<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/BANDARA-SEPINGGAN-KALTIM-POST.jpg" alt="TAK SEPADAT TAHUN LALU: Menurunnya jumlah pemudik yang berangkat via Bandara SAMS Sepinggan juga berdampak pada pergerakan pesawat. Dibanding tahun lalu, pemudik turun 25 persen dan pesawat mencapai 12 persen. ANGGI PRADITHA/KALTIM POST" width="100%">
<figcaption>TAK SEPADAT TAHUN LALU: Menurunnya jumlah pemudik yang berangkat via Bandara SAMS Sepinggan juga berdampak pada pergerakan pesawat. Dibanding tahun lalu, pemudik turun 25 persen dan pesawat mencapai 12 persen. ANGGI PRADITHA/KALTIM POST</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pergerakan pesawat selama arus mudik Lebaran 2019 di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan mengalami penurunan. Beroperasinya Bandara APT Pranoto Samarinda ditambah mahalnya tiket pesawat ditengarai jadi penyebab.  General Manager PT Angkasa Pura I Balikpapan Farid Indra Nugraha mengatakan, selama arus mudik Lebaran terhitung 29 Mei hingga 3 Juni (H-7 sampai H-2) tercatat pergerakan sebanyak 1.079 pesawat.  Angka ini turun sebesar 12 persen dari momen mudik 2018. Begitu pula dengan jumlah penumpang selama arus mudik sekitar 107.595 penumpang. Persentase penumpang turun 25 persen atau sekitar 35.140. Adapun jumlahnya pada tahun lalu sebanyak 142.735 penumpang.  Sementara untuk kargo jauh lebih besar, penurunannya 48 persen dari tahun lalu. Saat arus mudik, jumlah kargo tercatat sebesar 670.934 kilogram. Padahal, momen mudik pada tahun lalu, yaitu 1.278.290 kilogram. Meski tahun ini terjadi penurunan penumpang dan pergerakan pesawat dibanding tahun sebelumnya, pihaknya tetap bekerja profesional. Seperti memperketat keamanan dengan patroli lebih sering.  “Kami tetap mempertahankan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang dalam pengoperasian bandara,” tuturnya seperti dikutip Kaltim Post (Jawa Pos Group), Sabtu (8/6).  Terlebih, jelang Hari Raya Idulfitri, masyarakat sempat dihebohkan dengan bom bunuh diri di Pos Polisi Kartasura, Jawa Tengah. Kejadian tersebut membuat daerah publik harus memperketat keamanan. Tidak terkecuali di Bandara SAMS Sepinggan. Pengawasan semakin meningkat khususnya pada area masuk bandara sejak hari pertama Lebaran, Rabu (5/6).  Farid menyatakan, pengamanan ini merupakan bentuk antisipasi kejadian serupa. Pihaknya bersama personel keamanan telah menyusun beragam langkah. Misalnya mendirikan pos keamanan, pengawasan pada tempat-tempat orang berkumpul, serta patroli rutin di area bandara. Termasuk penambahan personel aviation security (avsec) yang bertugas di Posko Terpadu Angkutan Udara.  “Pengamanan telah dilaksanakan dengan menambah frekuensi patroli. Mulai dari area sisi udara, sisi darat, dan kargo. Melibatkan avsec dan sinergi bersama unsur keamanan lain dari TNI dan Polri,” ungkapnya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan rasa aman kepada penumpang selama berada di Bandara SAMS Sepinggan.  Sekaligus aktivitas operasional pada momen Idulfitri. Sebab gedung parkir bandara lantai lima (rooftop) juga menjadi lokasi salat Id untuk warga sekitar. Pihak keamanan melakukan penyisiran dan memeriksa barang bawaan jamaah.

