<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/P5HYYB5djBrr7ZjP91Ep9GHTEH52ZWwK0V4CixOZ-1411468414.jpg" alt="Ilustrasi Bandara IMIP Morowali. (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bandara IMIP Morowali. (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang berada di Kawasan Industri Hilirisasi Nickel berujung pada pencabutan izin penerbangan internasional komersial kembali memunculkan pertanyaan mendasar.&nbsp; Salah satunya, perihal apakah pernah ada pesawat luar negeri yang masuk atau keluar dari kawasan industri hilirisasi nikel terbesar di Indonesia tersebut sepanjang periode Agustus hingga Oktober 2025?&nbsp; Merespons hal itu, Pengamat Penerbangan Alvin Lie menegaskan bahwa tidak pernah ada penerbangan Internasional yang tercatat pada periode tersebut.&nbsp; Ia bahkan memastikan bahwa seluruh data resmi menunjukkan nihilnya aktivitas penerbangan internasional di IMIP, sejak sebelum ditetapkan sebagai bandara internasional. Baik pada saat status tersebut berlaku, hingga kemudian akhirnya dicabut oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).&nbsp; &ldquo;Saya sudah telusur semua data, sama sekali tidak ada penerbangan internasional ke/ dari IMIP sebelum ditetapkan, selama berstatus dan setelah dicabut statusnya sebagai bandara Internasional," kata Alvin Lie kepada JawaPos.com, Jumat (5/12).&nbsp; Lebih lanjut, ia juga meminta untuk memastikan pula terkait data itu dengan Airnav dan Kemenhub. Ia menilai instansi tersebut sudah pasti mempunyai data lebih lengkap dan akurat.&nbsp; Ia juga menambahkan bahwa tidak ada alasan untuk berspekulasi atau membangun asumsi berlebihan mengenai adanya penerbangan asing yang masuk ke kawasan tersebut.&nbsp; &ldquo;Kenyataannya tidak ada penerbangan internasional. Jadi tidak perlu berandai-andai,&rdquo; tegas Alvin Lie.&nbsp; Menurut Alvin, secara regulasi pun hal itu mustahil terjadi karena proses operasional belum pernah diberi lampu hijau oleh otoritas.&nbsp; Karena meskipun status bandara internasional sudah disiapkan, PT IMIP sendiri belum boleh melayani penerbangan internasional.&nbsp; &ldquo;Selama persyaratan belum terpenuhi, ijin operasi belum diterbitkan. Sehingga belum boleh melayani penerbangan internasional walaupun sudah ditetapkan,&rdquo; jelasnya.

Polemik mengenai Bandara Khusus PT IMIP berujung pada pencabutan izin penerbangan internasional. Pengamat penerbangan angkat bicara.

Izin Penerbangan Internasional Bandara IMIP Morowali Dicabut, Ada Penerbangan dari Luar Negeri? Ini Kata Alvin Lie

