<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/prabowoooo222-1940625991.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara penganugerahan 10 pahlawan nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/11)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara penganugerahan 10 pahlawan nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/11).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Putra Presiden RI ke-2 Soeharto, Bambang Trihatmodjo, mengungkapkan rasa syukur atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional yang diterima ayahandanya setelah melalui tiga kali pengajuan. &ldquo;Kami sekeluarga merasa bersyukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta&rsquo;ala, terima kasih kepada Presiden Prabowo dan segenap rakyat Indonesia,&rdquo; ujar Bambang di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11). Bambang menjelaskan, pengajuan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, khususnya di bidang perjuangan bersenjata dan politik, telah dilakukan sebanyak tiga kali &mdash; mulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, hingga akhirnya disetujui pada masa Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, proses pengajuan gelar Pahlawan Nasional memang memerlukan waktu panjang dan memenuhi sejumlah syarat ketat. &ldquo;Ya kan itu melalui proses. Kita mengikuti saja,&rdquo; kata Bambang. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. &ldquo;Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai Wakil Komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata Jepang di Kota Baru pada 1945,&rdquo; demikian petikan pembacaan naskah di Istana Negara. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara dalam berbagai bidang seperti kepemimpinan, demokrasi, HAM, hingga keberpihakan kepada rakyat. Berikut daftar penerima gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025: 1. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) &ndash; Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam 2. Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto &ndash; Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik 3. Marsinah &ndash; Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan 4. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja &ndash; Bidang Perjuangan Hukum dan Politik 5. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah &ndash; Bidang Perjuangan Pendidikan Islam 6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo &ndash; Bidang Perjuangan Bersenjata 7. Sultan Muhammad Salahuddin &ndash; Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi 8. Syaikhona Muhammad Kholil &ndash; Bidang Perjuangan Pendidikan Islam 9. Tuan Rondahaim Saragih &ndash; Bidang Perjuangan Bersenjata 10. Zainal Abidin Syah &ndash; Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi &nbsp; Penganugerahan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025, sebagai bentuk penghargaan negara terhadap dedikasi dan jasa para tokoh yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia. (*)

Bambang Trihatmodjo bersyukur atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada ayahandanya, Presiden ke-2 RI Soeharto, oleh Prabowo

