<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/27/JKT_PROFIL-BRORON_HANUNG-HAMBARA_25092025-1-3855758732.jpg" alt="Wakil Ketua Umum PSI Ronald A. Sinaga (Bro Ron) ketika mengisi podcast di studio Jawa Pos Jakarta, Kamis (24/09/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PSI Ronald A. Sinaga (Bro Ron) ketika mengisi podcast di studio Jawa Pos Jakarta, Kamis (24/09/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pencabutan izin penerbangan internasional komersial Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dinilai penuh dengan kejanggalan. Apalagi izin untuk bandara itu hanya berumur dua bulan. Hal itu berdasar surat&nbsp;Keputusan Menteri (KM) yang diterbitkan Kementerian Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 Tentang Penggunaan Bandar Udara Yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung Dari dan/atau ke Luar Negeri pada Agustus. Lantas surat itu dianulir melalui Kepmenhub KM 55/2025 pada Oktober 2025.&nbsp; Menurut Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga, pencabutan keputusan itu penuh dengan kejanggalan. Meski dicabut pada Oktober, tetapi dokumen KM&nbsp; Perhubungan 55/2025 baru dapat diakses publik pada November 2025, setelah ramai diperbincangkan dan viral di media sosial. Dia mempertanyakan pihak yang mendorong keluarnya izin tersebut sejak awal. Apalagi Bandara IMIP Morowali memang langsung mengirim surat keberatan kepada Kemenhub dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. &ldquo;Menurut saya dicabut karena 1 bulan setelah KM 38 keluar, pihak bandara IMIP mengirim surat keberatan dan memang tidak ada rencana melakukan atau menerima penerbangan internasional,&rdquo; kata Ronald kepada JawaPos.com, Jumat (5/12). Pria yang biasa disapa Bro Ron itu&nbsp;menilai munculnya izin internasional pada Agustus lalu bukan berasal dari permohonan pihak bandara. Dia meminta pemerintah menjelaskan siapa yang sebenarnya menggerakkan proses tersebut.&nbsp;"Patut dipertanyakan siapa yang melakukan gerakan ini padahal pihak IMIP tidak bernah mengajukan status khusus bandara (internasional),&rdquo; tukas Ronald. Sebelumnya, PT IMIP rupanya pernah melayangkan surat kepada Direktur Jenderal Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berisi penolakan untuk melayani penerbangan internasional komersial. Government Reations Manager PT IMIP Askurullah menyampaikan ketidaksiapan Bandara Khusus IMIP untuk melakukan penerbangan komersial internasional. "Sesuai dengan fungsi tersebut, saat ini Bandar Udara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) belum berkenan dan belum memiliki rencana untuk melakukan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri," kata Askurullah dalam surat yang diperoleh JawaPos.com, Kamis (4/12).&nbsp; Dalam surat itu juga, Askurullah memastikan Bandara Khusus IMIP dibangun dan dioperasionalkan hanya untuk menunjang kelancaran aktivitas Kawasan Industri. Khususnya dalam mendukung mobilisasi tenaga kerja, barang, serta kegiatan operasional internal perusahaan.&nbsp;

Waketum PSI Ronald Aristone Sinaga (Bro Ron) menyoroti pencabutan izin penerbangan internasional di Bandara IMIP. Dia mempertanyakan.

