<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/16/images-1-4-1002184786.jpg" alt="Ilustrasi utang luar negeri (ULN) pemerintah Indonesia turun pada Februari 2025. (dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi utang luar negeri (ULN) pemerintah Indonesia turun pada Februari 2025. (dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti postur awal RAPBN 2026 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5).</p> <p>Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menyusun asumsi ekonomi makro dan kebijakan fiskal, mengingat banyak tantangan besar, baik global maupun domestik, yang bisa mempengaruhi kinerja fiskal tahun mendatang.</p> <p>Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2&ndash;5,8 persen, inflasi 1,5&ndash;3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 16.500&ndash;16.900 per dolar AS, suku bunga SBN 6,6&ndash;7,2 persen, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) antara USD 60&ndash;80 per barel.</p> <p>Selain itu, lifting minyak bumi ditargetkan 600&ndash;605 ribu barel per hari dan gas bumi 953&ndash;1.017 ribu barel setara minyak per hari. Namun, proyeksi tersebut perlu diuji dengan realitas kondisi ekonomi global yang semakin tidak menentu.</p> <p>"Desain fiskal kita harus realistis, apalagi menghadapi situasi ekonomi global yang tertekan akibat kebijakan perang tarif dan proteksionisme," kata Said Abdullah kepada wartawan, Selasa (20/5).</p> <p>Ia menyatakan, ketegangan dagang global yang kian tajam bisa berdampak besar terhadap ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, Indonesia harus proaktif di forum internasional dalam memperjuangkan tatanan perdagangan yang adil dan terbuka.</p> <p>Said juga mengingatkan pentingnya memperhatikan potensi shortfall penerimaan pajak di tahun 2025 yang bisa berlanjut ke 2026.</p> <p>&ldquo;Rendahnya harga komoditas ekspor, lesunya konsumsi rumah tangga, serta tekanan terhadap industri dalam negeri bisa menekan penerimaan negara. Ini harus diantisipasi sejak awal,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Dalam situasi tersebut, pendapatan negara menjadi kunci pembiayaan program strategis, termasuk pembayaran utang.</p> <p>"Pendapatan negara adalah pilar utama. Pemerintah tidak bisa mengabaikan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo tahun depan yang nilainya sangat besar," ujar Said.</p> <p>Ia mendesak pemerintah untuk menetapkan target pendapatan negara yang realistis namun tetap optimistis, dan didukung dengan strategi ekstensifikasi pajak dari sektor-sektor potensial seperti cukai, minerba, dan ekonomi digital. Terkait reformasi perpajakan, Said juga menyoroti rencana penerapan core tax system yang akan dijalankan mulai tahun depan.</p> <p>&ldquo;Core tax system adalah langkah penting, tapi harus dipastikan bahwa literasi wajib pajak memadai, dan sistem administrasi kita siap dan aman dari kebocoran data,&rdquo; urai Said.</p> <p class="class-paragraph">Selain soal fiskal, Said menyoroti lambatnya akselerasi program ketahanan pangan dan energi nasional. Menurutnya, ketergantungan pada impor sejumlah komoditas pokok masih tinggi, padahal program ketahanan ini sudah dicanangkan sejak lama.</p> <p>"Alih-alih mengurangi impor, sektor pertanian kita malah terdampak disrupsi lahan, kekurangan tenaga kerja, dan lambannya adaptasi teknologi," paparnya.</p> <p>Ia juga menilai, salah satu aspek penting dari ketahanan pangan redistribusi lahan masih belum dijalankan secara maksimal. Said mendesak agar pemerintah melanjutkan redistribusi lahan 4,5 juta hektar untuk petani dan rakyat.</p> <p>&ldquo;Kita harus siapkan tenaga kerja terampil di pedesaan dan teknologi terapan yang efisien agar program ini berdampak langsung pada peningkatan produksi,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Lebih lanjut, Said menegaskan bahwa RAPBN 2026 bukan sekadar dokumen teknis, melainkan peta jalan fiskal negara.&nbsp;</p> <p>"Anggaran harus menjawab tantangan zaman, bukan hanya memoles angka-angka. Kita butuh postur APBN yang berani, kredibel, dan berpihak kepada rakyat," pungkasnya.</p>

Banggar DPR soroti RAPBN 2026, ingatkan pemerintah tentang tantangan ekonomi dan utang negara yang jatuh tempo.

