<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/yvvEIqIiZc7FqXQKqXtnTGM3Ln91oxNA5VMeVtiB-3242105743.jpg" alt="Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Tragedi bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninggalkan duka mendalam bagi bangsa. Ribuan batang kayu yang terbawa arus membuat kerusakan semakin parah dan meluluhlantakkan permukiman warga.&nbsp;</p> <p>Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Desember 2025 pagi, sebanyak 753 orang dilaporkan meninggal dunia, 650 jiwa belum ditemukan, 2.600 orang terluka, serta 576.300 warga terpaksa mengungsi. BNPB juga menyebut jumlah korban jiwa dan kerusakan berpotensi terus bertambah.</p> <p>Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi kemanusiaan tersebut. Ia menegaskan bahwa bencana berskala besar ini sudah sepatutnya menjadi momen duka nasional.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Atas hal itu, saya mengucapkan berbela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban. Dan korban yang meninggal semoga khusnul khatimah,&rdquo; kata Said Abdullah kepada wartawan, Rabu (3/12).</p> <p>Said menilai pemerintah harus mengambil langkah cepat, menyeluruh, dan terintegrasi untuk menangani bencana di Sumatera. Menurutnya, seluruh sumber daya nasional perlu dikerahkan.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Untuk memberikan respon cepat dan terintegrasi pemerintah perlu mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk menangani bencana ini,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Ia mendorong pemerintah segera mengoptimalkan anggaran on call sebesar Rp 4 triliun yang tersedia dalam APBN 2025 untuk penanganan bencana. Dana tersebut, kata Said, dapat digunakan untuk seluruh fase penanganan, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan.</p> <p>&ldquo;Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp 4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera. Dukungan anggaran ini untuk melakukan proses tanggap darurat hingga pemulihan pasca bencana,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Said menyoroti kondisi warga yang terpaksa melakukan aksi penjarahan akibat kelaparan dan tidak mendapatkan bantuan yang cukup. Ia mengaku prihatin melihat situasi tersebut.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Saya sedih menyaksikan di berbagai media warga melakukan &lsquo;penjarahan&rsquo; di pertokoan dan gudang Bulog. Saya yakin kondisi warga demikian belum mendapatkan layanan tanggap darurat dengan layak, dan mungkin hal itu untuk mempertahankan hidup mereka, sehingga mereka melakukan perbuatan, yang saya kira dalam hatinya juga tidak ingin dilakukan,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Ia menekankan bahwa kebutuhan tanggap darurat harus segera dipenuhi secara masif. Bantuan seperti tempat pengungsian yang layak, suplai makanan, MCK, selimut, hingga pakaian bersih harus segera diprioritaskan. Bahkan, kelompok rentan seperti anak-anak memerlukan layanan trauma healing.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Kebutuhan tanggap darurat mohon disegerakan lebih massif,&rdquo; ucap Said.</p> <p>Selain penanganan kebutuhan dasar, Said menegaskan bahwa operasi pencarian korban hilang harus terus digencarkan. Search and rescue harus berjalan optimal mengingat masih banyak warga yang belum ditemukan. Ia meminta pemerintah memastikan seluruh tim bekerja dengan dukungan logistik yang memadai.</p> <p>Lebih jauh, Said menyebut dana on call juga bisa dialokasikan untuk fase berikutnya, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, untuk kebutuhan besar di dua fase tersebut, ia menilai pemerintah perlu mengandalkan skema anggaran multiyears.&nbsp;</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016908627/pemerintah-pasok-bbm-dan-alat-berat-untuk-pulihkan-aceh-tamiang">Pemerintah Pasok BBM dan Alat Berat untuk Pulihkan Aceh Tamiang</a></strong>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Untuk kebutuhan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat juga menggunakan anggaran multiyear, yakni anggaran di tahun 2026 dan seterusnya,&rdquo; terang dia. (*)</p>

Banggar DPR Dorong Pemerintah Gunakan Anggaran On Call Rp 4 Triliun untuk Penanganan Bencana Sumatera

Banggar DPR Dorong Pemerintah Gunakan Anggaran On Call Rp 4 Triliun untuk Penanganan Bencana di Sumatera

