<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/JKT-1-GIBRAN-BERTEMU-MPR-FED-9JPG-3342813353.jpg" alt="Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama Ketua MPR Ahmad Muzani bersama pimpinan MPR Lestari Moerdijat, Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Perwakilan DPD Abcandra Muhammad Akbar Supratman memberikan keterangan kepada wartawan usa" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama Ketua MPR Ahmad Muzani bersama pimpinan MPR Lestari Moerdijat, Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Perwakilan DPD Abcandra Muhammad Akbar Supratman memberikan keterangan kepada wartawan usa</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengatakan, belum ada rapat pimpinan (rapim) MPR RI untuk membahas dan menindaklanjuti surat usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.&nbsp;Dia pun enggan memastikan apakah surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah masuk ke meja Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR RI.</p> <p>"Begini kalau ada surat resmi masuk, ya pimpinan MPR itu kan masuknya ke sekretariat. Di sekretariat itu kalau itu dianggap penting, baru kita lakukan rapim, rapat pimpinan MPR untuk memutuskan bagaimana terhadap masukan surat tersebut begitu. Nah, ini rapimnya belum ada," kata Bambang Pacul, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/6).</p> <p>Dia menyebut nantinya rapim MPR RI untuk menindaklanjuti surat yang masuk tersebut sesuai dengan tata tertib (tatib) yang ada akan diserahkan kepada Ketua MPR RI.&nbsp;"Yang menetapkan agenda rapat dan memimpin rapat itu diserahkan kepada tatib-nya ketua yang menentukan. Jadi, kau tanya ke Pak Muzani (Ketua MPR RI Ahmad Muzani)," tuturnya.</p> <p>Dia menilai, penting-tidaknya suatu surat yang masuk untuk ditindaklanjuti pimpinan MPR RI, salah satunya, dapat dipertimbangkan berdasarkan asal lembaga yang mengirimkan surat tersebut, salah satunya bila berasal dari lembaga resmi.&nbsp;"Soal lembaga resmi itu dirapatkan, terutama adalah (bila berasal dari) lembaga-lembaga tinggi. Kalau lembaga-lembaga tinggi pasti segera ditanggapi," ucap mantan Ketua Komisi III DPR RI itu.</p> <p>"Kemudian pada level DPR dan kementerian, lembaga tinggi negara. Di level kedua pasti segera ditanggapi," lanjutnya.</p> <p>Adapun Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat ke DPR RI perihal usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.&nbsp;Surat yang memiliki tanggal 26 Mei 2025 tersebut, ditujukan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029 dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024 - 2029.</p> <p>Surat tersebut diantaranya ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.</p>

MPR RI belum mengadakan rapat pimpinan untuk membahas usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bambang Pacul Tegaskan Belum Ada Rapat Pimpinan MPR Bahas Pemakzulan Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/IMG_9909-3610484820.jpg" alt="Anggota MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menjadi Wakil Ketua MPR RI mewakili PDIP. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Anggota MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menjadi Wakil Ketua MPR RI mewakili PDIP. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Ahmad Basarah mengatakan bahwa Anggota MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menjadi Wakil Ketua MPR RI mewakili partai-nya.<br /><br />"Dalam rangka&nbsp;<em>tour of duty</em>, maka yang akan melanjutkan pimpinan MPR berikutnya dari fraksi PDIP adalah senior partai yang sudah cukup lama berdinamika dan berdialektika di DPR ini ya. Sudah lebih 20 tahun, dan saatnya beliau hijrah ke lembaga MPR menjadi Wakil Ketua MPR," kata Basarah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10).<br /><br />Sementara itu, dia menyampaikan bahwa dirinya tidak melanjutkan sebagai pimpinan MPR RI sesuai dengan DPP PDIP. "DPP PDIP sudah memutuskan, setelah menugaskan saya sebagai Wakil Ketua MPR RI selama dua periode berturut-turut, yakni Wakil Ketua MPR periode 2014-2019 dan 2019-2024, maka saatnya berlaku asas bergiliran," jelasnya.<br /><br />Bambang Pacul akan mendampingi Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang telah disepakati sebagai Ketua MPR RI dalam Rapat Pimpinan Gabungan Sementara MPR RI. "Rapat Paripurna 3 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB besok tinggal menetapkan susunan pimpinan MPR yang baru yang dipimpin Ahmad Muzani, didampingi 8 Wakil Ketua MPR RI dari fraksi-fraksi partai kelompok dan kelompok DPD (Dewan Perwakilan Daerah),"&nbsp;ujarnya.<br /><br />Sebelumnya, Basarah mengatakan bahwa akan mengungkapkan nama calon pimpinan MPR RI pada Kamis (3/10) pagi. "Semua kader-kader PDI Perjuangan di MPR ini potensial untuk menjadi pimpinan MPR, tetapi keputusannya akan kami umumkan besok pagi saat Sidang Paripurna," ujarnya.<br /><br />Berdasarkan surat undangan Sidang Paripurna Ke-2 yang diterima di Jakarta, Rabu, agenda penetapan dan pelantikan pimpinan MPR RI dijadwalkan pada Kamis (3/10) pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Sebelum agenda tersebut, MPR RI mengagendakan penyampaian bakal calon pimpinan dari masing-masing fraksi dan kelompok DPD.</p>

