<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/1oczR5DVhoZfWuvIGTLQFX0bP9orKnU5tC0zhTsS-1-3382983311.jpg" alt="Menkeu Purbaya Yudhi sadewa membandingkan pertumbuhan ekonomi era SBY dan Jokowi. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Purbaya Yudhi sadewa membandingkan pertumbuhan ekonomi era SBY dan Jokowi. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan membandingkan kinerja ekonomi nasional di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Purbaya, meski SBY dinilai lebih santai dalam mengelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi justru lebih tinggi dibandingkan masa Jokowi yang gencar membangun infrastruktur. &ldquo;Zamannya Pak SBY, private sector yang hidup. Government santai-santai saja. Tapi Anda lihat, GDP-nya bisa tumbuh 6 persen,&rdquo; ujar Purbaya dalam acara bertajuk &lsquo;1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran&rsquo; di Jakarta Selatan, Kamis (16/10). Ia mengaku sempat menyampaikan pandangan tersebut langsung kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, dengan komitmen Jokowi untuk membangun infrastruktur justru pertumbuhan ekonomi hanya mampu mencapa angka 5 persen. &ldquo;Saya kasih tahu ke Pak Jokowi waktu itu, &lsquo;Kenapa Pak SBY tidur saja pertumbuhannya 6? Tapi Bapak bangun infrastruktur di mana-mana, pertumbuhannya cuma 5?&rsquo; ungkapnya. Lebih lanjut, Purbaya blak-blakan menyebut bahwa pada masa pemerintahan Jokowi, sektor privat justru mengalami tekanan. Sementara yang dibiarkan terus berjalan adalah sektor pemerintahan, ia menilai disitulah titik dari pincangnya mesin pertumbuhan ekonomi itu. &nbsp;&ldquo;Zamannya Pak Jokowi, sektor privat hampir tidak tumbuh, dicekik, sementara government sector-nya berjalan. Jadi selama 20 tahun terakhir, ekonomi kita mesinnya pincang,&rdquo; tegasnya. &ldquo;Kalau dua-duanya tumbuh, 6 persen lebih itu gampang. Tapi saya dibilang sombong. Sistem ekonomi itu lambat berubah, bisa dua generasi,&rdquo; tambah Purbaya. Lebih lanjut, Purbaya menyinggung kondisi ekonomi terkini yang dinilainya kembali melambat akibat tekanan pada sektor riil. Adapun imbasnya, adalah gelombang unjuk rasa dengan tuntutan isu ekonomi yang tak bisa dibendung. Salah satu sebabnya, kata Purbaya, karena pada April sampai Agustus 2025, sektor riil berkinerja negatif. Bahkan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. &ldquo;Itu bukan protes karena politik kacau, tapi karena ekonomi mereka susah. Kalau cepat diperbaiki, demo itu tidak akan berlarut,&rdquo; tutur Purbaya.

Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan pertumbuhan ekonomi era SBY dan Jokowi, soroti sektor privat dan dampak unjuk rasa.