Banggar DPR Soroti Ekonomi Makro Pemerintah 2026, Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran Utang Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/01/JKT_IHSG-Ditutup-Menguat_SALMAN-TOYIBI_-8JPG-2409378917.jpg" alt="Pengunjung mengamati layar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (31/01/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengunjung mengamati layar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (31/01/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah merespons melorotnya indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga 5 persen. Hal itu mengakibatkan Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembekuan perdagangan bursa sementara atau <em>trading halt.</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Said meminta BEI untuk bisa membenahi komunikasi publik, terutama ke para pengusaha besar untuk menyelamatkan pasar keuangan Indonesia. Memgingat, Presiden Prabowo Subianto juga telah turun tangan untuk mengajak investor besar dunia menaruh uang di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Situasi ini memerlukan kebersamaan kita semua. Dari sisi KSSK, perlu menyampaikan bauran kebijakan sektor moneter dan fiskal yang memperkuat pasar keuangan kita," kata Said kepada wartawan, Selasa (18/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015780515/ihsg-anjlok-parah-dasco-ungkap-pernah-terjadi-pada-masa-pandemi-covid">IHSG Anjlok Parah, Dasco Ungkap Pernah Terjadi pada Masa Pandemi Covid</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika kita hitung secara year to date hingga ke posisi Rp 6.076,08 atau turun 15,2 persen, dan diantara negara peers, bursa saham kita yang cenderung menurun cukup signifikan, bahkan bursa Indonesia yang pada hari ini berada di zona merah," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengharapkan, situasi ini tidak berlarut-larut. Ia pun menyarankan, seluruh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memberikan respon untuk menenangkan pasar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak dipungkiri, anjloknya harga saham ini juga melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS), yang berada di posisi Rp 16.465.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara year to date turun 1,1 persen, artinya masih pada batas wajar," ujar Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Said menyarankan, otoritas bursa dan OJK tidak over reaction. Hal itu untuk menstimulasi reaksi berlebihan dari pelaku pasar lebih luas untuk kian mendorong aksi jual, karena pasar SBN dan valuta asing keadaannya biasa saja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Cermati perkembangan setidaknya satu dua hari ini," urai Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, dalam jangka panjang hendaknya OJK dan otoritas bursa untuk memperluas basis investor, terutama di sektor ritel, dan inovasi produk. Bahkan diharapkan bisa memperkuat sektor syariah pada pasar saham.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengimbau para pihak yang tidak berkaitan dengan otoritas bursa tidak menambah kepanikan pasar dengan langkah-langkah yang diniatkan untuk meredakan keadaan, justru makin menimbulkan perhatian dan reaksi berlebihan dari para pelaku pasar," pungkasnya.</div> </div>

etua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah merespons melorotnya indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga 5 persen.

IHSG Anjlok hingga 5 Persen, Banggar DPR Ingatkan KSSK Bisa Menenangkan Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/Sidang-Paripurna-DPR-bahas-RAPBN-2025-3JPG-1815647211.jpg" alt="Presiden Joko Widodo dengan disaksikan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Lanyalla Mahmud Mattalitti menandatangani berita acara penyerahan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dengan disaksikan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Lanyalla Mahmud Mattalitti menandatangani berita acara penyerahan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi Undang-Undang (UU), dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).</p> <p>APBN senilai Rp 3.621 triliun akan dieksekusi oleh pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Meningkat dari nilai APBN 2024 yang nilainya mencapai Rp 3.352 triliun.</p> <p>Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus menyatakan bahwa sebanyak delapan fraksi di DPR RI menyetujui RAPBN untuk dibawa ke dalam rapat paripurna tingkat dua. Sementara, satu fraksi yakni PKS menyetujui dengan catatan.</p> <p>"Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar), terdapat delapan fraksi yaitu, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan PPP menyetujui RAPBN tahun anggaran 2025. Untuk dilanjutkan rapat tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang," kata Lodewijk saat memimpin rapat paripurna DPR RI hari ini.</p> <p>"Sedangkan fraksi PKS menyetujui atau menerima dengan catatan atas rancangan tentang APBN tahun anggaran 2025, untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi UU," sambungnya.</p> <p>Lodewijk lantas menanyakan kepada para wakil rakyat yang hadir dalam rapat paripurna DPR RI.</p> <p>"Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?," tanya Lodewijk.&nbsp;</p> <p>"Setuju," jawab para anggota dewan yang diiringi ketuka palu Lodewijk tanda persetujuan.</p>