Mudik 2019, Bandara Sepinggan Balikpapan Kehilangan 35 Ribu Penumpang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kppu-minta-angkasa-pura-jangan-monopoli-angkutan-bandara_m_159289.jpeg" alt="Armada Aero Cab Bandara Sepinggan. Angkutan resmi bandara ini termasuk kategori taksi dalam trayek." width="100%">
<figcaption>Armada Aero Cab Bandara Sepinggan. Angkutan resmi bandara ini termasuk kategori taksi dalam trayek.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik monopoli angkutan darat di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (SAMS) Balikpapan rupanya masih terjadi. Angkasa Pura (AP) I pun diminta mencegah praktik nakal tersebut untuk ke sekian kalinya. Hal tersebut berdasar Undang-Undang (UU) 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pencegahan dapat dimulai dari penataan angkutan tanpa menolak atau menghalangi pelaku usaha lain, membatasi peredaran barang atau jasa, dan praktik diskriminasi lainnya. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kaltim Akhmad Muhari memaparkan, praktik monopoli, khususnya jasa angkutan umum lazim terjadi di bandara. &rdquo;Kami memberikan rambu-rambu kepada AP I sebagai operator Bandara Sepinggan Balikpapan. Memang perlu waktu untuk menyiapkan sarana dan prasarana, tapi itu lebih baik daripada mengorbankan konsumen,&rdquo; ujarnya, Senin (25/9) dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group). Diketahui, AP I hanya mengizinkan tiga operator transportasi beroperasi di Bandara Sepinggan. Dua taksi dan satu shuttle. Yakni Globalindo, Aero Cab, dan Kangaroo Premier. Namun, kata dia, perusahaan yang masuk kategori taksi dalam trayek hanya Aero Cab. Sementara itu, Globalindo dan Kangaroo Premier mengantongi izin operasional sebagai angkutan yang menyediakan layanan transportasi ke luar kota. Seperti dari Bandara Sepinggan menuju Samarinda dan sebaliknya. Dia mengatakan, KPPU terus mendorong agar AP I tak menutup pintu kesempatan bagi operator lainnya. Hanya saja, sejauh ini pihak AP I beralasan bahwa beberapa operator belum memenuhi kriteria yang ditetapkan pengelola bandara itu. &rdquo;Pengelola bandara dan Dishub mesti mencontoh pengelolaan angkutan layaknya di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang,&rdquo; ucapnya. Di bandara tersibuk Indonesia itu, kata Muhari, setidaknya disediakan lima jenis angkutan umum. Mulai pemadu moda, taksi, transportasi berbasis aplikasi, travel, shuttle bus, dan rental mobil. Sehingga, konsumen bebas memilih angkutan sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial. Dia mengatakan, permasalahan monopoli angkutan di bandara pernah terjadi di beberapa tempat. Berdasarkan catatan KPPU, setidaknya sudah ada tiga kasus yang ditangani dan berujung sanksi berat kepada AP I. Di antaranya, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dan Bandara Hang Nadim Batam. &rdquo;KPPU menghukum AP I dengan denda Rp 1 miliar,&rdquo; katanya. Pengusutan kasus monopoli taksi di Bandara Juanda Surabaya, sebut Muhari, bergulir sejak Juni 2009. Namun, baru diputuskan bersalah pada Maret 2010. Kasus yang bergulir dan dimenangkan KPPU di Mahkamah Konstitusi itu menyatakan, AP I cabang Bandara Juanda menjadi Terlapor I, sementara Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal) Surabaya menjadi Terlapor II. Keduanya dinyatakan bersalah dalam putusan KPPU Perkara Nomor 20/KPPU-I/2009. AP I dan Primkopal terbukti melakukan pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 19 a UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 17 mengatur tentang monopoli yang dilarang, sedangkan Pasal 19 a mengenai larangan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. &rdquo;Sejak putusan itu berlaku, keduanya diwajibkan membuka kesempatan yang sama kepada operator taksi yang sudah memiliki izin dari Dishub (Dinas Perhubungan) Jawa Timur,&rdquo; sebut dia. Lalu, bagaimana dengan kasus di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Bandara Hang Nadim Batam? Dia menuturkan, kasusnya sama. AP I dan Koperasi Taksi Bandara (Kopsidara) melakukan monopoli. Bahkan Dishub setempat memperumit izin operasional taksi di bandara. Selain itu, kasus monopoli izin taksi di tiga bandara tersebut, lanjut dia, KPPU juga menemukan praktik penetapan tarif yang melanggar UU. Yakni dengan menerapkan tarif berdasarkan zona, bukan argometer. Ditemui pekan lalu, Co General Manager PT AP I Balikpapan, Agus Budiharto menuturkan, terhitung 7 September 2017, seluruh angkutan yang bukan mitra AP I dilarang mengangkut penumpang di area bandara. Kebijakan ini berlaku bukan hanya untuk taksi online. &rdquo;Untuk mereka yang sudah resmi &lsquo;kan sudah ada standarnya. Sudah ada izin resmi, sudah ada jaminan keselamatannya, juga ada standar keamanan dan kenyamanan penumpang. Semua itu tidak dimiliki oleh taksi tidak resmi. Belum lagi soal tarif. Tentu kami juga punya peran melindungi mitra kami yang sudah beroperasi di bandara,&rdquo; katanya. Kebijakan tersebut mengacu Undang-Undang 22/2009, Keputusan Menteri Perhubungan 35/2003 dan Peraturan Daerah 35/2000 tentang Izin Angkutan Umum. &rdquo;Kalau penumpang cari yang tidak resmi, silakan. Tetapi, jangan mengganggu areal kedatangan. Kami lakukan ini juga untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang. Jangan sampai status bandara terbaik internasional ini terganggu dengan ulah taksi tidak resmi. Yang biasanya dalam praktik berebut penumpang,&rdquo; ungkapnya.