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/30/bandara-IMIP-1366508860.jpg" alt="Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kehadiran bandara di Morowali, Sulawesi Tengah bernama IMIP Private Airport yang disebut-sebut ilegal lantaran tidak difasilitasi kelengkapan bandara internasional viral di media sosial.&nbsp; Diketahui, fasilitas penerbangan itu ternyata sudah sempat diresmikan menjadi Bandara Khusus oleh Pemerintah. Bahkan, sudah sempat diizinkan melakukan penerbangan internasional, bersama dengan tiga bandara khusus lainnya.&nbsp; Izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 Tentang Penggunaan Bandar Udara Yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung Dari dan/atau ke Luar Negeri. Dalam aturan yang ditetapkan pada 8 Agustus 2025 oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, tak hanya Bandara Khusus IMIP Morowali yang diizinkan melayani penerbangan internasional.&nbsp; Tetapi juga ada dua bandara khusus lainnya, yakni Bandara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dan Bandara Khusus Weda Bay, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.&nbsp; Sebagai informasi, Bandara Khusus IMIP dan Weda Bay sama-sama lapangan penerbangan yang berada di kawasan industri hilirisasi nikel.&nbsp; Sedangkan, Bandara Khusus SSHSN merupakan lapangan udara yang berada di kawasan industri di bidang kertas hingga minyak sawit Royal Golden Eagle (RGE), yang membawahi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) serta PT Asian Agri.&nbsp; Merespons kabar viral tersebut, pada Rabu (26/11/2025), Wakil Menteri Perhubungan, Suntana memastikan bahwa bandara tersebut tidak ilegal.&nbsp; Ia menyebut bahwa bandara khusus di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sudah memiliki izin. "Terdaftar, itu terdaftar. Gak mungkin bandara itu tidak terdaftar," ujarnya.&nbsp; Bahkan, Suntana juga mengungkapkan bahwa Pemerintah sendiri sudah menempatkan sejumlah petugas di bandara tersebut. Mulai dari petugas bea cukai, kepolisian, hingga petugas dari direktorat jenderal otoritas bandara.&nbsp; "Kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana. Dari Bea Cukai, dari Kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri, sudah dari ditjen otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana," ungkap Suntana.&nbsp; <h2>Diam-diam Izin Penerbangan Internasional Dicabut&nbsp;</h2> Tak berselang lama dari pernyataan Wamenhub, Kementerian Perhubungan melalui Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi justru diam-diam telah mencabut izin penerbangan internasional di Bandara IMIP Morowali dan Bandara Weda Bay.&nbsp; Pencabutan izin tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri.&nbsp; Aturan itu diteken Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025, atau 66 hari setelah terbitnya&nbsp;KM 38 Tahun 2025 yang mengizinkan kedua bandara tersebut melayani penerbangan internasional.&nbsp; Meskipun diteken jauh sebelum Bandara IMIP viral, tetapi Kepmenhub Nomor KM 55 Tahun 2025 baru dirilis resmi dalam laman jdih.dephub.go.id pada 28 November 2025, alias setelah menjadi bahasan kontroversial di publik.&nbsp; Dalam aturan teranyar itu, Menhub Dudy menegaskan bahwa hanya Bandara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yang diizinkan untuk melayani penerbangan langsung ke luar negeri.&nbsp; Terkait pencabutan izin penerbangan internasional, JawaPos.com sudah mencoba menghubungi pihak Kementerian Perhubungan untuk memperoleh penjelasan lebih jelas.&nbsp; Namun hingga berita ini ditayangkan, pihak Kemenhub belum ada yang memberikan informasi secara detail terkait dengan Bandara IMIP Morowali. Berdasarkan sumber JawaPos.com, Kemenhub akan memberikan keterangan atau penjelasan resmi dalam waktu dekat ini.

Bandara IMIP Morowali menjadi sorotan setelah isu ilegalitas dan pencabutan izin penerbangan internasional oleh Kemenhub.

Kisruh Bandara IMIP Morowali: Diisukan Ilegal, Izin Penerbangan Internasional Dicabut Sebelum Viral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/JKT_-Dorong-Transformasi-Industri-Hijau-Pengolahan-Sampah_Salman-Toyibi_-4JPG-321454241.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie berbincang dengan Circular Economy" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie berbincang dengan Circular Economy</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani akhirnya buka suara soal kebijakan pencabutan izin penerbangan internasional Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah.&nbsp; Ia memastikan pencabutan izin itu tidak akan mengganggu iklim investasi di tanah air. Bahkan, Rosan juga menyebut para investor tidak melihat hal tersebut menjadi salah satu hambatan.&nbsp; Saya yakin itu tidak mengganggu iklim investasi ya, karena kalau dari investor, investasi yang mereka lihat adalah penyempurnaan kebijakan yang kita terus tingkatkan," ujar Rosan kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (2/12).&nbsp; Lebih lanjut, Rosan juga memastikan hingga kiwari, Indonesia sendiri terus bersaing dengan negara-negara ASEAN dalam menggaet investasi asing. Itu sebabnya, pemerintah sendiri fokus terhadap kestabilan negara.&nbsp; "Karena kenapa? Saya sering bilang bahwa kita juga bersamaan berkompetisi atau bersaing dengan negara-negara tetangga lah. Akses yang lainnya dalam mereka menarik investor luar negeri, terutama untuk berinvestasi di Indonesia," lanjut Rosan.&nbsp; "Jadi lebih daripada perizinan, semuanya lebih terukur, terstruktur, itu yang lebih diutamakan. Dan yang paling penting adalah bahwa di Indonesia ini kita selalu memaintain kestabilitas dan kedamaian," imbuhnya.&nbsp; Di sisi lain, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Indonesia ini menyampaikan bahwa stabilitas menjadi faktor utama bagi investor. Dan, itu pula yang selalu dijaga oleh Pemerintah Indonesia, bahkan Rosan mengklaim, hal itu pula yang mampu menjadi keunggulan RI dengan negara-negara tetangga lainnya.&nbsp; "Jadi mereka (investor) bilangnya peace and stability, itu yang selalu dimaintain oleh Indonesia, yang mungkin itu salah satu poin unggulan kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya," tutupnya.&nbsp; Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah mencabut izin penerbangan internasional langsung di Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.&nbsp; Pencabutan izin sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri yang diteken Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025.&nbsp; Meskipun diteken jauh sebelum Bandara IMIP viral, tetapi Kepmenhub Nomor KM 55 Tahun 2025 baru dirilis resmi dalam laman jdih.dephub.go.id pada 28 November 2025, alias setelah menjadi bahasan kontroversial di publik. &nbsp; Dalam aturan teranyar itu, Menhub Dudy menegaskan bahwa hanya Bandara Bandara Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yang diizinkan untuk melayani penerbangan langsung ke luar negeri.&nbsp; Itupun, Menhub Dudy memastikan bahwa penerbangan langsung itu hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara.&nbsp;