Soeharto Ditetapkan Sebagai Pahlawan Nasional, Bambang Trihatmodjo: Terima Kasih kepada Prabowo dan Rakyat Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Letjen-Suharto.jpeg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Bidang Prasarana dan Sarana SEA GAMES XIX 1997, Letjen TNI Marinir (Purn) Suharto mengaku angkat topi dengan kerja keras panitia yang ada saat itu.  Pasalnya, para panitia penyelenggara (Panpel) SEA GAMES XIX 1997 saat itu dianggap sukses menyelenggarakan Pesta Olahraga Asia Tenggara ini tanpa dukungan logistik berupa alokasi APBN dari pemerintah.  “Dana SEA GAMES 1997 lalu, tak sepeserpun dari pemerintah. Tetapi hebatnya, Indonesia keluar sebagai juara umum. Ini prestasi yang membanggakan,” ujar Suharto di Jakarta, Minggu (6/11).  Menurut Suharto, dana penyelenggaraan SEA GAMES ini bersumber dari konsorsium swasta yang dikelola oleh PT Tata Insani Mukti. Konsorsium ini di beri amanah oleh Presiden melalui Kemenpora dan KONI mencarikan dana untuk pelaksanaan Sea Games XIX tahun 1997 di Jakarta.  Sementara saat itu, Negara tidak memiliki pos anggaran untuk pelaksanaan Sea Games XIX tahun 1997 di Jakarta yang mendadak pada waktu itu. Sehingga panitia penyelenggara melalui Konsorsium Swasta Mitra Penyelenggara (KMP) SEA GAMES XIX, bekerja ekstra keras untuk bisa mendapatkan dana sehingga SEA GAMES ini dapat terselenggara dan sukses.  “Memang tidak ada dukungan dana dari pemerintah dan tidak dianggarkan dalam APBN saat itu,” jelasnya.  Suharto juga menerangkan, dana penyelenggaraan SEA GAMES ini bukan bersumber dari APBN. Tetapi dana ini murni dari pihak swasta yang diberi tugas oleh negara untuk mencarikan dana.  Diketahui, di dalam Permenkokesra terkait saat itu disampaikan KMP SEA GAMES XIX hanya mencarikan pendanaan untuk kepentingan SEA GAMES XIX tahun 1997 di Jakarta (Kepentingan Negara). Adapun permintaan KONI dan Kemenpora adalah maksimal sebesar Rp 70 Miliiar.  Namun ternyata dalam perjalanannya, KONI meminta penambahan dana sebesar Rp 35 Milar untuk pembinaan atlet. Karena itu, sangat tidak tepat jika pemerintah kembali mengungkit-ungkit dana SEA GAMES 1997 ini.  “Event ini mendadak, maka tidak ada anggaran untuk perhelatan akbar tersebut, yang merupakan kepentingan negara Indonesia,” terangnya.  Seperti diketahui, tuan rumah perhelatan SEA GAMES 1997 adalah negara Brunai Darussalam. Namun, tiba-tiba Brunai mengundurkan diri lantaran tidak siap. Makanya, Indonesia dipilih menggantikan Brunai.  Sayangnya, saat itu, Indonesia tidak punya cukup anggaran untuk membiaya pesta olahraga Asia Tenggara ini. Karena itu, guna mendukung SEA GAMES ini maka dibuat produk hukum oleh Presiden untuk kelancaran proses pelaksanaan Sea Games XIX tahun 1997 di Jakarta tersebut.  Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang “Penyelenggaraan SEA Games XIX, 1997 di Jakarta” tertanggal 11 Juni 1996 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Badan Pembina Penyelenggara SEA Games XIX, 1997 di Jakarta Nomor:14/KEP/MENKO/ KESRA/VII/1996 Tentang Penunjukan Konsorsium Swasta sebagai Mitra Penyelenggara SEA Games XIX, 1997 di Jakarta.  “Sekali lagi, pihak yang mencarikan dana adalah KMP Sea Games XIX tahu 1997 di Jakarta, yaitu PT Tata Insani Mukti sebagai subyek hukum pelaksana, bukan dari APBN. Tujuannya, agar acara kenegaraan tersebut dapat terselenggara,” imbuhnya.  Karena itu, Suharto mengaku aneh jika dana talangan 25 tahun lalu itu kembali dipersoalkan. Bahkan, beberapa presiden sebelumnya tidak pernah mengutak-ngatik dana talangan ini lantaran sumbernya bukan dari APBN.  “Saya kira, 25 tahun itu kan masa yang cukup panjang, berapa presiden itu kan. Dan tidak pernah dipersoalkan waktu itu dan sekarang kok di otak-atik. Ini kan aneh,” imbuhnya.  Suharto menuturkan betapa repotnya penyelenggaraan SEA GAMES 1997 waktu itu, terutama dibidang sarana dan prasarana. Sebab, pihaknya harus menyiapkan menyiapkan 30-35 venue pada waktu itu.  Di sisi lain, biaya untuk persiapan venue ini sangat besar. Karena itu, Suharto angkat topi dengan pihak KMP yang bekerja keras mencari dana untuk membiayai SEA GAMES 1997 ini.  “Terus terang, saya angkat topi dengan konsorsium ini karena dapat menyediakan dana yang di minta negara sebesar Rp 70 Miliar dan adanya penambahan biaya pembinaan atlet sebesar Rp 35 Miliar. Saya tidak tahu itu dapat darimana. Tapi Alhamdulillah itu terselenggara dan kami dibidang sarana dan prasarana bisa melaksanakan itu. Walaupun tertatih- tatih, tetapi SEA GAMES itu dapat terselenggara,” imbuhnya.  Bahkan, berdasarkan laporan pengeluaran yang ada, penyelenggaraan SEA GAMES XIX tahun 1997 di Jakarta tersebut menghabiskan biaya lebih dari Rp 156 Miliar.  Sementara itu, kuasa hukum Bambang Trihatmodjo, Hardjuno Wiwoho mengatakan, peristiwa SEA GAMES yang sudah 25 tahun yang lalu di kenang sebagai pristiwa membanggakan.  Apalagi, lanjutnya, kontingen Indonesia telah mengharumkan nama negara yang sukses sebagai tuan rumah perhelatan akbar tersebut dengan menjadi juara umum. Karena itu, sepatutnya panitia pelaksana dan KMP SEA GAMES ini diberikan apresiasi tinggi.  “Semestinya kita melihat peristiwa tersebut dengan adil dan bijaksana, obyektif tanpa ada tendensi apapun, komprehensif dengan melihat aspek filosofis dan sosialnya, tidak hanya pada aspek yuridis semata,” jelasnya.  Hardjuno menegaskan event SEA GAMES ini adalah untuk kepentingan Negara, bukan untuk kepentingan golongan tertentu, konsorsium apalagi kepentingan pribadi.  “Perlu di pahami, penunjukan bapak Bambang Trihatmodjo sebagai Ketua Umum KMP SEA GAMES XIX tahun 1997 di Jakarta di dasari latar belakang beliau yang saat itu sebagai putera Presiden RI Bapak Soeharto. Koneksi beliau sebaga pengusaha yang berpengaruh di saat itu dan atas adanya inisiatif dari dua orang yang memiliki kedekatan dan pengaruh bagi beliau yaitu Saudara Enggartiasno Lukita dan Saudara Bambang Riyadi Soegomo,” ulasnya.  “Kami sangat berharap persoalan yang terjadi dapat diselesaikan dengan adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek yuridis, namun juga aspek-aspek filosofis dan sosial yang berdasar pada fakta sejarah yang ada,” pungkasnya.