<div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/1000158084-1117185522.jpg" alt="Penolakan kebijakan PPN 12 persen ramai di media sosial. (INSTAGRAM)" width="100%">
<figcaption>Penolakan kebijakan PPN 12 persen ramai di media sosial. (INSTAGRAM)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengharapkan, kenaikan&nbsp;Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia menyebut, realisasi penerimaan pajak Indonesia per 31 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp 1.517,53 triliun, hanya mencapai 76,3 persen dari target penerimaan pajak 2024.&nbsp;</p> <div dir="auto">Dengan sisa waktu yang terbatas di akhir tahun ini, tampaknya target penerimaan pajak akan sulit tercapai sepenuhnya. Hal ini memperlihatkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan anggaran negara, terutama dalam mendanai berbagai program yang dibutuhkan oleh masyarakat.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Negara membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai program yang manfaatnya dikembalikan ke rakyat. Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</div> <div dir="auto">dan merupakan keputusan bersama antara seluruh fraksi di DPR dan Pemerintah," kata Said kepada wartawan, Minggu (8/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun ada penyesuaian tarif PPN, negara tetap memastikan bahwa barang-barang</div> <div dir="auto">yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tetap bebas dari PPN antara lain beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium, dan daging.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan</div> <div dir="auto">maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui</div> <div dir="auto">proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan atau dikemas atau tidak dikemas; dan sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain barang-barang diatas, lanjut Said? semuanya dikenakan PPN menjadi 12 persem, termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), seperti kendaraan, rumah, dan barang konsumsi kelas atas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini bertujuan agar mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dapat</div> <div dir="auto">berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara, yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program sosial yang meningkatkan kualitas hidup dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, jika dalam kenaikan PPN hanya PPNBM saja yang dinaikkan, maka tidak akan mampu mendongkrak target penerimaan pajak tahun 2025 sesuai UU APBN 2025. Sebab PPNBM rata-rata saja sejak 2013 - 2022 dari pos penerimaan tidak sampai 2 persen, hanya 1,3 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ia menekankan, penerimaan pajak ini akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini adalah wujud nyata negara berperan dalam distribusi kekayaan, memastikan pajak yang dipungut lebih besar dari mereka yang memiliki kapasitas lebih tinggi," papar Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, rencana penerimaan pajak tahun 2025, dengan skenario PPN menjadi 12 persen salah satunya untuk membiayai program-program prioritas diantaranya, Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan dana sekitar Rp 71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp 3,2 triliun, Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun, Renovasi Sekolah Rp 20 triliun, serta Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa Rp 15 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, melanjukan program penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan prevalensi stunting. Ia memahami, sejak 2018 hingga 2023, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia menurun sebesar 9 juta jiwa, dari 61 juta menjadi 52 juta jiwa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015399403/rekapitulasi-suara-pilgub-jatim-2024-dimulai-hari-ini-simak-jadwalnya">Rekapitulasi Suara Pilgub Jatim 2024 Dimulai Hari ini, Simak Jadwalnya!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini berdampak pada penurunan proporsi tabungan terhadap total pengeluaran, yang menunjukkan pelemahan daya beli di kalangan masyarakat terutama di menengah bawah. Karena itu, ia juga memahami kebijakan kenaikan PPN 12 persen akan mempengaruhi daya beli,</div> <div dir="auto">terutama bagi kelas menengah dan masyarakat miskin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk itu, Banggar DPR meminta pemerintah perlu menjalankan kebijakan mitigasi secara komprehensif. Hal ini untuk memastikan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak terlalu membebani golongan masyarakat yang sudah mengalami penurunan daya beli," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Banggar DPR Beberkan Kategori Barang-barang yang Tak Dikenakan Kenaikan PPN 12 Persen

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cucun-pilpres-2019-momentum-lahirnya-pemimpin-muda_m_198195.jpeg" alt="Ketua DKN Garda Bangsa, Cucun Ahmad Syamsurijal" width="100%">
<figcaption>Ketua DKN Garda Bangsa, Cucun Ahmad Syamsurijal</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 menjadi 2,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp 609,7 triliun. Jumlah itu tercatat membengkan dari target awal Rp 522,8 triliun atau setara 2,29 persen PDB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah laporan realisasi semester I dan prognosis semester II APBN 2024 dapat disetujui dan menjadi kesimpulan rapat kerja Banggar dengan pemerintah dan Bank Indonesia?" kata Wakil Ketua Banggar Cucun Ahmad Syamsurijal, pada Selasa (9/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab anggota rapat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum disetujui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat membeberkan perihal APBN yang sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang masih lemah. Menurutnya, saat ini dunia masih dipengaruhi oleh tensi geopolitik dan tren suku bunga global yang tinggi seiring dengan kebijakan higher for longer.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini masih terjaga baik. Mulai dari inflasi yang terjaga rendah hingga nilai tukar rupiah yang mengalami deviasi pada level Rp 15.901 per dolar Amerika Serikat (AS) secara rata-rata pada semester I-2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun juga mengalami tekanan, yang tercatat pada level 6,85 persen secara rata-rata pada semester I-2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara rinci, pendapatan negara masih sesuai dengan target awal sebesar Rp 2.802,5 triliun. Namun belanja negara membengkak 2,6 persen dari target Rp 3.325,1 triliun menjadi Rp 3.412,2 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu membeberkan naiknya belanja negara disebabkan adanya beberapa belanja tambahan di semester II-2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Misalnya, tambahan belanja bantuan sosial atau bansos beras, daging ayam dan telur yang diperpanjang selama tiga bulan ke depan, yakni Agustus, Oktober, dan Desember senilai Rp 11 triliun,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, penambahan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk juga disetujui sebesar Rp 24 triliun, serta realisasi pinjaman luar negeri yang meningkat. Guna menutupi pembengkakan itu, Menkeu menyampaikan akan menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 100 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, penambahan penggunaan SAL tersebut merupakan langkah strategis pemerintah menjaga penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tetap rendah. Meski defisit melebar ke level 2,7 persen dari PDB. Hal itupun telah disetujui Banggar DPR RI.</div> <p>&nbsp;</p>

