<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/Screen-Shoot-Saipul-Jamil-di-Podcast-Deddy-Corbuzier-773845368.jpg" alt="Saipul Jamil bersama Gus Rofi pada acara pocast Deddy Corbuzier." width="100%">
<figcaption>Saipul Jamil bersama Gus Rofi pada acara pocast Deddy Corbuzier.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pedangdut Saipul Jamil alias Bang Ipul sempat menjadi pusat perhatian dunia maya terkait video penangkapan yang dilakukan oleh oknum kepolisian beberapa waktu lalu. Dalam proses penangkapan tersebut Saipul Jamil nampak mendapatkan perlakuan&nbsp;yang dinilai kurang baik dan tak manusiawi dari&nbsp;pihak kepolisian. Atas penangkapan Saipul Jamil, Deddy Corbuzier pun mengundang sang penyanyi dangdut di chanel youtubenya #closethedoor Corbuzier Podcast. &ldquo;Kemarin elo gua belain habis-habisan&rdquo; ucapnya dalam podcast tersebut yang tayang tanggal Rabu, (10/1). &ldquo;Saipul Jamil pernah melakukan kesalahan dan gue gak setuju yang dia lakukan, tapi kali ini gua belain dia. Karena apa yang dilakukan diluar nalar menurut gue&rdquo; tambahnya. Menurut Deddy Corbuzier aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut keterlaluan. Pasalnya dalam penangkapan tersebut polisi sempat melakukan tindak kekerasan hingga menodongkan pistol ke Saipul Jamil. &ldquo;Saat gue liat videonya, anjrit apa-apaan ini gue bilang,&rdquo; ucap Deddy. &ldquo;Itu asisten lo bukan yang disamping?&rdquo; Tanya Deddy Corbuzier. &ldquo;Iya dia asisten gua memang,&rdquo; jawab Saipul Jamil. &ldquo;Dia make memang?&rdquo; Ucap Deddy. &ldquo;Dan ternyata setelah di cek dia positif,&rdquo; ucap Bang Ipul. Dalam video yang berdurasi 58 menit tersebut Bang Ipul mengungkapkan bahwa dia tidak mengetahui bahwa sekelompok orang tersebut adalah pihak kepolisian. Pasalnya dalam penangkapan tersebut bang Ipul menjelaskan bahwa dia kebingungan karena kacanya di gedor orang tidak dikenal. &ldquo;Brarti saat itu lo pikir itu rampok?&rdquo; Ucap Deddy Corbuzier. &ldquo;Rampok, dan gak mungkin juga polisi begitukan?&rdquo; Jawab bang Ipul. Bang Ipul menjelaskan bahwa dia baru sadar dan baru tahu setelah di bawa ke kantor kepolisian saat hasil tes narkoba sudah keluar. &ldquo;Dan setelah di cek dia positif. Baru saya tahu, oh maksud dari pemberhentian ini adalah untuk penangkapan asisten gue,&rdquo; ucapnya. Dalam video tersebut, Bang Ipul juga menjelaskan bahwa hasil dari tes yang dilakukan pihak kepolisian, dirinya negatif dari narkoba. Deddy Corbuzier juga menanyakan soal sikap Saipul Jamil terhadap tindakan kepolisian tersebut. &ldquo;Lo meributkan apa tidak kejadian itu, kok kayaknya lo tenang-tenang aja?&rdquo; tanya Deddy Corbuzier. &ldquo;Sekarang saya lagi belajar ikhlas om Ded, udah capek lah ibaratnya menuntut ini, menuntut itu. Makanya ini saya bawa guru spiritual saya, katanya udah kamu belajar jadi orang ikhlas aja, biar Allah nanti yang balas,&rdquo; ucapnya. ***

Perbincangan Saipul Jamil bersama Gus Rofi dengan Deddy Corbuzier soal penangkapan pihak kepolisian terhadap bang Ipul.