Menteri Investasi Rosan Roeslani memastikan pencabutan izin penerbangan internasional tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Rosan Pastikan Pencabutan Izin Penerbangan Internasional Bandara IMIP Bukan Masalah Bagi Investor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/30/bandara-IMIP-1366508860.jpg" alt="Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah mencabut izin penerbangan internasional langsung di Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.&nbsp; Pencabutan izin sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri yang diteken Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025.&nbsp; Meskipun diteken jauh sebelum Bandara IMIP viral, tetapi Kepmenhub Nomor KM 55 Tahun 2025 baru dirilis resmi dalam laman jdih.dephub.go.id pada 28 November 2025, alias setelah menjadi bahasan kontroversial di publik.&nbsp; Dalam aturan teranyar itu, Menhub Dudy menegaskan bahwa hanya Bandara Bandara Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yang diizinkan untuk melayani penerbangan langsung ke luar negeri.&nbsp; Itupun, Menhub Dudy memastikan bahwa penerbangan langsung itu hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara.&nbsp; "Menetapkan Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sebagai bandar udara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara," bunyi diktum pertama dalam Kepmenhb KM 55 Tahun 2025, dikutip Minggu (30/11).&nbsp; Adapun sebelumnya, dalam aturan yang sudah tidak berlaku, yakni Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang penggunaan bandar udara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri yang juga diteken oleh Menhub Dudy pada 8 Agustus 2025.&nbsp; Dalam aturan lama itu, tercantum ada tiga bandara yang ditetapkan sebagai bandara khusus. Meliputi Bandara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Riau; Bandara Khusus Weda Bay, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara; Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.&nbsp; Dengan begitu, adanya Kepmenhub baru telah menegaskan bahwa Bandara Khusus Weda Bay dan Bandara Khusus IMIP telah dicabut izinnya.&nbsp; Sebelumnya, kontroversi Bandara IMIP bermula dari pernyataan keras Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Saat meninjau lokasi pertambangan Morowali pada Kamis (20/11), Menhan menyoroti fakta bandara tersebut beroperasi tanpa pengawasan ketat dari instansi negara.&nbsp; Bahkan, ia menyebutkan bahwa tidak ada petugas dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu yang ditempatkan di bandara tersebut. Pernyataan ini segera viral dan memicu pertanyaan publik mengenai legalitas serta pengawasan di kawasan strategis tersebut. Menhan menyampaikan sorotan ini usai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI.

Kementerian Perhubungan cabut izin penerbangan internasional di Bandara IMIP. Apa dampaknnya bagi perekonomian Morowali?