Bambang Pacul akan mendampingi Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang telah disepakati sebagai Ketua MPR RI.

Dapat Tugas dari PDI Perjuangan, Bambang Pacul jadi Wakil Ketua MPR RI Dampingi Ahmad Muzani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pdip-jateng-hati-hati-berurusan-dengan-bu-mega_m_218067.jpeg" alt="Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengapresiasi ketegasan dan integritas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengapresiasi ketegasan dan integritas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kemenangan sementara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka versi hitung cepat atau <em>quick count</em> menyita perhatian publik. Warganet kemudian mengaitkan dengan pernyataan politikus senior PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Bambang Pacul merupakan Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud untuk Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Jauh sebelum hari pencoblosan, Bambang Pacul sempat menyatakan bahwa pertarungan pilpres 2024 ini berat, karena pihaknya harus berhadapan dengan Jokowi yang disinyalir berada di belakang paslon Prabowo-Gibran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, jangan serang Jokowi, faktanya dia presiden dicintai rakyat mati loh," kata Bambang Pacul dalam video yang beredar di media sosial X, dikutip Kamis (15/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam video itu, Bambang Pacul menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Jokowi berada di peringkat tertinggi hasil survei. Ia menyebut, Jokowi dianggap sebagai orang baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di Pulau Jawa ini 82 persen, di Jawa Barat 70 persen, di Jawa Tengah 92 persen. Kita mau ngomong apa?. Jadi, orang ini dianggap orang baik," ucap Bambang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Komisi III DPR RI itu mengingatkan, jangan pernah melawan Jokowi yang dianggap sebagai orang baik. Menurutnya, akan rugi kalau menyerang Jokowi</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan pernah melawan orang baik. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Jadi, jangan serang Jokowi, rugi kau," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun akun @selow_mas dalam akun media sosial X turut mengunggah video pernyataan Bambang Pacul itu. Akun dengan nama sam woles itu juga menyatakan sudah diingatkan oleh Bambang Pacul, jangan melawan Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Sudah diingatkan sama Pak Bambang Pacul, tokoh PDIP, ketua pemenangan 03 Jateng. Jangan melawan Jokowi," cuitnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akun lainnya, @ghedebuscroot juga mengunggah video yang sama. "Manut Bambang Pacul wae milih Prabowo-Gibran," tulisnya.</div> </div>

"Jadi, jangan serang Jokowi, faktanya dia presiden dicintai rakyat mati loh," kata Bambang Pacul dalam video yang beredar di media sosial X.

Prabowo-Gibran Menang Versi Quick Count, Omongan Bambang Pacul Jangan Lawan Jokowi Viral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/IMG_20230406_164912-2327908797.jpg" alt="Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Tengah Bambang Wuryanto. ANTARA." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Tengah Bambang Wuryanto. ANTARA.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah meminta Bawaslu mengusut polemik video rekaman Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana menyambut kedatangan Calon Presiden Prabowo Subianto, saat hendak menghadiri kegiatan partai di Kota Semarang, beberapa waktu lalu, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /><br />&ldquo;Bawaslu juga harus turun tangan mengusut peristiwa ini sebagai bagian dari memperbaiki bangsa,&rdquo; kata Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto di Semarang, Sabtu (22/12).<br /><br />Dirinya menyebut ada pelanggaran pada peristiwa yang terekam dalam video dan kemudian viral di media sosial itu.</p> <p><br />Dalam rekaman video tersebut, Nana terlihat berdiri di antara tim pemenangan Prabowo diantaranya, Ketua Tim Kampanye Daerah Jateng Prabowo-Gibran, Kukrit Suryo Wicaksono, termasuk petinggi Partai Gerindra seperti Sekjen Ahmad Muzani dan Andre Rosiade yang merupakan anggota Dewan Pembina.<br /><br />Diketahui lokasi video rekaman itu adalah Lanumad Ahmad Yani Semarang pada Sabtu (9/12), dimana saat itu di Stadion Jatidiri Semarang digelar acara HUT Ke-9 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dihadiri sejumlah tokoh seperti Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang merupakan putra Presiden Joko Widodo, serta Capres Prabowo Subianto.</p>

