<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/29/menristek-614620497.png" alt="Mantan Menristek dan Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro JPK (tengah) dalam diskusi di Jakarta (29/5)." width="100%">
<figcaption>Mantan Menristek dan Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro JPK (tengah) dalam diskusi di Jakarta (29/5).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Mantan Menristek dan Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju, seperti yang pernah dialami oleh Jepang dan Korea Selatan. Catatannya, pembangunan harus berkesinambungan, pemimpin baru tidak boleh merombak kebijakan dari nol atau dari awal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Paparan tersebut disampaikan Bambang dalam dialog publik yang digelar Divisi Humas Mabes Polri di Jakarta pada Rabu (29/5). Dia mengatakan, Indonesia bisa naik kelas menjadi negata maju. Dia lantas menyampaikan beberapa syarat yang harus dilalui Indonesia, untuk menjadi negara maju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diantaranya Bambang menyebutkan,&nbsp;pendapatan perkapita harus setara USD 14 ribu-15 ribu. Kemudian gini ratio di bawah 0,3 persen. Lalu tingkat kemiskinan 1 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau&nbsp;pendapatan perkapita USD 15 ribu tapi ketimpangan tinggi, dan tingkat kemiskinan melebihi 2 persen itu bukan negara maju," ungkap Bambang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) itu, Indonesia punya peluang emas menjadi negara maju. Seperti dulu pernah diraih Jepang dan Korsel, karena ada bonus demografi. Persoalannya bagaimana strategi pemerintah dalam memanfaatkan bonus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mendukung langkah pemerintah melakukan hilirisasi sumber daya alam. Sehingga memberikan peluang berkembangnya industri manufaktur sebagaimana dulu dilakukan oleh Jepang dan Korsel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun Bambang mengingatkan, jangan berpikir mewujudkan Indonesia Emas itu proyek lima tahunan. Karena masih 20 tahun lagi, bagi Indonesia untuk bisa jadi negara maju. Karena itu, ia menegaskan perlunya kesinambungan pembangunan siapapun pemimpinnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan setiap pemimpin baru ingin merombak kebijakan mulai dari awal," katanya. Karena kecenderungan pemimpin baru membuat kebijakan baru, seolah-olah pemerintah sebelumnya tidak melakukan apapun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas Ir. Chairil Abdini menambahkan, guna mewujudkan kesinambungan pembangunan Bappenas telah menyerahkan konsep RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2024-2045 ke DPR agar disahkan menjadi Undang-Undang. </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau sudah menjadi Undang-Undang siapapun pemimpinnya harus melaksanakan," tukas Chairil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada acara itu, sambutan Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dibacakan Karopenmas Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andoko. Dia menyampaikan, usai penyelenggaraan Pilpres dan Pileg, bangsa Indonesia dihadapkan pada agenda-agenda pembangunan selanjutnya. Tentu ada harapan dan dinamika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dialog ini akan memperkuat persatuan bangsa untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Trunoyudo.</div>

"Kalau pendapatan perkapita USD 15 ribu tapi ketimpangan tinggi, dan tingkat kemiskinan melebihi 2 persen itu bukan negara maju," ungkapnya.

