengelola cagar budaya mendapat potongan pembayaran PBB sebesar 50 persen. Tujuannya, pengelola BCB bisa menyisihkan dana. ”Nah, dana itu bisa digunakan untuk merawat BCB,” katanya.  Ada 250 BCB di metropolis. Sebagian bangunan dimiliki dan dikelola pihak ketiga. Oleh pemkot, pengelola diberi kebebasan untuk memanfaatkan gedung bersejarah tersebut. ”Kami beri lampu hijau siapa saja yang mau memanfaatkan cagar budaya. Dipersilakan saja,” ucap Wiwiek.  Namun, pemanfaatan cagar budaya memiliki regulasi. Itu diatur di Perda 5/2005. BCB dibagi menjadi tiga kelompok. Bangunan tipe A disebut preservasi, tipe B restorasi, dan tipe C revitalisasi.  Menurut Wiwiek, ada tipe keempat BCB, yaitu tipe D. Tipe D adalah gedung bersejarah yang keberadaannya dianggap bisa membahayakan keselamatan pengguna maupun lingkungan sekitarnya. Dengan begitu, BCB bisa dibongkar dan dapat dibangun kembali sesuai dengan aslinya dengan cara demolisi.  Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Baktiono mengatakan, pemkot perlu mengumpulkan kembali para pengelola BCB. Itu memastikan potongan 50 persen yang diberikan bisa meringankan pengelola.  Menurut dia, masih ada pemilik BCB yang kurang mampu membayar PBB meski mendapat potongan 50 persen. ”NJOP-nya mahal. Jadi, tanya mereka mampunya berapa dan ajak perusahaan-perusahaan untuk memberikan CSR,” ujarnya.

Pemkot Korting PBB 50 Persen untuk Pengelola Bangunan Cagar Budaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/bekas_1-pos.jpg" alt="BEKAS STRATEGIS NASIONAL: Pembayaran kompensasi untuk warga Desa Granting, Kecamatan Jogonalan, Klaten. (JAWA POS RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>BEKAS STRATEGIS NASIONAL: Pembayaran kompensasi untuk warga Desa Granting, Kecamatan Jogonalan, Klaten. (JAWA POS RADAR SOLO)</figcaption>
</figure>Menengok Progres Pembangunan Tol Jogjakarta–Bawen dan Tol Solo–Jogjakarta  Ahli waris cagar budaya di seksi I tol Jogjakarta–Bawen berharap segera ada studi teknis untuk pemindahan bangunan bersejarah tersebut. Di jalan tol Solo–Jogja nanti ada jalur khusus sepeda di pinggir sisi utara.  WULAN Y., Sleman-ANGGA P., Klaten-RAGIL L., Boyolali  ---  BUNGAH benar Riyanto. Sudah mendapat ganti untung dari proyek tol Jogjakarta–Bawen seksi I, dia juga tak perlu pindah jauh dari tempatnya semula. Bahkan masih berada dalam satu rukun tetangga (RT). ”Senang bisa membangun rumah lebih bagus, lebih kukuh, bahkan lebih luas,” kata Riyanto kepada Jawa Pos Radar Jogja.  Untuk lahannya seluas 409 meter persegi, warga Padukuhan Sanggrahan, Kelurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, itu menerima ganti untung Rp 2,5 miliar. Dia lantas menggunakan sebagian uangnya untuk membeli lahan seluas 617 meter persegi yang ditempatinya.  ”Begitu ada patok tol itu, saya ditawari dan iyakan. Ibu saya sekarang senang dan nyaman. Tetangga juga masih seperti dulu,” ungkapnya ketika ditemui Minggu (24/7) pekan lalu di rumah barunya.  Jalan tol Jogjakarta–Bawen merupakan proyek strategis nasional yang memiliki panjang 75,82 kilometer dan melewati dua provinsi, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) dan Jawa Tengah. Jalan tol tersebut akan terkoneksi dengan jalan tol Semarang–Solo dan jalan tol Solo–Jogjakarta–Bandara YIA. Membentuk segitiga emas yang digadang-gadang dapat mendongkrak perekonomian.  Nilai investasi pembangunan tol mencapai Rp 14,26 triliun. Desain konstruksinya terdiri atas at grade sepanjang 69,51 kilometer dan elevated 6,31 kilometer.  Sebagian besar ruas jalan tol Jogjakarta–Bawen melewati Jawa Tengah sepanjang 68,7 kilometer dan sisanya 7,65 kilometer berada di wilayah DIJ. Seksi I dan II merupakan wilayah DIJ. Seksi III–VI masuk wilayah Jawa Tengah.  