“Bawaslu juga harus turun tangan mengusut peristiwa ini sebagai bagian dari memperbaiki bangsa,” kata Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto

PDIP Minta Bawaslu Usut Pj Gubernur Jateng Sambut Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/RKUHP-Resmi-Disahkan-Jadi-UU-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto bersama Menteri Hukum dan HAM Yadonna Laoly  saat Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022)." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto bersama Menteri Hukum dan HAM Yadonna Laoly  saat Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan, pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo terkait dugaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) intervensi kasus e-KTP, sudah kadaluarsa. Ia menekankan, kasus yang diungkap Agus Rahardjo terjadi tahun 2017 lalu dan kasus e-KTP sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini kan barang kadaluarsa kan gitu loh. Kan ini omongan orang kadaluarsa, mustinya dulu ketika dia (Agus Rahardjo) menjadi ketua KPK ngomong. Kan begitu," kata Bambang Pacul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bambang Pacul merasa heran, Agus Rahardjo baru menyampaikan hal tersebut sekarang. Ia mempertanyakan, motif di balik pernyataan Agus Rahardjo itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lah gimana nyatanya kalau faktanya sudah inkrah, sudah selesai itu urusan, ngapain sih ngomong? Itu motifnya, motifnya apa coba ngomong? Kalau bicara motif ngomong, apa motifnya Pak Agus? Kita juga belum tahu ini motifnya," tegas Pacul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, jika dikaitkan dengan keberadaan Agus Rahardjo yang maju menjadi caleg DPD. Ia pun menyebut, pernyataan Agus membingungkan, karena seharusnya Agus Rahardjo dan pimpinan KPK sudah menyampaikan itu ke publik jika benar-benar terjadi saat mereka menjabat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenapa nggak dulu gitu loh sekaligus pada saat itu kan <em>perfomed</em> itu, pada saat kejadian, pulang <em>pers conference</em> atau ngomong sama pimpinan kawan-kawan," ucap Pacul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Presiden Joko Jokowi sebelumnya telah merespons pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyatakan, dirinya meminta KPK menghentikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto. Ia mempertanyakan mengapa hal itu diramaikan mengingat Setya Novanto terbukti bersalah dalam kasus korupsi e-KTP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini yang pertama coba dilihat, dilihat di berita tahun 2017 di bulan November saya sampaikan saat itu Pak Novanto, Pak Setya Novanto ikuti proses hukum yang ada, jelas berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setya Novanto sudah dihukum, divonis dihukum berat 15 tahun," ucap Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Negara mempersoalkan, mengapa pernyataan Agus Rahardjo diramaikan pada saat ini. Sebab, Setya Novanto telah terbukti bersalah dalam kasus korupsi e-KTP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa?" cetus Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Negara membantah melakukan pertemuan dengan Agus Rahardjo saat itu. Hal ini setelah dirinya mengecek apakah saat November 2017 bertemu dengan Agus Rahardjo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Kan ini omongan orang kadaluarsa, mustinya dulu ketika dia (Agus Rahardjo) menjadi ketua KPK ngomong," kata Bambang Pacul.