Menkeu Sri Mulyani Indrawati sempat membeberkan perihal APBN yang sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang masih lemah.

Banggar DPR Setujui Defisit APBN 2024 Bengkak jadi 2,7 Persen dari PDB Rp 609,7 Triliun

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/04/said-abdullah-1992672405.jpg" alt="Ketua Banggar DPR Said Abdullah. (DPR)" width="100%">
<figcaption>Ketua Banggar DPR Said Abdullah. (DPR)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengingatkan, transisi peralihan pemerintah sebaiknya tidak memaksakan proyek-proyek yang kejar tayang. Sehingga tidak menimbulkan daya ungkit pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Said menyatakan, tindakan itu perlu dilakukan agar APBN tetap sehat, yang tidak akan membebani pemerintahan berikutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Langkah ini semata mata agar ruang fiskal tetap sehat di tengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan, serta tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya," kata Said kepada wartawan, Senin (8/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP PDI Perjuangan itu menjelaskan, tantangan ekonomi global, seperti badai suku bunga tinggi, telah mempengaruhi banyak negara emerging market, termasuk Indonesia.&nbsp; Menurutnya, dibanding dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam, tingkat suku bunga dan kepercayaan bisnis Indonesia masih tergolong rendah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia memaparkan, saat ini suku bunga Indonesia mencapai 6,25 persen dengan skor kepercayaan bisnis hanya 11,41, sementara negara-negara lain menunjukkan angka yang lebih baik. Ia mencontohkan, suku bunga bank di Thailand masih sangat rendah, hanya 2,5 persen, dengan skor business confidence 48 poin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Malaysia memiliki suku bunga 3 persen, business confidence 94 point. Sedangkan Vietnam suku bunganya 4,5 persen dan business confidence 54 point.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Said, rendahnya kepercayaan bisnis disebabkan oleh berbagai masalah struktural, seperti biaya ekonomi yang tinggi, ketidakpastian kebijakan, birokrasi yang berbelit, rendahnya keterampilan tenaga kerja, serta menurunnya demokrasi dan persepsi korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Padahal dengan konfidensi bisnis yang sangat baik, akan menjadi modal bagi pemerintah dan BI mengelola kebijakan makro, terutama suku bunga dan nilai tukar," papar Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, realisasi dan prognosis APBN 2024 Laporan realisasi semester pertama 2024 menunjukkan pendapatan negara mencapai Rp 1.320,7 triliun atau 47 persen dari target APBN 2024. Said menilai meski angka ini cukup meyakinkan, pemerintah tetap perlu waspada karena realisasi penerimaan perpajakan lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penerimaan perpajakan mencapai Rp. 1.028 triliun atau hanya 44,5 persen dari target, padahal semester 1 tahun 2023 mencapai 56,4 persen," pungkasnya.</div> <p>&nbsp;</p>

Said menyatakan, tindakan itu perlu dilakukan agar APBN tetap sehat, yang tidak akan membebani pemerintahan Prabowo Subianto.

Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tak Paksakan Proyek Kejar Tayang Agar Tak Bebani APBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Said-Abdulah-dprgoid-1.jpg" alt="Ketua Banggar DPR Said Abdullah" width="100%">
<figcaption>Ketua Banggar DPR Said Abdullah</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penurunan target defisit anggaran 2025 yang ditekan pada kisaran 1,5 persen hingga 1,8 persen dari PDB untuk membiayai program makan siang gratis pemerintahan Prabowo-Gibran masih dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.</p> <p>"Masalah defisit masih dalam pembahasan di Banggar. Jadi, kita tunggu sampai pembahasan diselesaikan," kata Airlangga di Masjid Ainul Hikmah, Jakarta Barat.</p> <p>Selain itu, dia juga merespons pagu atau batas anggaran tertinggi beberapa Kementerian yang dipangkas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, anggaran Kementerian masih belum ditetapkan dan bisa berubah karena pembahasan masih terus berlanjut.</p> <p>"Masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) itu ada menterinya dan masing-masing menteri itu punya programnya. Itu dibahas antara Kementerian dengan mitranya di DPR dan itu masuk ke Banggar," jelas dia.</p> <p>Sebelumnya, Kamis (30/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan strategi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk bisa mengakomodasi program makan bergizi gratis yang diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.</p> <p>&ldquo;Semuanya selalu menanyakan tentang makan siang gratis. Jadi, kami memberikan kerangka besar, amplop besarnya. Ini loh APBN yang nanti kami sampaikan kepada pemerintahan baru, posturnya seperti ini,&rdquo; kata Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Jakarta, Kamis.</p> <p>Sri Mulyani mengakui akan ada tantangan untuk penerapan program tersebut. Namun, untuk memitigasi tantangan tersebut, Kementerian Keuangan berencana untuk melakukan reformasi pada sejumlah aspek.</p> <p>&ldquo;Kita terus reformasi dari sisi perpajakan, memperkuat institusi, membersihkan dari korupsi, serta meningkatkan investasi di bidang digital, sehingga prosesnya menjadi jauh lebih pasti dan minim korupsi, atau mengurangi interaksi sehingga celah korupsi ditutup,&rdquo; ujar dia.</p> <p>Di samping sejumlah upaya tersebut, Kementerian Keuangan juga terus melakukan perbaikan pengelolaan anggaran. Anggaran akan diperkuat, utamanya dalam menahan guncangan dari gejolak perekonomian global.</p> <p>Lebih lanjut, dia mengatakan tidak ada negara berpendapatan tinggi tanpa kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik. Oleh sebab itu, negara akan melakukan berbagai upaya untuk bisa meningkatkan kualitas SDM.</p> <p>Upaya yang telah dilakukan Kementerian Keuangan selama ini untuk meningkatkan kualitas SDM di antaranya penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan 6 persen, dan jaminan sosial 50 persen dari APBN.</p> <p>Pemerintah juga turut mendorong dari sisi infrastruktur untuk mendukung produktivitas dan mobilitas masyarakat.</p> <p>&ldquo;Jadi, mau itu dalam bentuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial menggunakan program makan siang atau makanan bergizi, itu semuanya tujuannya untuk memperbaiki SDM,&rdquo; tambah Menkeu.</p> <p class="class-paragraph">Adapun Kementerian Keuangan melalui dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 berada pada rentang 2,45-2,82 persen.</p> <p>Pendapatan negara dipatok pada kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara belanja negara diperkirakan di kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen PDB.</p> <p>Namun, pada Rabu (5/6), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komisi XI DPR RI untuk menurunkan target defisit APBN 2025 menjadi 1,5-1,8 persen.</p> <p>Ia menilai rentang target defisit APBN tersebut diperlukan agar pemerintahan selanjutnya memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa.</p> <p>&ldquo;Kami berharap Bu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) dan Komisi XI, kalau memang itu disepakati, kita inginkan defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5 sampai 1,8 (persen), sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang kalau akan menggunakan pasal itu," kata Suharso saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu.</p> <p>Pasal yang dimaksud adalah pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang mana menjelaskan bahwa pemerintahan saat ini diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN untuk pemerintahan baru berikutnya.</p> <p>Kendati demikian, Suharso menyampaikan lebih lanjut bahwa terdapat aturan yang menjelaskan presiden terpilih berikutnya punya ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN melalui mekanisme APBN Perubahan (APBN-P).</p> <p>&ldquo;Tapi ada juga di dalam penjelasan, disampaikan bahwa presiden terpilih berikutnya mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahan melalui mekanisme perubahan APBN-P,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Oleh karena itu, ia mengusulkan untuk mengkaji ulang target defisit APBN 2025 agar dipertimbangkan menjadi 1,5-1,8 persen.</p>

"Masalah defisit masih dalam pembahasan di Banggar. Jadi, kita tunggu sampai pembahasan diselesaikan," kata Airlangga Hartarto.

