<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/NR2QecMZlicCVHM3T3t4uGTz9sQQxUBul5KBwIVR-1426588510.jpg" alt="Pemkot Surabaya Ajukan Perubahan APBD 2025 menjadi Rp 12,354 triliun. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya Ajukan Perubahan APBD 2025 menjadi Rp 12,354 triliun. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 sebesar Rp 54 miliar, dari Rp 12,3 triliun menjadi Rp 12,354 triliun. Hal ini disampaikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (13/8). Dalam sidang tersebut, diserahkan dokumen nota keuangan atas Rancangan P-APBD. Wali Kota Eri mengatakan bahwa bahwa P-APBD 2025 diperlukan karena adanya penurunan pendapatan Rp 600 miliar dari opsen pajak. Penurunan tersebut mencakup bagi hasil Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). "Karena seperti kita tahu, belanja opsen (Pemkot Surabaya) turunnya sekitar Rp 600 miliar. Jadi belanja opsen yang dari kita seperti pembagian PKB dan lain-lain, turunnya Rp 600 miliar,&rdquo; tutur Eri setelah sidang, Rabu (13/8). Dalam P-APBD 2025, Eri menyatakan porsi belanja fungsi infrastruktur tidak dikurangi atau tetap sekitar 47,74 persen. Sementara anggaran untuk kesehatan sekitar 20,35 persen dan fungsi pendidikan 20,91 persen. "Kalau anggaran kesehatan tidak ada mandatory spending (pengeluaran wajib), tapi kita memberikan untuk seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang bersifat sosial itu tidak bisa kita hentikan,&rdquo; sambungnya. Menurutnya, penurunan opsen pajak sekitar Rp 600 miliar, membuat APBD 2025 hanya tersisa Rp 11 triliun lebih. Dari APBD Rp 12,3 triliun, belanja yang bisa digunakan hanya sekitar Rp 1,75 triliun.&nbsp; "Belanja kita dari Rp 12 triliun, yang bisa kita lakukan cuma Rp1 ,75 triliun, karena sebagian besar terserap untuk mandatory spending maupun fungsi kesehatan dan pendidikan," imbuhnya. Bahkan, beban belanja pegawai Pemkot Surabaya dalam APBD 2025 meningkat, akibat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang mulanya Rp 3 triliun menjadi Rp 3,4 triliun. Kendati demikian, Wali Kota Eri memastikan bahwa Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya tidak akan mengurangi program pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga pada tahun anggaran 2025. &ldquo;Tidak ada langkah surut bagi kita untuk tidak menjalankan APBD, bagaimana kesejahteraan warga itu terwujud dengan infrastruktur agar pergerakan ekonominya meningkat,&rdquo; tukas Eri Cahyadi.

Pemerintah Kota Surabaya mengajukan P-APBD 2025 sebesar Rp 54 miliar, Wali Kota Eri Cahyadi pastikan program pembangunan tetap berjalan.

Pemkot Surabaya Ajukan Perubahan APBD Jadi Rp 12,354 T, Fokus Bangun Jalan dan Fasilitas Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/WhatsApp-Image-2020-12-08-at-20.50.48.jpg" alt="Pembangunan jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)–Mandalika mendukung persiapan MotoGP 2021 di Indonesia. Dokumentasi Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Pembangunan jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)–Mandalika mendukung persiapan MotoGP 2021 di Indonesia. Dokumentasi Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menargetkan pembangunan jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)–Mandalika rampung sebelum ajang MotoGP dimulai di Indonesia pada tahun depan.  ”Khusus untuk dukungan MotoGP, kami ditugaskan khusus membangun jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)–Mandalika. Sekarang sudah terkontrak pekerjaannya dan sedang berjalan konstruksinya. Jalan ini akan selesai sebelum ajang MotoGP di Indonesia dimulai pada 2021,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Kamis (10/12).  Menteri PUPR mengatakan, di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika, Kementerian PUPR sejak 2019–2021 telah mengalokasikan anggaran Rp 1,7 triliun yang digunakan untuk infrastruktur sumber daya air (SDA) sebesar Rp 154 miliar, jalan dan jembatan Rp 1,45 triliun, pemukiman Rp 223 miliar, dan perumahan Rp 132 miliar. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/17/08/2020/konstruksi-jalan-bypass-bil-mandalika-batal-dikerjakan-bulan-ini/">Konstruksi Jalan Bypass BIL Mandalika Batal Dikerjakan Bulan Ini</a></li> </ul> Khusus pada 2020, alokasi penataan KSPN/DPSP Mandalika sebesar Rp 541 miliar. Saat ini telah terealisasi secara keseluruhan Rp 447 miliar atau 82,65 persen sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring pada status 8 Desember.  Pembangunan jalan Bypass BIL–Mandalika akan meningkatkan konektivitas dari Bandara BIL ke Kawasan Wisata Mandalika guna mendukung akses menuju sirkuit MotoGP yang juga akan dibangun di kawasan Mandalika. Jalan Bypass BIL dibangun dengan lebar 50 meter, 4 lajur, dilengkapi trotoar dan median jalan, dengan anggaran Rp 641,96 miliar pada 2020–2021.  Selain memperbaiki akses jalan, Kementerian PUPR juga meningkatkan kualitas hunian masyarakat di KSPN Mandalika. Pada 2020, di Nusa Tenggara Barat telah diprogramkan peningkatan kualitas rumah sebanyak 5.115 unit pada program rumah swadaya, atau dikenal dengan bedah rumah.  Dari jumlah tersebut, sebagai alternatif akomodasi untuk event MotoGP, Kementerian PUPR membangun sekitar 915 unit pondok wisata (home stay) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal bedah rumah. Jumlah hunian wisata tersebut tersebar di Lombok Utara dan Lombok Tengah dengan pola reguler dan sarhunta (home stay).  Total anggaran untuk pembangunan sarhunta senilai Rp 62,23 miliar. Sementara untuk program BSPS reguler dialokasikan untuk 2.900 unit dengan nilai Rp 50,75 miliar. Khusus untuk pembangunan di koridor, maksimal bantuan per rumah adalah Rp 35 juta, sedangkan untuk rumah singgah atau lokasi usaha pendukung wisata lain maksimal sebesar Rp 115 juta.  Dalam situasi Pandemi Covid-19, Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasti Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk menjadi salah satu destinasi wisata unggulan kelas dunia. Hal itu sejalan juga dengan rencana pelaksanaan MotoGP di Mandalika pada 2021 sekaligus upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QplkA6GSHmo