Menkeu Purbaya: SBY Tidur Saja Ekonomi Tumbuh 6 Persen, Jokowi Bangun Infrastruktur Tumbuhnya Cuma 5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/BOBBY-29-1202981692.jpg" alt="Gubernur Sumut Muhammad Bobby Nasution menghadiri acara peringatan Hari Jadi ke-22 Kabupaten Pakpak Bharatdi Lapangan Alun-alun Kecamatan Salak, Senin (28/7/2025)/(Diskominfo Sumut)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumut Muhammad Bobby Nasution menghadiri acara peringatan Hari Jadi ke-22 Kabupaten Pakpak Bharatdi Lapangan Alun-alun Kecamatan Salak, Senin (28/7/2025)/(Diskominfo Sumut).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan komitmennya untuk membangun infrastruktur jalan, sarana pendidikan hingga membantu para pedagang kecil. Hal itu disampaikannya pada acara peringatan Hari Jadi ke-22 Kabupaten Pakpak Bharat, yang berlangsung di Lapangan Alun-alun Kecamatan Salak, Senin (28/7/2025) sore. Di sela-sela sambutannya pada acara perayaan Hari Jadi yang dihadiri ribuan masyarakat, yang dirangkai dengan Pesta Oang-oang dan peresmian Gedung Perpustakaan tersebut, Bobby langsung menerima aspirasi langsung dari masyarakat yang mengikuti kegiatan itu. "Saya tidak akan berpanjang lebar, karena masyarakat di sini mau menikmati hiburan. Mungkin tidak banyak yang bisa saya berikan. Tetapi kalau sebelumnya saya di Kabupaten Samosir, kasi kado untuk masyarakat . Sekarang untuk Pakpak Bharat, kira-kira bapak ibu mau kado apa? Yang diperlukan di sini," ujar Bobby Nasution, meminta masyarakat naik ke panggung utama. Sontak warga yang antusias menantikan dan menyaksikan kedatangan Gubernur di tempat itu, naik dan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat, apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan di kabupaten ini. Seperti diutarakan seorang warga L Bancin, agar ada pembangunan (perbaikan) infrastruktur jalan penghubung menuju Kabupaten Humbanghasundutan (Humbahas). Sebab dalam beberpaa kilometer, kondisinya rusak parah. "Tadi informasi dari Pak Bancin, untuk jalan akses menuju Kabupaten Humbahas, tahun ini kita kerjakan. Tetapi beberapa kilometer dulu, sebagian. Nanti kita tuntaskan tahun depan, mengingat waktunya tidak memungkinkan," sebut Bobby, menjawab aspirasi masyarakat. Selain itu, menurut Bobby, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga akan memperbaiki fasilitas di SMA Negeri I Salak, serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak. Langkah itu sebagaimana program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. "Semoga dengan upaya perbaikan ini, Pakpak Bharat menjadi lebih maju dan berkembang. Dan yang terpenting, perekonomian bapak ibu lebih baik, dan masyarakatnya sejahtera. Jika perekonomian baik, maka juga bisa menyumbang untuk Sumatera Utara," jelas Bobby, yang hadi bersaa Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/BOBBY-29-B-323760303.jpg" alt="Gubernur Sumut Muhammad Bobby Nasution menghadiri acara peringatan Hari Jadi ke-22 Kabupaten Pakpak Bharatdi Lapangan Alun-alun Kecamatan Salak, Senin (28/7/2025)/(Diskominfo Sumut)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumut Muhammad Bobby Nasution menghadiri acara peringatan Hari Jadi ke-22 Kabupaten Pakpak Bharatdi Lapangan Alun-alun Kecamatan Salak, Senin (28/7/2025)/(Diskominfo Sumut).</figcaption>
</figure> Pada kesempatan itu, Bobby Nasution juga memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM berupa steling jualan dan kursi. Termasuk juga tambahan modal berjualan, seperti harapan warga setempat Suriani Boangmanalu. Usai sambutan, Bobby Nasution juga mendatangi dan menyapa masyarakat yang mengikuti perayaan tersebut. Dilanjutkan dengan peresmian Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat di lokasi yang sama. Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor yang hadir bersama Wakil Bupati Mutsyuhito Solin menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas kedatangan dan komitmen Gubernur Bobby Nasution untuk membawa pembangunan yang berarti bagi masyarakat di daerah ini. "Ini sebuah kebanggaan bagi kami, karena sejak 22 tahun lalu kabupaten ini berdiri, baru kali ini di momentum peringatan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat, ini baru pertama kali Gubernur hadir. Juga terima kasih Bapak Kepala Daerah tetangga seperti Bupati Samosir, Bupati Toba dan Wakil Bupati Tapanuli Utara. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Gubernur, Bobby Nasution, yang membawa hadiah untuk masyarakat," sebut Franc. Sedangkan L Bancin, warga setempat yang menyampaikan aspirasinya, mengaku senang dan terharu. Mengingat ia yang berprofesi sebagai sopir angkutan umum, mengaku harus berjibaku dengan kondisi jalan yang rusak parah hingga beberapa kilometer. Selain masalah waktu, juga biaya perawatan kendaraan yang sering rusak akibat kondisi jalan buruk. Selanjutnya usai perayaan, Bobby Nasution menyempatkan berkunjung ke SMA Negeri I Salak dan menyapa para siswa sekolah yang sudah menunggu kedatangannya. Turut hadir Kepala Dinas Pariwisata Sumut Yudha Pratiwi Setiawan, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alex Sinulingga dan Kepala Dinas Perpustakaan Sumut Desni Maharani Saragih