Berdasar pantauan Jawa Pos Radar Jogja, di lokasi seksi I (Sleman–Banyurejo) sudah dimulai tahap pembersihan dan pengerasan tanah. Rencananya, seksi itu dibangun sepanjang 8,25 kilometer. Alat berat traktor mondar-mandir mengeruk tanah di bawah latar langit biru cerah, tetapi berdebu. Suaranya gaduh seperti berteriak dan memamerkan tenaganya yang kuat.  Bergeser ke Padukuhan Pundong II, Kalurahan Tirtoadi, ada satu rumah limasan yang tercatat sebagai cagar budaya. Status bangunan tersebut masih menunggu kejelasan relokasi. Sementara, kanan dan kiri bangunan sudah rata dengan tanah.  ”Sebagai warga negara, kami taat mendukung proyek nasional. Tetapi, ini tidak ada kejelasan relokasi dan gantinya seperti apa,” ujar Widagdo Marjoyo, salah seorang ahli waris, di rumahnya Kamis (28/7).  Limasan itu bernama Ndalem Mijosastran dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya rumah tradisional limasan. Ndalem Mijosastran mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur DIJ Hamengku Buwono X tercatat nomor 136/PG/2015 tanggal 1 Desember 2015. Juga tercatat pada SK Bupati Sleman Nomor 14.7/Kep KDH/A/2017 tanggal 6 Februari 2017.  Ndalem Mijosastran memiliki sejarah panjang pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Dibangun kakek Widagdo bernama Mbah Mangundimejo yang saat itu menjabat lurah Pundong. Kemudian, bangunan itu diwariskan kepada orang tua Widagdo bernama Mijosastro yang merupakan lurah Tirtoadi pada 1946.  Bangunan tersebut pernah difungsikan sebagai pos tentara Indonesia ketika agresi militer Belanda di Jogjakarta. Tempat menyimpan logistik yang kemudian dibakar Belanda. Lalu, dibangun kembali menyerupai bentuk aslinya pada 1958.  ”Kami sudah setuju bangunan dipindahkan dan sudah ada tempat di Pundong I milik adik. Harapannya, rumah ini tetap lestari. Kan cagar budaya juga memiliki nilai sejarah,” katanya. Widagdo berharap perpindahan bangunan bersejarah itu dapat segera dilaksanakan. Tentunya dengan serangkaian studi teknis dan harapannya biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.  Sementara itu, pembebasan lahan untuk proyek jalan tol Solo–Jogja terus dilakukan panitia pengadaan lahan. Total, ada 1.967 bidang tanah di Klaten yang telah dibebaskan untuk proyek strategis nasional tersebut. Sementara itu, di Boyolali sudah ada 776 bidang tanah yang dikompensasi. Saat ini tersisa 128 bidang yang masih dalam proses pembebasan.  ”Pembebasan lahan untuk jalan tol sudah dilakukan di 31 desa di delapan kecamatan. Capaian pembebasan lahan sudah 56 persen dari total sekitar 4.000 bidang tanah terdampak tol di wilayah Klaten,” jelas Kepala Seksi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten Sulistiyono kepada Jawa Pos Radar Solo pada Minggu (24/7) pekan lalu.  Lebih lanjut, pria yang akrab dipanggil Sulis itu mengungkapkan, delapan kecamatan yang lahannya sudah dibebaskan untuk jalan tol, antara lain, Delanggu, Polanharjo, dan Ceper. Juga Kecamatan Ceper, Karanganom, Ngawen, Kebonarum, Karangnongko, dan Jogonalan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/bekas-pos-belanda.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bangunan cagar budaya Ndalem Mijosastran di seksi tol Jogjakarta-Bawen (28/7). (JAWA POS RADAR JOGJA)  Secara keseluruhan, ada 50 desa di 11 kecamatan di Klaten yang dilintasi jalan bebas hambatan tersebut. Sulis menjelaskan, jika panitia pengadaan lahan untuk jalan tol Solo–Jogja telah mengajukan pencairan sebanyak 2.201 bidang atau Rp 2,20 triliun ke Lembaga Manajemen Aset Negara untuk pencairan kompensasi bagi warga terdampak pembangunan tol di Klaten. Namun, yang baru cair adalah 1.967 bidang tanah atau sekitar lebih dari Rp 1,7 triliun. ”Insya Allah, tahun ini pengadaan lahan untuk jalan tol Solo–Jogja kami selesaikan. Apalagi, kegiatan untuk pengerjaan fisik sudah dimulai,” kata Sulis.  