Bambang Pacul Sebut Pernyataan Agus Rahardjo soal Presiden Minta Kasus E-KTP Dihentikan Kadaluarsa

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/19/IMG_6680-4121999291.jpeg" alt="Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto (tengah). Sumber: Wisnu Adhi/ANTARA" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto (tengah). Sumber: Wisnu Adhi/ANTARA</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedang menyelidiki video viral seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali, yang diduga menerima perintah untuk tidak bersikap netral dan mendukung calon tertentu pada Pilpres 2024.<br /><br />Dikutip dari&nbsp;<em>ANTARA, </em>Minggu (19/11), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP yakni Bambang Wuryanto menyatakan bahwa, pihaknya sedang memeriksa keaslian video tersebut.<br /><br />"Kami lakukan investigasi, pertanyaannya itu (video rekaman ASN Boyolali) didesain atau fakta? Kita juga masih tanda tanya bos, bahkan kemarin ada yang bersalaman dengan Ibu (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri) saja ada yang mendesain, faktanya tidak begitu,&rdquo; kata Bambang Wuryanto di Semarang, Minggu (19/11).<br /><br />Bambang Pacul, sapaan akrab Bambang Wuryanto, menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu akan memberikan tanggapan dan klarifikasi secara resmi jika video tersebut terbukti sebagai fakta.<br /><br />&ldquo;Kalau sudah benar itu fakta, baru kita tanggapi, tapi kalau belum fakta jangan ditanggapi. Kalau ditanggapi berarti saya terjebak dalam urusan yang belum pasti,&rdquo; ujarnya.<br /><br />PDIP telah melakukan investigasi dengan mendatangi Kabupaten Boyolali untuk mencari kebenaran. Namun, Bambang Pacul mengungkapkan bahwa pihaknya belum menemukan bukti konkret terkait video tersebut.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/013301274/pilpres-2024-mendagri-ancam-copot-penjabat-kepala-daerah-tak-netral">Pilpres 2024, Mendagri Ancam Copot Penjabat Kepala Daerah Tak Netral</a></strong><br /><br />&ldquo;Kita sudah datang ke sana, lho mas kuwi sopo (Itu siapa)? pakai baju ASN kuwi sopo? tak tekoni gak ono sing ngaku, wajahe ora kethok Mas (saya tanya tidak ada yang mengaku, wajah ya tidak kelihatan). Dadi kuwi bener opo ora kita tidak tahu, lha kowe nglakoni ngono opo ora? Ora, lho berarti kuwi dobol-dobolan,&rdquo; katanya.<br /><br />Sementara itu, dia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menanggapi situasi semacam ini, terutama di daerah-daerah yang menjadi basis kuat PDIP, seperti Boyolali, Solo, dan Wonogiri.<br /><br />Sebelumnya, beredar video di media sosial yang diduga menampilkan seorang perempuan ASN Boyolali yang mengklaim mendapatkan perintah untuk memenangkan PDI perjuangan dan calon presiden potensial Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.<br /><br />Dalam video berdurasi 1 menit 45 detik tersebut, sang ASN mengungkapkan bahwa dirinya diminta oleh pimpinan untuk mendukung Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan pada Pilpres 2024.</p> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">***</div>

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) guncang skandal! Investigasi video ASN Boyolali yang diduga memihak calon di Pilpres 2024.

PDI Perjuangan Selidiki Viral Video ASN Boyolali Dianggap tidak Netral pada Pilpres 2024