Warga antusias menyambut Gubernur Muhammad Bobby Nasution dan berharap jalan penghubung menuju Kabupaten Humbanghasundutan segera dibangun.

Sahuti Aspirasi Masyarakat Pakpak Bharat, Bobby Nasution akan Bangun Infrastruktur hingga Bantu Pedagang Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/HD-90.jpg" alt="Gubernur Sumsel Herman Deru (kiri) meninjau jalan antarkabupaten di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Jumat (15/4). Pemprov Sumsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel Herman Deru (kiri) meninjau jalan antarkabupaten di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Jumat (15/4). Pemprov Sumsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membangun jalan dan jembatan penghubung antarkabupaten di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Ilir. Pembangunan itu untuk mempercepat pemerataan di daerah sentra produksi pertanian.  Gubernur Sumsel Herman Deru saat meninjau pembangunan jalan penghubung di Desa Campang Tiga di Kabupaten OKU Timur mengatakan, infrastruktur jalan sejauh 25 kilometer itu sangat dibutuhkan masyarakat. Sebab, menghubungkan dua kabupaten sekaligus.  ”Adanya jalan penghubung ini mempermudah pergerakan masyarakat dalam mengangkut hasil perkebunan dan pertanian. Dengan begitu diharapkan pertumbuhan ekonomi akan lebih meningkat,” kata Herman Deru seperti dilansir dari Antara.  Bagi Sumsel, Ogan Komering Ulu Timur merupakan wilayah penting. Sebab, menjadi sentra produksi beras di daerah. Demikian juga dengan Ogan Ilir yang menjadi kabupaten berbatasan langsung dengan Kota Palembang.  ”Artinya, dengan adanya jalan penghubung ini akan memotong waktu tempuh sehingga akan mengurangi beban biaya transportasi. Wujud nyatanya kini dari Palembang menuju Campang Tiga hanya dua jam saja tidak sampai empat jam lagi,” ujar Herman Deru.  Ke depan, lanjut dia, secara bertahap pemprov akan memperbaiki infrastruktur jalan antarkabupaten lain di Sumsel. Untuk itu, gubernur mengingatkan warga Sumsel untuk patuh membayar pajak yang menjadi sumber APBD dan APBN.  Melalui sumber dana tersebut, daerah-daerah dapat melakukan pembangunan infrastruktur. Salah satunya, pembangunan jalan penghubung antarkabupaten OKU dan OI sejauh 25 kilometer yang progresnya sudah mencapai tahap pengecoran.  Sementara itu, Camat Cempaka Arisman mengatakan, dengan terbukanya akses jalan antarkabupaten, perekonomian masyarakat setempat akan terpacu.  ”Tentu jalan ini telah lama diinginkan masyarakat. Dengan adanya jalan ini, akses distribusi hasil pertanian masyarakat akan semakin cepat,” tutur Arisman.