Suharto Ungkap Kerja Keras Panpel SEA GAMES XIX 1997

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/la-nyalla-herdjuno.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa hukum Bambang Trihatmojo, Hardjuno Wiwoho berharap agar PT Tata Insani Mukti (TIM) bisa bergabung untuk meminta hak tagih kepemerinah pemerintah atas penyelenggaran Sea Games 1997.  "Harapan kami sebenarnya nantinya PT TIM bisa bergabung untuk menuntaskan kasus ini, karena tidak ada gunanya PT TIM melawan kami. Di satu sisi urusan ini sudah lampau dan disisi lainnya PT TIM menjadi subjek hukum dari Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games," kata Hardjuno saat ditemui usai meresmikan Kantor Hukum Wardhana Wiwoho &amp; Partners di Jln HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta, Minggu (13/3).  Bahkan, kata Hardjuno, dalam gugatan pertama di pengadilan Jakarta Selatan, pihaknya mengaku menang melawan PT TIM terkait dengan siapa saja yang bertanggungjawab dan sudah terbit akta van dading (surat perjanjian perdamaian) yang mana PT TIM mengakui bahwa disitu Bambang Trihatmodjo mengeluarkan uang sebesar Rp156 miliar.  "Kalau memang nanti secara data dan fakta terungkap kalau pemegang saham itu menombok ke PT TIM, nanti kita hitung. Karena kalau saya lihat dari dana Rp 51 miliar itu ada dana pemegang saham Rp13 miliar. Tapi itu nanti tidak kita bahas sekarang, kita jalan kan dulu di Pengadilan Jakarta Selatan untuk menuju kepada gugatan ke Jakarta Pusat (menggugat pemerintah untuk hak tagih)," jelasnya.  Pihaknya juga berharap akan adanya langkah rekonsiliasi sehingga kalau nilai selisih tidak dihitung Rp 51 miliar maka ia merasa tidak masalah.  "Kami juga akan menghitung dari Rp 51 miliar dana yang ditombok oleh Bambang Trihatmodjo itu kalau dibungakan jadi berapa? kan lebih dari pokok Rp35 miliar," ujarnya..  Sekedar informasi, PT TIM merupakan kosorsium swasta mitra penyelenggara Sea Games 1997. Saham perusahaan itu dimiliki oleh PT Perwira Swadayatama diwakili oleh Bambang Riyadi Soegomo dan PT Suryabina Agung diwakili oleh Enggartiasto Lukita.  Lalu, Bambang sendiri menjabat sebagai pimpinan konsorsium penyelenggara Sea Games tersebut, sekaligus Presiden Komisaris di PT TIM namun Bambang tidak memiliki saham di PT TIM.  Diketahui, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Sea Games XIX 1997 lantaran Brunei Darussalam mundur dalam ajang olahraga untuk kawasan ASEAN. Lantaran dipilihnya secara mendadak, pemerintah tidak memiliki alokasi dana penyelenggaraan dari ABPN.  Maka dibentuklah KMP untuk mencari dana penyelenggaraan Sea Games. Adapun kebutuhannya ditentukan oleh Kemenpora dan KONI yang juga terlibat dalam kepanitiaan penyelenggaraan Sea Games 1997.  Dana yang dibutuhkan awalnya Rp 70 miliar. amun, seiring berjalannya waktu, KONI membutuhkan tambahan dana Rp 35 miliar untuk pemusatan latihan nasional (pelatnas) atlet Indonesia yang akan bertanding di Sea Games 1997.  Kebutuhan pelatnas itu berhasil ditutupi dari pinjaman yang berasal dari dana pungutan reboisasi Kementerian Kehutanan. Pengucuran dana reboisasi itu dilakukan melalui Kemensesneg, dan langsung dicairkan oleh KONI.  Usai penyelenggaraan, dilakukan audit kepada KMP Sea Games 1997 oleh akuntan publik yang di tunjuk, yaitu KPMG Hanadi Sudjendro &amp; Rekan. Hasil audit menunjukkan bahwa selama penyelenggaraan, konsorsium mengeluarkan dana Rp 156 miliar yang terdiri atas kebutuhan penyelenggaraan senilai Rp 121 miliar, dan untuk persiapan kontingen Indonesia Rp 35 miliar.  Artinya, dengan demikian dari dana Rp 70 miliar yang dikumpulkan konsorsium dari sponsor Sea Games, dan Rp35 miliar dari dana reboisasi, ada kekurangan dana Rp51 miliar.  “Kalau kita membela orang, jangan setengah-setengah. Kita juga harus bela orang dengan iklas,” pungkasnya.

Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo Harap PT TIM Bergabung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Bambang-Tri.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Bambang Trihatmodjo terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kasus dana talangan SEA Games XIX tahun 1997.  Prisma Wardhana Sasmita selaku kuasa hukum Bambang Trihatmodjo menyatakan menghormati putusan MA tersebut. Hal ini merupakan bagian dari proses mencari keadilan secara komprehensif dengan melihat sisi yuridis, sosiologis, dan filosfis, objektif dan bijaksana.  Dia menegaskan Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang “Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Bambang Trihatmodjo sebagai Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997 dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara” memang sudah tidak berlaku.  Hal ini dipertegas oleh majelis hakim telah menyatakan Obyek sengketa sudah tidak berlaku sehingga telah batal demi hukum, dan tidak memiliki daya mengikat.  Selain itu, lanjutnya, pihak yang harus bertanggungawab atas piutang Sea Game XIX ini adalah PT.Tata Insani Mukti (PT TIM) sebagai badan hukum pelaksana Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games XIX dan bukan Bambang Trihatmodjo.  "KMP Sea Games XIX tahun 1997, tidak secara langsung berhubungan dengan Bambang Trihatmodjo," ujar Prisma dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (21/2).  Diketahui, Kedudukan Bambang Trihatmodjo di PT. TIM sebagai Presiden Komisaris dan bukan pemegang saham. Hal ini diperkuat Akta Notaris No.19 tertanggal 2 Maret 1998 yang di buat oleh Notaris di Jakarta, P Sutrisno A.Tampubolon, SH mengenai berita Acara Rapat PT. TIM.  Karena itu, menurutnya, meminta pertanggungjawaban Bambang Trihatmodjo secara hukum jelas keliru. Sebab PT TIM sebagai KMP Sea Games XIX tahun 1997 di Jakarta sahamnya dimiliki oleh PT.Perwira Swadayatama milik Bambang R Soegomo dan PT. Suryabina Agung milik Enggartiasto Lukita.  Prisma juga menuturkan, penyelenggaraan Sea Games XIX ini sangat berat dari sisi biaya karena Indonesia mendadak menjadi tuan rumah menggantikan Brunei Darussalam. Biaya penyelenggaran event olah raga yang awalnya diminta oleh Kemenpora/KONI sekitar Rp 70 Miliar lalu membengkak menjadi Rp 156,6 Miliar. Sementara sisi lain, negara tidak ada alokasi anggaran dari sisi APBN saat itu.  "Sea Games 1997 ini negara tidak keluar uang karena memang tidak ada budget di APBN," ujarnya.  Namun demikian, Bambang Trihatmodjo dengan semangat professional tetap memberikan dukungan terbaik dalam proses penyelenggaraan SEA Games XIX/1997 di Jakarta demi nama baik bangsa dan Negara.  "Ini Sea Games Darurat karena adanya peralihan tuan rumah kepada Indonesia dari Brunai Darusallam sehingga belum adanya alokasi pendanaan," jelasnya.  Lantaran tidak ada dana dari APBN maka dibentuk Konsorsium Swasta untuk membantu pendanaan acara tersebut yakni KMP Sea Games XIX, 1997. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Sea Games XIX tahun 1997 di Jakarta.  "Karena itu, saya minta persoalan dana talangan Sea Games 1997 ini dilihat secara bijaksana dan komprehensif, bukan sekedar dari satu sisi saja. Ini satu-satunya Sea Games yang memakai Dana Inpres," ujarnya  Dia menejelaskan penyelenggaraan Sea Games ini adalah kepentingan nasional. Konsorsium swasta yang menyanggupi mencarikan dana penyelenggaraan sebesar Rp 70 Miliar sebagaimana keterangan KONI dan Kemenpora saat itu. Adanya kekurangan dana Rp 35 Miliar adalah hal yang mendadak yang diminta KONI untuk pembinaan atlet saat itu.  Bahkan laporan KPM Sea Games XIX, perhelatan ini menghabiskan dana sebesar Rp 156 Milar yang kelebihannya di tanggung KMP Sea Games XIX. Pinjaman untuk keperluan hajatan olahraga tersebut diberikan untuk keperluan pesta olahraga ini.  Namun hingga kini, masalah pinjaman dana kepada pemerintah melalui sekretariat Negara yang di gunaan untuk pembiayaan penyelenggaraan Sea Games XIX 1997 belum dapat di selesaikan sebagaimana yang di rencanakan.  Adapun masa waktu pinjaman itu berlaku dari 8 Oktober 1997 hingga 8 Oktober 1998. Akan tetapi, pada tanggal 20 Mei 1998 terjadi perubahan politik di Indonesia dimana Presiden Soeharto lengser. Hal tersebut memberikan pengaruh besar terhadap proses penyelesaian penyelenggaraan Sea Games XIX tahun 1997.  Padahal berdasarkan Laporan sah hasil pemeriksaan KMP Sea Games XIX 1997, di Jakarta yang di keluarkan oleh akuntan publik yang di tunjuk, yaitu KPMG Hanadi Sudjendro &amp; Rekan menyebutkan bahwa dana yang di keluarkan oleh KMP SEA Games XIX 1997 di Jakarta adalah sejumlah Rp 156, 6 Miliar.  Sementara itu, kuasa hukum yang lain, Shri Hardjuno Wiwoho, mempertanyakan motif politik dibalik mencuatnya kasus dana talangan ini. Sebab pesta olahraga ini digelar pada 1997 lalu. Bahkan, laporan pertanggungjawaban kegiatan ini sudah disampaikan.  "Namun anehnya, kenapa baru tahun 2017 dipersoalkan? Ini kan pesta olahraga tahun 1997," tanya Hardjuno.  Hardjuno juga berharap penagihan kepada KMP Sea Games XIX tahun 1997 diselesaikan secara bijaksana dan elegant mengingat pesta olahraga tersebut merupakan kepentingan Negara RI .  "Karena jika dicermati dari sisi Filosofis, sosiologis dan politisnya bukan hanya secara yuridis murni," pungkasnya.