Saipul Jamil Ditangkap Polisi Secara Brutal, Deddy Corbuzier: Gua Belain Elo Habis-habisan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-tanah-abang-ombudsman-kesal-anies-jangan-bergantung-ke-bang-ipul_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Anies Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam menuntaskan persoalan skybridge Tanah Abang, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho melihat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kelabakan mengerjakan sendirian. Sehingga, Teguh menyarankan agar pengadaan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta dipercepat sehingga pengerjaan seluruh program yang dipantau Ombudsman dapat cepat tertuntaskan. Menurutnya, Wagub memiliki kapabilitas yang lebih fleksibel dibanding Gubernur. "Lebih efektifnya dan lebih bagus kalau sudah ada Wagub, karena mungkin Wagub bisa melakukan koordinasi untuk hal-hal teknis seperti ini, saya melihat pak Gubernur juga agak kerepotan untuk menangani tidak bisa tandem," tutur Teguh di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (13/11). Menurutnya, Anies tidak boleh hanya bergantung pada Sekertaris Daerah DKI Jakarta Saefullah atau akrab disapa Bang Ipul yang tidak memiliki andil mengambil kebijakan. Sedangkan, Wagub diketahui dapat mengambil kebijakan-kebijakan politik. "Kan berbeda, antara birokrat dengan yang mengambil kebijakan. Sekda tidak bisa mengambil kebijakan, rapat saja tidak birokrasi, itu yang agak lemah," terangnya. Persoalan skybridge, lanjut Teguh, memang harus dipikirkan dan diberikan perhatian lebih serius sehingga semua tidak sebatas janji. Teguh melihat penundaan-penundaan yang terjadi karena Anies kerap menyepelekan. "Kami minta Pak Gubernur lebih perhatian terhadap isu ini, lebih seriuslah khususnya koordinasi antar pihak karena jajaran Gubernur ini seringkali bilang sudah melakukan koordinasi tapi nyatanya belum," tegasnya. Oleh karena itu, Teguh meminta agar pertemuan antar instansi yang terkait dengan skybridge akan dipertemukan pada Jumat (16/11). Pembicaraannya adalah seputar tindak lanjut dari permintaan PT KAI kepada Pemprov DKI Jakarta.

Soal Tanah Abang Ombudsman Kesal: Anies Jangan Bergantung ke Bang Ipul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penyerapan-dinas-sda-baru-29-persen-bang-ipul-kita-lihat-nanti-akhir_m_.jpg" alt="Sekda DKI Jakarta Saefullah" width="100%">
<figcaption>Sekda DKI Jakarta Saefullah</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dinilai penyerapan anggarannya rendah yaitu 29 persen. Sekertaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah menilai bahwa adanya faktor yang mempengaruhi rendahnya serapan. Pria yang akrab disapa Bang Ipul itu melihat lambannya penyerapan di Dinas SDA DKI Jakarta salah satunya karena angka penyerapan masih dalam skala eksisting. Sehingga, Saefullah meminta terhitung 2 bulan Dinas SDA perlu mengebut target yang dijanjikan. "Kita lihat nanti terakhir. Komitmennya sudah kita catat semua semalam," terangnya di Balaikota DKI Jakarta,&nbsp;Jakarta Pusat, Kamis (8/11). Saefullah bahkan pesimis jika Dinas SDA dapat mencapai target penyerapan anggaran sampai 100 persen. Komitmen terkait target penyerapan pun masih dipantau, karena semua SKPD diyakini tidak mungkin mencapai 100 persen. "100 persen sih enggak mungkin ya. SKPD di mana pun 100 persen nggak mungkin karena pasti ada sisa lelang," ungkapnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun geram dengan rendahnya serapan anggaran tersebut. Dirinya meminta kepada SKPD terkait untuk bertanggung jawab. Pasalnya anggaran yang dialokasikan merupakan pengajuan dari Dinas SDA itu sendiri. Seakan lepas tangan, Anies pun meminta awak media agar menanyakan langsung kepada Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Teguh Hendarwan.&nbsp; "Kepala Dinas SDA suruh tanggung jawab. Anda tanya sama dia, suruh tanggung jawab," ucapnya singkat, Rabu (7/11). Penelusuran&nbsp;JawaPos.com melalui situs&nbsp;publik.bapedadki.net,&nbsp; penyerapan anggaran Dinas SDA hingga saat ini baru 29 persen dari total Rp 4,4 triliun atau senilai Rp 1,29 triliun.&nbsp;