Menuju Indonesia Maju, Mantan Menristek Ingatkan Pemimpin Baru Tak Rombak Kebijakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/InShot_20221127_194905237.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ekonomi sirkular menjadi salah satu tren sekaligus peluang bisnis kekinian. Nilai ekonominya tak main-main. Bahkan ditaksir bisa mencapai 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2030, dengan penyerapan tenaga kerja hingga 4,4 juta orang.  Demikian disampaikan oleh Bambang PS Brodjonegoro selaku Board of Trustee National Center for Corporate Reporting (NCCR) dalam sambutannya dalam peresmian nama dan logo baru NCCR yang sebelumnya dikenal dengan National Center Sustainability Report (NCSR). Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) RI itu menuturkan, pengembangan ekonomi sirkular dapat memperkuat ekonomi lokal secara inklusif dan secara sosial.  "Ekonomi sirkular akan mendorong 4,4 juta penciptaan lapangan kerja bersih hingga tahun 2030, dimana 75 persen dari pekerjaan ini adalah untuk perempuan. Transisi ke praktik ekonomi sirkular akan meningkatkan PDB Indonesia sebesar Rp 593-638 triliun atau setara dengan 2,3-2,5 persen PDB pada tahun 2030," kata Bambang Brodjonegoro beberapa waktu lalu.  Namun untuk mewujudkan hal ini, lanjutnya, tentu saja diperlukan kerja sama yang ambisius dengan melibatkan pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil, lembaga keuangan dan organisasi penelitian. Ekonomi sirkular ini menjadi tema utama Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2022 yang bertajuk “Pathway to Circular Economy”.  Penghargaan yang telah berjalan selama 18 tahun ini juga diikuti oleh negara lain, yaitu, Bangladesh, Filipina, Australia, dan Rusia. Ketua NCCR Dr. Ali Darwin menuturkan, saat ini, informasi keberlanjutan tidak hanya tercakup dalam laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri, tetapi juga dapat dimasukkan dalam laporan keuangan tahunan atau laporan tahunan perusahaan. Selain itu, framework pelaporan keberlanjutan tidak hanya berdasarkan GRI tetapi juga dari berbagai organisasi lainnya, yang terbaru adalah dari IFRS Sustainability melalui IFRS Foundation  "Berdasarkan pertimbangan inilah, maka nama NCSR baru saja diubah menjadi NCCR, yang berarti bahwa kami tidak akan terlibat dengan laporan keberlanjutan saja, tetapi lebih dari itu, yang mencakup semua jenis pelaporan perusahaan," kata Ali.  Lebih lanjut dia menilai, tema ASRRAT kali ini sangat relevan dengan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. "Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan harus dikomunikasikan kepada publik melalui Laporan Keberlanjutan. Sejauh mana suatu entitas berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan serta pencapaian kinerja ESG-nya, semuanya dapat dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keberlanjutan," tuturnya.  Pada kesempatan sama, Ketua Dewan Juri ASRRAT 2022, Prof. Eko Ganis Sukoharsono, Ph.D, CSRA, mengatakan bahwa pandemi Covid 19 telah membawa banyak pelajaran bagi profesi sustainability practitioner. Berbagai solusi dan inovasi telah dikembangkan.  "Tiga tahun kita berada di masa Covid-19, inovasi yang mengejutkan hadir melalui standar baru GRI, yang disebut GRI Standards 2021. Penilaian didasarkan pada tingkat kepatuhan pelaporan keberlanjutan terhadap Standar GRI," jelasnya.  Dalam penilaian ini, dewan juri melibatkan penilai dari sarjana independen dari 15 universitas di Indonesia, dan satu penilai dari University of Essex UK. NCCR memberikan empat peringkat laporan keberlanjutan, yaitu Platinum (tertinggi), Gold, Silver, dan Bronze.  Sebagai informasi ASRRAT 2022 diikuti oleh 50 perusahaan/organisasi. Sebanyak 10 perusahaan meraih peringkat Platinum.  Perusahaan tersebut adalah PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Indonesia Power, dan PT Bio Farma (Persero). Kemudian, PT Petrokimia Gresik, PHE ONWJ, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BJB, dan PT Pupuk Kalimantan Timur.

Peluang Bisnis Baru, Nilai Ekonomi Sirkular Bisa Capai Rp 600 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Menristek-Bambang-Brodjonegoro-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Bambang Brodjonegoro." width="100%">