Kasasi Ditolak, Pihak Bambang Tri Jelaskan Hubungan KMP Sea Games XIX

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Bambang-Tri.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo, Hardjuno Wiwoho menegaskan, dana Talangan Sea Games XIX sama sekali tidak dipakai untuk kepentingan pribadi Bambang Trihatmodjo. Justru, kliennya lebih banyak mengeluarkan dana pribadi guna mendukung kesuksesan pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara ini.  "Pak Bambang Trihatmodjo ikut mengeluarkan uang pribadi dan aset untuk mendukung kelancaran kegiatan Sea Games tersebut," jelas Hardjuno saat konferensi pers di Kantor Wardhana Wiwoho &amp; Patner Komplek Hankam Jln Basoka Raya A4/5, Joglo Jakarta Barat (01/12).  "Pak Bambang Trihatmodjo banyak berkorban untuk Sea Games 1997 ini," tambahnya.  Pernyataan Hardjuno ini juga didukung oleh keterangan Direktur Utama PT Tata Insani Mukti (TIM) yang juga Ketua Harian Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games 1997, Bambang Riyadi Soegomo.  Bambang Soegomo dihadirkan sebagai saksi fakta dalam persidangan lanjutan kasus dana Talangan Sea Games XIX di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang( KPKNL ) Jakarta, Selasa (30/11) memastikan dana talangan Sea Games 1997 tersebut tidak masuk kantong pribadi Bambang Trihatmodjo.  "Malah saya dan pak Bambang Trihatmodjo itu banyak keluar uang untuk kelancaran acara itu," jelas Bambang di Jakarta, Selasa (30/11).  Hardjuno juag memastikan tidak sepeserpun dana talangan itu masuk ke rekening Bambang Trihatmodjo. Sebab, seluruh uang pinjaman langsung diserahkan kepada KONI sebagai pelaksanaan kegiatan Sea Games 1997. Bahkan beberapa bukti kwitansi kegiatan Sea Games 1997 masih disimpan Enggartiasto Lukita.  "Seperti bukti serah terima cek Rp 35 Miliar yang diberikan pemerintah kepada KMP Sea Games yang selanjutnya di serahkan kepada KONI untuk pelaksanaan Sea Games 1997," terangnya.  Lebih lanjut, Hardjuno menuturkan, pengambilalihan kegiatan olahraga internasional SEA Games XIX dari Brunei ke Indonesia merupakan keputusan pemerintah. Hal ini diambil lantaran Brunei Darussalam pada massa itu tidak siap melaksanakan kegiatan gelaran olahraga bertaraf internasinal itu.  "Karena itu, Indonesia mengambilalih pelaksanaan Sea Games 1997 itu. Sebab pelaksanaan Sea Games 1997 merupakan upaya untuk teteap menjaga hubungan internasional antar negara dalam hal ini Indonesia melalui KONI," terangnya.  Namun pada saat itu, negara tidak mempunyai APBN untuk membiayai penyelenggaraan Sea Games tersebut. Maka pemerintah meminta bantuan swasta untuk mencari biaya. Adapun biaya pelaksanaan Sea Games tersebut sebesar Rp 70 Miliar.  Kemudian, pemerintah melalui Kemenpora menerbitkan Inpres terkait pelaksanaan Sea Games oleh konsorsium swasta yang di tunjuk oleh pemerintah, dimana dalam hal ini Subjek Hukumnya adalah PT.TIM.  "Dan PT TIM menyanggupi untuk menyiapkan anggaran sebesar Rp 70 Miliar," terangnya.  Sementara itu, Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo yang lain Prisma Wardhana Sasmita menjelaskan PT.TIM sebagai KMP Sea Games 1997 di persiapkan Enggartiasto Lukita dan Bambang Riyadi Soegomo sebagai pemilik saham PT tersebut.  Peran Enggartiasto Lukita dalam penyelenggaraan Sea Games adalah sebagai orang yang ikut menyiapkan PT TIM yang kemudian dijadikan sebagai subjek hukum konsorsium dalam pelaksanaan Sea Games 1997.  Kemudian Enggartiasto Lukita melakukan komunikasi dengan Bambang Riyadi untuk dapat mengajak Bambang Trihatmodjo agar yang bersangkutan bersedia menjadi Ketua KMP Sea Games 1997.  "Namun posisi Bambang Trihatmodjo hanya sebagai Komisaris tanpa memiliki saham dalam PT.TIM," terangnya.  Sesuai dengan perjanjian awal tersebut anggaran yang disepakati sebesar Rp 70 Miliar untuk pelaksanaan Sea Games 1997. Akan tetapi dalam perjalannya, pemerintah meminta Konsosium Swasta Sea Games 1997 untuk membangun lapangan Hock beserta mengurus Persiapan Kontigen Atlet untuk Sea Games tersebut.  Hal ini membuat biaya penyelenggaraan Sea Games 1997 membengkak menjadi Rp 121 Miliar untuk biaya penyelenggara dan pembangunan lapangan dan sebagainya di tambah Rp 35 Miliar untuk persiapan Kontigen Altlet Sea Games.  Padahal awalnya, pembengkakan anggaran itu tidak masuk ke dalam tanggung jawab konsorsium. Akan tetepi, demi suksesnya Sea Games ini, KMP Sea Games 1997 ini meminta bantuan kepada pemerintah.  Adapun sumber bantuannya dari Sesneg berdasarkan Kepres yang diambil dari dana Reboisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp 35 Miliar.Setelah uang bantuan tersebut di ACC, langsung diserahkan kepada Wismoyo Arismunandar yang menjabat Ketua KONI pada massa itu sekaligus pelaksana Sea Games 1997 tersebut.  "Konsorsium Swasta hanya sebagai pencari dana sedangkan pelaksana adalah KONI berdasarkan KepMenkokesra," terang Prisma.  Sesudah perjanjian pinjaman antara Sesneg dan Konsorsium swasta baru dikeluarkan Kepres terkait pinjaman dana tersebut.  "Dengan perjanjian secara lisan bahwa setelah Sea Games 1997 tersebut selesai, anggaran tersebut menjadi bantuan Presiden," imbuhnya.  Akan tetapi, situasi politik berkata lain. Presiden Soeharto diturunkan pada Mei 1998, sehingga berganti kekuasaan baru. "Sehingga yang menjadi bantuan presiden tersebut tidak bisa terlaksana akibat politik pergantian rezim," pungkasnya.