Menhub Dudy Purwagandhi Cabut Izin Penerbangan Internasional Bandara Khusus IMIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/88MjY3uLBEEcb4eAAxjDtWvUvztgdoYw0MLkqxmc-3798791170.jpg" alt="Ribuan prajurit TNI melaksanakan latihan terintegrasi di bandara IMIP, Morowali, Sulteng, pada Kamis pekan lalu (20/11). (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Ribuan prajurit TNI melaksanakan latihan terintegrasi di bandara IMIP, Morowali, Sulteng, pada Kamis pekan lalu (20/11). (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sorotan tajam kini tertuju pada Bandara IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) yang berlokasi di Sulawesi Tengah. Polemik ini mencuat setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti keberadaan fasilitas udara ini sebagai "anomali" yang berpotensi merugikan kedaulatan ekonomi negara. Bandara swasta yang menjadi bagian integral dari kawasan industri nikel raksasa ini menjadi perbincangan panas. Apa sebenarnya awal mula kontroversi ini dan bagaimana profil lengkap dari Bandara IMIP? <h3>Awal Mula Polemik: Menhan Sjafrie Soroti Bandara Tanpa 'Perangkat Negara'</h3> Kontroversi Bandara IMIP bermula dari pernyataan keras Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Saat meninjau lokasi pertambangan Morowali pada Kamis (20/11/2025), Menhan menyoroti fakta bandara tersebut beroperasi tanpa pengawasan ketat dari instansi negara. Bahkan, ia menyebutkan bahwa tidak ada petugas dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu yang ditempatkan di bandara tersebut. Pernyataan ini segera viral dan memicu pertanyaan publik mengenai legalitas serta pengawasan di kawasan strategis tersebut. Menhan menyampaikan sorotan ini usai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI. Mengutip situs resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, bandara yang dimaksud Sjafrie terletak dekat dengan jalur laut strategis: Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III. Sjafrie, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), menegaskan bahwa keberadaan bandara tanpa kehadiran negara merupakan anomali yang dapat membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan. Menhan RI berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu. "Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya," tegas Sjafrie. Sjafrie juga menyampaikan pesan kepada seluruh elemen bangsa, menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional. <h3>Profil Bandara IMIP: Fasilitas Udara Penunjang Industri Nikel</h3> Bandara IMIP merupakan fasilitas strategis yang dibangun untuk menunjang aktivitas Kawasan Industri Morowali Industrial Park (IMIP), kawasan industri berbasis nikel terbesar di Indonesia. Berdasarkan data resmi dari Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, berikut adalah profil Bandara IMIP: <ul> <li>Pengelola: Swasta.</li> <li>Klasifikasi: 4B.</li> <li>Otoritas Pengawasan: Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar.</li> <li>Status Operasi: Khusus untuk penggunaan domestik (non-kelas).</li> <li>Kode ICAO: WAMP.</li> <li>Kode IATA: MWS.</li> <li>Lokasi: Jl. Trans Sulawesi, Fatufia, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.</li> </ul> <h3>Aktivitas Penerbangan Cukup Tinggi</h3> Data menunjukkan bahwa lalu lintas udara di Bandara IMIP cukup aktif. Hingga tahun 2024, tercatat ada 534 penerbangan yang dilayani dengan total penumpang mencapai 51.800 orang. Bandara ini memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung penerbangan komersial dan kargo: <ul> <li>Panjang Runway: 1.890 meter.</li> <li>Lebar Runway: 30 meter.</li> <li>Daya Dukung (PCN): 68/F/C/X/T.</li> <li>Ukuran Apron: 96 &times; 83 meter.</li> </ul> &nbsp; <h3>Mengenal Kawasan Industri IMIP</h3> PT Indonesia Morowali Industrial Park (PTIMIP) adalah perusahaan pengelola kawasan industri nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan ini merupakan kerja sama antara Bintang Delapan Group (Indonesia) dengan Tsingshan Steel Group (Cina). Tsingshan Group dikenal sebagai perusahaan terbesar di dunia dalam pengolahan nikel. Kawasan Industri IMIP terintegrasi dan menghasilkan produk utama seperti: <ul> <li>Nikel</li> <li>Stainless steel</li> <li>Carbon steel</li> <li>Bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle).</li> </ul> Selain itu, IMIP juga memiliki fasilitas penunjang lain yang lengkap, termasuk coal power plant, pabrik-pabrik pendukung, pelabuhan, dan tentu saja, Bandara IMIP yang kini jadi sorotan.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti Bandara IMIP sebagai anomali yang merugikan kedaulatan ekonomi, simak profil dan dampaknya.