Nanti ada tiga exit toll jalan tol Solo–Jogja yang dibangun di wilayah Klaten. Yaitu, exit toll Karanganom, Ngawen, dan Prambanan. Ditambah dua rest area tipe A yang nanti dibangun di Desa Demakijo, Kecamatan Karangnongko, dan Manjungan, Kecamatan Ngawen.  Rencananya, dibangun jalur khusus sepeda di jalan tol Solo–Jogja yang merupakan usul Pemkab Klaten. ”Betul, ada usulan jalur sepeda itu. Tapi, nantinya terpisah dari main road,” jelas General Manager Lahan dan Utilitas PT Jogjasolo Marga Makmur Muhammad Amin.  Jalur tersebut berada di pinggir. Jadi, tetap ada pembatas dengan jalan tol. ”Lebar jalur sepedanya 5 meter, berada di sisi utara jalan tol,” ungkapnya.  Amin menjelaskan, jika jalur sepeda itu terealisasi, panjangnya dari Kartasura hingga Klaten sekitar 35 km. Meski begitu, dia berharap jalur khusus sepeda itu juga bisa sampai Purwomartani di Sleman atau sekitar 42,3 km. Hal tersebut sesuai dengan panjang jalan tol Solo–Jogja seksi I Kartasura–Purwomartani yang sedang proses pembebasan lahan dan pengerjaan fisik.

Bekas Pos yang Dulu Dibakar Belanda Itu Menunggu Kejelasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/langgar-gipo.jpg" alt="STATUS CAGAR BUDAYA: Aktivitas bongkar muat barang di dekat Langgar Gipo, Selasa (24/5). Plakat khusus bangunan cagar budaya akan dipasang di Langgar Gipo. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>STATUS CAGAR BUDAYA: Aktivitas bongkar muat barang di dekat Langgar Gipo, Selasa (24/5). Plakat khusus bangunan cagar budaya akan dipasang di Langgar Gipo. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Proyek revitalisasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/langgar-gipo/">Langgar Gipo</a> di Jalan Kalimas Udik, Pabean Cantian, belum tuntas. Meski begitu, peninggalan keluarga Abdul Latif Tsaqifuddin (Sagipoddin) itu sudah dipakai untuk beraktivitas. Penataan bangunan lawas menyisakan finishing.  Tampak kondisi bangunan telah berubah. Temboknya tak lagi usang seperti dulu. Bangunan di lantai 2 yang rusak juga sudah dibenahi. Termasuk lantainya yang terbuat dari kayu.  Ketua Takmir Langgar Gipo M. Yunus mengatakan bahwa saat ini pembangunan tinggal finishing. Bagian pintu dan jendela masih memerlukan perhatian. Begitu pula tiangnya yang berada di lantai 1.  Menurut Yunus, takmir sudah berkoordinasi dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemkot-surabaya/">Pemkot Surabaya</a>. Proses finishing diharapkan cepat tuntas. ’’Kalau memang ada anggarannya, langgar juga memerlukan lampu-lampu yang artistik,” kata Yunus.  Ada satu lagi proses yang ditunggu. Yunus menjelaskan bahwa takmir masih menunggu plakat bangunan cagar budaya (BCB) dari pemkot. Identitas khusus itu belum terpasang di bangunan lawas. Padahal, melalui plakat tersebut, status langgar sebagai peninggalan bersejarah akan semakin kuat.  Lantas, bagaimana dengan perkembangan museum? Ketua Komunitas Laskar Surabaya Muhammad Saiful menegaskan, rencana tersebut tetap berjalan. Saat ini sebagian barang yang akan dipajang masih dikumpulkan. ’’Museum rencananya di lantai 2,” ujar Saiful.  Dia menjelaskan, pengadaan museum mendapat sambutan positif. Seluruh pihak setuju. ’’Kami dan takmir terus mengumpulkan benda-benda lawas yang akan dipajang di museum,” tambah Saiful.  Hingga kini, tercatat sudah ada delapan benda lawas yang berhasil dikumpulkan. Di antaranya, kitab, tikar, dan buku. Benda-benda tersebut nanti dipajang di museum untuk menarik perhatian masyarakat.  Saiful menilai keberadaan museum amat penting. Itu tidak hanya menunjukkan kemenarikan Langgar Gipo, tapi juga mendukung wisata kota tua yang digagas Pemkot Surabaya. ’’Banyak yang tertarik untuk mengetahui langgar. Mereka juga melakukan penelitian,” tegas Saiful.