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pdip-jateng-hati-hati-berurusan-dengan-bu-mega_m_218067.jpeg" alt="Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengapresiasi ketegasan dan integritas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengapresiasi ketegasan dan integritas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menyatakan, pakar hukum tata negara Denny Indrayana telah menyebarkan berita bohong alias hoaks terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, hingga kini MK belum memutuskan menetapkan sistem pemilu proporsional tertutup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Denny itu ahli hukum, kalau membocorkan sebuah keputusan yang belum di declare oleh lembaga yang memang tidak boleh mendeclare lebih dulu kira-kira bagaimana? Kan semua orang bisa paham bahwa ini keliru. Jadi sikap subjektif saya berarti Pak Denny bikin hoaks," kata pria yang karib disapa Bambang Pacul ditemui di kantor DPP PDIP, Senin (29/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Komisi III DPR RI ini mengingatkan, seorang ahli hukum seharusnya tidak mudah menyebarkan isu yang kebenarannya masih dipertanyakan. Karena itu, Bambang Pacul mengingatkan untuk lebih berhati-hati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau yang bikin hoaks seorang yang ahli hukum piye? Maka makin ke sini orang yang punya nama lebih berhati-hati. Jangan gampang bikin statement lah," tegas Pacul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai ketua komisi bidang hukum di parlemen, lanjut Pacul, dirinya memastikan mempunyai jaringan untuk mengakses putusan di MK. Namun, ia menegaskan, MK belum memutuskan terkait judicial review (JR) atau uji materi UU Pemilu terkait sistem pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ini Ketua Komisi III. Saya pasti punya akses minimum salah satu dari sembilan hakim itu. Aku punya akses ke lembaga itu. Situasi yang benar seperti apa? Belum diputus kok sudah ada kebocoran, membocorkan saja salah, bagaimana?," cetus Pacul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, eks Wamenkumham Denny Indrayana mengaku mendapat kabar bahwa MK akan menetapkan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup. Menurut Denny, masyarakat sebagai pemilih hanya akan memilih gambar partai politik pada pemilu legislatif (Pileg).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," ucap Denny Indrayana dalam cuitan pada akun media sosial Twitter, Minggu (27/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Denny menduga, putusan sistem pemilu itu akan terdapat perbedaan pendapat hakim konstitusi atau dissenting opinion. Ia menyebut, komposisi itu berbanding enam dan tiga dari sembilan hakim konstitusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Info tersebut menyatakan, komposisi putusan ebam berbanding tiga dissenting," ujar Denny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat dikonfirmasi JawaPos.com terkait sumber informasi yang diperolehnya itu, kata Denny, dipastikan bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Namun, Denny enggan membocorkan informannya itu. Ia memastikan, sumbernya bukan dari hakim konstitusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya saya sangat yakin kredibilitasnya," tegas Denny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menyebut, sistem pemilu proporsional tertutup akan kembali ke zaman orde baru. Sehingga, masyarakat sebagai pemilih hanya ditawarkan gambar parpol.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba, otoritarian dan koruptif," pungkas Denny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Saya ini Ketua Komisi III. Saya pasti punya akses minimum salah satu dari sembilan hakim itu. Aku punya akses ke lembaga itu.