Bro Ron Soroti Kejanggalan Pencabutan Izin Penerbangan Internasional di Bandara IMIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/88MjY3uLBEEcb4eAAxjDtWvUvztgdoYw0MLkqxmc-3798791170.jpg" alt="Ribuan prajurit TNI melaksanakan latihan terintegrasi di bandara IMIP, Morowali, Sulteng, pada Kamis pekan lalu (20/11). (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Ribuan prajurit TNI melaksanakan latihan terintegrasi di bandara IMIP, Morowali, Sulteng, pada Kamis pekan lalu (20/11). (Puspen TNI)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa Bandara Khusus di Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau Bandara IMIP, Sulawesi Tengah, tidak diperuntukkan untuk melayani penerbangan internasional.&nbsp; Ia menegaskan, bandara yang berada di kawasan industri hilirisasi nikel itu hanya diizinkan untuk melayani penerbangan domestik. Itu sebabnya, kata dia, tidak diperlukan kehadiran petugas imigrasi dan bea cukai.&nbsp; Tak hanya Bandara IMIP, Luhut juga memastikan bahwa peraturan yang sama juga berlaku untuk bandara khusus yang berada di kawasan industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.&nbsp; "Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional," ujar Luhut melalui keterangan tertulis, Senin (1/12).&nbsp; "Bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan," tambahnya.&nbsp; Sebelumnya, viral di media sosial soal kehadiran sebuah bandara di Morowali, Sulawesi Tengah bernama IMIP Private Airport yang disebut-sebut ilegal lantaran tidak difasilitasi kelengkapan internasional. Meliputi, layanan keimigrasian hingga bea dan cukai. &nbsp; Bahkan ada salah seorang warganet yang menyebut, operasional bandara tersebut seolah-olah menjadi bentuk keberadaan negara dalam negara. Lantaran ramai disebut ilegal, warganet pun menguliti soal bandara khusus yang ternyata keberadaannya diresmikan langsung pada era Presiden Joko Widodo. &nbsp; Terkait itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kesiapannya untuk menempatkan petugas Bea dan Cukai di bandara Kawasan PT IMIP yang viral disebut-sebut sebagai bandara ilegal.&nbsp; Meski begitu, Purbaya menyampaikan pihaknya akan lebih dulu melihat aturan dan permintaan dari kementerian yang terkait. Bendahara Negara ini mengakui bahwa bandara di kawasan pabrik itu sebagai bandara khusus.&nbsp; "Kelihatannya seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa sih ke depannya. Harusnya ada apa nggak. Kalau nggak salah mereka dapet izin khusus dulu waktu itu," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11).&nbsp;

Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Bandara IMIP tidak melayani penerbangan internasional, hanya domestik.

Luhut: Kebijakan Bandara Khusus IMIP Morowali, Hanya Layani Penerbangan Domestik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/01/Luhut-268392426.jpg" alt="Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan izin pembangunan Bandara IMIP untuk menarik investasi, Kemenhub cabut izin penerbangan internasional.(Nurul/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan izin pembangunan Bandara IMIP untuk menarik investasi, Kemenhub cabut izin penerbangan internasional.(Nurul/JawaPos)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara usai viralnya operasional Bandara Khusus di Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau Bandara IMIP, Sulawesi Tengah.&nbsp; Ia memastikan bahwa izin awal pembangunan lapangan terbang di Kawasan IMIP diambil pada saat dirinya menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Marvest) era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, Luhut mengakui dirinya yang memimpin rapat tersebut.&nbsp; "Mengenai izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang saya pimpin bersama sejumlah instansi terkait," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Senin (1/12).&nbsp; Dia juga membeberkan bahwa fasilitas pembangunan lapangan terbang itu sengaja diberikan guna memancing investor agar menanamkan modal di tanah air.&nbsp; Bahkan, Luhut mengklaim, fasilitas itu merupakan hal yang lazim dilakukan oleh negara-negara lain. Termasuk, negara tetangga Indonesia, seperti Vietnam dan Thailand. Terlebih, kata Luhut, para investor yang menanamkan modal di IMIP nilainya mencapai USD 20 miliar.&nbsp; "Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand. Jika mereka berinvestasi USD 20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional," bebernya.&nbsp; Dia pun memastikan tidak ada konflik kepentingan dirinya terkait dengan investasi negara asing di tanah air. Luhut menegaskan tidak pernah terlibat dalam bisnis apa pun demi menjaga integritas dan memastikan kepentingan bangsa menjadi prioritas.&nbsp; "Karena itu, apabila ada pihak yang menuduh keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, saya tegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh saya. Saya persilakan siapa pun datang kepada saya dengan membawa data jika ingin mempertanyakan keputusan tersebut," tukasnya.&nbsp; Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah mencabut izin penerbangan internasional langsung di Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.&nbsp; Pencabutan izin sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri yang diteken Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025.

Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan izin pembangunan Bandara IMIP untuk menarik investasi, Kemenhub cabut izin penerbangan internasional.

Soal Bandara IMIP, Luhut: Keputusan Izin Pembangunan Lapangan Terbang Diambil Dalam Rapat yang Saya Pimpin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/28/JKT_-Jokowi-penuhi-panggilan-Bareskrim-Polri_SALMAN-TOYIBI-5JPG-3744607414-1498109610.jpg" alt="Ilustrasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). rumah dari negara untuk Jokowi di Colomadu Karanganyar hampir rampung, namun Jokowi belum berencana pindah ke rumah itu. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). rumah dari negara untuk Jokowi di Colomadu Karanganyar hampir rampung, namun Jokowi belum berencana pindah ke rumah itu. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, baru-baru ini menyuarakan kekesalannya. Pasalnya, nama ia kembali terseret dalam isu tak sedap. Kali ini Jokowi diisukan merupakan orang yang meresmikan sebuah bandara di Morowali, Sulawesi Tengah. Isu yang beredar menuding Jokowi telah meresmikan Bandar Udara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau IMIP Private Airport yang kini menjadi polemik. Bandara swasta ini disorot karena tidak adanya perangkat negara seperti Bea Cukai dan Imigrasi, menimbulkan kekhawatiran serius tentang kedaulatan dan keamanan. Reaksi Jokowi: Merasa Selalu Jadi Sasaran Isu Negatif Menanggapi tudingan tersebut, Jokowi memberikan pernyataan bernada keberatan. Ia merasa segala isu negatif selalu diarahkan kepadanya. "Semuanya kan hal yang enggak baik kan ditariknya ke saya," ujar Jokowi, Jumat (28/11). Untuk meluruskan polemik yang ada, Jokowi memberikan klarifikasi. Ia membenarkan bahwa dirinya memang pernah meresmikan bandara di Morowali. Namun, Jokowi menegaskan, bandara yang dimaksud bukanlah milik swasta IMIP, melainkan bandara milik pemerintah. "Seingat saya, yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali, itu yang membangun pemerintah. (Tahun berapa Bandara Maleo dibangun) Sudah lupa," ungkap Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi menduga bahwa Bandar Udara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) memang murni merupakan fasilitas milik pihak swasta. "Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta itu," ucap Jokowi.

Jokowi klarifikasi isu bandara di Morowali, menegaskan bahwa bandara yang diresmikan adalah milik pemerintah, bukan swasta.