Langgar Gipo Tinggal Finishing dan Pemasangan Plakat BCB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/stasiun-semut.jpg" alt="TAK BISA DIBONGKAR SEMBARANGAN: Tampak depan Stasiun Surabaya Kota. Revitalisasi bangunan cagar budaya tersebut masih berlangsung. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAK BISA DIBONGKAR SEMBARANGAN: Tampak depan Stasiun Surabaya Kota. Revitalisasi bangunan cagar budaya tersebut masih berlangsung. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Rancangan peraturan daerah (raperda) cagar budaya di Kota Surabaya terus dimatangkan. Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Cagar Budaya DPRD Surabaya telah mengundang sejumlah ahli budaya. Hasilnya, ada dua masukan yang didapatkan.  Ketua Pansus Cagar Budaya DPRD Surabaya Siti Mariyam menyampaikan, dua masukan tersebut adalah pengelolaan dan pemanfaatan bangunan cagar budaya (BCB). Termasuk mengakomodasi kearifan lokal atau kebudayaan tak benda.  Siti menilai, kearifan lokal budaya di Kota Pahlawan membutuhkan perhatian pemkot. Terlebih, para pelaku seni sangat kurang mendapat apresiasi. Hal lain adalah pengelolaan BCB di Surabaya.  Menurut dia, bangunan lawas tidak hanya sekadar dirawat, melainkan juga bisa dijadikan destinasi wisata yang menghasilkan pemasukan bagi APBD Surabaya. ”Nanti rekomendasi terkait dua hal tersebut dimasukkan ke perda cagar budaya,” tuturnya.  Anggota Pansus Cagar Budaya DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengungkapkan, tidak sedikit cagar budaya milik pemkot yang belum teregistrasi (terdaftar). Karena itu, pihaknya mendorong pemkot menginventarisasi seluruh cagar budaya yang ada. Baik itu cagar budaya dalam bentuk benda maupun tak benda.  Menurut Herlina, pendataan itu bertujuan agar status setiap cagar budaya yang dimiliki pemkot jelas. Misalnya, budaya sedekah bumi. Politikus Demokrat tersebut berharap cagar budaya bisa dioptimalkan dengan baik. ”Kalau bisa, digunakan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Bisa mendatangkan wisatawan,” terangnya.  Sementara itu, seniman ludruk Meimura, salah seorang anggota tim ahli yang diundang dalam rapat, mendorong cagar budaya tak benda bisa dimasukkan ke perda tersebut. Dengan langkah itu, ekosistem antara benda dan tak benda bisa tumbuh bersama.  Meimura juga meminta kesenian tradisional khas Surabaya seperti ludruk haruslah ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Tujuannya, kelestariannya bisa tetap terjaga.

