<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/lokasikn-1-1.jpg" alt="Hamparan lahan lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Hamparan lahan lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyiapkan prasarana penunjang pasokan air bersih di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan air bersih ibu kota negara yang baru.  Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Ahmad Usman seperti dilansir dari Antara di Penajam mengatakan, Kementerian PUPR terus mempersiapkan pemenuhan kebutuhan air bersih seiring rencana pemindahan ibu kota negara. Selain membangun bendungan, Kementerian PUPR juga membangun prasarana penunjang pasokan air bersih di wilayah Kecamatan Sepaku.  ”Yakni intake dan jaringan pipa transmisi sungai. Pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi sungai di wilayah Kecamatan Sepaku tersebut dilakukan BWS (Balai Wilayah Sungai) Kalimantan Timur,” ujar Ahmad Usman.  Menurut Ahmad Usman, intake yang dibangun itu dilengkapi dengan instalasi pengolahan air bersih (water traetment plant/WTP). ”Pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi sungai itu di wilayah Desa Sukaraja di atas lahan sekitar 99 hektare,” terang Ahmad Usman.  Pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi sungai untuk menunjang pasokan air bersih ibu kota negara Indonesia yang baru. Anggaran pembangunan intake dan jaringan pipa sungai di wiayah Kecamatan Sepaku tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN.  ”Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran lebih kurang Rp 364 miliar untuk pembangunan prasarana air bersih itu,” ujar Ahmad Usman.  Sementara itu, lahan lokasi genangan bendungan di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, untuk memenuhi kebutuhan air bersih ibu kota negara Indonesia yang baru, mulai dibebaskan.  ”Kami pastikan pembebasan lahan genangan Bendungan Sepaku mulai dilakukan,” ujar Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser utara Nicko Herlambang di Penajam.  Sesuai rencana, dia menjelaskan, BWS (Balai Wilayah Sungai) Kalimantan Timur akan membebaskan lahan mencapai 342 hektare untuk lokasi genangan bendungan tersebut. Saat ini, sejumlah wilayah di Kecamatan Sepaku masuk dalam lokasi genangan bendungan yakni, Desa Tengin Baru, Sukomulyo, dan Desa Argomulyo.  ”Kami harapkan pembebasan lahan genangan bendungan itu dapat selesai pada tahun ini (2021), sehingga segera dilanjutkan dengan pembangunan fisik,” kata Nicko Herlambang.  Sebelumnya, BWS Kalimantan Timur telah membebaskan 88 hektare lahan untuk lokasi pembangunan Bendungan Sepaku, yang dananya berasal dari  Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Pembangunan Bendungan Sepaku seluas 430 hektare tersebut bertujuan untuk mencukupi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang tinggal di ibu kota negara Indonesia yang baru.  Bendungan Sepaku juga bermanfaat untuk pengendalian banjir serta dijadikan daerah pariwisata waduk dan konversi DAS (Daerah Aliran Sungai) Tengin Baru. Bendungan yang dibangun di wilayah Kecamatan Sepaku tersebut memiliki daya tampung sekitar 11,6 juta kubik dengan debit air 2.400 liter per detik.

