<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/IKN-17-2798294505.jpg" alt="Salah satu plant milik WSBP yang menyuplai beton ke IKN." width="100%">
<figcaption>Salah satu plant milik WSBP yang menyuplai beton ke IKN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis realisasi sementara belanja modal kementerian/lembaga (K/L) tahun 2023 mencapai Rp 307,3 triliun. Angka itu tumbuh 27,7 persen. Penggunaannya antara lain untuk tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), infrastruktur prioritas, serta modernisasi alutsista. "Kalau dilihat, Rp 307,3 triliun itu naik cukup drastis 27,7 persen dari tahun lalu. Ini karena tahun 2023 ini kita pengen menyelesaikan banyak proyek-proyek nasional yang sebisa mungkin rampung sebelum pemerintahan ini selesai," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers kinerja dan realisasi APBN 2023, Selasa (2/1). &ldquo;Belanjanya untuk peralatan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, gedung bangunan, tanah dan modal lainnya," imbuh Sri Mulyani. Dilihat dari realisasinya, anggaran tersebut digunakan untuk membeli peralatan mesin sebesar Rp 144,7 triliun. Untuk membuat jalan, irigasi, dan jaringan mencapai Rp 98,2 triliun. Kemudian, sebesar Rp 40,9 triliun untuk gedung bangunan, Rp 12,2 triliun sebesar Rp 12,2 triliun, dan modal lainnya sebesar Rp 11,3 triliun. Lantas Kementerian mana yang paling banyak realisasi belanja modal sepanjang 2023? Pertama, Kementerian PUPR yang dipimpin Basuki Hadimuljono. Kemudian, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Prabowo Subianto, Polri, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sri Mulyani menyebut Kementerian PUPR menjadi instansi yang paling banyak belanja di atas 30 persen dari bulan sebelumnya. "Kementerian PUPR yang tercatat naik 33,5 persen menjadi Rp 103,6 triliun dari sebelumnya Rp 77,6 triliun pada tahun 2022," jelasnya. Kemenhan sebesar Rp 70,9 triliun atau naik 36 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 52,1 triliun. Lalu, Polri sebesar Rp 34,2 triliun atau naik 12,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 30,3 triliun dan Kemenhub sebesar Rp 15,2 triliun atau tercatat naik 12,8 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 15 triliun. Dilihat dari realisasinya, jumlah tersebut digunakan untuk bendungan yang telah selesai 7 unit dan pembangunan lanjutan 18 unit. Adapun 5 unit bendungan baru mulai proses pembangunan. Untuk jaringan irigasi digunakan untuk membangun daerah irigasi seoakkan Rp 3,455 triliun dan rehabilitasi daerah irigas sebesr 54,560 hektar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/013211529/investor-tertarik-bangun-ikn-jokowi-dahulukan-dari-dalam-negeri">Investor Tertarik Bangun IKN, Jokowi Dahulukan dari Dalam Negeri</a> Kemudian, pembangunan jalan digunakan untuk 377,5 km dan jalan tol sebesaf 217,8 km dan jembatan sepanjang 5.956,8 m. Lalu, Rumah Sakit 2.477 unit, rumah khusus 1.104 triliun, dan rumah swadaya 140.95. Teriakhir modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri digunakan untuk belanja modal transportasi taktis darat, persenjataan dan amunisi, serta alat penginderaan. Adapun belanja modal Kemenhan digunakan untuk modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan. Diantaranya dibelanjakan untuk peningkatan/pengadaan alat apung, kapal perang RI. "Kapal Angkatan Laut (AL), kendaraan tempur/kendaraan taktis, pesawat udara, rudal, dan kapal selam," tandasnya.

Kemenkeu merilis realisasi sementara belanja modal kementerian/lembaga (K/L) tahun 2023 mencapai Rp 307,3 triliun.

