<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/bamir-ridwan.jpg" alt="Mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto didampingi kuasa hukumnya, Soesilo Aribowo usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (5/11). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto didampingi kuasa hukumnya, Soesilo Aribowo usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (5/11). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama PT Pertamina Energt Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto, dalam kasus dugaan korupsi perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte selaku subsidiary company PT Pertamina. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengonfirmasi bahwa Bambang Irianto telah hadir. Saat ini, Bambang tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hadir. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Tessa kepada wartawan, Senin (10/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/015743880/ogah-narsis-presiden-senegal-bassirou-diomaye-faye-nggak-mau-fotonya-dipajang-di-kantor-kantor">Ogah Narsis, Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye Nggak Mau Fotonya Dipajang di Kantor-kantor</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/015743801/keunggulan-mobil-hybrid-dibanding-konvensional-terkait-efisiensi-bahan-bakar">Keunggulan Mobil Hybrid Dibanding Konvensional Terkait Efisiensi Bahan Bakar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bambang Irianto telah terjerat sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, KPK belum akan menahan Bambang Irianto pada hari ini. "Tidak," singkat Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya mengalami kendala dalam pengusutan kasus dugaan korupsi terkait kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES) selaku subsidiary company PT Pertamina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil koordinasi, masukan dari penyidik, memang ada beberapa kendala," ucap Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendala itu yakni terkait barang bukti dan kondisi kesehatan Bambang Irianto. Menurutnya, alat bukti yang diperlukan untuk menuntaskan perkara berada di Singapura.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kondisi kesehatan, Tessa tak menyampaikan maksud dari keadaan Bambang saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kendalanya adalah calon alat bukti yang perlu di-acquired atau didapatkan berada di Singapura. Kedua, sebagaimana tadi disampaikan, memang ada kendala terkait masalah kesehatan," ungkap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, Bambang Irianto diduga menerima suap sebesar USD 2,9 juta atau setara dengan Rp 40,7 miliar dari Kernel Oil Ltd selama periode 2010-2013. Diduga, suap tersebut terkait dengan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Service Pte. Ltd (PES).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bambang disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi.</div>

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengonfirmasi bahwa Bambang Irianto telah hadir. Saat ini, Bambang tengah menjalani pemeriksaan.

KPK Periksa Tersangka Mafia Migas Mantan Dirut Petral Bambang Irianto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-12-at-13.24.18.jpeg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang tanah dan bangunan rampasan korupsi dari mantan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto. Lelang tanah dan bangunan itu senilai Rp 532 juta.  "KPK melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, akan melaksanakan lelang eksekusi barang rampasan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 53/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby tanggal 22 Agustus 2017 atas nama Bambang Irianto yang telah berkekuatan hukum tetap," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (21/10).  Ali menyampaikan, sebidang tanah dan bangunan hasil rampasan korupsi dari koruptor Bambang Irianto di Perumahan Greenland Gajahmada Blok B-12 Desa Kwadungan Kecamtan Ngasem Kabupaten Kediri, Jawa Timur dengan luas 105 meter persegi, sertifikat hak guna bangunan 366 atas nama PT Sukses Asli Perkasa.  "Harga Limit Rp532.856.000,00 dengan uang jaminan Rp107.000.000,00," ucap Ali.  Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (e-auction) dengan metode Closed Bidding. Ali menuturkan, lelang akan dilaksanakan pada Jumat 5 November 2021 pukul 14.00 WIB.  Alamat domain https://www.lelang.go.id, tempat lelang di KPKNL Malang, Jalan S. Supriyadi Nomor 157, Malang. Menurutnya, penetapan pemenang dilakukan setelah batas akhir penawaran, kemudian bea lelang pembeli sebesar 2 persen dari harga lelang.  Sebagaimana diketahui, Bambang Irianto telah divonis hukuman kurungan selama 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut hukuman sembilan tahun penjara.  Bambang terjerat kasus korupsi pembangunan pasar besar Madiun tahun 2009-2012. Selain korupsi, Bambang juga terjerat menerima gratifikasi terkait perkara yang sama senilai Rp 50 miliar.