DPR RI resmi mengesahkan RUU APBN 2025 menjadi UU dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Tok! Rapat Paripurna DPR Sahkan APBN 2025 Era Pemerintahan Prabowo Subianto , Nilainya Capai Rp 3.621 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/WhatsApp-Image-2024-08-16-at-165820_17a1e7d8-1681412439.jpg" alt="Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2 persen. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung kurang konsisten.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, sejak 2015 hingga 2024, baru sekali pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melampaui target APBN, yakni pada 2022, dari target 5,2 persen berhasil mencapai 5,31 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenyataan ini mengundang tanya, mengapa kita sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi?," kata Said Abdullah kepada wartawan, Selasa (27/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengungkapkan, ada sejumlah persoalan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target yang sudah ditetapkan dalam APBN oleh pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015024417/11-ciri-mental-anda-sedang-lelah-dan-butuh-perhatian-patut-diwaspadai-agar-tidak-berkembang-lebih-buruk">11 Ciri Mental Anda sedang Lelah dan Butuh Perhatian, Patut Diwaspadai agar Tidak Berkembang Lebih Buruk</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jawabannya sudah ada dipikiran kita semua, kita menghadapi berbagai persoalan struktural; ekonomi biaya tinggi karena perizinan dan korupsi," ucap Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ketidakpastian hukum, kualitas SDM yang belum memadai. Serta, belum terjalin secara baik konektivitas antar wilayah dan menurunnya demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bukan hanya itu, turunnya daya beli masyarakat akibat menyusutnya kelas menengah juga turut andil. Padahal, kelas menengah selama ini menjadi penggerak konsumsi domestik dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Karena itu, Said meminta pemerintah memperhatikan kalangan kelas menengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejak enam tahun lalu, jumlah kelas menengah kita turun 8 juta jiwa. Padahal merekalah sebenarnya kelas penggerak konsumsi domestik," ujar Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Said juga mendorong agar pemerintah lebih progresif menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Strateginya, konsumsi domestik harus dijaga dengan inflasi yang terjaga rendah, investasi yang menopang pembukaan lapangan kerja baru, serta memberikan nilai tambah atas produk ekspor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015024408/berikut-5-zodiak-yang-paling-buruk-dalam-berkendara-di-jalan-siapakah-di-peringkat-pertama">Berikut 5 Zodiak yang Paling Buruk dalam Berkendara di Jalan, Siapakah di Peringkat Pertama? </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setidaknya kita membutuhkan kontribusi investasi minimal 1,5 persen, dan ekspor 0,5 persen sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi tiap tahun. Dengan demikian tulang punggung permintaan bukan hanya konsumsi domestik," papar Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, ia juga menyoroti nilai tukar rupiah yang diusulkan sebesar Rp 16.100 per dolar AS. Ia berharap, pemerintah dapat menurunkan targetnya menjadi Rp 15.900 per dolar AS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita yakin, dengan transformasi struktur ekspor yang lebih bernilai tinggi, dan menguat investasi, serta kebijakan bauran sistem pembayaran yang beragam dari sejumlah mata uang mitra dagang, akan membuat rupiah lebih kuat," pungkasnya.</div> </div>

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2 persen.

Said Abdullah Soroti Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen pada 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menko-Maritim-Luhut-Binsar-Panjaitan-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), menyetujui tambahan anggaran untuk kegiatan 2021 pada empat kementerian koordinator (Kemenko). Adapun tambahan empat anggaran Kemenko tersebut akan digunakan untuk penanganan dampak Covid-19 serta kebutuhan lainnya.<br /> <br /> Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta tambahan anggaran sebesar Rp 50 miliar. Tambahan ini akan digunakan untuk biaya operasional Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPN).<br /> <br /> Usulan tambahan ini dikarenakan pihaknya diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo untuk mengoordinasikan komite tersebut. "Kami minta tambahan khusus sebesar Rp 50 miliar untuk tahun anggaran 2021," ujarnya dalam rapat virtual bersama Badan Anggaran DPR, Selasa (8/9/).<br /> <br /> Dengan tambahan anggaran sebesar Rp 50 miliar tersebut, maka total anggaran Kemenko Perekonomian tahun depan sebesar Rp 443,3 miliar. "Dari tambahan tadi, sehingga total dari awalnya Rp 393 miliar, menjadi Rp 443 miliar," ucapnya.<br /> <br /> Kemudian, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp 50 miliar. Anggaran akan digunakan untuk menggelar acara internasional Archipelagic Island State (AIS) dan Extractives Industries Transparency Initiatives (EITI).<br /> <br /> Sehingga, tahun 2021 Kemenko Marves akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 314 miliar. "Tujuannya untuk punya hubungan baik dengan negara lingkar pasifik," imbuhnya.<br /> <br /> Lalu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, juga meminta tambahan anggaran Rp 50 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk dukungan manajemen Kemenko Polhukam, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), hingga Komisi Kejaksaan (Komjak).<br /> <br /> Sehingga, total anggaran yang didapatkan tahun 2021 mendatang sebesar Rp 317,7 miliar. "Kami punya komisi kepolisian nasional kerjaannya banyak sekali dan selama ini dananya agak kurang. Ini Alhamdulillah kalau disetujui Rp 9,18 miliar," tuturnya.<br /> <br /> Terakhir, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengusulkan tambahan Rp 20 miliar yang akan digunakan untuk membangun ruang koordinasi pada kantor Kemenko PMK. Sehingga, total anggarannya menjadi Rp 258 miliar.<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=0Z5qFqWSarc

DPR Restui Usulan Tambahan Anggaran Empat Menko Rp 170 Miliar

Banggar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Banggar

Berita Terkini

Banggar DPR Soroti Ekonomi Makro Pemerintah 2026, Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran Utang Negara

IHSG Anjlok hingga 5 Persen, Banggar DPR Ingatkan KSSK Bisa Menenangkan Pasar

Tok! Rapat Paripurna DPR Sahkan APBN 2025 Era Pemerintahan Prabowo Subianto , Nilainya Capai Rp 3.621 Triliun

Said Abdullah Soroti Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen pada 2025

DPR Restui Usulan Tambahan Anggaran Empat Menko Rp 170 Miliar

Download Aplikasi JawaPos.com