Kesenian Khas Kota Surabaya Juga Harus Masuk ke Perda Cagar Budaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG20220323145012.jpg" alt="Salah satu bangunan lama di kawasan Wisata Religi Ampel Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Salah satu bangunan lama di kawasan Wisata Religi Ampel Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bangunan-bangunan tua yang masuk kategori cagar budaya akan dikembangkan menjadi wisata heritage. Rencana itu diungkapkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai mengesahkan Tim Ahli Cagar Budaya Surabaya.  Eri mengatakan, Surabaya telah masuk kategori kota kelas dunia. Keberadaan wisata heritage harus ditingkatkan.  ”Surabaya itu kota kelas dunia yang bangunan heritage dan cagar budayanya tetap dipertahankan, sehingga bisa menarik orang untuk terus datang ke Kota Surabaya ini,” ujar Eri di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (11/4).  Eri bersama DPRD Kota Surabaya menyetujui dan mengesahkan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Surabaya periode 2022–2027. Eri meminta TACB memaksimalkan dan memanfaatkan bangunan cagar budaya. Utamanya untuk sosial ekonomi.  ”Sebab, ketika bangunan cagar budaya dapat dipertahankan, dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk wisata heritage. Oleh karena itu, saya berharap setelah disahkan tim ini, tugas mereka harus terus mengembangkan wisata heritage, terutama memanfaatkan potensi bangunan cagar budaya di Kota Surabaya,” kata Eri.  Eri meminta TACB membuat bangunan-bangunan lama di Surabaya bisa dialokasikan menjadi bentuk lain. Di antaranya, hotel dan tempat wisata.  ”Mungkin nanti bisa dikoneksikan dengan hotel dan wisata lainnya. Sehingga, menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan dari pengembangan wisata Surabaya,” papar Eri.  Usai pelantikan, Eri langsung memberi pekerjaan rumah (PR) bagi para anggota tim. Yakni, memastikan konsep wisata heritage yang akan dibuat.  ”Nah, itulah yang menjadi salah satu PR dari Tim Ahli Cagar Budaya ini. Jadi, tugas mereka bagaimana memanfaatkan bangunan cagar budaya ini, apakah dibentuk pengembangan wisata atau bagaimana?” ucap Eri.  Eri menambahkan, pihaknya yakin tak salah memilih anggota tim yang merupakan akademisi dan ahli di bidangnya. Sehingga diharapkan bisa memberikan banyak masukan yang akan menyempurnakan Kota Surabaya.  Wali kota juga mengharapkan TACB akan melengkapi kinerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dalam mengelola gedung-gedung cagar budaya Surabaya. ”Kalau soal intervensi yang akan diberikan kepada bangunan cagar budaya, nanti dibahas lebih detail oleh tim ini, dan akan dituangkan dalam Perwali,” tutur Eri.  TACB Surabaya periode 2022-2027 diisi para akademisi. Di antaranya Retno Hastijanti (Ketua), Purnawan Basundoro (Sekretaris), beserta empat anggota yaitu Handinoto, Missa Demettawati, Sumarno, dan Johan Silas.

Pemkot Surabaya Kembangkan Wisata Heritage

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/vandalisme-kota-tua.jpg" alt="AKIBAT TANGAN JAHIL: Bangunan tua dipenuhi banyak coretan vandalisme yang membuat lokasi tersebut terlihat kumuh. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>AKIBAT TANGAN JAHIL: Bangunan tua dipenuhi banyak coretan vandalisme yang membuat lokasi tersebut terlihat kumuh. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya Pemkot Surabaya membangun wisata kawasan kota tua perlu dibarengi dengan pengawasan. Sebab, kesadaran masyarakat untuk menjaga bangunan cagar budaya saat ini masih kurang. Penggiat sejarah mendorong pemerintah memberikan sanksi kepada pelaku vandalisme yang merusak estetika.  Aksi vandalisme bisa ditemui di Jalan Gula, Pabean Cantian. Tembok-tembok bangunan lawas dicoreti orang tak bertanggung jawab. Gara-gara itu, bangunan tampak kotor dan tak terawat.  Padahal, selama ini Jalan Gula merupakan salah satu titik kawasan yang berpotensi mengundang turis. Selama ini lokasi itu sering kali dipakai untuk pemotretan. Tak jarang juga calon pengantin yang memanfaatkannya.  Ketua Komunitas Laskar Soeroboio Muhammad Saiful prihatin adanya aksi vandalisme yang menyasar cagar budaya. Apalagi, aksi itu dilakukan saat pemerintah sedang konsentrasi menghidupkan kawasan kota tua. ”Kasus ini seharusnya jadi perhatian bersama. Bagaimanapun, cagar budaya harus dilindungi,” katanya.  Menurut Saiful, aksi coret-coret sebenarnya sudah dipantau pelaku sejarah. Hal itu juga telah dilaporkan. ”Kami menunggu aksi pemerintah untuk menertibkan perilaku nakal tersebut,” tambah Saiful.  Dia mengatakan bahwa saat ini kawasan kota tua memang kurang pengawasan. Saat malam kondisinya sepi. Selain itu, tidak banyak CCTV yang dipasang untuk memantau jalan raya.  Perlu ada kerja sama dalam menjaga kawasan bersejarah. Tidak cukup satpol PP. Aparat kepolisian juga diharapkan turut memberikan efek jera bagi pelaku vandalisme.  Menurut Saiful, sebenarnya sudah ada aturan jelas terkait vandalisme. Salah satunya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Di dalam aturan itu, masyarakat dilarang mencoret-coret fasilitas umum. Mereka akan dikenai hukuman jika masih melanggar.