Kontroversi Bandara IMIP Morowali: Awal Mula Mencuat dan Profil Fasilitas Strategis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/26/Screenshot_26-11-2025_14855_wwwinstagramcom-1-4158048440.jpeg" alt="Bandara di Kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah jadi sorotan karena diduga tidak ada perwakilan otoritas negara. (IG @jurnalmiliter)" width="100%">
<figcaption>Bandara di Kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah jadi sorotan karena diduga tidak ada perwakilan otoritas negara. (IG @jurnalmiliter)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar terbaru datang dari Bandara IMIP Morowali di Sulawesi Tengah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah mencabut status khusus yang memungkinkan bandara tersebut melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri. Pencabutan status ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025, melalui Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri. Peraturan baru ini secara otomatis menganulir Keputusan Menteri sebelumnya. "Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan atau ke Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian dikutip dari KM 55. <h2>Dua Bandara Khusus Dicoret dari Daftar</h2> Sebelumnya, dalam KM 38 Tahun 2025, terdapat tiga bandar udara khusus yang diizinkan untuk melayani rute internasional dalam kondisi tertentu dan bersifat sementara, yakni: <ol> <li>Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Riau.</li> <li>Bandar Udara Khusus Weda Bay, Maluku Utara.</li> <li>Bandar Udara Khusus IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah.</li> </ol> Namun, dalam Kepmen terbaru (KM 55 Tahun 2025), Kemenhub hanya menyisakan satu bandar udara khusus yang memiliki izin tersebut, yaitu Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Keputusan ini sekaligus mengeliminasi Bandara Khusus Weda Bay Malut dan Bandara Khusus IMIP Morowali dari daftar bandara yang dapat melayani penerbangan internasional sementara. <h2>Bantahan Kemenhub Soal Isu Bandara Ilegal</h2> Pencabutan status khusus ini muncul di tengah perhatian publik sebelumnya mengenai legalitas operasional Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Menanggapi polemik tersebut, Kementerian Perhubungan telah menegaskan bahwa Bandara IMIP di Bahodopi, Morowali, adalah bandara resmi yang terdaftar di pemerintah dan beroperasi sesuai otoritas negara. Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Suntana, menyebut pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan mengirim personel ke lokasi untuk mengawasi operasional dan memastikan semuanya sesuai aturan. "Kami sudah menempatkan beberapa personel di sana, dari bea cukai, kepolisian, hingga Ditjen Otoritas Bandara," ujar Suntana. Ia juga dengan tegas membantah isu bandara yang dianggap ilegal. "Bandara IMIP itu terdaftar. Enggak mungkin bandara itu tidak terdaftar," klaim Suntana.

Kemenhub mencabut status khusus Bandara IMIP Morowali sejak Oktober, hanya menyisakan satu bandara internasional di Riau.

Bandara IMIP Morowali Tak Bisa Lagi Layani Penerbangan Luar Negeri, Status Penerbangan Khusus Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/26/Screenshot_26-11-2025_14855_wwwinstagramcom-1-4158048440.jpeg" alt="Bandara di Kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah jadi sorotan karena diduga tidak ada perwakilan otoritas negara. (IG @jurnalmiliter)" width="100%">
<figcaption>Bandara di Kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah jadi sorotan karena diduga tidak ada perwakilan otoritas negara. (IG @jurnalmiliter)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi tudingan yang menyebut dirinya pernah meresmikan bandara milik swasta di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah (Sulteng). Jokowi menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. Mengutip Radar Solo (Jawa Pos Group), Jokowi memastikan selama dua periode kepemimpinannya tidak pernah meresmikan bandara IMIP. &ldquo;Saya tegaskan, tidak pernah. Yang saya resmikan itu Bandara Maleo di Morowali, Sulawesi Tengah,&rdquo; kata Jokowi di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Jumat (28/11). Isu mengenai bandara IMIP kembali mencuat setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa keberadaan bandara tanpa keterlibatan perangkat negara merupakan sebuah anomali. Pernyataan tersebut kemudian memunculkan kembali spekulasi yang menyeret nama Jokowi. Jokowi menjelaskan bandara IMIP berbeda dengan bandara Maleo yang diresmikannya pada 23 Desember 2018. Ia menegaskan, fasilitas udara di kawasan IMIP merupakan properti swasta. &ldquo;Kalau yang IMIP itu, setahu saya, milik swasta,&rdquo; ujar Jokowi. Terkait berbagai isu negatif yang kerap dikaitkan dengannya, Jokowi meminta publik untuk tidak serta-merta menghubungkan setiap persoalan kepadanya. &ldquo;Ya kita semua tahu, apa pun yang tidak baik, semuanya ditariknya ke saya,&rdquo; pungkasnya.

Presiden Jokowi menanggapi tuduhan tentang peresmian bandara IMIP, menegaskan bahwa yang diresmikan adalah Bandara Maleo.

Bantah Pernah Resmikan Bandara IMIP, Jokowi: Yang Saya Resmikan Bandara Maleo di Morowali

Bandara IMIP Morowali

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bandara IMIP Morowali

Berita Terkini