<figcaption>Bambang Brodjonegoro.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi berdiri sendiri selepas Kemenristek digabung ke Kemendikbud. Sejumlah lembaga penelitian yang selama ini di bawah koordinasi Kemenristek berharap tetap berdiri sendiri. Alias tidak ingin dilebur ke BRIN.  Seperti diketahui ada sejumlah lembaga penelitian yang berada di bawah koordinasi Kemenristek. Seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Ada yang berpendapat nantinya lembaga-lembaga penelitian itu dilebur di dalam BRIN.  Kepala BPPT Hammam Riza berharap nantinya BRIN dan BPPT bisa sama-sama eksis. "Artinya BPPT tidak dilebur ke dalam BRIN," katanya Kamis (15/4).  BRIN lebih bertugas sebagai koordinasi dari sejumlah lembaga penelitian, pengembangan, dan penerapan (litbangjirap). Sementara BPPT menjalankan tugasnya seperti sekarang ini.  Dia menjelaskan sudah banyak inovasi teknologi yang diterapkan oleh BPPT. Diantaranya adalah pemasangan kembali alat deteksi tsunami berbasis buoy di sejumlah tempat.  Salah satunya di perairan selatan Malang. Hammam mengatakan, buoy yang dipasang awal Maret itu berfungsi optimal saat terjadi gempa besar di Malang Sabtu (10/4) lalu.  Hammam menuturkan lokasi pusat gempa dengan titik buoy diperkirakan sekitar 27 km. Dia mengatakan buoy tersebut berhasil mengirimkan data terjadinya gempa ke stasiun penerima data.  "Hal ini dikuatkan dengan konfirmasi dari buoy bahwa sistem ini memverifikasi bahwa tidak ada tsunami," katanya.  Hammam menceritakan data dari BMKG gempa 6,1 SR terjadi pada 14.00.15 WIB. Kemudian pada pukul 14.04.00 WIB stasiun Ina-TOC (Indonesia Tsunami Observation Center) menerima alert mode dari Buoy Malang. Dengan diterimanya sinyal alert mode tersebut, Hammam mengatakan mengindikasikan bahwa buoy Malang telah mendeteksi adanya gempa. Yaitu melalui perubahan tekanan air laut yang dipicu gelombang gempa.  "Namun data tersebut tidak melebihi ambang batas perubahan tekanan air laut yang mengindikasi adanya tsunami," katanya.  Artinya gempa berkekuatan 6,1 SR tersebut tidak berpotensi tsunami. Informasi ini sama dengan pengumuman yang disampaikan BMKG.  Senada dengan Hammam, harapan serupa juga disampaikan Kepala Lapan Thomas Djamaluddin. Dia menuturkan Lapan dibentuk dengan Perpres berdasarkan UU 21/2003 tentang Keantariksaan. Tugas dan fungsinya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan kedirgantaraan. Serta penyelenggaraan keantariksaan.  Meskipun begitu untuk tugas penelitian dan pengembangan, Lapan wajib mengikuti amanat UU 11/2019 tentang Sisnas Iptek untuk diintegrasikan ke BRIN. Untuk itu Thomas mengatakan Lapan mengusulkan jalan tengah ke Presiden Joko Widodo.  Yaitu Lapan sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) tetap menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan keantariksaan. Kemudian kegiatan riset dan inovasi yang mereka lakukan dikoordinasikan dengan BRIN.  "Mencakup koordinasi program dan anggaran," katanya.  Sehingga program litbang Lapan diusulkan dalam bentuk block grant dari BRIN. Tanpa melebur Lapan ke BRIN.  https://www.youtube.com/watch?v=Qknulcy4cz0  &nbsp;

BRIN Resmi Berdiri Sendiri, Lapan dan BPPT Berharap Tidak Dilebur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Menristek-Bambang-Brodjonegoro-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Bambang Brodjonegoro." width="100%">
<figcaption>Bambang Brodjonegoro.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) akan bergabung bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Nomenklatur baru tersebut rencananya dinamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Hal ini telah disetujui oleh DPR RI pada Jumat (9/4) lalu setelah melalui rapat Badan Musyawarah DPR RI.  Mengenai hal itu, pengamat dan praktisi pendidikan Indra Charismiadji menilai penggabungan ini akan membuat target penciptaan SDM unggul Indonesia tidak fokus. Terlebih kata dia, saat ini Kemendikbud punya terlalu banyak program yang justru membuat publik pusing.  "Ini sepertinya konsep pembangunan SDM unggul tidak sematang pembangunan infrastruktur pada periode pertama. Sekarang Kemendikbud aja nggak efektif. Programnya nggak jelas, ini ditambahin lagi, bakal makin kacau," ungkapnya kepada JawaPos.com, Minggu (11/4).  Namun menurutnya, tercapainya target SDM Unggul, Indonesia Maju ini bisa disiasati dengan dilakukannya reshuffle menteri. "Kecuali menterinya (Mendikbud) ganti," tuturnya.  