<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/08/IMG-20240907-WA0001-3021573046.jpg" alt="Bakal calon gubernur (Bacagub) DKI Jakarta Ridwan Kamil. (Syaiful Hakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Bakal calon gubernur (Bacagub) DKI Jakarta Ridwan Kamil. (Syaiful Hakim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK merespons penolakan terhadap bakal calon gubernur (cagub) Jakarta Ridwan Kamil saat berkunjung ke salah satu wilayah di Jakarta. JK menyebut bahwa itu hal biasa dalam kontestasi pesta demokrasi. "Ya itulah Pemilu, Pilkada, ada yang pro ada yang kontra. Itu biasa saja," kata JK di kediamannya, Jakarta Selatan, Senin (9/9) malam. Menurut JK, masyarakat mempunyai hak untuk memilih pemimpin yang terbaik dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. "Ada yang menolak ada yang menerima, ya jadi pilih yang terbaik aja," ucap JK. Penolakan itu terjadi saat Ridwan Kamil berkunjung ke Kantor Badan Musyawarah (Bamus) Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (6/9). Selain itu, penolakan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat itu juga datang dari The Jakmania, suporter klub sepak bola Persija Jakarta.&nbsp; Terpisah, juru bicara pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Muhammad Kholid mengaku tak mempersoalkan beredarnya video penolakan kehadiran Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur. Menurut Kholid, itu hanya sebuah ekspresi sebagian warga yang belum mengenal Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, secara langsung. "Hal yang sangat biasa sekali saya kira. Jadi, ekspresi yang namanya ketidaksukaan atau ekspresi penerimaan dalam satu sisi yang lain itu hal yang biasa. Misal ada peristiwa seperti itu, saya pikir tak mencerminkan situasi secara keseluruhan," ucap Kholid. Kholid mengutarakan, dalam kontestasi Pilkada saat ini, ekspresi ketidaksukaan banyak juga terjadi di tempat lain, bukan hanya di Jakarta.&nbsp; "Jadi, saya pikir ini adalah dinamika yang terjadi di masyarakat. Sebuah ekspresi yang berasal dari masyarakat ya harus kita hormati. Kan kita negara demokrasi. Jadi kita harus menghormati itu," jelasnya. Munculnya ekspresi penolakan, kata Kholid, karena masih ada warga Jakarta yang belum mengenal sosok Ridwan Kamil secara langsung. Padahal, Ridwan Kamil merupakan pribadi yang sopan, merakyat, dan punya pengalaman, serta kompetensi dalam membangun Jakarta untuk menjadi lebih maju. "Jadi kalau saya lihat sih, mungkin karena belum ketemu secara personal saja dengan kang Emil ya. Kalau sudah bertemu langsung personal dengan Kang Emil dan Suswono akan lebih mudah dan akan menerimanya ya," pungkasnya.&nbsp;

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK merespons penolakan terhadap bakal calon gubernur (cagub) Jakarta Ridwan Kamil.