Anggaran 2025 Defisit, Anggara Program Makan Siang Gratis Prabowo di Tangan Banggar DPR

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/7a970da7-9d75-48a0-b368-68d339a31cab-4170695581.jpeg" alt="Said Abdullah" width="100%">
<figcaption>Said Abdullah</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com -<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong> Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan,<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>masih tingginya beberapa harga bahan kebutuhan pokok rakyat harus menjadi perhatian serius pemerintah. Selain harganya masih tinggi, untuk mendapatkannya juga tidak mudah, karena harus berebut dengan negara lain, karena persoalan impor. <span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Ditambah lagi, lanjut Said, harga beras di pasar internasional masing tinggi, meskipun ada tren turun dibanding Februari lalu, dari 19 USD ke 17, 8 USD per kuintal, namun harga ini rata rata juga masing tinggi dibanding tahun 2022 dan 2023.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Demikian halnya juga dengan gula. Harga gula di pasar internasional masih 22 USD per pound, lebih tinggi rata rata dibanding tahun lalu yang di kisaran 18-22 per pound. Beberapa bahan pangan lainnya seperti jagung, kedelai, gandum, dan daging di pasar internasional menunjukkan tren penurunan, inilah kesempatan pemerintah untuk mengamankan pasokan dalam negeri.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Seperti kita ketahui, setiap momentum Ramadhan dan perayaan Idul fitri, permintaan terhadap bahan pangan pokok rakyat akan meningkat. Saya kira pemerintah juga sudah tahu akan tren permintaan tinggi momen seperti ini," ujar Said, Minggu (17/3). <span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Tak ada jalan lain bagi pemerintah untuk memastikan ketersediaan bahan pangan aman. Karena, kalau untuk stok jangka pendek tidak bisa dipenuhi didalam negeri, tentu tak ada pilihan selain impor.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Karena itu sudah saatnya skema impornya juga harus dirubah dari skema kuota menjadi tarif untuk menjaga kegiatan impor menjadi perburuan rente," tegas elite PDIP itu.</p> <p>Selain itu, pemerintah harus menggelar operasi pasar berskala besar. Sebab setiap kenaikan harga pangan rakyat, ada sensitivitas terhadap daya belinya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Sebeb, jika daya beli rakyat turun, skala besarnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebab lebih dari 50 persen ekonomi nasional di topang dari konsumsi rumah tangga," paparnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Sementara itu, untuk rumah tangga miskin dan sangat miskin, pemerintah perlu memastikan seluruh program bansos terjangkau oleh mereka. Sebab kenaikan harga kebutuhan pokok akan semakin menyulitkan kondisi perekonomian mereka.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Program bansos kita harapkan menjadi peredam dari tekanan ekonomi yang mereka hadapi. Jadi untuk Jangka panjang, urusan pangan pokok jangan hanya jadi slogan," ujarnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Pemerintah telah membentuk berbagai lembaga dan badan yang mengurusi pangan, namun kepatuhan terhadap peta jalan untuk mencapai kemandirian pangan tidak serius dijalankan. Lebih menyedihkan urusan pangan dijadikan komoditas politik pemilu, orang miskin jadi aset elektoral.</p> <p class="class-paragraph">"Kedepan hal seperti ini tidak boleh terulang. Bangsa kita tidak bisa beranjak maju kalau urusan pangan masih tidak tuntas," pungkas Said.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Lebih menyedihkan urusan pangan dijadikan komoditas politik pemilu oleh penguasa. Bahkan, orang miskin jadi aset elektoral.

Banggar DPR: Urusan Pangan Dijadikan Komoditas Politik, Orang Miskin Jadi Aset Elektoral