Dituding Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi Kesal Selalu Jadi Sasaran Isu Negatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/88MjY3uLBEEcb4eAAxjDtWvUvztgdoYw0MLkqxmc-3798791170.jpg" alt="Ribuan prajurit TNI melaksanakan latihan terintegrasi di bandara IMIP, Morowali, Sulteng, pada Kamis pekan lalu (20/11). (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Ribuan prajurit TNI melaksanakan latihan terintegrasi di bandara IMIP, Morowali, Sulteng, pada Kamis pekan lalu (20/11). (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - TNI AU sudah menempatkan pasukan khusus, Korpasgat di bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Tidak hanya itu, Angkatan Udara berniat membangun pos di bandara yang berada di kawasan industri pengolah nikel tersebut.&nbsp; Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Muda TNI Palito Sitorus menyampaikan bahwa pasca latihan TNI yang dilaksanakan di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), pihaknya sudah menempatkan pasukan dari Korpasgat di bandara tersebut. &rdquo;Memang kami kemarin di sana dengan adanya latihan, kami sudah menempatkan pasukan kami (dari) Korpasgat di sana. Dan ke depan mungkin nanti kami akan membuat pos ya di sana untuk menjaga, sehingga areal di Morowali itu bisa termonitor,&rdquo; kata dia saat diwawancarai pada Kamis (27/11).&nbsp; Menurut Palito Sitorus, pembangunan pos di bandara IMIP merupakan rencana ke depan yang dibuat oleh TNI AU. Rencana itu akan dibarengi dengan strategi lanjutan yang bakal diterapkan oleh Angkatan Udara. Tentu semua menyesuaikan dengan arahan yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.&nbsp; &rdquo;Tapi, yang jelas kami sudah menempatkan pasukan di sana,&rdquo; tegas perwira tinggi (pati) bintang dua TNI AU tersebut. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menyampaikan bahwa pihaknya bersikap aktif dan responsif terhadap arahan yang disampaikan oleh Menhan Sjafrie. Dia menyatakan bahwa bandara IMIP sebagai objek vital nasional harus diamankan demi kepentingan bangsa, keamanan, dan kedaulatan. &rdquo;TNI telah menyiapkan pasukan dari Korpasgat yang ditugaskan dalam pengamanan Bandara IMIP sebagai salah satu objek vital nasional dan TNI &nbsp;siap mendukung langkah pemerintah dalam memastikan seluruh fasilitas strategis nasional berada dalam pengawasan negara,&rdquo; kata dia saat dikonfirmasi oleh awak media pada Rabu (26/11). Menurut Freddy, keterangan yang disampaikan oleh Menhan Sjafrie saat meninjau latihan TNI di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), pekan lalu sudah ditindaklanjuti oleh instansinya. Utamanya keterangan menhan berkaitan dengan bandara di kawasan PT IMIP. Fokus TNI, lanjut dia, adalah aspek pertahanan dan keamanan negara. &rdquo;Terkait pernyataan Menhan saat kunjungan ke Morowali beberapa waktu lalu mengenai keberadaan fasilitas bandara di kawasan PT IMIP, dapat kami sampaikan bahwa TNI selalu menindaklanjuti setiap arahan menhan terutama yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan negara,&rdquo; jelasnya. Untuk itu, TNI meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Polri, dan pemerintah daerah (pemda) setempat guna memastikan seluruh fasilitas udara yang beroperasi di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan, termasuk aspek perizinan, pengawasan, dan keamanan. &nbsp;

TNI AU menempatkan Korpasgat di bandara IMIP untuk meningkatkan keamanan objek vital nasional, rencana pembangunan pos juga diungkap.

Tak Hanya Tempatkan Pasukan Khusus Korpasgat, TNI AU Berencana Bangun Pos di Bandara IMIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/12/HQ5PhwX9Ivstw3d7mbuPGFuAwpzj60YNK0cFz3Jb-3741415292.jpg" alt="Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan munculnya informasi yang dinilai menyesatkan terkait peresmian bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, yang kembali dikaitkan dengan Jokowi. (PSI)" width="100%">
<figcaption>Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan munculnya informasi yang dinilai menyesatkan terkait peresmian bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, yang kembali dikaitkan dengan Jokowi. (PSI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan munculnya informasi yang dinilai menyesatkan terkait peresmian bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, yang kembali dikaitkan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. PSI menegaskan, Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). &ldquo;Pak Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara PT IMIP. Bandara yang diresmikan Pak Jokowi adalah Bandara Morowali atau Bandara Bungku. Memang ada dua bandara di sana satu milik negara, satu milik swasta. Pihak-pihak tertentu sengaja memanipulasi fakta,&rdquo; kata Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, Kamis (27/11). Menurut Andy, bandara yang diresmikan Presiden pada saat itu beroperasi secara reguler dan tidak memiliki persoalan apa pun. Merujuk data dari laman Sekretariat Kabinet (Setkab) lanjut Andy, yang menyebutkan bahwa Jokowi meresmikan Bandara Morowali/Bandara Bungku dikelola Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada 23 Desember 2018. Peresmian tersebut dilakukan bersamaan dengan pengembangan empat terminal bandara lain di Sulawesi. Lebih lanjut, Andy menegaskan bahwa polemik yang ramai belakangan ini, termasuk yang ikut disinggung Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin sebenarnya merujuk pada bandara milik swasta, yakni bandara yang berada di kawasan industri IMIP. PSI menegaskan fasilitas tersebut tidak memiliki kaitan dengan peresmian yang dilakukan Jokowi pada 2018. &ldquo;Yang lagi ramai diperbincangkan, juga oleh Pak Menhan Sjafrie Sjamsuddin, adalah bandara milik swasta dan bandara itu tidak ada kaitan sama sekali dengan Pak Jokowi,&rdquo; tegas Andy. Lebih lanjut, Andy mengajak masyarakat lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama di tengah derasnya arus informasi digital. &ldquo;Dari banjir informasi yang kita terima setiap hari, ada saja terselip hoaks atau fitnah. Jangan mudah termakan. Mengecek ulang selalu perlu dilakukan,&rdquo; pungkasnya.