Muncul Gerakan Tolak RK di Jakarta Jelang Pilkada Jakarta 2024, JK: Itulah Pilkada, Ada yang Pro dan Kontra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/desain-revitalisasi-monas-terpilih-masih-disempurnakan_m_.jpg" alt="Ilustrasi Monas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Monas</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Suku Betawi 1982 Zainuddin mengusulkan Gubernur Jakarta dipilih langsung oleh Presiden RI dalam Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Selain itu, gubernur yang dipilih juga mesti berkesukuan Betawi sebagai representasi putra daerah. <div dir="auto">Pria yang akrab disapa Haji Oding itu menyebutkan, dengan posisi Jakarta yang tak lagi menjadi ibu kota, melainkan daerah khusus, pihaknya mengingingkan warga Betawi memiliki keistimewaan khusus dalam pemerintahan di Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau gubernur tetap dipilih lewat pilkada, terus wali kota dipilih oleh gubernur, apa bedanya Jakarta sebagai ibu kota dengan Jakarta tidak sebagai ibu kota? Tidak ada bedanya. mana kekhususannya gitu loh? ujarnya saat dihubungi wartawan, Minggu (10/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013456547/bamus-suku-betawi-1982-akui-usulkan-gubernur-dipilih-presiden-dalam-ruu-dkj-alasannya-ongkos-politik">Bamus Suku Betawi 1982 Akui Usulkan Gubernur Dipilih Presiden dalam RUU DKJ, Alasannya Ongkos Politik</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kekhususannya adalah sebagai putra daerah, kami meminta untuk privilege politik. Udahlah diangkat oleh presiden. Masyarakat yang lain silakan bicara, punya hak masing-masing, tapi tolong perhatikan Jakarta punya putra daerah sebanyak 28 persen, tolong kita hormati gitu," sambung Haji Oding.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013451221/anies-kecam-ruu-dkj-yang-gubernur-jakarta-dipilih-presiden">Anies Kecam RUU DKJ yang Gubernur Jakarta Dipilih Presiden</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, di daerah mana pun putra daerah memang mempunyai hak keistimewaan politik dalam mengisi posisi pemerintahan. Oleh karena itu, selain mengusulkan Gubernur Jakarta dipilih presiden, Bamus Betawi 1982 mengharuskan presiden memilih Gubernur Jakarta yang merupakan putra asli daerah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau ditunjuk oleh presiden salah satunya harus representasi putra daerah. Itu yang melatarbelakangi mengapa kita mengusulkan gubernur dipilih oleh presiden," pungkas Haji Oding.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) kini resmi menjadi inisiatif DPR RI, setelah disahkan dalam rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Pasal 10 bab IV RUU DKJ mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur bakal ditetapkan oleh Presiden RI alias tidak melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD," demikian bunyi pasal 10 ayat (2), dikutip Selasa (5/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">RUU DKJ mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur selama lima tahun, dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).</div>

Karena posisi Jakarta yang tak lagi menjadi ibu kota, tapi daerah khusus, pihaknya mengingingkan warga Betawi memiliki keistimewaan utama.

Tak Hanya Usulkan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Bamus Betawi Ingin yang Dipilih Adalah Putra Asli Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/16/WhatsApp-Image-2023-09-16-at-172943-1613500125.jpg" alt="Potret Daerah Khusus Jakarta (DKJ)." width="100%">
<figcaption>Potret Daerah Khusus Jakarta (DKJ).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Suku Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding mengakui menjadi pengusul pertama terkait pemilihan Gubernur Jakarta yang ditunjuk langsung presiden tanpa melalui pilkada. Usulan itu kini masuk dalam Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang menuai polemik di masyarakat.&nbsp;&nbsp; <div dir="auto">"Iya, (usulan gubernur dipilih presiden) dari Majelis Kaum Betawi," ujar Haji Oding saat dihubungi wartawan, Minggu (10/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, pihaknya memang mengusulkan agar gubernur Jakarta nantinya dipilih langsung saja melalui telunjuk presiden. Karena dengan begitu, menurutnya ongkos politik dapat dipangkas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013451221/anies-kecam-ruu-dkj-yang-gubernur-jakarta-dipilih-presiden">Anies Kecam RUU DKJ yang Gubernur Jakarta Dipilih Presiden</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden, cost politik lebih kecil, kemudian dampak keamanan juga dapat dihilangkan gitu," papar Haji Oding.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, di sisi lain ia mengaku mengusulkan untuk pemilihan wali kota dilalui dengan pilwalkot bukan lagi dipilih gubernur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013446760/ruu-dkj-isyaratkan-gubernur-wakil-gubernur-jakarta-ditunjuk-presiden">RUU DKJ Isyaratkan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah wali kotanya dipilih langsung oleh pilkada atau pilwali. Kemudian ada juga dibentuk DPRD di tingkat kota, itu keinginan kita gitu," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haji Oding menyebut perubahan mekanisme pemilihan pemerintahan itu perlu dilakukan seiring dengan Jakarta yang tak lagi menjadi ibu kota, melainkan menjadi daerah khusus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau gubernur tetap dipilih lewat pilkada, terus wali kota dipilih oleh gubernur, apa bedanya Jakarta sebagai ibu kota dengan Jakarta tidak sebagai ibu kota? Tidak ada bedanya," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) kini resmi menjadi inisiatif DPR RI, setelah disahkan dalam rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Pasal 10 bab IV RUU DKJ mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur bakal ditetapkan oleh Presiden RI alias tidak melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD," demikian bunyi pasal 10 ayat (2), dikutip Selasa (5/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">RUU DKJ mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur selama lima tahun, dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).</div>

Bamus Suku Betawi 1982 mengusulkan agar gubernur Jakarta nantinya dipilih langsung oleh presiden. Alasannya agar ongkos politiknya murah.