Bangun IKN hingga Beli Kapal Selam, Belanja Modal RI Tembus Rp 307,3 T  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/anwar-ibrahim-jokowi.jpg" alt="KUNJUNGAN PERDANA SEBAGAI PM: Presiden Joko Widodo (kanan) PM Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Bogor kemarin (9/1). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KUNJUNGAN PERDANA SEBAGAI PM: Presiden Joko Widodo (kanan) PM Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Bogor kemarin (9/1). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h2>Bertemu Jokowi, Serahkan Letter of Intent Terkait IKN</h2> JawaPos.com – Perdana Menteri (PM) Malaysia <a href="https://www.jawapos.com/tag/anwar-ibrahim/">Anwar Ibrahim</a> menyampaikan ketertarikan negara yang dia pimpin terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (9/1). Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor itu, dibahas pula isu klasik menyangkut kedua negara: pekerja migran Indonesia (PMI).  Anwar dikenal sangat dekat dengan Indonesia. Jaringan pertemanannya di sini membentang dari kalangan pemerintahan, akademisi, aktivis, sampai seniman. Tapi, ini merupakan kunjungan pertamanya sejak dilantik sebagai PM Malaysia pada 24 November lalu.  Ketertarikan Malaysia pada IKN ditunjukkan dengan penyerahan letter of intent (LoI) atau dokumen yang menguraikan pemahaman antara dua pihak atau lebih yang ingin mereka formalkan dalam perjanjian yang mengikat secara hukum. LoI itu sudah ditandatangani sektor swasta Malaysia yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti.  Menurut Anwar, <a href="https://www.jawapos.com/tag/pembangunan-ikn/">pembangunan IKN</a> juga punya keterkaitan dengan kepentingan Malaysia. Terutama di Sabah dan Sarawak, dua negara bagian Malaysia yang berada di Kalimantan. ”Masyarakat Sabah dan Sarawak memuji inisiatif ini. Karena berdekatan, maka ada kepentingan ekonomi,” ucapnya  Indonesia dan Malaysia juga menyepakati sejumlah nota kesepahaman lain. Di antaranya, di bidang perkapalan, pembiayaan ekspor impor, energi hijau, dan pengembangan industri baterai.  Terkait isu PMI, Anwar menyatakan Malaysia berkomitmen menyelesaikan berbagai masalah yang disebutnya dapat merenggangkan dua negara bertetangga itu. Dia berjanji akan memberikan perlindungan dan kemudahan kepada PMI. ’’Tahun ini dan tahun lalu, hukuman cambuk sudah ditiadakan,” tuturnya.  Presiden Jokowi menyambut baik komitmen yang disampaikan Anwar dalam memberikan perlindungan bagi PMI. Dia berharap agar implementasi one channel system (OCS) dapat berjalan dengan baik.  ”Tadi saya mengulangi permintaan saya mengenai pentingnya pembangunan community learning center di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia,” tutur Jokowi.  Terkait dengan perbatasan wilayah, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyepakati MoU (memorandum of understanding atau nota kesepahaman) mengenai wilayah perbatasan. Tenggatnya tahun ini.  ”Tadi kita telah membicarakan dan bersepakat agar MoU perbatasan segmen Sebatik dan segmen Sinapat dan juga perjanjian laut wilayah di laut Sulawesi dan di Selat Malaka,” ungkapnya.  Selain itu, Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia juga telah menyepakati penguatan kerja sama dalam meningkatkan pasar minyak kelapa sawit melalui council of palm oil producing countries (CPOPC). ”Ini untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit,” ucap Jokowi.  Tapi, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengingatkan agar janji manis <a href="https://www.jawapos.com/tag/perlindungan-pmi/">perlindungan PMI</a> dari PM baru Malaysia itu tak ditelan mentah-mentah. Mengingat, sudah beberapa kali Malaysia ganti PM, namun tak ada perubahan berarti.  ”Semua dengan janji yang sama, melindungi PMI,” katanya ketika dihubungi kemarin.  Terlebih, jika hanya mengandalkan faktor kedekatan dengan pemimpin Malaysia saat ini. Menurut dia, perlindungan PMI sulit tercapai bila birokrasi yang menaungi urusan PMI tersebut tidak berubah cara pandangnya.  ”Saya pun kenal dekat Anwar Ibrahim. Tapi, seperti birokrasi di Indonesia, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia tidak pernah berubah cara pandangnya,” tuturnya.  Jika ingin memastikan janji manis perlindungan PMI itu, lanjut dia, salah satu caranya adalah dengan memantau konsistensi Malaysia dalam menjalankan komitmen implementasi MoU OCS atau sistem penempatan satu kanal. Malaysia harus menghentikan maid online system dan sepenuhnya menggunakan OCS.  Wahyu menjelaskan, maid online system itu menyengsarakan PMI. Perekrutan dilakukan secara langsung tanpa kontrol. Pihak Indonesia dilewati begitu saja dalam proses tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/TAMU-NGERI-JIRAN-750x429.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> TAMU NEGERI JIRAN: Wan Azizah Wan Ismail, istri PM Malaysia Anwar Ibrahim, didampingi Imam Besar Nasaruddin Umar (kanan) dan Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo di Gereja Katedral, Jakarta, kemarin. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)  Saat ini jumlah PMI yang bekerja di negeri jiran tersebut mencapai 2,3 juta orang. Dari jumlah itu, sebagian besar undocumented atau tak terdokumentasikan. ”Malaysia juga harus mematuhi evaluasi periodik yang diamanatkan dalam MoU,” tegasnya.  Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar mengemukakan hal yang sama. Janji manis perlindungan PMI itu harus dibuktikan melalui kemauan dan konsistensi Malaysia dalam menjalankan OCS. Apabila OCS dijalankan dengan baik, semakin banyak PMI yang legal. Artinya, perlindungan jaminan sosialnya pun bakal semakin nyata.  Dia mengusulkan agar Malaysia bisa memberikan ruang bagi BPJS Ketenagakerjaan membuka kantor di kantong-kantong PMI di Malaysia. ”Sehingga seluruh PMI kita di sana terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.  Dalam tulisannya yang termuat di politik.brin.go.id, peneliti Pusat Riset Politik BRIN Sandy Nur Ikfal Raharjo menyebut kedekatan Anwar dengan Indonesia ditandai dengan munculnya tagar di Twitter dan Jokowi menjadi kepala negara pertama yang menyelamati pada hari pelantikan.  Dia menyoroti berbagai hal. Terkait perbatasan, menurut dia, bukan sekadar garis batas antarnegara. Namun, interaksi masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Menurut dia, masyarakat perbatasan sering digambarkan sebagai komunitas terbelakang. Untuk itu, dia menyarankan pemerintah kedua negara perlu lebih banyak bekerja sama dalam membangun wilayah perbatasan.  Terkait pekerja migran, banyaknya warga Indonesia yang bekerja di Malaysia tidak bisa dimungkiri. Namun, banyak yang tidak berdokumen. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan perlindungan. ”Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan pemerintahan baru Malaysia untuk menangani urusan ini, yang tidak hanya berfokus pada aktor PMI, tetapi juga para pengusaha nakal yang bermain,” katanya dalam tulisan tersebut.