Pengacara Bambang Tri Ungkap Aliran Duit Talangan Sea Games 1997

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Hardjuno-Narasi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya hukum Bambang Trihatmodjo terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani atas tagihan utang SEA Games XIX 1997 hingga kini masih terus berlanjut. Hardjuno Wiwoho selaku kuasa hukum Bambang Tri pun kembali menegaskan bahwa kliennya bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas utang di hajatan tersebut.  "Adapun pihak yang bertanggung jawab dalam kasus dana talangan SEA Games 1997 adalah PT Tata Insani Mukti sebagai pelaksana konsorsium. Hal ini sebagaimana fakta sejarah dan fakta yuridis yang sudah di telaah secara komprehensif," tegas Hardjuno dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com di Jakarta, Kamis (16/9).  Menurutnya, tanggung jawab PT Tata Insani Mukti dalam kasus dana talangan SEA Games XIX 1997 tak terelakan lagi. Apalagi, SEA Games ini sangat istimewa yang tidak dipersiapkan sebelumnya, karena Indonesia menggantikan Brunei Darussalam yang mendadak mundur sebagai tuan rumah. Sehingga Indonesia menggantikan posisi Brunei.  Hal ini dituangkan dalam Kepres No I Tahun 1996 tentang Sea Games XIX di Jakarta. Sebagai tindak lanjut maka terbitlah Kepmenkokesra tentang mitra penyelenggara swasta yang diminta bantuan mengumpulkan dana untuk SEA Games. Konsorsium pun diminta menyediakan maksimal dana Rp 70 Miliar.  Hal itu kemudian dituangkan dalam MoU antara PT. Tata Insani Mukti sebagai pelaksana konsorsium dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Namun ternyata biaya yang diperlukan melebihi kesanggupan konsorsium. Sebab selain biaya penyelenggaraan SEA Games juga diperlukan biaya pembinaan atlet.  Namun, lanjutnya, karena tidak punya budget SEA Games dalam APBN maka negara melalui Setneg mengambil pinjaman dari dana reboisasi KLH. Lalu Setneg memberikan pinjaman kepada Konsorsium swasta mitra penyelenggara SEA Games XIX 1997, dengan jangka waktu 8 Oktober 1997 hingga 8 Oktober 1998 dengan konsensus Presiden dengan konsorsium.  Apabila hasil audit melebihi Rp 70 Miliar maka dana pinjaman tersebut akan dikonversi menjadi Bantuan Presiden (Banpres) SEA Games XIX karena event ini adalah kepentingan dan hajat Negara. Namun yang terjadi, 20 Mei 1998 Presiden Soeharto mundur dari RI I. Perubahan situasi politik nasional ini sangat mempengaruhi mekanisme yang ada.  Sehingga ditahun 1998 dilakukan audit dengan hasilnua biaya SEA Games yang dikeluarkan konsorsium sebesar Rp 156 Miliar. Biaya yang dikeluarkan konsorsium ini sudah dilaporkan kepada Menpora, Mensetneg dan KONI.  Namun, kata Bambang, laporan ini tidak direspon hingga pada rapat dengan komisi VII DRR RI tahun 1999. Secara kedudukan hukum tegas Hardjuno, Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games bukanlah badan hukum.  "PT Pelaksana KMP lah yang secara hukum memiliki kedudukan hukum, dalam hal ini PT Tata Insani Mukti," terangnya.  Terkait gugatan TUN aquo, sebagai pribadi Bambang Trihatmodjo keberatan jika dianggap bertanggung jawab atas hubungan hukum secara langsung antara konsorsium dengan negara. Jika itu dianggap merupakan kewajiban maka hal tersebut adalah kewajiban PT. Tata Insani Mukti sebagai subyek hukum.  Bahkan kata Hardjuno, kliennya Bambang Trihatmodjo juga telah menuntut PT. Tata Insani Mukti. Bahkan putusannya telah inkrach di PN Jakarta Selatan. Karena uang pribadi Bambang Trihatmodjo banyak dipakai sehingga layak meminta pertanggungung jawaban atas penggunaan dana Rp 156 Miliar yang digunakan Konsorsium untuk pelaksanaan Sea Games XIX 1997.  "Jadi, persoalan ini harus secara komprehensif yuridis, politis, sosiologis historis ditelaah dan dikaji kembali. Mengingat SEA Games XIX adalah kepentingan dan hajat negara dan Indonesia menjadi juara umum," tegasnya.  SEA Games XIX ini sangat istimewa jika dibandingkan dengan SEA Games lainnya. Justru negara awalnya tidak mengeluarkan dana APBN malah dicarikan dana oleh konsorsium untuk pelaksanaannya.  "Coba di bandingkan dengan SEA Games 2011. Sumber pendanaan dari APBN. Kalau dibandingkan secara proporsional, besaran dana SEA Games 2011 ini sangatlah besar dibandingkan dengan SEA Games XIX lalu," pungkasnya.