PDIP Sebut Denny Indrayana Sebarkan Hoaks Putusan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/RKUHP-Resmi-Disahkan-Jadi-UU-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM Yadonna Laoly menyerahkan pandangan pemerintah terait RKUHP kepada Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco didampingi Wakil Ketua DPR, Lodewijk Freidrich Paulus saat Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta," width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM Yadonna Laoly menyerahkan pandangan pemerintah terait RKUHP kepada Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco didampingi Wakil Ketua DPR, Lodewijk Freidrich Paulus saat Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,</figcaption>
</figure><strong>Pasal-Pasal Karet Bentuk Kemunduran Cita-Cita Reformasi</strong><br /> <br /> <strong>JawaPos.com</strong> – DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang (UU) kemarin (6/12). Rapat paripurna diiringi aksi demonstrasi masyarakat sipil di depan kompleks parlemen, Jakarta. Rapat juga diwarnai interupsi dari Fraksi PKS.<br /> <br /> Setelah Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyampaikan laporan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai pimpinan rapat meminta persetujuan para anggota yang hadir. Serempak mereka menyatakan setuju dan Dasco mengetuk palu tanda disahkannya UU tersebut.<br /> <br /> Selanjutnya, Dasco memberikan kesempatan kepada perwakilan Fraksi PKS untuk menyampaikan catatan. Meski sepakat dengan pengesahaan UU KUHP, PKS memberikan sejumlah catatan.<br /> <br /> Iskan Qolba Lubis, anggota Fraksi PKS, mengkritik pasal 218 terkait penghinaan kepada presiden dan wakil presiden serta pasal 240 terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Menghina presiden bisa dihukum tiga tahun. ”Ini pasal karet yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi berubah menjadi negara monarki,” terangnya.<br /> <br /> Dia pun meminta pasal itu dihapus dari RKUHP yang disahkan menjadi UU. Menurut Iskan, banyak rakyat yang menggelar demonstrasi menolak pasal tersebut. Pasal itu akan mengambil hak-hak rakyat untuk menyampaikan pendapat. Pasal tersebut jelas menunjukkan kemunduran cita-cita reformasi. ”Saya sebagai wakil rakyat akan mengajukan gugatan ke MK,” lanjut dia.<br /> <br /> Dasco lantas memotong pernyataan Iskan. Menurut dia, secara resmi Fraksi PKS sudah menyepakati RKUHP. Jadi, yang disampaikan Iskan tidak sesuai dengan kesepakatan dan keluar dari penyampaian catatan. ”Catatan sudah saya terima. Fraksi PKS sudah sepakat dengan catatan,” paparnya.<br /> <br /> Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang hadir dalam rapat itu mengatakan, pengesahan RKUHP menjadi UU membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pembahasannya dilakukan sejak 1963. ”It’s long of the journey,” kata Yasonna setelah rapat paripurna kemarin.<br /> <br /> Dia mengakui bahwa masih banyak rakyat yang menolak sejumlah pasal dalam RKUHP. Tapi, kata Yasonna, pihaknya sudah berusaha mengakomodasi masukan dan aspirasi masyarakat sehingga berbagai perubahan dan penyesuaian dilakukan selama pembahasannya.<br /> <br /> Menurut politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut, meski sudah disahkan menjadi UU, beleid baru itu tidak langsung berlaku. UU KUHP anyar itu baru efektif berlaku setelah tiga tahun. Masa tiga tahun akan dimanfaatkan untuk sosialisasi kepada masyarakat.<br /> <br /> Pemerintah bersama DPR akan melakukan sosialisasi kepada penegak hukum, masyarakat, perguruan tinggi, dan elemen masyarakat yang lain terkait konsep filosofi dan isi RKUHP itu. ”Tiga tahun adalah waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi,” terang mantan anggota DPR tersebut.<br /> <br /> Yasonna menambahkan, masyarakat yang tidak sepakat dan menolak pasal dalam RKUHP bisa menempuh jalur konstitusi. Yakni, mengajukan gugatan uji materi (judicial review) ke MK. Sebab, pengajuan JR ke MK merupakan jalan yang beradab dan sesuai dengan konstitusi negara.<br /> <br /> Sementara itu, anggota tim pakar perumus RKUHP Chairul Huda mengklaim, pihaknya sudah melibatkan partisipasi masyarakat dalam perancangan RKUHP. Hanya, tidak semua masukan publik bisa diterima. ”Tidak akan pernah satu undang-undang, apalagi KUHP, bisa memuaskan semua pihak,” ujarnya kepada Jawa Pos.<br /> <br /> Salah satu contoh masukan publik yang diakomodasi adalah mengenai substansi pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Sebelumnya, dalam draf RKUHP 9 November, kekuasaan umum atau lembaga negara yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah DPR, DPRD, Polri, Kejaksaan Agung, atau pemerintah daerah.<br /> <br /> Kemudian, dalam draf RKUHP 30 November, pasal penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara sebagaimana tertuang dalam pasal 240 dibatasi menjadi lima lembaga yang dimaksud lembaga negara. Yakni, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). ”Itu menunjukkan bahwa masukan masyarakat sipil sudah diperhatikan,” tuturnya.<br /> <br /> Tim perumus juga menampung aspirasi masyarakat mengenai pasal gelandangan. Aspirasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan menghapus pasal tersebut. Alasannya, tak semua daerah punya masalah dengan gelandangan. ”Itu (gelandangan, Red) bisa diatur dalam peraturan daerah,” ujar pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) tersebut.<br /> <br /> Mengenai pasal pencemaran yang mengadopsi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Chairul mengatakan bahwa pencemaran sejatinya memang delik biasa. Karena itu, tidak perlu diatur dengan undang-undang khusus. ”Kalau sekarang pemerintah mengedrop pasal itu (dari UU ITE, Red) dan dikembalikan sebagai tindak pidana biasa, itu wajar,” ujar akademisi yang menjadi tim perumus RKUHP sejak 2004 tersebut.<br /> <br /> Terkait pasal tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia (HAM) di RKUHP yang sudah ada di UU Pengadilan HAM, Chairul menyebut itu hanya penataan. Menurut dia, hukum materiil tindak pidana tersebut memang harus ada di KUHP. Nah, UU Pengadilan HAM nanti hanya mengatur tentang proses peradilannya. Termasuk penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi.<br /> <br /> Alasan yang sama menjadi dasar pasal tindak pidana korupsi, terorisme, pencucian uang, dan narkotika dimasukkan dalam KUHP. Ke depan, kata Chairul, semua tindak pidana khusus itu harus diikuti dengan membentuk pengadilan khusus. Seperti pengadilan tipikor dan pengadilan HAM yang sudah diberlakukan saat ini.<br /> <br /> Sementara itu, aksi penolakan pengesahan RKUHP menjadi UU KUHP kemarin tetap digelar masyarakat sipil. Di depan DPR, kelompok masyarakat yang terdiri atas berbagai organisasi menggelar aksi dengan mendirikan tenda di muka gerbang DPR di Senayan. ”Hari ini (kemarin, Red) adalah kabar buruk buat masyarakat karena RKUHP disahkan,” kata Dzuhrian Signal, koordinator aksi.<br /> <br /> Tak hanya di Jakarta, Dzuhrian menyebut aksi penolakan pengesahan RKUHP juga dilakukan di sejumlah daerah. Di antaranya, Jawa Barat, Jogjakarta, hingga Sulawesi Tenggara. Gerakan turun ke jalan itu rencananya terus dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pengesahan RKUHP. ”Itu bentuk ungkapan bagaimana rakyat melihat pengesahan (RKUHP, Red),” ujarnya.<br /> <br /> Secara umum, alasan masyarakat sipil menolak pengesahan RKUHP, antara lain, KUHP yang dirancang ratusan tim pakar dan para ahli hukum pidana itu berpotensi membawa Indonesia menjadi negara antidemokrasi. Selain itu, KUHP berpotensi melanggengkan praktik korupsi seiring masuknya pasal tindak pidana korupsi sebagai delik biasa di KUHP.