Bamus Suku Betawi 1982 Akui Usulkan Gubernur Dipilih Presiden dalam RUU DKJ, Alasannya Ongkos Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/2terim20221206152721.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Diguncang informasi Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) yang mengecam pencopotan jabatan Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerima kunjungan unsur betawi lain, yaitu Badan Musyawarah (Bamus) Betawi dengan Bamus Suku Betawi 1982. Dalam pertemuan itu, Heru menyaksikan pernyataan damai dan bersatunya dua ormas betawi tersebut jadi satu. "Terima kasih atas kunjungan Bamus Betawi, saya harap silaturahmi ini bukan hanya formalitas saja. Namun, juga sebagai jati diri kita yang harus menjaga keakraban ujarnya, Selasa (6/12). Sementara itu, Ketua Bamus Suku Betawi 1982 Zainuddin atau biasa disapa Haji Oding menyatakan bahwa kunjungan audiensi itu bertujuan untuk menginformasikan kepada Heru bahwa pihaknya sudah siap bersatu dengan Bamus Betawi. "Dalam pertemuan ini, kami pengurus Bamus Betawi 1982 dan Bamus Betawi menyampaikan kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bahwa telah bersatu. Kami sepakat nama baru dari penyatuan dua ormas ini yakni Majelis Amanah Masyarakat Betawi," katanya. Ia mengungkapkan, penyatuan dua organisasi masyarakat Betawi akan dideklarasikan pada 22 Desember 2022 di Balai Kota Jakarta dan sepakat menunjuk Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI JakartaMarullah Matali sebagai pemimpinnya. "Alhamdulillah, Pak Pj Gubernur juga berharap terjalin kerja sama dalam harmoni yang positif dan membangun kota Jakarta. Hal ini akan meningkat dan melestarikan kebudayaan Betawi," ungkap dia. (*)

Heru Terima Kunjungan Bamus Betawi-Bamus Suku Betawi 1982

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211031-WA0010_1-1.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Humas Pemprov DKI Jakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Humas Pemprov DKI Jakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat gelar kehormatan Tokoh Betawi dari Majelis Adat Badan Musyawarah (Bamus) Betawi.  ”Anies Baswedan orang yang betul-betul meneladani pemikiran rakyatnya, bagaimana mencintai rakyatnya dan bagaimana membangun Jakarta,” kata Ketua Majelis Adat Bamus Betawi Nuri Taher seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Minggu (31/10).  Selain itu, menurut dia, tokoh yang diberi gelar tersebut adalah tokoh-tokoh yang baik dan dapat membimbing masyarakat.  Anies merupakan satu di antara 11 tokoh di Jakarta yang mendapatkan gelar kehormatan yang diberikan saat Pelantikan Antarwaktu Pengurus Majelis Adat Bamus Betawi periode 2021–2023 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta.  Anies mengapresiasi gelar tersebut dan berjanji akan menjaga amanat itu. ”Kami pandang ini (gelar kehormatan) sebagai sebuah amanat yang harus kita jaga sebaik-baiknya,” ujar Anies.  Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menambahkan, majelis adat berperan penting dalam pengembangan budaya Betawi setelah pandemi Covid-19 dengan pola interaksi yang banyak mengalami perubahan. Anies juga mengapresiasi masyarakat Betawi karena menjadi fasilitator dan menciptakan ekosistem bagi masyarakat dari seluruh Indonesia bersatu di Jakarta.  ”Masyarakat Betawi menciptakan ekosistem bagi seluruh anak bangsa untuk bersatu, masyarakat Betawi adalah fasilitator yang berkontribusi amat besar untuk Indonesia. Karena itu, simpul ini harus terus dijaga,” tutur Anies.  Selain Anies, tokoh lain yang mendapat penghargaan, yakni Eddie Marzuki Nalapraya, Sutiyoso, Fauzi Bowo, Prasetyo Edi Marsudi, Syukron Ma'mun, Abraham Lunggana, Mohamad Taufik, Sylviana Murni, Merry Hotma, dan Chaeruddin.