Komitmen Anwar Ibrahim Lindungi PMI Perlu Diuji Sistem Satu Kanal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IKN-Nusantara.jpg" alt="DARI AWAL: Jalan-jalan raya di Ibu Kota Negara Nusantara akan dijadikan electric charging lane untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik. Saat dilintasi, jalan tersebut bakal mampu mengisi daya kendaraan. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DARI AWAL: Jalan-jalan raya di Ibu Kota Negara Nusantara akan dijadikan electric charging lane untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik. Saat dilintasi, jalan tersebut bakal mampu mengisi daya kendaraan. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Progres pembangunan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ibu-kota-nusantara/">Ibu Kota Nusantara</a> (IKN) terus dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Pada kuarter pertama tahun ini, pengerjaan memasuki tahap land clearing dan land development.  ’’On track semuanya, terutama untuk hunian pekerja,” kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono setelah menghadap Jokowi kemarin (3/1). Pekerja yang dimaksud Bambang adalah pekerja proyek. Nanti hunian untuk mereka dilengkapi dengan klinik.  Pada kuarter pertama tahun ini, pihaknya masih berfokus pada konstruksi di lapangan. Kontrak konstruksi yang dibuat Kementerian PUPR sudah ditandatangani. Selain itu, logistik untuk pembangunan telah dimobilisasi. ’’Bisa dilihat-lihat land clearing ya. Land development itu akan kelihatan kita akan meratakan beberapa tempat,” ungkapnya.  Bambang menyatakan, pembangunan akan menyesuaikan dengan kondisi alam. ’’Nanti kelihatan sumbu kebangsaan seperti apa. Ada jalan akses barat, akses timur. Kemudian, Istana (Kepresidenan) seperti apa,” katanya.  Wakil Ketua <a href="https://www.jawapos.com/tag/otorita-ikn/">Otorita IKN</a> Dhony Raharjoe pada kesempatan yang sama menyatakan, ada tiga perusahaan yang sudah mendapat izin prinsip pelaksanaan. Namun, bukan berarti mereka bisa langsung membangun. Sebab, ada berbagai proses teknis yang harus dilalui. Salah satunya adalah feasibility study (FS).  Tiga investor itu adalah <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-summarecon-agung/">PT Summarecon Agung</a>, konsorsium CCFG Corp-PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC). ’’Yang dalam antrean ada beberapa lagi, tapi belum kita umumkan kalau belum ada surat izin prinsip,” ujarnya. Tiga perusahaan itu akan menggarap konstruksi perumahan, air, telekomunikasi, hingga pengolahan limbah. ’’Transportasi ini prioritas utama yang sedang dikejar, berikutnya yang high priority adalah sekolah dan lifestyle facility,” jelasnya.  Untuk perumahan, Dhony menjanjikan ada banyak insentif. Hak milik rumah menjadi milik masyarakat yang membeli. Sementara itu, gedung akan diberi hak guna bangunan. Sejauh ini total komitmen investasi mencapai Rp 41 triliun. Sebanyak 59 perusahaan yang mengantre berkomitmen untuk membangun sekolah, rumah sakit, hingga area pemakaman. ’’APBN maksimum 20 persen, 80 persen investor lokal dan luar,” katanya.