KPK Lelang Barang Rampasan Koruptor Bambang Irianto Rp 532 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/DSC07407_1611151284802.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pelelangan terhadap aset sitaan milik terpidana kasus korupsi Bambang Irianto, yang merupakan mantan Wali Kota Madiun, Jawa Timur. Pelelangan aset itu melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, Jawa Timur.  Sejumlah aset yang dilelang antara lain berbagai kendaraan mewah, di antaranya merek Range Rover, Mini Cooper dan Hummer. Pelelangan ini dilakukan, setelah jeratan hukum terhadap Bambang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 53/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby pada 22 Agustus 2017.  "Ada tiga barang rampasan yang laku terjual," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (29/3).  Ali menjelaskan, aset yang laku terjual dari pelelangan antara lain, satu unit mobil Range Rover 5.0L V8 AT, tahun 2011, 5 ribu cc, warna hitam dengan nomor polisi B 111 RUE. STNK asli, memiliki Surat Ketetapan Pajak, BPKB asli, dan satu kunci remote kontrol. Terjual seharga Rp 555 juta.  Kemudian, satu unit mobil Mini Cooper 1.6 AT, tahun 2010, 1598 cc, warna putih, nomo polisi B 1279 GGY, beserta STNK asli, Surat Ketetapan Pajak, BPKB asli, dan satu kunci. Terjual seharga Rp 296.675.000.  Selain itu, ada juga satu unit mobil merk Hummer type H2, tahun 2010, 6162 cc, nomor polisi B 11 RRU, warna putih, beserta STNK asli, Surat Ketetapan Pajak, BPKB asli, dan satu kunci. Terjual seharga Rp 1.499.478.000.  "Total hasil lelang yang dapat menjadi pemasukan bagi kas negara sebagai pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani KPK ini senilai Rp 2.351.153.000," ucap Ali.  Sebagaimana diketahui, Bambang Irianto telah divonis hukuman kurungan selama 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut hukuman sembilan tahun penjara.  Bambang terjerat kasus korupsi pembangunan pasar besar Madiun tahun 2009-2012. Selain korupsi, Bambang juga terjerat menerima gratifikasi terkait perkara yang sama senilai Rp 50 miliar.

Lelang 3 Mobil Mewah Eks Wali Kota Madiun, KPK Kumpulkan Rp 2 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/bamir-ridwan.jpg" alt="Mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto didampingi kuasa hukumnya, Soesilo Aribowo usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (5/11). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto didampingi kuasa hukumnya, Soesilo Aribowo usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (5/11). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto selesai menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/11) sore. Bambang diperiksa perdana sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) selaku subsidiary company PT Pertamina (Persero) atau mafia migas.  Usai menjalani pemeriksaan, Bambang masih menghirup udara bebas. Tim penyidik KPK belum memutuskan untuk menahan Bambang.  Kepada awak media, Bambang berjanji akan kooperatif menjalani proses hukum yang dihadapinya. Bambang percaya dengan penyidikan yang dilakukan KPK.  "Kami ikuti prosesnya. Sebagai warga negara yang baik saya percaya dengan lembaga ini. Saya akan ikuti semua proses hukum," kata Bambang usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/11).  Bambang mengatakan, dalam pemeriksaan tadi ia belum dicecar tim penyidik mengenai uang USD 2,9 juta yang diduga diterimanya dari Kernel Oil Ltd selama periode 2010-2013. Bambang mengatakan, tim penyidik hanya mengonfirmasi mengenai tugas pokok dan fungsinya sebagai Vice President Marketing dan Managing Director PES saat itu.  "Masih belum. Masih tupoksi. Di dalam tupoksi saya saja sebagai VP dan Managing Director semua. Belum sampai ke sana (dugaan penerimaan uang)," jelas Bambang.  Sebelumnya, Bambang diduga menerima suap sebesar USD 2,9 juta atau setara dengan Rp 40,7 miliar dari Kernel Oil Ltd selama periode 2010-2013. Diduga, suap tersebut terkait dengan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PES.  Bambang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Mantan Bos Petral Bambang Irianto Janji Kooperatif Ikuti Proses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Koalisi-Kawal-Capim-KPK-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah pemegang saham Siam Group Holding, Lukma Neska untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini terkait kasus dugaan suap terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) selaku subsidiary company PT. Pertamina (Persero) yang menjerat mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto.   "KPK telah mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri terhadap satu orang, yaitu Lukma Neska, pemegang saham dari Siam Group Holding," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat, Rabu (11/9).   Pencegahan ini dilakukan, karena diduga Lukma Neska mengetahui kasus suap yang menjerat Bambang Irianto. Hal ini lantaran Siam Group yang berkedudukan di negara surga pajak, British Virgin Island tersebut sengaja didirikan Bambang untuk menampung uang suap yang diterimanya dari Kernel Oil.   Sejauh ini, KPK menduga Bambang telah menerima suap sekitar USD 2,9 juta dari Kernel Oil selama periode 2010-2013 karena telah membantu Kernel Oil untuk berdagang dengan PES atau Pertamina.   Febri menyatakan, larangan Lukma Neska bepergian ke luar negeri berlaku selama enam bulan terhitung sejak 2 September 2019. Dengan demikian, Lukma setidaknya tidak dapat bepergian ke luar negeri hingga Maret 2020 mendatang.   "Yang bersangkutan dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung 2 September 2019," jelasnya.