Disahkan DPR, UU KUHP Akan Digugat ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/bambang-pacul.jpg" alt="PUAS: Ketua TKD Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>PUAS: Ketua TKD Jokowi-Ma</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menanggapi munculnya kabar keterlibatan rekannya, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru (maba) Universitas Negeri Lampung (Unila). Bambang sendiri tidak percaya rekannya terlibat kasus tersebut.<br /> <br /> "Enggak akan mungkin wong yang dibantu anaknya staf gimana si kau. Tega nggak kau? Bung Karno mengajarkan kepada kita semua, kita harus membantu tenaga kaum miskin," kata pria yang karib disapa Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).<br /> <br /> Bambang mengaku Utut turut membantu anak dari stafnya untuk masuk Fakultas Kedokteran Unila. Namun, Bambang menampik jika Utut memberikan uang dalam membantu stafnya tersebut.<br /> <br /> "Anak staf, masuk kedokteran. Kita kasih tahu loh, ini masuk kedokteran nanti biayanya mahal. 'Kita akan berjuang pak'. Ya masa kita patahin" cetus Bambang.<br /> <br /> Oleh karena itu, Bambang meminta publik untuk tidak salah persepsi terkait disebutnya nama Utut Adianto dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru yang sedang ditangani KPK.<br /> <br /> "Jadi jangan kau puter-puter bahwa seolah-olah dia penjahat," tegas Bambang.<br /> <br /> Sebelumnya, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto memastikan bakal mendalami unsur pidana yang diduga dilakukan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto. Elite PDIP itu diduga menitipkan calon maba kepada Rektor Unila Karomani.<br /> <br /> "Nah, kita lihat kembali ini pasal apa? Pidana korupsi apa? Kalau di situ suap, kalau memang nanti ada alat buktinya, pemberian dan penerimaan, ya kita bisa permasalahkan, kita bisa gali lebih dalam," ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (1/12).<br /> <br /> Karyoto menjelaskan, pihaknya bakal mencari alat bukti dan keterangan lain berkaitan dengan dugaan perbuatan Utut Adianto. Menurut Karyoto, jika Utut turut memberikan uang saat menitipkan mahasiswa baru, maka hal tersebut masuk dalam ranah pidana suap.<br /> <br /> "Kalau sampai ini dijadikan komoditas sebagai jual beli, terus kemudian untuk kepentingan keuntungan orang-orang tertentu, ini lah yang secara moral jelas tidak bagus. Karena orang yang mau sekolah kenapa diberikan beban yang luar biasa," ucap Karyoto.<br /> <br /> Sejumlah pejabat negara disebut-sebut turut menitipkan mahasiswa baru (maba) ke Rektor Universitas Negeri Lampung (Unila) Karomani. Hal ini terungkap dalam persidangan kasus dugaan suap penerimaan maba Unila dengan terdakwa Andi Desfiandi yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Rabu (30/11) kemarin.<br /> <br /> Dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menampilkan 23 nama mahasiswa yang dititipkan melalui Rektor Unila, Karomani. Dari 23 nama mahasiswa itu, terdapat sejumlah nama pejabat yang diduga menitipkan mahasiswa, mulai dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Anggota DPR RI seperti Utut Adianto, Tamanuri, hingga Muhammad Khadafi, kemudian politisi senior asal Lampung, Alzier Dianis Thabrani hingga Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad.<br /> <br /> Adapun 23 nama-nama mahasiswa yang diduga dititipkan sejumlah pejabat negara, di antaranya:<br /> <br /> 1. Nadyanka Zafirah titipan Utut PDIP<br /> 2. Aisyah Qintara titipan Thomas Aziz Rizka<br /> 3. Nabila Putri titipan Thomas Aziz Rizka<br /> 4. Karisya Dianta Atede titipan Tamanuri<br /> 5. Siti Naya Avivah titipan Polda Lampung Joko<br /> 6. Nindya Azfarina titipan Sulpakar Kadisdikbud Lampung<br /> 7. Reni Adelia Ruli titipan Bupati Lamteng, Musa Ahmad<br /> 8. Faalih Mathul titipan Asep, Pendekar Banten<br /> 9. Zaki Algifari, Zulkifli Hasan<br /> 10. Zalfa Aditia Putra, Andi Desfiandi<br /> 11. Ramadhan Rafi Atha titipan Anggota DPR RI Khadafi<br /> 12. Aisyah Ramadhan titipan keluarga Banten<br /> 13. Fitri Sri Wahyuni titipan WR II Asep Sukohar<br /> 14. Mariani titipan Asep Banten<br /> 15. Angeli Yahya Putri titipan Alzier Dianis Thabranie<br /> 16. Namira Azahra titipan Patah<br /> 17. Nasrina Talidah titipan Zam<br /> 18. Ratu Berta Sofian titipan Mahfud<br /> 19. Azahra Fadilah titipan Mahfud<br /> 20. Maharani titipan Budi Sutomo Karo Perencanaan Unila<br /> 21. Muhammad Zamila titipan Budi Sutomo Karo Perencanaan Unila<br /> 22. Calista Putri titipan BA<br /> 23. Vreyza Prianti