Pemprov Sumsel Bangun Jalan dan Jembatan Penghubung Antarkabupaten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/uang-ilustrasi.jpeg" alt="uang ilustrasi. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>uang ilustrasi. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure><div> <h3>Kemenag: Boleh untuk Pembangunan Infrastruktur</h3> <div></div> </div> <div>JawaPos.com – Isu soal penggunaan wakaf tunai untuk infrastruktur negara masih santer di tengah masyarakat. Dalam sosialisasi Festival Literasi Zakat Wakaf 2021 Kemenag kemarin (31/8), ada masyarakat yang menanyakannya. Bagi Kemenag, wakaf tunai untuk infrastruktur fisik, termasuk infrastruktur negara, tidak menjadi masalah.</div> <div></div> <div>Keterangan tersebut disampaikan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Tarmizi Tohor. Dia menyatakan, penjelasan terkait penggunaan wakaf tunai untuk infrastruktur negara harus hati-hati. Karena bisa menimbulkan polemik atau salah paham. ”(Apakah, Red) wakaf boleh untuk membangun infrastruktur? Tidak masalah,” katanya.</div> <div></div> <div>Tarmizi menegaskan, yang tidak boleh untuk pembangunan infrastruktur adalah dana zakat. Sebab, sesuai ketentuan, dana zakat harus disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima atau mustahik. Sedangkan wakaf barang tidak bergerak atau wakaf barang bergerak seperti uang tunai boleh digunakan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur. Sesuai dengan ketentuannya, penggunaan atau pemanfaatan dana wakaf tunai merupakan kewenangan dari si pewakaf atau wakif.</div> <div></div> <div>Para pewakaf atau wakif tadi menunjuk nadzir, yaitu orang atau lembaga yang berhak mengelola wakaf. ”Saya berwakaf untuk bangun bandara. Silakan saja,” tuturnya. Jadi, tegas Tarmizi, pengelolaan wakaf itu tergantung dari keinginan si pewakaf.</div> <div></div> <div>Di tengah kemajuan teknologi seperti sekarang ini, sudah banyak kanal digital atau online pembayaran wakaf. Di dalamnya sudah terpampang dengan jelas beragam program wakaf. Diperkirakan mencapai Rp 180 triliun setiap tahun.</div>

Potensi Wakaf Tunai Capai Rp 180 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210226-WA0043.jpg" alt="Bupati Fandi Akhmad Yani didampingi wakil dan istrinya di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya. Afrizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Bupati Fandi Akhmad Yani didampingi wakil dan istrinya di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya. Afrizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menaruh harapan banyak kepada 17 kepala daerah terpilih yang baru dilantik. Khofifah meminta kepala daerah terpilih untuk segera melengkapi program prioritas.  ”Sesuai dengan Perpres 80 Tahun 2019. Isinya percepatan pembangunan ekonomi Jatim,” tutur Khofifah.  Khofifah menyebut, pusat percepatan sebagian besar di wilayah Gerbangkertasusila. Surabaya sebagai episentrum, ditambah Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan.  ”Ada keputusan baru kalau di Gresik bakal ada KEK. Di Sidoarjo akan menjadi IKM, industri halal terbesar dan pertama di Indonesia,” sebut Khofifah.  Menanggapi hal tersebut, pasangan Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menyatakan akan mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK).  ”Gresik diberi atensi Gubernur Khofifah untuk mengembangkan KEK. Kami berterima kasih,” tutur Bupati Fandi Akhmad Yani.  Dia berharap pembangunan KEK lancar. Sebab, KEK akan menjadi opsi utama untuk menyerap tenaga kerja lokal.  ”KEK ini akan berdampak untuk masyarakat. Kami berharap KEK mampu menjadi wadah penyerapan tenaga kerja lokal. Sehingga Jatim bisa jadi yang bangkit,” ujar Fandi Akhmad Yani.  Selain itu, dia juga akan fokus pada pembangunan infrastruktur. Fandi Akhmad Yani menyebut terdapat beberapa PR yang harus segera diselesaikan.  ”Di antaranya, banjir Kali Lamong dan pembangunan infrastruktur lain. Kami akan kolaborasi antara pemerintah daerah sekitar dan warga,” ucap Fandi Akhmad Yani.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dVYcOvbFQcQ