PSI menegaskan Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara IMIP, melainkan Bandara Morowali, clarifikasi penting di tengah arus informasi.

Bela Jokowi soal Bandara IMIP, PSI Sebut yang Diresmikan Bandara Morowali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beli-tiket-pesawat-rp-236-juta-malah-berakhir-ngesot-di-lantai_m_.jpg" alt="ILUSTRASI PENERBANGAN" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PENERBANGAN</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meski tidak ada otoritas negara di bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), TNI AU tetap memonitor pergerakan pesawat yang terbang dan mendarat di kawasan industri pengolahan nikel tersebut. Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Muda TNI Palito Sitorus memastikan hal itu. Saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta pada Kamis (27/11), Palito Sitorus menyampaikan bahwa tidak ada penerbangan asing atau penerbangan dari dan ke luar negeri yang tercatat di bandara tersebut. Dia bisa memastikan hal itu karena Angkatan Udara selalu memantau pergerakan pesawat-pesawat di bandara tersebut. &rdquo;Sampai saat ini memang tidak ada juga ya dari luar negeri, tidak ada memang. Jadi, kami juga memantau bahwa pergerakan-pergerakan pesawat di sana memang belum ada yang dari luar negeri. Memang dari intern saja,&rdquo; kata dia. Perwira tinggi (pati) bintang 2 TNI AU tersebut menyampaikan bahwa pergerakan pesawat yang keluar dan masuk bandara tersebut terus dimonitor oleh Angkatan Udara. Dia memastikan, jika terdeteksi pesawat tanpa izin, sudah pasti TNI AU akan bergerak dan melakukan tindakan. Namun demikian, sejauh ini pihaknya belum mendapati ada pergerakan tanpa izin dari pesawat-pesawat asing di bandara itu.&nbsp; Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menyampaikan bahwa ketiadaan otoritas penerbangan, Bea Cukai, Imigrasi merupakan pelanggaran prinsip dasar pengelolaan wilayah udara dan perbatasan negara. Menurut dia, seharusnya hal itu tidak boleh terjadi. &rdquo;Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara dalam negara. Hal seperti itu tidak boleh terjadi,&rdquo; ungkap Oleh dikutip dari keterangan resmi pada Rabu (26/11). Desakan tersebut semakin kuat setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengonfirmasi bahwa bandara tersebut memang tidak dilengkapi oleh aparat negara. Menurut Oleh fakta itu harus segera disikapi. Khususnya oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta aparat pertahanan dan keamanan. &rdquo;Harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,&rdquo; ujarnya. &nbsp; &nbsp;

TNI AU memantau penerbangan di bandara IMIP tanpa otoritas negara, DPR desak pemerintah ambil tindakan tegas.

Bandara IMIP Jadi Sorotan, Angkatan Udara Pastikan Tak Pernah Ada Penerbangan Pesawat Dari dan Ke Luar Negeri

Bandara IMIP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bandara IMIP

Berita Terkini