Penyerapan Dinas SDA Baru 29 Persen, Bang Ipul: Kita Lihat Nanti Akhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bang-ipul-umumkan-3-skpd-yang-penyerapan-anggarannya-rendah_m_.jpg" alt="Sekda DKI Jakarta Saefullah umumkan tiga SKPD penyerapannya rendah" width="100%">
<figcaption>Sekda DKI Jakarta Saefullah umumkan tiga SKPD penyerapannya rendah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menghitung dua bulan lagi, penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 tengah dikejar untuk mencapai target. Hal ini dinyatakan oleh Sekertaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah. Pria yang akrab disapa Bang Ipul itu menyatakan telah memanggil para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melapor dan mempertangungjawabkan laporan keuangannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Kemarin kita rapat sampai jam 23.30 WIB ya, penyerapan. Pak Gubernur pimpin langsung, kita maraton rapat dari sore. (Paling rendah) Bina Marga lagi dipacu, Tata Air juga dipacu, Pendidikan dipacu. Lagi dipacu terus," ungkapnya di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (8/11). Dari informasi yang didapat, Dinas Bina Marga penyerapannya juga masih cukup rendah yakni hanya 42,7 persen dari total anggaran Rp 3,6 triliun atau senilai Rp 1,5 triliun. Saefullah menyatakan penyerapan rendah salah satunya karena efisiensi program dan waktu. Selain itu, gagalnya lelang ada juga karena beberapa faktor diantaranya gagalnya kontrak. "Kendala banyak, diantaranya efisiensi pasti, kemudian ada beberapa yang gagal lelang. Nah, gagal lelang itu juga sebabnya banyak, ada penyedianya, ada gagal kontrak, ada juga penyedianya tidak bisa menyediakan spek yang ditentukan," terangnya. Saefullah mencontohkan Dinas Pemadam Kebakaran yang ingin mengadakan 5 mobil tangki dan 1 mobil yang spesifikasinya sangat khusus. Adapula, mobil dua tangki yang berisi tangki air, ada tangki busa. "Jadi karena itu terlalu berat nggak lengkap, ternyata speknya tidak bisa dipenuhi. Jadi gagal lelang," ungkapnya. Untuk diketahui, mendekati tutup tahun penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta terbilang masih rendah, yakni baru 53,78 persen dari total APBD Rp 83,26 triliun. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) justru lebih rendah penyerapannya yakni baru 19 persen dari Rp 2,9 triliun atau baru Rp 553 miliar. Selain itu SKPD, yang penyerapannya masih di bawah 50 persen, yakni Dinas Pemuda dan Olahraga yang baru menyerap 40,5 persen dari total anggaran Rp 743 miliar atau Rp 301 miliar. Kemudian RSUD Cengkareng baru 43 persen dari Rp 647 miliar atau baru 242 miliar.

Bang Ipul Umumkan 3 SKPD yang Penyerapan Anggarannya Rendah

bang ipul

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bang ipul

Berita Terkini

Saipul Jamil Ditangkap Polisi Secara Brutal, Deddy Corbuzier: Gua Belain Elo Habis-habisan

Soal Tanah Abang Ombudsman Kesal: Anies Jangan Bergantung ke Bang Ipul

Penyerapan Dinas SDA Baru 29 Persen, Bang Ipul: Kita Lihat Nanti Akhir

Bang Ipul Umumkan 3 SKPD yang Penyerapan Anggarannya Rendah

Download Aplikasi JawaPos.com