Janji Bupati Gresik Atasi Banjir Kali Lamong dan Bangun KEK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210226-WA0042.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Muhdlor (dua dari kiri) dan Wakil Bupati Subandi (dua dari kanan) di Gedung Negara Grahadi. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Muhdlor (dua dari kiri) dan Wakil Bupati Subandi (dua dari kanan) di Gedung Negara Grahadi. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor. Hal itu diungkapkan pasca pelantikan di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Jumat (26/2).  Sosok yang akrab disapa Gus Muhdlor itu mengungkapkan, fokus utama pada 100 hari kerja pertama adalah kolaborasi Rencana Kerja Jangka Panjang (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  ”Fokus 100 hari kerja ini, saya kira sama seperti gubernur. Akan mendukung RKPD dan RPJMD Pemprov Jatim,” tutur Muhdlor usai dilantik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.  Alumnus SMAN 4 Sidoarjo itu menguraikan bahwa target 100 hari berupa perbaikan infrastruktur dan jalan. ”Juga pelayanan publik seperti mengurus KTP dan lain sebagainya,” ujar Muhdlor.  Selain itu, isu kesehatan juga tidak luput dari perhatian. Putra pengasuh Pondok Pesantren Bumi Shalawat KH Agoes Ali Masyhuri itu juga menjanjikan BPJS dan pembangunan rumah sakit.  ”Insya Allah pada 2021 untuk masyarakat Sidoarjo akan realisasi. SD barat akan dibangun. Selama ini mandek,” kata Muhdlor.  Di sisi lain, pembangunan Flyover Gedangan juga akan dipercepat. ”Kami berkomitmen eksekusi itu secepatnya,” tegas Muhdlor.  Muhdlor yang didampingi Subandi sebagai wakil bupati menjelaskan, harus bergegas dan segera cepat merealisasikan janji-janjinya.  ”Sebab, waktu kami kan cuma 3,5 tahun. Kami pastikan PR dan janji ini terealisasi secepatnya,” ucap Muhdlor.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9lBaNPr82Ig