PUPR Targetkan Jalan Bypass BIL–Mandalika Rampung sebelum MotoGP 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-26-at-20.21.49-1.jpeg" alt="Penyerahan bantuan pembangunan jalan paving di Kabupaten Jember. (Semen Indonesia for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penyerahan bantuan pembangunan jalan paving di Kabupaten Jember. (Semen Indonesia for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) kembali menggelontorkan bantuan kepada masyarakat lewat program Corporate Social Responsibility (CSR). Bantuan yang diberikan kali ini berupa pembangunan jalan paving dan sumur bor di tiga desa di Kabupaten Jember.  General Manager of Corporate Social Responsibility (CSR) Semen Indonesia Edy Saraya mengatakan, pembangunan paving dan sumur bor itu diberikan berdasar pengajuan dari masyarakat setempat.  Edy merinci, bantuan pembangunan paving diberikan di Desa Pedarungan sebesar Rp 310.000.000 dan Dusun Curah Bamban senilai Rp 295.000.000. Kedua desa itu berada di Kecamatan Tanggul. Di kawasan itu kondisi jalannya sudah sangat memprihatinkan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-26-at-20.21.49-750x563.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Penyerahan bantuan pembangunan jalan paving di Kabupaten Jember. (Semen Indonesia for JawaPos.com)  “Pembangunan paving bisa mempermudah transportasi masyarakat sekitar untuk menuju jalan utama dengan lebih cepat. Dengan demikian, pengiriman hasil pertanian antar wilayah juga lebih mudah,” ujar Edy.  Dengan demikian, kata Edy, peningkatan pendapatan masyarakat desa dan kegiatan perekonomian setempat pun akan jauh lebih baik.  “Dari manfaat sosial budaya, interaksi antar warga juga akan lebih lancar. Minat belajar anak-anak juga bisa bertumbuh dengan sarana dan prasarana yang menunjang.  Sementara itu, pembangunan sumur bor dilakukan di Desa Karangsono, Kecamatan Balangsari. Adapun pembangunan sumur bor senilai Rp 287.700.000.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-26-at-20.21.50-750x563.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Penyerahan bantuan pembangunan sumur bor di Kabupaten Jember. (Semen Indonesia for JawaPos.com)  “Tujuannya tentu untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan air bersih, khususnya mereka yang tinggal di dataran tinggi atau perbukitan. Pembangunan sumur bor sendiri memang perlu biaya sangat mahal dan akan sangat berat jika dibebankan kepada warga desa,” ujar Edy lagi.  Dia mengungkapkan, penyaluran dana itu didukung pemerintah paerah (pemda) dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatannya. Dijelaskan, kegiatan tersebut merupakan program padat karya tunai yang menjadi bagian aspek pengendalian ekonomi Covid-19.

Semen Indonesia Bangun Jalan Paving dan Sumur Bor di Jember

bangun jalan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bangun jalan

Berita Terkini

Pemkot Surabaya Ajukan Perubahan APBD Jadi Rp 12,354 T, Fokus Bangun Jalan dan Fasilitas Umum

PUPR Targetkan Jalan Bypass BIL–Mandalika Rampung sebelum MotoGP 2021

Semen Indonesia Bangun Jalan Paving dan Sumur Bor di Jember

Download Aplikasi JawaPos.com