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/7a970da7-9d75-48a0-b368-68d339a31cab-4170695581.jpeg" alt="Said Abdullah" width="100%">
<figcaption>Said Abdullah</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR RI), Said Abdullah mengatakan, bantuan sosial (Bansos) adalah alat negara yang kebijakan dan penganggarannya diputuskan bersama di DPR dan pemerintah yang mewakili seluruh kekuatan politik.</p> <p>"Sesungguhnya tidak ada satu pihakpun yang berhak mengklaim bahwa program bansos prakarsa atau keberhasilan kelompok tertentu," ujar Said dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin (5/2).</p> <p>Bahkan, kata Said, bila presiden berkehendakpun, tanpa persetujuan DPR, tidak akan mungkin ada program bansos, sebab kebijakan dan anggarannya harus sepersetujuan DPR.</p> <p>"Bansos sebagai alat negara agar rakyatnya terentas dari kemiskinan, dan menjadi lebih berdaya. Itulah sebabnya di dalam paket paket bansos beragam rupa program, selain bantuan uang tunai, beras, tetapi juga beasiswa, dan uang pra kerja, serta kartu Indonesia sehat," terangnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Said juga menuturkan, orkestrasi kebijakan ini dimaksudkan agar rakyat miskin tidak semata mata dikasih uang, dan sembako, tetapi diberikan akses atas pemerliharaan kesehatan, sebab dengan tubuh yang sehat mereka bisa produktif, anak anaknya diberikan akses terhadap pendidikan.</p> <p>"Karena itu, dengan pendidikan yang lebih baik, kelak mereka punya kecakapan, sehingga bisa berbuat produktif, dan berpenghasilan yang lebih baik daripada orang tuanya. Hal ini adalah proses yang panjang, tidak cukup diguyur bansos setahun, lalu mereka menjadi tidak miskin semua," jelasnya.</p> <p>"Saya sungguh sedih ketika kebijakan teknokratis yang mulia dari negara kemudian diprivatisasi oleh Bapak Presiden dan sebagian menterinya, seolah olah budi baik mereka. Terus terang saja, melonjaknya anggaran bansos Rp 496,8 triliun sungguh mengkhawatirkan dari sisi penyalahgunaan. Pada saat Covid-19 saja, di tahun 2020 anggaran perlindungan sosial hanya Rp 234,33 triliun, dan realisasinya Rp 216,59 triliun," tambah Said.</p> <p>Menurut dia, pada masa Covid-19 ekonomi nasional nyaris berhenti. Negara hanya membutuhkan belanja bansos sebesar Rp216,59 triliun. Saat ini situasi perekonomian nasional telah pulih, bahkan sejak 2022 diakui oleh dunia Indonesia bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat akibat pandemi Covid-19.</p> <p>"Kenapa anggaran bansos melonjak drastis, bahkan tidak melibatkan kementerian sosial sebagai kementerian teknisnya," tanya Said.</p> <p>Said juga mengaku prihatin, karena APBN yang telah dibahas berbulan bulan, dan diniatkan untuk menggerakkan seluruh tujuan pembangunan, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan perumahan rakyat, menguatkan kemandirian pangan, energi, meningkatkan industri dan daya saingnya.</p> <p>Kemudian meningkatkan eskpor, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan budaya, menghapuskan kemiskinan ekstrim, pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara, semuanya dipotong dan sebagian anggarannya direlokasi ke bansos menjelang pemilu.</p> <p>"Saya harapkan APBN 2024 ini kita jaga dengan sebenar benarnya agar sesuai tujuannya. Biarkanlah pemilu ini berjalan secara alamiah, sedemokratis mungkin, berjalan tanpa cawe cawe kekuasaan. Dari pemilu demokratis, pemenang pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat memimpin Indonesia. Sebaliknya Indonesia bisa dikucilkan dari pergaulan internasional jika demokrasinya gagal," ungkap Said.</p> <p class="class-paragraph">"Saya mengetuk hati Bapak Presiden, kiranya bisa memberi teladan yang baik bagi kami semua. Dan dari keteladanan itu, kita catatkan kelak beliau sebagai pemimpinan nasional yang membanggakan kita semua. Sedih melihat Bapak Presiden menurunkan kasta, seolah menggantikan peran menteri sosial, mengurusi teknis perbansosan," sambungnya.</p> <p>Program bansos, lanjut dia, hanya akan tepat sasaran dan memiliki manfaat optimal bagi pengentasan rumah tangga miskin bila dikerjakan oleh tangan tangan teknokrasi yang bekerja sesuai perencanaan, profesional, berintegritas dan tidak ada tunggangan politik.</p> <p>"Jangan jadikan rakyat miskin kita sebagai dalih untuk mengeruk suara pemilu, seolah olah tampil bak robin hood membagi bagi sembako dan uang tunai tanpa perencanaan yang matang. Padahal cara cara seperti itu tidak akan mengentaskan rakyat miskin keluar dari kubangan kemiskinan, tetapi hanya menjadikan orang miskin sebagai kendaraan politik," tandasnya.</p> <p>Ia pun berharap, seluruh penerima bansos tetap teguh pendirian politiknya. Rakyat miskin tetap bisa berdaulat menentukan pilihan politiknya pada pemilu 2024. Tidak perlu khawatir atas ancaman penghapusan data dirinya tidak menerima bansos kelak dikemudian hari.</p> <p>"Tidak ada kaitannya penentuan hak suara dengan penghapusan bansos. Penentuan hak suara adalah hak politik semua warga negara, dan penerima bansos adalah hak ekonomi warga negara. Keduanya di jamin oleh hukum," pungkas pria yang juga menjabat Ketua DPD PDIP Jatim tersebut.</p>

"Sesungguhnya tidak ada satu pihakpun yang berhak mengklaim bahwa program bansos prakarsa atau keberhasilan kelompok tertentu," ujar Said.