Kuasa Hukum Tegaskan Utang SEA Games Bukan Tanggungjawab Bambang Tri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Bambang-Tri.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hardjuno Wiwoho selaku Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo, menegaskan, kliennya tidak memiliki saham di perusahaan konsorsium SEA Games XIX Tahun 1997 yakni PT Tata Insani Mukti (TIM).  Karena itu, apabila ada yang meminta tanggung jawab Bambang Trihatmodjo dalam kasus dana talangan SEA Games 1997 sangat tidak tepat. Pasalnya, sesuai akte Berita Acara Rapat PT TIM No.19 tertanggal 2 Maret 1998, pemilik saham PT TIM sebagai subjek hukum Konsorsium Swasta Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games XIX tahun 1997 di Jakarta adalah PT Perwira Swadayarana milik Bambang Riyadi Soegomo dan PT Surya Bina Agung milik Enggartiasto Lukita.  Berita Acara Rapat PT TIM ini dibuat oleh Notaris di Jakarta, P Sutrisno A.Tampubolon, SH. Hal ini sesuai  dengan  Notaris Leo Hutabarat, SH, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No.C2-9317 HT.01.01Th.93 tanggal 18 September 1993 dan akta terakhirnya No.147 tertanggal 21 Juni 1996 yang di buat oleh dan di hadapan notaris Oriana Roosdilan, SH, di Jakarta.  Status kepemilikan saham ini juga diperkuat dengan adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tata Insani Mukti No. 147 tanggal 21 Juni 1996, diberikan sebagai Salinan tambahan oleh Notaris &amp; PPAT Ny Soehardjo Hadie Widyokusumo, SH, sebagai pemegang protokol notaris &amp; PPAT Ny Sumardilah OR, SH, tertanggal 20 Juli 2020, tentang komposisi susunan Dewan Komisaris dan Direksi pengurus perseroan.  "Jadi, di akte no 147 ini, pemilik saham di PT TIM ini adalah pak Bambang Yoga dan pak Enggartiasto," ujar Hardjuno dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Kamis (1/7).  Karena itu tegas Hardjuno, meminta pertanggungjawaban hukum kepada Bambang Trihatmodjo dalam kasus dana SEA Games ini menyesatkan. Alasannya, subjek hukum KMP SEA Games 1997 adalah PT TIM. Hal ini diperkuat dalam akte pendirian maupun perubahan saham.  "Sekali lagi, Pak Bambang tidak mempunyai saham didalam PT TIM. Akta notaris (pengangkatan komisaris dan komposisi saham) perihal kepemilikan saham PT TIM, yang faktanya pak Bambang hanya komisaris utama tanpa saham," tegasnya.  Hal ini sesuai dengan Putusan Van Dading di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 159/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel, terutama di Point 6, Point 7, Point 8, Point 9 dan Point 10.  "Dalam putusan tersebut, Direktur PT TIM, Bambang Riyadi Soegomo dan/atau juga sebagai pemilik saham PT TIM  dan Enggartiasto Lukita,” terangnya.  Karena itu, sudah jelas bahwa Bambang Trihatmodjo tidak mempunyai saham terhadap PT TIM tersebut. Ini sesuai akte terakhir yang mempunyai kedudukan saham setelah Sea Games 1997 berakhir pada tahun 1998.  "Dalam hal ini PT TIM mengambil alih untuk bertanggung jawab atas apa yang saat ini negara menagih kepada Pak Bambang Trihatmodjo secara pribadi,” jelasnya.  Hardjuno juga menegaskan, bukti tanggung jawab PT TIM terlihat dalam MoU KMP dan KONI. Bahkan ini diperkuat dalam susunan panitia SEA Games. "Semua jelas di laporan audit. Di susunan panitia, ada nama pak Bambang Yoga dan pak Enggar," tegasnya.  Karena itu dia menyarankan agar PT TIM melaksanakan hasil putusan PN Jakarta Selatan. Dalam amar putusannya, majelis Hakim meminta pertanggungjawaban PT TIM dan melakukan rekonsiliasi.

Kuasa Hukum Bambang Tri Tegaskan Klienya Bukan Pemilik Saham PT TIM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/keluarga-cendana-3.jpg" alt="Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana. (MUHAMAD ALI-FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana. (MUHAMAD ALI-FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) akan terus menagih utang kepada putra Presiden ke-2 Indonesia Soeharto yaitu Bambang Trihatmodjo sebesar Rp 50 miliar. Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain Lukman Efendi mengatakan, pihaknya akan menagih sesuai dengan ketentuan yang berlaku, usai gugatan Bambang ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).  "Selama dia masih belum lunas, ya kami tagih sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan perundangan-undangan," kata Lukman dalam acara Pengelolaan Aset Blok Rokan Pasca Kontrak Kerja Sama Migas Berakhir secara virtual, Jumat (28/5).  Lukman melanjutkan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan terkait perkembangan penagihan utang tersebut. Proses penagihan pun masih dilakukan oleh Kantor Wilayah DJKN Jakarta.  "Tentu penagihan jalan terus. Apakah sudah ada angsuran setelah itu? Kami belum cek lagi," ungkapnya.  Seperti diketahui, Bambang Trihatmodjo melayangkan gugatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di PTUN. Gugatan itu muncul karena Bambang dicekal pergi ke luar negeri.  Pencekalan tertuang di Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 108/KM.6/2020 tanggal 27 Mei 2020. Kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah karena Bambang belum membayar utang senilai Rp50 miliar terkait konsorsium SEA Games XIX 1997.  Saat itu, Bambang menjabat sebagai ketua konsorsium. Untuk perhelatan acara tersebut, Presiden Soeharto memberi dana Rp 35 miliar melalui bantuan presiden dan uang tersebut perlu dikembalikan.  Seiring berjalannya waktu, terdapat beban bunga yang harus dibayarkan sekitar 5 persen per tahun. Sehingga nilainya kini mencapai Rp 50 miliar.  Kemudian, Bambang mengajukan gugatan ke PTUN, tapi kemudian ditolak. Namun, PTUN Jakarta yang menolak gugatan Bambang Trihatmodjo terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait perpanjangan masa pencekalan. Sehingga, Kemenkeu akan tetap menagih utang kepada Bambang Trihatmodjo.