Suap Mafia Migas, KPK Cegah Pemegang Saham Siam Group ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pengeboran-minyak1.jpg" alt="Pengeboran minyak lepas pantai. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengeboran minyak lepas pantai. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) Bambang Irianto sebagai tersangka kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES). PES merupakan subsidiary company atau anak usaha dari PT Pertamina (Persero).  Bambang diduga menerima suap sekitar USD 2,9 juta dari Kernel Oil selama periode 2010-2013. Suap itu ditampung Bambang di perusahaan yang didirikannya di British Virgin Island bernama SIAM Group Holding Ltd.  Dalam melancarkan aksinya, Bambang bersama-sama petinggi PES lainnya diduga menggunakan perusahaan minyak nasional Uni Emirates Arab, Emirates National Oil Company (ENOC) sebagai kamuflase untuk memuluskan perdagangan minyak mentah antara PES dengan Kernel Oil.  "Diduga perusahaan ENOC diundang sebagai kamuflase agar seolah-olah PES bekerja sama dengan National Oil Company (NOC) agar memenuhi syarat pengadaan. Padahal minyak berasal dari Kernel Oil," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (10/9).  Laode menjelaskan, kasus ini bermula pada 2008 dari perkenalan Bambang yang saat itu masih bekerja di kantor pusat Pertamina dengan perwakilan Kernel Oil Pte. Ltd. Perusahaan Kernel Oil merupakan salah satu rekanan dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang untuk PES.  Bambang kemudian diangkat sebagai Vice President (VP) Marketing PES pada 6 Mei 2009 yang salah satu tugasnya melaksanakan pengadaan serta penjualan minyak mentah dan produk kilang untuk kebutuhan Pertamina yang dapat diikuti oleh perusahaan minyak nasional, perusahaan kilang minyak, maupun trader.  "Tersangka BTO selaku VP Marketing PES membantu mengamankan jatah alokasi kargo Kernel Oil dalam tender pengadaan atau penjualan minyak mentah atau produk kilang. Sebagai imbalannya diduga Bambang Irianto menerima sejumlah uang yang diterima melalui rekening bank di luar negeri," ucap Laode.  Pada 2012, sesuai arahan Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Pertamina diminta meningkatkan efisiensi dalam perdagangan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dengan mengutamakan pembelian langsung ke sumber-sumber utama.  Atas arahan tersebut, dalam melakukan pengadaan dan perdagangan, PES seharusnya mengacu pada pedoman yang menyebutkan penetapan penjual atau pembeli yang akan diundang untuk ikut dalam competitive bidding atau direct negotiation mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh Pertamina.  Dengan demikian, perusahaan yang dapat menjadi rekanan PES adalah perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) PES. Namun, pada kenyataannya tidak semua perusahaan yang terdaftar pada DMUT PES diundang mengikuti tender di PES. Bambang bersama sejumlah pejabat PES menentukan rekanan yang akan diundang mengikuti tender.  Salah satu NOC yang sering diundang untuk mengikuti tender dan akhirnya menjadi pihak yang mengirimkan kargo untuk PES/Pertamina adalah Emirates National Oil Company (ENOC). Nama ENOC merupakan kamuflase yang digunakan Kernel Oil.  "Tersangka BTO diduga mengarahkan untuk tetap mengundang NOC tersebut meskipun mengetahui bahwa NOC itu bukanlah pihak yang mengirim kargo ke PES atau Pertamina," jelas Laode.  Atas perbuatannya, Bambang Irianto pun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tipu-tipu ala Eks Bos Petral, Pakai Perusahaan UEA sebagai Kamuflase