Perlu Sanksi Pelaku Vandalisme di Kawasan Kota Tua Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/BCB-Surabaya.jpg" alt="ERA KOLONIAL: Banyak bangunan di sepanjang Jalan Kalimas yang sudah berubah bentuk sehingga sulit ditetapkan sebagai cagar budaya. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ERA KOLONIAL: Banyak bangunan di sepanjang Jalan Kalimas yang sudah berubah bentuk sehingga sulit ditetapkan sebagai cagar budaya. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Diskon pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) untuk bangunan cagar budaya (BCB) mendapat apresiasi berbagai kalangan. Namun persoalannya, banyak bangunan lawas di Kota Pahlawan yang kondisinya tak utuh. Akibatnya, bangunan-bangunan itu tak bisa ditetapkan sebagai cagar budaya karena kondisinya sudah berubah.  Adanya bangunan lawas yang berubah bentuk bisa ditemui di kawasan Jalan Kalimas Timur dan Kalimas Udik. Banyak bangunan peninggalan zaman dulu yang direnovasi pemiliknya. Bentuknya pun sudah tak utuh lagi.  Lurah Nyamplungan Soediono menjelaskan, ada 54 bangunan lawas yang diusulkan jadi BCB. Namun, seluruhnya tak lolos verifikasi dari tim cagar budaya. ”Secara sejarah dan usia masuk. Tapi, bentuknya tak memenuhi syarat,” kata Soediono.  Dia menjelaskan, bentuk bangunan yang diusulkan jadi BCB beragam. Selain rumah, ada pula pergudangan. ”Masih dipakai hingga sekarang,” kata Soediono.  Menurut dia, bangunan lawas yang diusulkan jadi BCB berusia lebih dari 50 tahun. Bangunan tersebut merupakan saksi hidup Pelabuhan Kalimas pada masa lampau. Sebagian rumah singgah dimanfaatkan untuk tempat menginap para awak kapal dan pedagang. Soediono menegaskan bahwa ada bangunan yang atapnya sudah diganti.  Ada pula yang bagian depannya dirobohkan. Proses renovasi tidak bisa dicegah karena dilakukan pemilik bangunan. Mereka memiliki sertifikat resmi.  Ketua Komunitas Laskar Surabaya Muhammad Saiful mengatakan bahwa pendataan bangunan lawas yang berpotensi jadi BCB perlu dilakukan secara serius. Tidak hanya melibatkan petugas kecamatan atau kelurahan. Pemilik bangunan juga seharusnya diajak berdiskusi.  ”BCB punya potensi besar untuk mendukung wisata. Sehingga keasliannya perlu dijaga,” kata Saiful.  Dia tak menampik banyaknya pemilik yang menolak bangunannya ditetapkan sebagai BCB. Hal itu disebabkan perawatannya tidak murah. ”Pemerintah harus mendukung segala perawatan bangunan cagar budaya. Sehingga pemilik bangunan tak terbebani,” jelas Saiful.