Pemerintah Terus Tagih Utang Bambang Trihatmodjo Rp 50 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/utang-bumn-mencapai-rp-5271-triliun-ini-rinciannya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Hingga September 2018 utang BUMN mencapai Rp 5.271 Triliun. Salman Toyibi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Hingga September 2018 utang BUMN mencapai Rp 5.271 Triliun. Salman Toyibi/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gugatan putra presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto ditolak di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku bakal terus melakukan penagihan utang kepada Bambang Trihatmodjo.  Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Tri Wahyuningsih mengungkapkan, proses penagihan berjalan seperti biasa sesuai ketentuan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).  "Kita melakukan penagihan melalui ketentuan PUPN. Jadi proses berjalan seperti biasa,” ujarnya secara virtual, Jumat (30/4).  Sebelumnya, Bambang Trihatmodjo menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lantaran keberatan atas pencekalan dirinya ke luar negeri. Hal itu dilakukan lantaran ada utang yang belum dilunasinya.  Utang tersebut berawal saat Bambang Trihatmodjo menjadi Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games 1997. Untuk teknis pelaksanaannya, dilakukan oleh PT Tata Insani Mukti. Saat itu, ayahnya yang sedang menjabat sebagai presiden menggelontorkan uang Rp 35 miliar untuk konsorsium tersebut lewat jalur Bantuan Presiden (Banpres).  Berdasarkan data Kemenkeu, utang yang harus dibayar yaitu sebesar Rp 50 miliar. Sedangkan pengacara Bambang Trihatmodjo, Prisma Wardhana Sasmita menyatakan sebenarnya nilai utang awal yang membelit adalah Rp 35 miliar.  Angka Rp 50 miliar tersebut menurutnya merupakan nilai pokok utang ditambah dengan akumulasi bunga sebesar 5 persen per tahun. Menurut Prisma, yang bertanggung jawab atas keuangan dana yang ditagih adalah PT Tata Insani Mukti. Sehingga Bambang terkejut dirinya yang mendapat pencekalan.

Gugatan Ditolak, Kemenkeu Kejar Utang Bambang Trihatmodjo Rp 50 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/utang-first-media-hambat-pemasukan-negara_m_.jpg" alt="Kasus tunggakan utang oleh PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) yang tidak jua rampung dan menggantung rupanya berpotensi menghambat pemasukan negara" width="100%">
<figcaption>Kasus tunggakan utang oleh PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) yang tidak jua rampung dan menggantung rupanya berpotensi menghambat pemasukan negara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bambang Trihatmodjo resmi dicekal setelah gugatannya terhadap Kementerian Keuangan ditolak di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Putra ketiga Presiden RI ke-2 Soeharto itu dicekal terkait piutang penyelenggaraan SEA Games 1997, di mana Bambang kala itu menjabat sebagai Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games 1997.  Untuk diketahui, pencekalan tersebut sudah dilayangkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sejak 2019 lalu. Kala itu, Sri Mulyani menuntut Bambang untuk membayar utang negara sebesar Rp 50 miliar.  Tidak terima atas pencekalan dan tuntan bayar utang tersebut, suami penyanyi Mayangsari itu lalu menggugat ke PTUN.  Kemarin, Kamis (4/3), Ketua Majelis Hakim PTUN Dyah Widiastuti secara resmi menolak gugatan Bambang. Mengutip putusan PTUN Jakarta yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, majelis hakim menyatakan gugatan Bambang tidak diterima.  "Gugatan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard)," demikian kutipan putusan.  Majelis hakim juga menuntut Bambang membayar biaya perkara sebesar Rp 429.000.  Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencekal Bambang Trihatmodjo pada akhir 2019. Pencekalan kemudian diperpanjang pada Mei 2020 hingga enam bulan ke depan dengan menerbitkan SK No 108/KM.6/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.  Sebagai informasi tambahan, pencekalan ke luar negeri adalah mekanisme umum yang kerap diterapkan kepada mereka yang belum menuntaskan kewajiban kepada negara. Untuk kasus Bambang, pencekalan dilakukan karena ia belum membayar utang kepada negara.

Kalah oleh Sri Mulyani Di PTUN, Bambang Trihatmodjo Resmi Dicekal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bambang trihatmodjo

Berita Terkini