Kasus Mahasiswa Titipan, Elite PDIP: Utut Bantu Anak Orang Tak Punya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/bambang-pacul.jpg" alt="PUAS: Ketua TKD Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>PUAS: Ketua TKD Jokowi-Ma</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul memastikan, pihaknya tidak akan melakukan pembahasan ulang bersama pemerintah terkait substansi dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sebab, RKUHP sudah diputuskan akan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan.<br /> <br /> "Enggak, enggak (tidak akan kembali dibahas)," kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11).<br /> <br /> Dia menyatakan, RKUHP diperkirakan akan sah sebelum masa reses, bersamaan dengan disahkannya Panglima TNI. "Ya, saya tidak berani memperkirakan. Prosesnya itu tetap, prosedur proses seperti mungkin, sama dengan, barengan dengan Pak Panglima TNI," ujar Bambang.<br /> <br /> Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan, pengesahan RKUHP sangat penting untuk memberikan keadilan hukum. "Urgensinya sangat urgen, KUHP sudah disahkan, semua orang tahu persoalan hukum pidana itu disitu. Kita bisa punya padanan semua, rumusnya sama. Kalau urusan pidana pegangannya KUHP bisa dibaca semua," tegas Bambang.<br /> <br /> Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) akan disahkan menjadi Undang-undang, sebelum memasuki reses pada 16 Desember 2022. Hal ini setelah Komisi III DPR menyetujui agar RKUHP dibawa ke dalam sidang paripurna.<br /> <br /> "Menurut hasil komunikasi dengan bu ketua DPR bahwa dalam waktu dekat kita akan rapim kan dan <em>insya Allah</em> sebelum kami memasuki masa reses di masa sidang ini, RUU KUHP akan disahkan di paripurna DPR," kata Dasco di Kompeks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/11).<br /> <br /> Politikus Partai Gerindra ini pun mengakui, pihaknya sudah menerima surat dari Komisi III DPR RI terkait permohonan pengesahan RKUHP. "Surat dari Komisi III terkonfirmasi hari ini, sudah masuk ke Sekretariat Jenderal DPR RI," pungkas Dasco.

DPR Tak akan Lakukan Pembahasan Ulang Substansi RKUHP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bambang wuryanto

Berita Terkini