Pembangunan Flyover Gedangan Jadi Fokus Muhdlor dan Subandi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG20201205093744-1.jpg" alt="Wali Kota Risma mendampingi Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemui pedagang di Pasar Bratang. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Risma mendampingi Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemui pedagang di Pasar Bratang. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sepuluh tahun hampir berlalu. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Surabaya banyak berubah dengan wajah baru. Tidak hanya menorehkan banyak prestasi, alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) itu juga banyak mempercantik kota menjadi asri.  Salah satunya dengan membangun taman dan ratusan jembatan di berbagai titik di Surabaya. Total terdapat 128 jembatan baru yang menjadi legacy atau warisan Wali Kota Risma. Jadi ikon baru.  Risma juga mendesain berbagai jembatan di Surabaya.  ”Beberapa jembatan itu saya sendiri yang mendesain dan dibantu juga teman-teman PD (perangkat daerah). Kami selalu mendesain berbeda-beda setiap jembatan. Sehingga bisa dijadikan wisata juga,” kata Risma, Senin (7/12).  Risma memaparkan beberapa jembatan yang didesain khusus dan menjadi ikon Surabaya adalah Jembatan Suroboyo, Jembatan Ujung Galuh, dan Jembatan Joyoboyo yang ditargetkan selesai tahun ini.  ”Jembatan Joyoboyo ini akan menjadi ikon baru Kota Surabaya. Nanti bisa melihat keindahan Surabaya dari jembatan ini,” ujar Risma.  Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya mencatat, Pada masa kepemimpinan Wali Kota Risma terdapat pembangunan jembatan baru sebanyak 128 unit. Sejak 2011, Wali Kota Risma terus membangun berbagai jembatan setiap tahun. Pada 2011, ada 2 jembatan yang dibangun, sehingga pada 2011 itu total ada 8 jembatan di Surabaya, karena sebelum masa kepemimpinan Wali Kota Risma, sudah ada 6 jembatan.  ”Kemudian pada 2012, pemkot membangun 8 jembatan, sehingga totalnya ada 16 jembatan. Lalu pada 2013 membangun 34 jembatan hingga totalnya 50 jembatan. Pada 2014 membangun 22 jembatan hingga total 72 jembatan. Dan 2015 membangun 16 jembatan hingga totalnya 88 jembatan,” kata Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati ketika dikonfirmasi pada Senin (21/12).  Pembangunan berbagai jembatan itu juga dilanjutkan pada saat periode kedua kepemimpinannya. Pada 2016, membangun 13 jembatan hingga totalnya 101 jembatan. Pada 2017, membangun 8 jembatan hingga totalnya 109 jembatan. Pada 2018 membangun 12 jembatan hingga totalnya 121 jembatan. Dan 2019 membangun 12 jembatan hingga totalnya ada 133 jembatan.  ”Nah, tahun ini, kami fokus membangun Jembatan Joyoboyo. Pembangunan jembatan ini multiyears dan ditargetkan selesai akhir tahun ini. Jadi, total jembatan di Surabaya hingga 2020 ini ada 134 unit. Dengan rincian 6 jembatan sudah ada sebelumnya, dan 128 jembatan dibangun pada masa Bu Risma ,” ujar Erna.  Namun cerita dan prestasi paling fenomenal adalah ketika Risma menutup lokalisasi terbesar bahkan di Asia Tenggara. Dolly. Keberaniannya menutup Dolly diwarnai berbagai hal. Salah satunya dengan menerima teror. Hal itu diungkapkan ketika menemani calon wali kota Surabaya nomor urut satu Eri Cahyadi dan Armuji dalam salah satu kampanyenya.  Selain ancaman fisik Risma bercerita bahwa dia juga sempat mendapatkan ancaman non fisik.  ”Pernah ada kiriman ular ke rumah. Pernah suatu waktu rumah saya terlihat terbakar. Semua itu supaya saya mengurungkan niat untuk menutup Dolly,” kenang Risma, wali kota perempuan pertama di Surabaya itu.  Kini, menjelang berakhirnya masa kepemimpinannya, Risma banyak menemui warga untuk berpamitan. Dalam suatu kesempatan, ketika membuka pasar burung di eks lokalisasi Dolly pada Oktober, Risma menyempatkan untuk berpamitan.  ”Mohon maaf atas kesalahan saya. Terima kasih sudah bekerja sama membangun Surabaya. Mari dijaga bersama supaya semua lebih sejahtera,” tutur Risma.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=MZd7zLVqsqE

Kaleidoskop 2020: Sepuluh Tahun Surabaya Bersama Risma

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/begini-dinamika-saat-pupr-gelar-program-padat-karya-tunai-di-gorontalo_c_0_293950.jpg" alt="ILUSTRASI IRIGASI: Perbaikan saluran irigasi di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI IRIGASI: Perbaikan saluran irigasi di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan infrastruktur dasar dalam proyek food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah akan dimulai pada Oktober 2020.  ”Major project di sini yakni pengembangan food estate di Kalimantan Tengah berupa padi dan singkong. Ini akan kami koordinasikan karena akan mulai Oktober,” kata Basuki seperti dilansir dari Antara.  Pengembangan food estate untuk padi akan dikerjakan di atas lahan seluas 165 ribu hektare dilakukan di atas lahan aluvial eks pengembangan lahan gambut (PLG). Proyek pembangunan dilakukan dengan rehabilitasi saluran irigasi, pintu air, jembatan, serta membangun jalan akses.  Sejalan dengan pembinaan pengusaha lokal dalam penyerapan anggaran, menurut Basuki, Kementerian PUPR akan memberikan paket pekerjaan kepada pengusaha lokal. ”Untuk yang jalan-jalan itu packaging-nya (paketnya) kami atur semua. Itu hanya untuk pengusaha lokal, tidak ada pengusaha besar untuk masuk ke sana kecuali saluran irigasi,” terang Basuki.  Basuki menambahkan, jika ada pengusaha besar ingin ikut berpartisipasi dalam proyek tersebut, harus bekerja sama dengan pengusaha daerah dengan sistem KSO. ”Proyek jembatan juga porsi pengusaha daerah walaupun jumlah nominal uangnya cukup besar,” ujar Basuki.  Sedangkan perluasan food estate di luar lahan eks-PLG seluas 60 ribu hektare akan ditanami singkong sebagai bahan cadangan pangan. Pemerintah akan menyiapkan jalan dan perumahan bagi pekerja dari kalangan TNI.  Sementara itu, proyek food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, lanjut Basuki, akan dikembangkan untuk tanaman hortikultura. Kementerian PUPR akan menyediakan air baku, membangun sumur, dan drainase, serta membangun jalan akses. ”Tahun ini sudah akan dikembangkan 4 ribu hektare untuk hortikultura bersama Kementerian Pertanian,” papar Basuki.  Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun pada 2021, di antaranya untuk membangun kawasan pangan berskala luas. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan penyampaian Nota Keuangan 2020 di DPR pada Jumat (14/8).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9CxsbZ2KTfw