Kementerian PUPR Siapkan Prasarana Air Bersih di Ibu Kota Negara Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/bendungan-tapin.jpg" alt="Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan. PPK Bendungan Tapin/Antara" width="100%">
<figcaption>Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan. PPK Bendungan Tapin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah pusat segera membangun bendungan Riam Kiwa, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pembangunan bendungan itu untuk mengantisipasi banjir di provinsi tersebut.  Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar seperti dilansir dari Antara menyatakan, progres pembangunan berjalan secara paralel, menitikberatkan proses pengadaan tanah guna penetapan lokasi.  ”Beberapa hal harus kita lakukan dengan tepat. Yakni penetapan lokasi Riam Kiwa yang nanti kewenangannya kita serahkan ke Pemkab Banjar,” kata Roy Rizali Anwar pada rabu (2/6).  Hal-hal lain terkait permasalahan di dalam, menurut dia, akan dicarikan solusi bersama yang tidak merugikan pihak lain. ”Mungkin kita akan minta pendapat Kejaksaan, Polri, dan lain-lain, agar pembangunan bisa segera terealisasi,” ujar Roy Rizali Anwar.  Sebelumnya, Roy Rizal memimpin rapat koordinasi rencana pembangunan bendungan Riam Kiwa di Ruang P.M. Noor Setdaprov. Rapat melibatkan berbagai pihak terkait di Banjarbaru.  Berdasar data dari https://bappeda.kalselprov.go.id, bendungan Riam Kiwa akan dibangun di lahan seluas 770 hektare. Bendungan tersebut, ditargetkan selesai selama 4–5 tahun atau hingga 2025. Dengan selesainya bendungan tersebut, di Kabupaten Banjar akan ada dua bendungan yaitu Riam Kanan dan Riam Kiwa. Dua bendungan itu diharapkan dapat mengatasi masalah banjir di Sungai Martapura.  Terkait penetapan lokasi yang didelegasikan ke Kabupaten Banjar, Sekda Kabupaten Banjar H.M. Hilman mengatakan, saat ini dalam proses pengadaan tanah. Dimulai dari inventarisasi berdasar dokumen pengadaan tanah dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan III. Selanjutnya, menerbitkan surat pemberitahuan untuk masyarakat sekitar yang terdampak.  ”Setelah surat pemberitahuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum disampaikan, tahap berikutnya adalah konsultasi publik. Konsultasi ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan, apakah masyarakat bersedia jika lahannya dipakai guna kepentingan umum,” papar Hilman.  Dia menambahkan, jika kesepakatan terjadi, rekomendasi hingga proses penetapan lokasi bisa dimulai. Kalaupun belum mencapai titik temu, pihaknya akan melakukan konsultasi publik ulang. Namun, bila masih gagal, akan dibentuk tim kajian.  ”Mengenai target penetapan lokasi, diharapkan rampung pada awal Agustus,” kata Hilman.  Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Fikri Abdurrahman mengatakan, proses pengadaan tanah masih berjalan beriringan dengan tahap lainnya. ”Jadi semuanya berjalan paralel. Kami memang berharap akhir tahun ini sudah mulai bergerak di lapangan, tapi proses ini melibatkan banyak pihak,” jelas Fikri.  Dia menambahkan, proses pembangunan Bendungan Riam Kiwa akan memakan waktu empat sampai lima tahun.  Bendungan Riam Kiwa bakal menjadi salah satu upaya untuk mereduksi banjir di Kalimantan Selatan. Lokasi pembangunan dicanangkan berada di Desa Angkipih dan Desa Paramasan Bawah, Kabupaten Banjar.  Sebelumnya, pemerintah pusat juga telah menuntaskan pembangunan Bendungan Tapin, berkapasitas 52 juta meter kubik yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo. Bendungan yang kini dilanjutkan tahap pembangunan irigasi tersebut yang direncanakan akan mengairi lahan pertanian seluas 5.472 hektare.

Pemerintah Segera Bangun Bendungan Riam Kiwa Antisipasi Banjir Kalsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/WhatsApp-Image-2020-08-27-at-19.06.30.jpg" alt="Daerah irigasi Lhok Guci di Aceh Barat yang difungsikan Kementerian PUPR. Dokumentasi Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Daerah irigasi Lhok Guci di Aceh Barat yang difungsikan Kementerian PUPR. Dokumentasi Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>PUPR Fungsikan Irigasi Lhok Guci untuk Dukung Kemandirian Pangan Aceh  JawaPos.com–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memfungsikan irigasi Lhok Guci di Aceh Barat. Infrastruktur irigasi itu untuk mendukung kemandirian pangan di Provinsi Aceh.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR telah membangun banyak bendungan di berbagai daerah. Pembangunan tersebut selanjutnya akan diikuti dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk menunjang produktivitas sentra-sentra pertanian. Diharapkan dengan meningkatnya produktivitas pertanian, juga dapat membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.  ”Pembangunan bendungan diikuti pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata dimana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah petani,” kata Menteri Basuki seperti dilansir dari Antara di Jakarta pada Senin (31/8). <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/31/07/2020/kementerian-pupr-bangun-tujuh-proyek-irigasi-strategis/">Kementerian PUPR Bangun Tujuh Proyek Irigasi Strategis</a></li> </ul> Sebanyak lima jaringan irigasi yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) kini dalam tahap penyelesaian. Dua di antaranya berada di Provinsi Aceh yakni pembangunan jaringan irigasi Daerah Irigasi (DI) Lhok Guci di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, dan DI Jambo Aye Kanan di Kabupaten Aceh Utara dan Timur Provinsi Aceh.  ”Di Provinsi Aceh sedang diselesaikan sekaligus dua jaringan irigasi yang totalnya akan mengairi area seluas 21.570 hektare,” terang Basuki.  Pembangunan jaringan irigasi di Lhok Guci yang akan mengairi area seluas 18.542 hektare, saat ini pembangunannya sudah memasuki tahap II untuk pembangunan saluran primer sepanjang 10 km dan saluran sekunder sepanjang 812 meter.  Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Djaya Sukarno menuturkan, pembangunan DI Lhok Guci diawali dengan dibangunnya Bendung Lhok Guci pada 2004–2008 dan dilanjutkan pembangunan salurannya pada 2008–2015.  ”Kemudian dilanjutkan menjadi salah satu PSN dikerjakan tahap I pada 2015–2017. Setelah itu masuk tahap II 2018–2020, namun pada 2020 ada pandemi Covid-19 dan terkena refocussing anggaran sehingga target penyelesaian mundur pada 2022,” kata Djaya.  Meskipun terkena refocussing anggaran akibat pandemi Covid-19, pembangunan tahap II Daerah Irigasi (DI) Lhok Guci dilaksanakan PT Hutama Karya-Jaya Konstruksi, KSO dengan nilai kontrak Rp 255,55 miliar terus dilanjutkan dengan progres konstruksinya sebesar 63,08 persen.  Djaya mengungkapkan, saluran irigasi Lhok Guci, Kabupaten Aceh Barat, akan difungsikan secara bertahap mulai musim tanam Oktober 2020–Maret 2021 untuk mengairi sawah seluas 400 hektare.  ”Kemudian pada 2021 ditingkatkan lagi menjadi 1.400 hektare sehingga nanti petani di Kabupaten Aceh Barat bisa mendapatkan suplai air dengan baik dan ditargetkan menjadi 2.800 hektare pada 2022. Hal ini juga untuk mendukung Gerakan Aceh Mandiri Pangan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh,” ujar Djaya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fR_ImDulyVk

PUPR Fungsikan Irigasi Lhok Guci Dukung Kemandirian Pangan Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/lokasikn-1-1.jpg" alt="Hamparan lahan lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Hamparan lahan lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan bendungan guna penyediaan air bersih ibu kota negara baru membutuhkan biaya Rp 60 miliar. Lahan seluas 81 hektare itu berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.  Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang seperti dilansir dari Antara di Penajam menyatakan, anggaran pembangunan bendungan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN.  ”Dana Rp 60 miliar difokuskan pemerintah pusat untuk bebaskan lahan lokasi konstruksi bendungan seluas 81 hektare di wilayah Kecamatan Sepaku,” ujar Nicko.  Daerah yang terkena pembebasan lahan meliputi wilayah Desa Argomulyo, Sukomulyo, dan Tengin Baru. Prosesnya menunggu pembuatan peta bidang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.  ”Kalau petanya, lahan lokasi untuk konstruksi bendungan seluas 81 hektare dan itu sudah cukup luas,” kata Nicko.  Nicko menjelaskan, pendanaan untuk pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi itu sempat mengalami pemotongan Rp 20 miliar. Da berharap proses pembebasan lahan itu segera diselesaikan mengingat pembangunan bendungan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di daerah itu.  ”Nanti kami cek lagi, apakah lahan yang dibebaskan itu hanya dua atau tiga desa karena lahan lokasi pembangunan bendungan berada di sudut Desa Argomulyo, Sukomulyo, dan Tengin Baru,” terang Nicko.  Nicko menambahkan, saat ini untuk pembentukan tim penilai (appraisal) sedang menunggu pembuatan peta bidang yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurut rencana, Bendungan Sepaku-Semoi yang dibangun di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, memiliki daya tampung sekitar 11,6 juta meter kubik dengan debit 2.400 liter per detik.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=snZJXuDgcYU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=jzgCXCrMGjY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ahZqwL89Kyc

Pembebasan 81 Hektare Lahan Bendungan Ibu Kota Baru Butuh Rp 60 Miliar