KPPU Minta Angkasa Pura Jangan Monopoli Angkutan Bandara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/angkutan-tak-resmi-dan-online-dilarang-jemput-penumpang-di-bandara_m_158426.jpeg" alt="Angkutan umum tak resmi dilarang beroperasi di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan" width="100%">
<figcaption>Angkutan umum tak resmi dilarang beroperasi di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Angkasa Pura (AP) I Cabang Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan melarang angkutan umum tak resmi beroperasi di objek vital tersebut. Tidak hanya itu, angkutan umum berbasis aplikasi juga diperlakukan serupa. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 7 September, tapi baru dirilis Angkasa Pura (AP) I Rabu (20/9). "Jadi, kami sepakati bersama dan buatkan berita acara kesepakatan yang terkoordinasi dalam rapat security committee. Dengan gambaran umum, mereka (taksi tidak resmi, Red) boleh mengantar penumpang dari luar ke bandara. Namun, dilarang mengangkut atau menjemput penumpang dari dalam bandara," ungkap Co General Manager PT AP I Balikpapan Agus Budiharto kemarin. Dalam hal pengawasan, pihaknya pun membentuk tim. Namun, tim tidak akan melakukan penertiban secara represif. Sebab, upaya tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian. Tim hanya mengimbau dengan memasang spanduk larangan. Terkait keinginan penumpang yang mencari moda transportasi lebih ekonomis melalui angkutan online, pihaknya tidak mempersoalkan. Dengan catatan, jangan sampai mengganggu area kedatangan bandara. Jadi, segala bentuk transaksi angkutan tidak resmi diminta di luar area bandara. "Kalau penumpang cari yang tidak resmi, silakan. Tetapi, jangan mengganggu area kedatangan."&nbsp;

Angkutan Tak Resmi dan Online Dilarang Jemput Penumpang di Bandara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/ojek-online-bentrok-di-bandara-lawannya-ojek-pangkalan_m_124409.jpeg" alt="Ojek online dan ojek pangkalan dimediasi di Polsek Balikpapan Selatan, kemarin." width="100%">
<figcaption>Ojek online dan ojek pangkalan dimediasi di Polsek Balikpapan Selatan, kemarin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bentrokan antara ojek online dengan ojek pangkalan terjadi di Bandara Internasional Sepinggan, Balikpapan, Kaltim, kemarin (18/4). Penyebab bentrokan masih belum diketahui, namun yang pasti menyangkut rebutan penumpang. Entah pihak mana yang lebih dulu memulai keributan. Yang jelas bentrokan kemarin membuat kondisi di sekitar bandara ramai dengan banyaknya para tukang ojek berpakaian hijau. "Hanya salah paham. Ya, masalah rebutan penumpang," kata Kapolsek Balikpapan Selatan, Syarifah Nurhuda.&nbsp; Beruntung, bentrokan tidak meluas. Syarifah menyebut, setelah mendapat laporan adanya keramaian di bandara, petugasnya langsung meluncur dan mengamankan para pelaku yang diduga membuat keributan. Mereka kemudian dibawa ke Mapolsek Balikpapan Selatan untuk didamaikan.&nbsp; "Tidak lama karena berhasil kami redam, kami lantas lakukan mediasi dengan kedua belah pihak. Mereka akhirnya sepakat untuk berdamai dan berusaha untuk bisa menghindari adanya keributan," sebutnya. Nurul menyebut, pihaknya meminta ojek online dan konvensional bisa berkoordinasi lebih baik di lapangan. Jangan sampai kesalahpahaman kembali terjadi apalagi di lokasi strategis di Balikpapan seperti bandara. "Mediasi berjalan lancar dan persoalan sudah selesai. Kami tidak ingin ini terjadi lagi," tutupnya. (*/rdh/rsh/k16/fab/JPG)

Ojek Online Bentrok di Bandara, Lawannya Ojek Pangkalan