Gubernur Anies Baswedan Dapat Gelar Tokoh Betawi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/didukung-tokoh-betawi-maruf-optimistis-makin-unggul_m_.jpg" alt="Calon Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Calon Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima deklarasi dukungan dari sejumlah tokoh Betawi yang tergabung dalam Betawi Bela Ma'ruf (BBM), Senin (24/12). Dukungan ini diterimanya di kediaman Ma'ruf, Jalan Situbondo, Jakarta Pusat. Ma'ruf merasa dukungan ini bisa mengerek elektabilitasnya hingga 70 persen di ibu kota. Sebab, BBM sendiri diisi oleh tokoh-tokoh yang aktif di Bamus Betawi dan memiliki suara di akar rumput DKI Jakarta. "Saya kira sekarang saja 01 sudah unggul. Sekarang ditambah lagi masyarakat Betawi. Jadi, unggulnya makin besar. Ya, tidak boleh kurang dari 20 persen keunggulannya itu. Enggak boleh kurang, lebih boleh," kata Ma'ruf di lokasi. Ketua umum Majelis Ulama Indonesia (nonaktif) ini menjelaskan, warga Betawi merupakan salah satu kelompok terpenting di DKI Jakarta. Oleh karena itu, dia senang dengan adanya dukungan dari tokoh Betawi ini. "Tetapi, karena Bamus itu organisasi yang tidak berafiliasi dengan kelompok politik manapun, maka mereka menamakan dirinya itu tokoh-tokoh masyarakat Betawi untuk mendukung kami," katanya. Sementara itu, Ketua BBM Muhidin Muchtar mengatakan, Betawi memiliki sejarah panjang untuk selalu bersama dengan kiai, terutama Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, Betawi dengan dua unsur tersebut seperti koin mata uang. "Kami, sama kiai, sama ulama, kami mahabah. Cium tangan saja dua kali. Ini orang Betawi itu, tanda mahabahnya begitu," kata dia. Mantan wakil sekjen Bamus Betawi ini menegaskan pihaknya mendukung Ma'ruf. Sebab, Ma'ruf sudah merepresentasikan sejarah Betawi selama ini. Di samping itu, Muhidin menekankan, pihaknya tidak melihat urgensi untuk membela Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebab, kubu sebelah tidak memilih kiai dan mengkhianati hasil rekomendasi Ijtima' Ulama. "Kalau ada yang bilang Betawi punya sana, itu enggak. Kami buktikan hari ini," pungkasnya.

Didukung Tokoh Betawi, Ma'ruf Optimistis Makin Unggul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sah-haji-lulung-jadi-ketua-bamus-betawi_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana terpilih sebagai Ketua Bamus Betawi." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana terpilih sebagai Ketua Bamus Betawi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana terpilih menjadi ketua umum Badan Musyawarah Betawi periode 2018-2023. Pria yang akrab disapa Haji Lulung itu terpilih secara aklamasi dalam Mubes VII Bamus Betawi yang digelar di Twin Plaza Hotel, Jakarta pada 1-2 September. Pimpinan sidang Mubes VII Bamus Betawi Syarief Hidayatulloh menyatakan Haji Lulung terpilih secara aklamasi sebagai ketum Bamus Betawi periode 2018-2023 setelah 79 ormas Betawi membulatkan dukungannya. "Berdasarkan hasil verifikasi data, calon (ketua Bamus) ini hanya satu. Saya bertanya kepada forum peserta sidang apakah ini bisa dinyatakan sah karena dari hasil verifikasi hanya ada satu calon. Maka saya tanyakan apakah forum setuju dipilih secara aklamasi," kata Syarief yang dijawab persetujuan para peserta sidang. Syarief pun memastikan persetujuan forum perihal Haji Lulung sebagai ketum periode 2018-2023. Terpilihnya Haji Lulung diharapkan dapat meningkatkan gerak langkah dan kesejahteraan ormas pendukung Bamus. Sekaligus juga dapat membawa perubahan konsep kinerja Bamus yang lebih baik. "Kita ini tidak bisa lagi maju dengan kekuatan sendiri-sendiri. Sudah saatnya seluruh ormas Betawi maju bersama mengangkat harkat martabat Betawi. Sehingga tidak menjadi nomor dua atau tiga di kotanya, tetapi menjadi nomor satu di Jakarta dan tuan rumah bagi budaya lain di ibu kota," jelas Syarief seperti dikutip RMOL.co, Senin (3/9)