Tiga Perusahaan Dapat Izin Prinsip Bangun IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/titik-nol-nusantara.jpg" alt="PENANDA: Titik Nol IKN berupa monumen berbentuk balok setinggi 50 sentimeter dan berwarna biru. (Ilham Dwi Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENANDA: Titik Nol IKN berupa monumen berbentuk balok setinggi 50 sentimeter dan berwarna biru. (Ilham Dwi Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Tahap Awal, Garap Lahan Kawasan Inti Seluas 6.671 Hektare  JawaPos.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai membangun infrastruktur dasar pendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Sarana dan prasarana dasar yang disiapkan meliputi jalan dan jembatan, drainase, intake air baku, dan hunian bagi pekerja.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/menteri-pupr-basuki-hadimuljono/">Menteri PUPR Basuki Hadimuljono</a> mengatakan, pembangunan infrastruktur IKN Nusantara dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal (2022–2024), pembangunan yang akan menjadi prioritas meliputi KIPP seluas 6.671 hektare. Pembangunan tersebut mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia.  Dengan konsep tersebut, kata Basuki, pembangunan infrastruktur IKN Nusantara tetap harus memperhatikan aspek lingkungan. Karena itu, dia menginginkan semua punya semangat yang kuat untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya. Terlebih, menghasilkan karya infrastruktur yang berkualitas dengan tetap memperhatikan lingkungan. ”Pembangunan IKN merupakan sejarah baru untuk mewujudkan peradaban baru. Saya ingin mengimplementasikan betul sejarah baru itu,’’ katanya.  Kementerian PUPR telah memulai pembangunan fisik <a href="https://www.jawapos.com/tag/infrastruktur-dasar/">infrastruktur dasar</a>. Di antaranya, pembangunan bendungan, jalan kerja/logistik IKN, dan Jalan Lingkar Sepaku. Kemudian, jalan tol IKN Segmen Karangjoang–Kariangau, Kariangau–Simpang Tempadung, dan Simpang Tempadung–Jembatan Pulau Balang.  Selain itu, dibangun hunian pekerja konstruksi sebanyak 22 tower. Hal itu sengaja dipersiapkan karena pihaknya menginginkan seluruh pekerja, mulai staf hingga manajer kontraktor, termasuk konsultan, tinggal jadi satu di hunian yang telah disiapkan. Dengan begitu, koordinasi bisa lebih mudah. ”Jadi selain untuk hunian, bisa juga untuk kantor bersama di situ. Tidak usah di tempat lain agar terkoordinasi dengan rapi,” jelasnya.  Selain infrastruktur di KIPP, lanjut Basuki, Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk menyediakan air baku kawasan IKN berkapasitas 2.000 liter per detik dan Kota Balikpapan 500 liter per detik. Bendungan tersebut juga diproyeksikan sebagai infrastruktur pengendali banjir kawasan IKN sebesar 55 persen. ”Ada juga intake Sungai Sepaku untuk menyediakan air baku kawasan IKN berkapasitas 3.000 liter per detik. Intake Sungai Sepaku berkonsep Bendung Obermeyer dengan panjang 117,8 meter,” terang dia.  Terkait pengelolaan bendungan, pihaknya telah mengukuhkan unit pengelola bendungan (UPB) yang bertugas secara langsung mengelola bendungan beserta waduknya. Selama ini, bendungan dikelola secara ad hoc dan ex-officio dalam suatu unit pengelola teknis (UPT).

Infrastruktur Dasar IKN Mulai Dibangun

Bangun IKN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bangun IKN

Berita Terkini

Bangun IKN hingga Beli Kapal Selam, Belanja Modal RI Tembus Rp 307,3 T

Komitmen Anwar Ibrahim Lindungi PMI Perlu Diuji Sistem Satu Kanal

Tiga Perusahaan Dapat Izin Prinsip Bangun IKN

Infrastruktur Dasar IKN Mulai Dibangun

Download Aplikasi JawaPos.com