Tak Asli Lagi, Puluhan Bangunan Lawas di Surabaya Gagal Jadi BCB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/image-4.jpeg" alt="Langgar Dukur di Peneleh Surabaya yang menjadi salah satu cagar budaya. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Langgar Dukur di Peneleh Surabaya yang menjadi salah satu cagar budaya. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bangunan cagar budaya di Kota Surabaya akan mendapat potongan PBB sampai 50 persen. Potongan itu digunakan dengan harapan bisa digunakan untuk perawatan bangunan cagar budaya tersebut.  Hal itu dibahas ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna pada Kamis (2/12). Rapat itu membahas Raperda Cagar Budaya untuk menyempurnakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, keputusan itu berkenaan dengan cagar budaya sebagai wujud pemikiran. Kemudian, cagar budaya menjadi wujud perilaku kehidupan manusia. Sehingga memiliki arti penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah ilmu pengetahuan.  Cagar budaya juga menjadi refleksi kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Makanya, perlu peranan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan melalui upaya perlindungan pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional dan akhirnya kesejahteraan rakyat.  ”Dalam rangka pengelolaan cagar budaya ini, Pemkot Surabaya sudah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2005, yang menjadi pedoman Pemkot Surabaya dalam melakukan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Surabaya,” kata Eri.  Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya itu, Perda Nomor 5 Tahun 2005 perlu disempurnakan kembali. Harapannya dapat memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan cagar budaya di Kota Surabaya, sehingga bangunan cagar budaya itu tetap terjaga keberadaannya.  ”Jadi, kita berharap perda cagar budaya itu disempurnakan dan dimaksimalkan, bagaimana bangunannya dan bagaimana yang punya bangunan itu, harus ada kepastian hukum. Makanya dalam raperda yang dibahas ini, kita fokus pada penyelamatan cagar budaya dan bagaimana bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya itu, orangnya merasa aman,” kata Eri.  Selama ini, lanjut dia, pemkot memberikan potongan PBB sampai 50 persen bagi bangunan cagar budaya. Pemotongan PBB ini sudah diatur dalam perda yang lama. Namun, terkait pemeliharaannya, itu dibahas dalam raperda ini.  ”Harapannya, selain bantuan itu, ada bantuan lagi terkait pemeliharaannya, mungkin catnya atau apanya, supaya tidak memberatkan yang punya,” ujar Eri.  Namun pertanyaannya, apabila bangunan itu terdiri dari kayu jati yang nol persen airnya, tentu sangat mahal harganya untuk menggantinya. ”Di situlah nanti akan dibahas teman-teman DPRD dalam raperda ini. Semoga ini menjadi solusi,” terang Eri.

Cagar Budaya di Surabaya Akan Dapat Potongan PBB 50 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/rapat-apsar-koblen.jpeg" alt="Ilustrasi rapat dengar pendapat tentang perizinan Pasar Koblen di DPRD Surabaya. (Abdul Hakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rapat dengar pendapat tentang perizinan Pasar Koblen di DPRD Surabaya. (Abdul Hakim/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya mengusulkan bekas Penjara Koblen yang merupakan bangunan cagar budaya lebih baik dijadikan pasar pariwisata daripada pasar grosir buah maupun sayur. ”Jika pemkot tidak tega mencabut izin yang terlanjur dikeluarkan, tidak apa-apa. Tetapi jadikan bekas Penjara Koblen sebagai pasar pariwisata, bukan pasar grosir, pasar buah maupun sayur,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz seperti dilansir dari Antara. Sebelumnya, Dinas Perdagangan Kota Surabaya mengeluarkan Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) Nomor 503/01.0/436/7.21/2021 kepada PT Nampi Kawan Baru selaku pengelola Pasar Buah Koblen pada 14 Januari 2021 dan wajib daftar ulang pada 14 Januari 2026. Padahal, lanjut Mahfudz, berdasar pasal 25 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa bangunan cagar boleh digunakan, tetapi tidak boleh untuk pasar. ”Jadi bukan untuk profit oriented atau mencari laba, tetapi intinya untuk sejarah masa lalu. Kalau untuk kepentingan pasar tidak ada,” ujar Mahfudz. Untuk itu, lanjut dia, Komisi B meminta Pemkot Surabaya untuk mencabut izin Pasar Buah Koblen karena melanggar undang undang dan perda. ”Masih banyak ruangan di Surabaya bisa digunakan untuk pasar. Jangan Koblen karena itu cagar budaya,” tutur Mahfudz. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, keberadaan pasar buah di sekitar bekas Penjara Koblen merupakan cagar budaya tipe C. Tapi dalam undang-undang yang baru tidak memakai tipe C. Menurut dia, sesuai undang-undang maupun perda, pihaknya merekomendasikan agar bekas Penjara Koblen digunakan untuk kepentingan pemanfaatannya. ”Jadi kami lebih kepada pemeliharaan atau menjaga keberadaan cagar budaya itu,” terang Antiek. Untuk zona atau pelaksanaannya, menurut dia, sesuai keperuntukkan sesuai dengan tata ruang yang ada. ”Kalau itu memang peruntukannya untuk jasa perdagangan, digunakan untuk perdagangan. Kalau peruntukannya untuk perumahan, untuk perumahan. Jadi secara hukum seperti itu,” kata Antiek. Sementara itu, PT Nampi Kawan Baru selaku pengelola pasar buah di eks Penjara Koblen tidak hadir dalam rapat dengar pendapat di Komisi B pada Kamis (25/2). Saksikan video menarik berikut ini: https://youtu.be/Qe1dmx6dpjc

Bekas Penjara Koblen Surabaya Diusulkan Jadi Pasar Pariwisata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/bunkerkedung-cowek-1.jpg" alt="Benteng Kedung Cowek di Jalan Kedung Cowek, Bulak, Kota Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Benteng Kedung Cowek di Jalan Kedung Cowek, Bulak, Kota Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya menetapkan Benteng Kedung Cowek di Jalan Kedung Cowek, Bulak, Kota Surabaya, sebagai bangunan cagar budaya. Sebelum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, pemkot bersama Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) telah melakukan berbagai penggalian data dan kajian untuk mendukung hal tersebut.  Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya Antiek Sugiharti seperti dilansir dari Antara di Balai Kota Surabaya menjelaskan, penetapan Benteng Kedung Cowek sebagai bangunan cagar budaya tersebut setelah melalui proses panjang. Bahkan, untuk mendukung hal itu, pemkot menggandeng komunitas pemerhati sejarah agar bisa didapatkan data yang akurat.  Selain melakukan penggalian data dan observasi di lapangan, Antiek mengaku, pihaknya juga melakukan uji material terhadap bangunan benteng itu. Hal ini untuk mengetahui masa pembangunan benteng tersebut. Upaya itu dilakukan sebagai syarat untuk mendukung kelengkapan dokumen sebelum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.  ”Dari hasil uji diketahui umur benteng itu 103,5 tahun sehingga benteng itu diperkirakan dibangun sekitar 1915-an. Karena memiliki sejarah yang panjang dan umurnya sudah melebihi 50 tahun, benteng tersebut layak ditetapkan sebagai cagar budaya,” ujar Antiek.  Antiek menjelaskan Benteng Kedung Cowek itu berada di lahan luas sekitar 71.876 meter persegi. Kompleks tersebut berada dalam teritorial wilayah Kodim 0831/Surabaya Timur. Sedangkan bangunan yang memenuhi kriteria sebagai BCB, memiliki 11 bangunan yang mencakup total luas 1.925,44 meter persegi. ”Jadi ada 11 bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya,” tutur Antiek.  Namun demikian, Antiek mengungkapkan, karena Benteng Kedung Cowek berada dalam wilayah teritorial TNI, sebelum melakukan kegiatan di lokasi itu, pihaknya tetap menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kodam V/Brawijaya. Pihak Kodam V/Brawijaya selama ini mendukung penuh penetapan benteng sebagai cagar budaya.  ”Hingga saat ini benteng itu masih di bawah (teritorial) Kodam V/Brawijaya, sehingga apa yang akan kita lakukan kita selalu izin dengan Kodam V/Brawijaya,” ujar Antiek.  Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Surabaya Retno Hastijanti menambahkan, penetapan Benteng Kedung Cowek sebagai bangunan cagar budaya melalui proses yang begitu panjang. Sebelum ditetapkan, beberapa data harus divalidasi, seperti data-data sejarah dan umur bangunan.  ”Dari 2015, bangunan ini telah diajukan sebagai calon bangunan cagar budaya. Namun, baru bisa diklarifikasi pada 2019, termasuk melakukan uji terhadap umur bangunan,” kata Hasti.  Menurut Hasti, uji material terhadap bangunan ini perlu dilakukan karena di tiap-tiap bangunan Benteng Kedung Cowek ternyata masa pembuatannya tidak sama, sehingga perlu diadakan penelitian yang mendalam terhadap umur bangunan tersebut. ”Kenapa kita lakukan penelitian, karena ternyata di tiap bangunan yang kurang lebih 11–14 bangunan itu berbeda tahun pembuatannya,” tutur Hasti.  Hesti menyatakan, Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan FTSP-ITS melakukan penelitian umur bangunan di benteng tersebut. Pada saat diteliti, ditemukan bahwa pada 2019, umur bangunan benteng itu 103,5 tahun dan diperkirakan dibangunnya pada 1915.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

Benteng Kedung Cowek Surabaya Ditetapkan Sebagai Bangunan Cagar Budaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bangunan cagar budaya

Berita Terkini