Sah! Haji Lulung Jadi Ketua Bamus Betawi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lestarikan-budaya-bangsa-bamus-betawi-usulkan-ada-hari-tenun-songket_m_186865.jpeg" alt="Ketua Bamus Betawi Zainuddin, Haji Oding" width="100%">
<figcaption>Ketua Bamus Betawi Zainuddin, Haji Oding</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerajinan tenun songket merupakan salah satu produk tekstil tradisional yang dapat ditemukan di banyak daerah di Indonesia. Uniknya, masing-masing daerah memiliki ciri dalam teknik pembuatan dan motif. Ciri ini menjadi identitas budaya dari masing-masing daerah. "Tenun songket tidak hanya selembar kain benda pakai, songket adalah simbol budaya yang telah merasuk dalam kehidupan, tradisi, sistem nilai, dan sosial masyarakatnya. Untuk itu, pemerintah sudah saatnya mencetuskan dan meresmikan adanya Hari Tenun Songket Nasional," kata Ketua Umum Bamus Betawi Zainuddin kepada wartawan di Jakarta, Selasa, (6/2) Tenun songket, kata Haji Oding sapaan akrab Zainuddin, merupakan aset dan warisan budaya nenek moyang secara turun menurun. Tak hanya itu, kain songket juga memberikan nilai tersendiri yang dapat menujukan &ldquo;kebesaran&rdquo; bagi orang-orang yang mengenakan dan membuatnya. ''Rangkaian benang yang tersusun dan teranyam rapi dengan pola simetris itu, menunjukkan bahwa kain songket dibuat dengan keterampilan masyarakat yang lebih dari sekedar memahami cara untuk membuat kain, akan tetapi keahlian dan ketelitian yang turun temurun,'' jelasnya. Haji Oding melanjutkan estetika dan keunikannya bisa mewarnai kerajinan tangan dunia seperti layaknya produk tradisional batik indonesia. "Hari Tenun Nusantara harus diakui resmi oleh pemerintah. Jangan sampai kejadian adanya produk karya bangsa yang diakui oleh negara luar seperti Malaysia dengan diam-dian dikembangkan sebagai budaya milik mereka," ungkapnya. Haji Oding yang juga anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar ini melanjutkan, menghormati budaya sama saja dengan memperkokoh pondasi bangsa. Karena, tanpa budaya, bangsa ini bukan apa-apa. "Budaya itu ciri khas sebuah bangsa. Jangan sampai kita gaduh lantaran kebudayaan kita dicaplok negara lain. Kami dari Bamus Betawi mendorong pemerintah agar segera menetapkan hari Tenun Songket," tegas pria asli Betawi yang peduli dengan kebudayaan ini. Di Indonesia, lanjutnya, ada sekitar 33 kerajinan kain tenun songket yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai hasil kebudayaan. "Kain Songket memberikan nilai tersendiri yang dapat menujukan kebesaran dan simbol budaya yang telah merasuk dalam kehidupan, tradisi, sistem nilai, dan sosial masyarakatnya. Ini harus dijaga dan dilestarikan," pungkas Haji Oding.