PUPR Pastikan Pembangunan Food Estate Kalteng Dimulai Oktober

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-06-19-at-20.29.37.jpg" alt="Daerah Aliran Sungai Citarum. Dokumentasi Kementerian PUPR" width="100%">
<figcaption>Daerah Aliran Sungai Citarum. Dokumentasi Kementerian PUPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana menganggarkan Rp 618,6 miliar untuk membangun sejumlah infrastruktur dalam rangka mengendalikan pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai atau DAS Citarum pada 2021.  ”Keberhasilan Program Citarum Harum memerlukan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah disepakati dalam rencana aksi yang mengatur tanggung jawab masing-masing stakeholder,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seperti dilansir dari Antara di Jakarta pada Minggu (21/6).  Pada 2021, program pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum tetap dilanjutkan Kementerian PUPR melalui serangkaian kegiatan infrastruktur. Termasuk kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan TNI dengan total anggaran sebesar Rp 618,6 miliar.  Anggaran tersebut akan digunakan untuk normalisasi sungai di enam lokasi sebesar Rp 137 miliar, rehabilitasi sungai di tiga lokasi senilai Rp 125 miliar, dan pemeliharaan sungai di enam lokasi senilai Rp 6,6 miliar. Kemudian pengendalian banjir di dua lokasi senilai Rp 100 miliar, pembangunan pengendali banjir di Sungai Cibeet senilai Rp 50 miliar, dan pelaksanaan kegiatan bekerja sama dengan TNI senilai Rp 200 miliar.  Dalam mendukung Program Citarum Harum, Kementerian PUPR telah melakukan pengelolaan sumber daya air, pengelolaan limbah cair dan padat di sepanjang sungai dan permukiman, termasuk pengendalian banjir di wilayah hilir. Sejumlah infrastruktur telah dibangun diantaranya normalisasi kali mati (oxbow) yang telah dilaksanakan sejak 2019 di lima lokasi dengan anggaran Rp 33,8 miliar yakni Kali Mati Dara Ulin, Mahmud, Bojong Soang, Sapan, dan Cisangkuy.  Selanjutnya pada 2018, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Kolam Retensi Cieuntung di Kecamatan Baleendah seluas 4,75 hektare berkapasitas tampung 190 ribu meter kubik. Dengan dilengkapi tiga unit pompa pengendali banjir berkapasitas 3,5 meter kubik per detik dan satu unit pompa harian berkapasitas 1,5 meter kubik per detik. Tampungan air buatan itu mampu mengurangi debit banjir Citarum yang kerap menggenangi daerah Dayeuhkolot dan Baleendah. Anggaran pembangunannya sebesar Rp 203 miliar.  Saat ini juga disiapkan pembangunan Kolam Retensi Andir dan polder-polder di Kabupaten Bandung sebagai tampungan pengendali banjir dengan anggaran Rp 114 miliar. Infrastruktur pengendali banjir tersebut rencananya dibangun pada Agustus 2020 hingga 2021 di lima lokasi, yakni Cijambe Barat, Cijambe Timur, Cigede, Cipalasari, dan Cisangkuy.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RQx3pl8jX24  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_pVgmyESp4M  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=4z4Nvx9O-9A