Said: Jangan Jadikan Rakyat Miskin Sebagai Dalih untuk Mengeruk Suara di Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/SAID-29-880452412.jpg" alt="Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah" width="100%">
<figcaption>Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibahas dengan DPR.</p> <p>"Bansos itu hak rakyat, karena dipungut dari pajak rakyat dan penghasilan bukan pajak yang diterima dari kekayaan alam Indonesia, bukan milih pemerintah. Kebijakannya kita desain bersama di DPR. Pemerintah statusnya hanya menyalurkan kebijakan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR," kata Said di Jakarta, Rabu, (3/2).</p> <p>Pernyataannya tersebut merespons berbagai spekulasi tentang kenaikan laju belanja di akhir tahun.</p> <p>Kementerian Keuangan melaporkan realisasi sementara belanja negara melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 maupun revisi pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023, dengan nilai sebesar Rp3.121,9 triliun.</p> <p>Nilai tersebut setara dengan 102 persen terhadap target APBN 2023 yang dipatok sebesar Rp3.061,2 triliun dan 100,2 persen terhadap Perpres 75/2023 yang sebesar Rp3.117,2 triliun.</p> <p>Said menjelaskan kecenderungan akselerasi belanja negara pada akhir tahun memang tren yang terjadi setiap tahunnya. Hal itu lantaran belanja negara cenderung dioptimalkan saat penyerapan menuju akhir tahun.</p> <p>"Kalau ada serapan maksimal dari 85 persen bisa naik 102 persen, atau kenaikan 17 persen di akhir tahun <em>unaudited</em>, tentu itu bukan semuanya untuk belanja bansos, karena banyak belanja negara terpecah-pecah ke dalam banyak pos belanja," ujar Said.</p> <p>Sejumlah pos belanja tersebut, lanjut Said, contohnya yaitu anggaran rutin untuk alokasi belanja pegawai untuk penghitungan tunjangan kinerja, serapan belanja modal, kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang, belanja subsidi, dan belanja daerah yang dialokasikan melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).</p> <p>Adapun untuk anggaran bansos, Said memastikan penyalurannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disampaikan pada September 2023 lalu.</p> <p>"Dalam rencana anggaran, Banggar DPR menyetujui adanya penebalan bansos sebagai akibat dampak El Nino dan kenaikan harga beras, yang sangat sensitif terhadap rumah tangga miskin. Ini telah kita wanti-wanti kepada pemerintah agar penyaluran bansos tepat waktu dan tepat sasaran, hal ini untuk menghindari politisasi bansos," jelas Said.</p> <p>Di samping itu, mekanisme penyaluran bansos juga telah diatur melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) atas dasar perintah Undang-Undang.</p> <p>"Jadi, tidak elok kalau ada pejabat pemerintah program bansos adalah karena belas kasihan atau kemurahan hati pemerintah, namun itu memang hak rakyat yang wajib diberikan," pungkas Said.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p>

Ketua Banggar Said memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibahas dengan DPR.

Ketua Banggar Said Abdullah Pastikan Bansos Disalurkan Sesuai Kesepakatan dengan DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/SAID-29-880452412.jpg" alt="Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah" width="100%">
<figcaption>Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti penebalan anggaran program bantuan sosial (Bansos) dan perlindungan sosial (Perlinsos) senilai Rp 1.060 triliun. Said berharap penggunaannya tidak disalahgunakan seolah-olah sebagai bentuk belas kasihan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Banggar DPR mendukung penebalan Bansos dan Perlinsos karena ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi rumah tangga miskin. Hal itu merupakan hak ekonomi dari keluarga miskin sebagai warga negara,&rdquo; kata Said Abdullah dalam keterangannya, Senin (18/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Said menjelaskan, jika mencermati Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023, khususnya plafon untuk anggaran Program Perlinsos sebesar Rp 476 triliun. Program itu akan menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), 18,8 juta KPM Program Sembako, dan 500.000 penerima program pra kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013556096/kpk-cecar-kakak-hary-tanoe-soal-keikuksertaan-untuk-dapat-jatah-distribusi-bansos">KPK Cecar Kakak Hary Tanoe Soal Keikuksertaan untuk Dapat Jatah Distribusi Bansos</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, lanjut Said, dana itu juga diperuntukkan bagi 20,1 juta siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 994,3 mahasiswa KIP kuliah, bantuan iuran untuk PBI JKN sebanyak 98,8 juta peserta, 40,7 juta pelanggan listrik yang menerima subsidi listrik, 8 juta metrik ton kuota subsidi LPG 3 kg, dan bantuan uang muka perumahan untuk 220.000 unit rumah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013470971/anies-sebut-pemberian-bansos-tak-selesaikan-masalah-kemiskinan">Anies Sebut Pemberian Bansos Tak Selesaikan Masalah Kemiskinan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Program Perlinsos ini ditujukan untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim, strategi graduasi pemberdayaan dari rumah tangga miskin, perlindungan terhadap tekanan dinamika ekonomi ekonomi terhadap rumah tangga miskin, serta afirmasi untuk kaum lansia dan disabilitas,&rdquo; ucap Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara sebesar Rp 298,5 triliun, dialokasikan untuk program subsidi yang terdiri dari subsidi bahan bakar minyak, listrik, pupuk, perluasan akses permodalan untuk UMKM, peningkatan kualitas layanan untuk transportasi umum, penyediaan informasi publik, insentif perpajakan terhadap pajak ditanggung pemerintah terhadap pajak penghasilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP PDI Perjuangan itu menekankan, Banggar DPR mendukung penebalan anggaran bansos dan perlinsos, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi rumah tangga miskin. Sebab, itu merupakan hak ekonomi dari keluarga miskin sebagai warga negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Merupakan hak dari rumah tangga miskin, maka mereka harus ikut mengontrol pelaksanaannya di lapangan, tidak boleh salah sasaran, atau terjadi pengurangan atas hak tersebut," pungkas Said.</div>