Lestarikan Budaya Bangsa, Bamus Betawi Usulkan Ada Hari Tenun Songket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/soal-kericuhan-di-kantor-lbh-djarot-bantah-bamus-betawi-terlibat_m_157929.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat saat diwawancarai wartawan, Senin(18/9)." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat saat diwawancarai wartawan, Senin(18/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membantah ada anggota Badan Musyawarah (Bamus) Betawi yang ikut dalam aksi yang berujung ricuh di Kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/9) dini hari. Dia meminta dilakukan pelacakan terhadap orang-orang yang mengaku berasal dari Bamus Betawi. "Bamus kan Badan Musyawarah, itu gabungan ormas-ormas. Coba dilacak itu. Apa betul dia mengklaim sebagai orang Bamus yang anggotanya banyak ormas Betawi," ujar Djarot saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/9). Menurutnya, oknum tersebut akan merusak nama baik orang Betawi yang bertoleransi, tertib dan cinta damai. "Ini jelas akan menciderai nama baik Bamus. Karena orang Betawi itu toleran, tertib, cinta damai ya," tuturnya. "Makanya yang di Setu Babakan dikelola bukan ormas tapi Bamus. Yang ketua Bamusnya Pak Oding. Coba dilacak dulu," lanjutnya. Bamus Betawi berada di bawah Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta tentang pelestarian budaya Betawi. Mereka memiliki kegiatan yang fokus kepada pengembangan budaya. "Bamus diakomodir di dalam Perda tentang pelestarian budaya Betawi. Bamus, bukan ormasnya. Lebih banyak kegiatannya pada pengembangan dan pelestarian budaya Betawi," jelasnya. Sebelumnya, Anggota Komunitas Gusdurian Savic Ali yang hadir dalam acara seminar Asik Asik Aksi itu, menyaksikan keberadaan Bamus Betawi disamping FPI yang sekaligus diabadikannya dalam sebuah video. Seperti yang diketahui, acara itu menyusul kegiatan diskusi tentang Sejarah 65 yang dilakukan di Gedung YLBHI yang dihentikan paksa oleh pihak Kepolisian, Sabtu (16/9). Bagi para peserta aksi, perlakuan itu telah mengancam hak konstitusional warga negara dalam berserikat dan berkumpul, serta menyampaikan pendapat di muka umum.&nbsp;

Soal Kericuhan di kantor LBH, Djarot Bantah Bamus Betawi Terlibat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/67410_86572_20839_18474_sip-Ahok.jpg" alt="Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama" width="100%">
<figcaption>Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama kecewa dengan kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono.&nbsp; Ahok menilai penghapusan dana hibah untuk Polisi dan TNI dalam APBD 2017 kurang tepat. Di sisi lain, Soni justru mengucurkan duit untuk Bamus Betawi.&nbsp; Lembaga yang disebut Ahok bermain politik di Pilgub DKI Jakarta. &nbsp; Ahok menyatakan hibah diberikan dengan tujuan agar institusi-insitusi TNI/Polri mau bekerja sama dalam penyediaan lahan parkir dan rumah susun. &quot;Yang paling mahal apa di Jakarta? Tanah. Yang punya tanah gede-gede di Jakarta siapa? TNI/Polri,&quot; kata Ahok di Kantor PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (28/11). Sedangkan terkait dana hibah Bamus Betawi, Ahok menegaskan dirinya ogah memberikan hibah untuk organisasi yang tak punya konstribusi jelas dalam pengembangan budaya betawi. Dikatakan Ahok, dia lebih happy memberikan dana ke sanggar-sanggar yang hendak mengikuti lomba skala internasional. Selain daripada itu, terkait upaya pengembangan budaya betawi, dirinya lebih senang menggelontorkan anggaran untuk pengembangan budaya betawi di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. &quot;Jadi jangan sampai dibilang saya anti Betawi. Ormas yang berpolitik tidak bisa dikasih bantuan lagi. Tapi sanggar-sanggar budaya yang mau keluar negeri manapun harus kita biayain,&quot; tegas Ahok yang kini berstatus sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama itu. (ipk/rmol/mam/JPG)

Dua Hal Ini Bikin Ahok Kecewa dengan Plt Gubernur DKI Jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bamus betawi

Berita Terkini