Tingkatkan Kualitas DAS Citarum, PUPR Gelontorkan Rp 618 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/sukuk-negara-berperan-bangun-infrastruktur-jalan-raya-dan-kereta-api_m_178128.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memiliki peranan penting dalam mendukung pencapaian target pemerintahan Preseiden Joko Widodo. Terutama dalam membangun infrastruktur jalan raya dan kereta api di Jawa dan luar Jawa. Direktur Pembiayaan Syariah Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Suminto mengatakan, sejak 2013 sukuk negara berperan penting dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi dalam negeri yang efektif dan efisien. "Di masa mendatang sukuk negara adalah tiang pembangunan infrastruktur Indonesia,&rdquo; tutur Suminto dalam keterangan tertulis, Selasa (26/12). Sukuk negara atau SBSN atau instrumen utang piutang tanpa riba adalah surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Sejak diterbitkan 2008 sampai 2017, sukuk negara mencapai Rp 758 triliun dan merupakan diversifikasi pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur maupun yang lainnya. Suminto mencatat, sejak 2013 Kementerian Perhubungan menjadi kementerian pertama yang memprakarsai proyek infrastruktur menggunakan sukuk negara (project financing sukuk). Dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalur rel ganda Cirebon&ndash;Kroya senilai Rp 800 miliar. Setahun kemudian Kementerian Perhubungan menggunakan skema pembiayaan serupa untuk pembangunan jalur rel ganda Cirebon&ndash;Kroya Segmen I (Lanjutan), Double Track Manggarai&ndash;Jatinegara (Paket A) dan Double Track Jatinegara&ndash;Bekasi (Paket B2) senilai Rp 1,37 triliun. &ldquo;Seluruh proyek pembangunan jalur kereta api Kemenhub dilakukan menggunakan pembiayaan sukuk negara. Lalu, keberhasilan Kemenhub diikuti Kementerian PUPR untuk melakukan pembiayaan infrastruktur jalan raya maupun jembatan,&rdquo; bebernya. Sejak 2013 hingga 2017, dana pembangunan infrastruktur dari sukuk negara yang digunakan Kemhub membangun jalur kereta api di Jawa dan Sumatera mencapai Rp 16,71 triliun. Tahun depan sukuk negara akan menyumbang sedikitnya Rp 7 triliun untuk membiayai pembangunan jalur kereta api jalur melayang (elevated) dan Double Track wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan Sulawesi. Sementara itu, sejak 2015 sukuk negara telah menyumbang pembiayaan pembangunan jalan dan jembatan di Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua yang dilakukan Kementerian PUPR senilai Rp 3,51 triliun. Sementara sepanjang 2016-2017 sukuk negara telah menyumbangkan dana senilai Rp 11,92 triliun bagi Kementerian PUPR untuk digunakan membangun jalan, jalan layang, terowongan,dan jembatan di Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Ditargetkan pada 2018, Kementerian PUPR akan mendapatkan alokasi sukuk negara senilai Rp 7,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan. "Jadi, bisa dikatakan pembiayaan syariah secara lansung berperan membangun infrastruktur transportasi di Indonesia,&rdquo; tuturnya. Dia menegaskan, sukuk negara dikelola sejalan dengan asas pemerintahan yang baik di mana seluruh sumber keuangan maupun penggunaannya tersebut dikelola secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat luas.

Sukuk Negara Berperan Bangun Infrastruktur Jalan Raya dan Kereta Api

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bangun infrastruktur

Berita Terkini