Untuk diketahui, saat ini Kemendikbud dipimpin oleh Nadiem Makarim dan Kemenristek dikepalai oleh Bambang Brodjonegoro. Jika harus memilih di antara dua orang tersebut untuk memimpin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Indra akan memilih Bambang Brodjonegoro (Bambrodj).  "Bambang Brodjonegoro lah, karena ada kakak beliau Pak Satryo (Soemantri Brodjonegoro) yang tokoh pendidikan tinggi (ilmuwan). Artinya grupnya bakal lebih jelas dibanding sekarang," jelasnya.  Begitu pula dengan ayahnya, Soemantri Brodjonegoro yang merupakan Mendikbud Indonesia periode Maret-Desember 1973. Pria yang meninggal pada saat masih menjabat Mendikbud itu pun diketahui pernah menjadi Rektor Universitas Indonesia periode 1964-1973.  Sementara posisi Nadiem sendiri, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai bahwa Nadiem akan cocok mengepalai Kementerian Investasi. Pasalnya, sebelum menjadi Mendikbud, Nadiem merupakan pendiri perusahaan yang kini memiliki status decacorn, yakni Gojek.  "Kalau itu kan udah punya track record, punya investasi di perusahaan digital, lalu menggerakkan sektor nonformal. Tapi, kalau soal pendidikan itu justru publik mempertanyakan. Ketemunya di titik mana? (tidak ada hubungan dengan pendidikan). Sehingga banyak kebijakan yang gagap dan kelihatan tidak genuine dari diri dia sendiri," terang dia kepada JawaPos.com.  Sementara itu, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Hendarman menyambut baik penggabungan ini. Pihaknya akan menunggu perkembangan resmi perihal tersebut.  "Kemendikbud menyambut baik segala perubahan untuk membuat Indonesia menjadi lebih maju lagi. Mari kita tunggu pengumuman resmi oleh Bapak Presiden terkait penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud ini," jelasnya kepada wartawan.  https://www.youtube.com/watch?v=3sjFBCzkjbE  &nbsp;

Pengamat Sebut Bambrodj Lebih Cocok jadi Mendikbud Ketimbang Nadiem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/covid-19-afp.jpg" alt="KEBUT PENELITIAN: Petugas laboratorium di Universitas Chulalongkom, Thailand, menunjukkan kandidat vaksin Covid-19 yang siap diujicobakan pada monyet. (ANTONOV/AFP)" width="100%">
<figcaption>KEBUT PENELITIAN: Petugas laboratorium di Universitas Chulalongkom, Thailand, menunjukkan kandidat vaksin Covid-19 yang siap diujicobakan pada monyet. (ANTONOV/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan untuk mempercepat proses pengembangan vaksin merah putih, saat ini ada enam lembaga penelitian dan perguruan tinggi di Indonesia yang melakukan pengembangan vaksin Merah Putih dengan berbagai platform.  “Keenam Lembaga penelitian tersebut adalah Lembaga Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Airlangga (UNAIR), dan Universitas Gajah Mada (UGM),” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (7/11).  Ia menyebut, Eijkman mengembangkan dengan platform protein rekombinan. Sementara LIPI juga mengembangkan dengan platform protein rekombinan fusi, UI dengan platform DNA, RNA, dan virus like particles. ITB dengan platform adenorus, UNAIR dengan platform adenorus, dan UGM dengan platform protein rekombinan.  “Tentunya kita berharap, vaksin ini bisa segera dikembangkan dalam waktu yang relative cepat. Saat ini, dari 6 lembaga tersebut diperkirakan yang bisa paling cepat, awal tahun depan sudah bisa diserahkan bibit vaksin ke Biofarma adalah dari Eijkman dan UI, karena tahapannya sudah mendekati atau sudah masuk ke tahap uji hewan,” tuturnya.  Bambang menambahkan, kebutuhan vaksin sangat besar, karena dua pertiga penduduk harus di vaksin, atau sekitar 180 juta orang.  "Kalau satu orang butuh dua kali vaksin dibutuhkan minimal 360 juta vaksin. Kemudian kalau semua orang divaksin, maka 270 dikali dua, alias 540 juta. Jadi harus ada kapasitas antara 360 sampai 540 juta yang barangkali tidak bisa dipenuhi oleh Biofarma sendirian. Karena itu, kita sudah menggandeng dan bernegosiasi dengan perusahaan swasta yang bersedia infes untuk pemgembangan vaksin Covid 19 ini,” tambahnya.  Terkait kerjasama dengan pihak luar negeri, Menteri Bambang menyampaikan, meskipun dapat beli langsung, beli vaksin dalam keadaan utuh, tetapi lebih mengutamakan kerjasama atau transfer teknologi.  “Paling tidak untuk memindahkan vaksin dalam bentuk box yang dikirim dari luar, dipindahkan dalam botol-botol yang nantinya didistribusikan untuk keperluan vaksinasi, dan kita sudah membangun kerjasama tidak hanya dengan China, tapi juga dengan Korea, Turki, dan lain-lain. Intinya kita mendorong kerjasama selama ini, tentunya menguntungkan bagi Indonesia,” tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DoiZzzmVNIs&amp;ab_channel=jawapostvofficial