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tetapkan-Bupati-Muara-Enim-Ahmad-Yani-Tersangka-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di empat lokasi dalam kasus yang menyeret mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bambang sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap terkait kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES).  "Untuk kepentingan penyidikan, KPK menggeledah lima lokasi pada 5 dan 6 September 2019," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (10/9).  Laode menjelaskan, kelima lokasi yang digeledah terdiri dari sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramukasari 3, Jakarta, rumah yang beralamat di Komplek Ligamas, Pancoran, Jakarta, serta apartemen yang beralamat di Salemba Residence, Jakarta. Kemudian, rumah yang beralamat di Cempaka Putih Timur, Jakarta, dan rumah yang beralamat di Jl. Cisanggiri II Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta.  Dari penggeledahan tersebut, lanjut Laode, KPK menyita sejumlah dokumen terkait pengadaan dan data aset terkait dugaan kasus yang melilit Bambang Irianto. "Dikarenakan dugaan penerimaan suap cukup signifikan maka KPK akan terus berupaya melakukan penelusuran dan asset recovery," ucap Laode.  KPK telah menetapkan status tersangka terhadap mantan Dirut Petral, Bambang Irianto dalam kasus penerimaan suap terkait kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PES selaku anak usaha Pertamina.  Penerimaan tersebut dilakukan Bambang dalam rentang waktu 2010 hingga 2013 melalui rekening perusahaan Siam Group Holding yang berkedudukan hukum di British Virgin Island. Total penerimaan disinyalir mencapai USD 2,9 juta.  "(Penerimaan) terkait dengan kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES/PT Pertamina (Persero) di Singapura dan pengiriman kargo," jelas Laode.  Oleh karena itu, untuk lebih mendukung upaya pencegahan korupsi dan menghindari terjadinya praktek kotor dalam pengelolaan BUMN, mak KPK mengimbau pejabat BUMN dan anak usaha yang memiliki kerja sama atau kontrak pengadaaan barang dan jasa dengan perusahaan dari luar negeri agar tidak menerima suap atau gratifikasi.  "Demikian juga pada korporasi asing yang memiliki bisnis di Indonesia juga diminta agar tidak memberikan suap atau gratifikasi kepada pejabat BUMN," tegas Laode.  Atas perbuatannya, Bambang disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Geledah Lima Lokasi Terkait Kasus Mantan Bos Petral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/67203_86363_kpk-geledah.jpg" alt="Seorang penyidik KPK sedang berbisik kepada petugas Polres Madiun Kota saat menggeledah Balai Kota Madiun." width="100%">
<figcaption>Seorang penyidik KPK sedang berbisik kepada petugas Polres Madiun Kota saat menggeledah Balai Kota Madiun.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memburu jejak dugaan gratifikasi dengan tersangka Wali Kota Madiun Bambang Irianto (BI). Puluhan lokasi diobok-obok penyidik komisi antirasuah untuk mendapatkan barang bukti sumber penghasilan BI.&nbsp; &quot;Dari 23-25 November (2016, Red), ada sekitar 30 lokasi yang digeledah,&#39;&#39; kata Plt Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak kemarin (27/11). Sayang, dia belum bisa menyebutkan 30 lokasi tersebut. Namun, dia memastikan penggeledahan itu berkaitan erat dengan perkara gratifikasi megaproyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM). Dia meminta wartawan bersabar terkait barang bukti yang diperoleh penyidik di lapangan. &quot;Belum dapat kami sampaikan detailnya,&#39;&#39; ujarnya. Sumber di Pemkot Madiun menjelaskan, penyidik KPK juga mencari keterangan dari bendahara pengeluaran masing-masing satker. Sebab, penyidik tidak hanya memburu honor di setiap kegiatan atau arisan, tapi juga tambahan penghasilan kinerja atau tunjangan kinerja.&nbsp; &quot;Bendahara diminta membuat surat pernyataan (oleh KPK, Red) terkait aliran dana, diterima siapa, dan atas perintah siapa,&#39;&#39; jelasnya. Sumber tersebut mengungkapkan, tunjangan kinerja naik gila-gilaan tahun ini. Eselon II-A dari Rp 800 ribu menjadi Rp 5 juta dan eselon II-B dari Rp 800 ribu jadi Rp 3,5 juta.&quot;Untuk eselon II-B potongannya Rp 700 ribu, eselon III-A kepala SKPD disunat Rp 500 ribu, khusus Sekda Rp 1 juta perbulan. Kalau ditotal, sekitar Rp 25 jutaan per bulan,&#39;&#39; ungkapnya.&nbsp; Sumber itu menjelaskan, pemotongan sistematis tersebut melibatkan bendahara pengeluaran. Setiap tanggal 10, bendahara memotong jatah tunjangan kinerja atasannya. Besaran duit Rp 500 ribu-Rp 1 juta itu disetor ke badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD).&nbsp; &quot;Pertanyaan tersebut yang paling banyak ditujukan kepada bendahara pengeluaran tiap SKPD,&#39;&#39; ujarnya.&nbsp; Pemotongan tunjangan kinerja itu sempat akan terhenti pertengahan tahun ini. Sebab, ada kekhawatiran bocor sehingga setoran Juni mundur dua pekan. Namun, oknum pejabat kembali menagih ke masing-masing SKPD. &quot;Seingat saya, hanya satu kali tidak tet tanggal 10,&#39;&#39; sebutnya. Tidak semua kepala SKPD ikhlas tunjangan kinerjanya disunat, tapi mereka tidak berani menolak. Sebab, oknum pejabat berjuluk &#39;eselon II-A&#39; itu kerap menebar ancaman kepada kepala dinas dan pejabat eselon III-A sekelas Kabag, camat, kepala kantor, dan kepala badan. &quot;Instruksi itu disampaikan di ruang 13,&#39;&#39; ungkapnya. Sumber lain menyebutkan, pejabat pemkot yang sudah disambangi KPK memilih jujur soal peran empat oknum pejabat eselon II dan III. Sumber tersebut menyatakan, &#39;empat sekawan&#39; merupakan &#39;pembisik&#39; BI. &quot;Mau ngomong apa, adanya juga seperti itu. Data mereka (KPK, Red) juga lengkap, tidak bisa mengelak lagi,&#39;&#39; ungkapnya.&nbsp; Di sisi lain, Wawali Sugeng Rismiyanto dan Sekda Maidi tutup mulut terkait potongan tunjangan kinerja tersebut. Maidi memilih angkat telepon, lalu memutusnya. Pesan pendek yang dikirim koran ini pun tidak berbalas. Sementara itu, Sugeng memilih me-reject handphone-nya saat dihubungi koran ini. Urusan pesan pendek, Sugeng satu sikap dengan Maidi. (pra/sat/c5/diq)