Banggar DPR mendukung penebalan Bansos dan Perlinsos karena ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi rumah tangga miskin.

Banggar DPR Ingatkan Anggaran Bansos dan Perlinsos Rp 1.060 Triliun Tak Disalahgunakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/Menkeu-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-2-3661305835.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan berbagai dinamika dan perubahan prospek perekonomian nasional bahkan global dalam beberapa minggu terakhir." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan berbagai dinamika dan perubahan prospek perekonomian nasional bahkan global dalam beberapa minggu terakhir.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah sepakat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2024 dibawa ke Sidang Paripurna, pada Kamis (21/9) mendatang. &ldquo;Dalam rapat kerja ini, pengambilan keputusan tingkat I dapat kita bawa ke tingkat II dalam sidang paripurna pada 21 September 2023 yang akan datang,&rdquo; kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Pemerintah, Selasa (19/9).</p> <p>Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan berbagai dinamika dan perubahan prospek perekonomian nasional bahkan global dalam beberapa minggu terakhir. Salah satunya adalah kenaikan harga minyak mentah Brent yang telah mencapai USD 95 per barel atau naik 11 persen selama 3 pekan terakhir.</p> <p>"Ini menggarisbawahi bahwa kita menyusun RUU APBN 2024 di dalam situasi ekonomi dan bahkan asumsi-asumsi dasar yang disepakati sekalipun akan terus mengalami perubahan atau dinamika yang tidak selalu mudah bisa kita proyeksikan," ujar Menkeu.</p> <p>Menkeu pun membacakan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2024 yang telah disepakati, yakni pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, laju inflasi 2,8 persen, nilai tukar Rp 15.000 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,7 persen, harga minyak mentah USD 82 per barel, lifting minyak 635.000 barel per hari, dan lifting gas bumi sebesar 1,03 juta barel setara minyak per hari.</p> <p>Selain itu, Pemerintah dan DPR juga telah menyepakati postur APBN tahun 2024 dimana defisit ditetapkan sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,29 persen terhadap PDB, Pendapatan Negara sebesar Rp 2.802,3 triliun, Belanja Negara Rp 3.325,1 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp 522,8 triliun.</p> <p>Menkeu memaparkan bahwa Belanja Kementerian/Lembaga disepakati sebesar Rp 1.090,8 triliun. Sementara itu, Belanja Non-K/L sebesar Rp 1.376,7 triliun terutama untuk pembayaran pensiun yang dinaikkan 12 persen untuk mengikuti perubahan biaya hidup selama 3 tahun terakhir dan juga pemberian subsidi dan kompensasi sesuai perubahan asumsi harga minyak.</p> <p>"Juga di dalam belanja non-K/L, pemberian subsidi dan kompensasi terutama dikaitkan dengan daya beli masyarakat dan hari ini kita mendengar dari Panja ada kenaikan untuk anggaran subsidi kompensasi karena adanya perubahan harga minyak di dalam asumsi," jelasnya.</p> <p>Terkait besaran Transfer ke Daerah Rp 857,6 triliun, Menkeu mengatakan bahwa Kementerian Keuangan telah menampung berbagai catatan dari Panja dan juga masukan dari berbagai Fraksi mengenai penggajian PPPK daerah, kenaikan gaji pokok ASN daerah, peningkatan pelayanan publik di daerah, serta pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting.</p> <p>Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa Pemerintah akan terus berupaya mengelola situasi ketidakpastian dan dinamika tanpa mengerosi kredibilitas APBN.</p> <p>"Kami akan bersama-sama dengan seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah akan melihat berbagai pos APBN yang sangat dinamis yang bukan merupakan suatu angka yang sifatnya deterministik atau tetap, namun sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi," tegasnya.</p>

Banggar DPR RI dan Pemerintah sepakat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2024 dibawa ke Sidang Paripurna, pada Kamis (21/9).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#banggar dpr

Berita Terkini