6 Lembaga Kembangkan Vaksin Covid-19, Siapa Saja ?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Menristek-Bambang-Brodjonegoro-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Bambang Brodjonegoro." width="100%">
<figcaption>Bambang Brodjonegoro.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro meminta para pelaku industri memperkuat sektor manufaktur nasional lewat inovasi. Tentunya melalui riset dan pengembangan (risbang). Sebab, indeks daya saing inovasi Indonesia masih berada di peringkat ke-85 dari 131 negara.  "Di samping faktor pendidikan, research and development masih menjadi penghambat kita untuk menjadi negara yang inovatif," beber Bambang dalam webinar Achieving Intelligent Manufacturing with Industrial pada Sabtu malam (3/10).  Menurut dia, kunci keberhasilan transformasi digital industri manufaktur di Indonesia adalah sumber daya manusia.  Berdasar penelitian Brookings Institution di Amerika Serikat (AS), area yang paling rentan terhadap resesi ekonomi adalah yang bergantung pada industri minyak, gas, dan pariwisata. Sementara itu, kota yang paling aman dari resesi adalah yang bergantung pada industri manufaktur dan agrikultur.  Di Indonesia, sektor manufaktur drop sejak Maret. Sebab, daya beli konsumen merosot tajam. Kondisi itu semakin diperparah beban pemasukan impor. Karena itu, menurut Bambang, manufaktur perlu ditingkatkan secara signifikan dari sisi daya saing.  Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menyatakan bahwa PMI turun akibat pelaku usaha melihat pasar yang masih lemah dalam jangka pendek. Sebab, bukan hanya PSBB, melainkan juga lemahnya pemulihan kepercayaan dari pasar domestik.  https://www.youtube.com/watch?v=rZXzREWOgDA&ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;

Duh! Daya Saing Inovasi RI Peringkat 85 dari 131 Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Bambang-Unair.jpg" alt="Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D diterima Rektor Universitas Airlangga Prof. Nasih dalam kunjungananya ke Kampus C Unair Surabaya, Minggu (10/11). (Unair fo" width="100%">
<figcaption>Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D diterima Rektor Universitas Airlangga Prof. Nasih dalam kunjungananya ke Kampus C Unair Surabaya, Minggu (10/11). (Unair fo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) terus berinovasi dan mengembangkan teknologi yang dapat membantu tenaga medis dalam penanganan Covid-19. Salah satunya yaitu dengan mengembangkan robot bernama RAISA yang dibuat oleh Universitas Airlangga (Unair) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).  Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, robot tersebut disiapkan untuk membatu tenaga medis dan mengurangi angka penularan Covid-19 di kalangan perawat dan tenaga medis. "Dia bisa melayani pasien untuk antarobat, makanan, dan lain-lain," ujarnya dalam video conference, Selasa (5/5).  Bambang menjabarkan, robot tersebut memiliki sebuah monitor yang berfungsi sebagai matanya. Kemudian, dibuat beberapa rak yang bisa membawa makanan dan obat bagi pasien.  "Ini untuk mendukung upaya penanganan pasien Covid-19 dan mencegah interaksi tenaga medis dengan pasiennya. Ini masih prototype," tuturnya.  Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga mengembangkan respirator bernama Powered Air Purifying Respirator. Respirator ini akan menyaring udara sehingga aman digunakan bagi tenaga kesehatan yang menangani kasus Covid-19.  Ia mengungkapkan, saat ini sebanyak 10 prototype respirator sedang dilakukan pengujian di Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan (BPFK) Kementerian Kesehatan. "Jadi, dijamin keamanan dan kenayaman bisa dijaga," ucapnya.  Di samping itu, pemerintah juga terus mengembangkan alat pelindung diri (APD) terbaru atau yang disebut Bambang APD level 4. APD ini dikembangkan LIPI bekerja sama dengan Balai Besar Tekstil dengan meneliti serat nano alami.  Tujuannya untuk meningkatkan keamanan dari APD tersebut. "Untuk bisa menguji perlu uji lab dan antivirus dan didukung lembaga terkait," pungkas Bambang.

Bambang Brodjo: Robot RAISA Disiapkan untuk Membantu Tenaga Medis