30 Lokasi Diobok-obok Penyidik KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66250_85378_priharsa-nugraha-jpnn.jpg" alt="Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha" width="100%">
<figcaption>Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Madiun Bambang Irianto, Rabu (23/11).&nbsp; Bambang ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan&lrm; korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012. Bambang terlihat keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 14.20 WIB. Tampak memakai rompi tahanan berwarna oranye, politikus Partai Demokrat itu enggan berkomentar apapun soal penahanannya. Bambang memilih bungkam dan masuk mobil tahanan yang membawanya ke Rumah Tahanan. Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, penyidik menahan Bambang di Rutan KPK. Bambang akan menjalani masa penahanan selama 20 hari mendatang. &quot;Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang KPK,&quot; kata Priharsa saat dikonfirmasi. (Put/jpg)

KPK  Akhirnya Tahan Wali Kota Madiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/63049_82113_kpk.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Madiun Bambang Irianto rampung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012. Usai diperiksa, Bambang enggan memberi komentar kepada wartawan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Didampingi tim kuasa hukumnya, politikus Partai Demokrat itu hanya menebar senyum sembari menerobos kerumunan pewarta. Bambang memilih langsung memasuki mobil Toyota Velfire untuk meninggalkan gedung komisi antirasuah. Bambang diperiksa selama tujuh jam sejak pukul 10.30 WIB. KPK menetapkan Bambang Irianto sebagai tersangka pada 17 Oktober 2016. Dalam kasus ini, Bambang diduga baik langsung mapun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, persewaan pembangunan pasar besar tersebut.&nbsp; Di mana, pada saat mengurus atau mengawasi pembangunan itu Bambang diduga menerima gratifikasi. Padahal, patut diduga diberikan terkait jabatan kewenangan sebagai wali kota Madiun. Diketahui, proyek pembangunan pasar besar Kota Madiun tahun 2009 hingga 2012 tersebut merupakan proyek multiyears dengan nilai proyek Rp 76,523 miliar. Atas perbuatannya, Bambang disangka melanggar Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 b atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor. (put/jpg)

Usai Diperiksa KPK, Wali Kota Madiun Tebar Senyum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bambang irianto

Berita Terkini