<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/BAMBANG1.jpg" alt="asangan Calon Bupati - Wakil Bupati Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) – Taufiqulbar. Saat mendatangi workshop Kaisar Motor, di Perum Tamasa, Sidoarjo untuk lebih dekat & mendengar keluhan langsung penghobi racing Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>asangan Calon Bupati - Wakil Bupati Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) – Taufiqulbar. Saat mendatangi workshop Kaisar Motor, di Perum Tamasa, Sidoarjo untuk lebih dekat & mendengar keluhan langsung penghobi racing Sidoarjo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guna  meningkatkan kunjungan ke  Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS)-Taufiqulbar berencana  menggerakkan wisata bertemakan sport tourism. Langkah ini akan dilakukan dengan melakukan  pembangunan sport center di beberapa wilayah Sidoarjo.  Sport center yang di maksud, salah satu bentuknya adalah berupa sebuah sirkuit. Dalam sosialisasinya, kedua pasangan ini ingin merangsang wisatawan domestik dengan tagline 'Visit Sidoarjo' demi meningkatkan kembali perekonomian masyarakat Sidoarjo.  Dengan sport tourism ini, diharapkan masyarakat dapat menciptakan sebuah inovasi untuk membangun industri kreatif, khususnya di industri otomotif. Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai penghasil kerupuk, teras, ikan asap, udang windu, kerajinan kulit hingga kuliner kupang lontong, namun, dengan ini Sidoarjo akan memiliki trade mark baru.  Untuk bisa melihat potensi wisata yang hendak digarap, kedua calon pasangan pilkada ini pun mengadakan Road Show Otomotif yang berlangsung di workshop racing Kaisar Motor, di Perum Tamasa, Sidoarjo.  &nbsp;  Adapun dalam acara itu, turut hadir masyarakat otomotif segmen racing roda dua kawakan Sidoarjo. Dalam sambutanya, Calon Wakil Bupati Taufiqulbar atau biasa disapa Taufiq menyatakan keinginan kuatnya untuk mengangkat olahraga di kotanya, salah satunya otomotif.  Sasarannya adalah mengubah pola pikir pelaku balap liar agar bisa bergulir ke event resmi, yaitu drag bike yang paling memasyarakat di Kabupaten Sidoarjo.  Perubahan sudut pandang ini dilakukan dengan alasan, balap liar yang kerap meresahkan pengguna jalan raya dan juga melanggar rambu lalu lintas. Ia tidak menyalahkan hobi dari para pembalap tesebut, hanya saja itu karena kurangnya perhatian serta wadah kegiatan tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/BAMBANG2-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Melalui pembangunan sport center sebagai infrastruktur terpadu semua cabang olahraga di Sidoarjo, harapannya permasalahan ini bisa diselesaikan. “Agar pelaku balap liar bisa bertransformasi ke balap resmi dan lebih berprestasi di event drag bike," ucap dia dalam keterangan resmi, Minggu (29/11).  Kemudian, Anggota Tim Pemenangan Abah Khoirul mengatakan bahwa agar tak terlalu lama menunggu realisasi sport center, pihaknya akan mengupayakan untuk memakai lahan dan prasarana yang bisa dipakai terlebih dulu. Dengan asumsi, tetap menjalankan perizinan sesuai prosedur yang berlaku.  “Dan saya siap menjembatani dari keinginan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo, BHS-Taufiqulbar dalam sosialisasinya,” tegas dia.  Dalam rangkaian Road Show Otomotif ini, Anggota Tim Pemenangan Rinto Januar juga melakukan campaign anti balap liar. Namun, tidak hanya sekedar kampanye saja, melainkan juga terdapat solusi, yakni dengan menyediakan sport center.  Proses sudah berjalan untuk komunikasi sebagai preview menjalin kerjasama dengan Pemda. “Sengaja kami tunjukan, untuk kerja dan gerak dulu, agar tak lagi menjadi wacana," paparnya.

Pasangan Calon Bupati-Wabup Hendak Jadikan Sidoarjo Jadi Sport Tourism

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/BHS-COVID4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo bisa mencegah ekonomi lumpuh akibat pandemi Covid-19 apabila segera menurunkan harga bahan bakar solar guna mendongkrak kinerja sektor industri, transportasi dan UMKM.  Bambang Haryo Soekartono, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur, mengatakan harga solar, termasuk solar subsidi, seharusnya disesuaikan dengan harga minyak mentah dunia yang anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah.  Saat ini, harga minyak mentah Brent untuk kontrak Juni berada sekitar USD20 per barel, sementara minyak West Texas Intermediate (WTI) USD12 per barel. Harga minyak WTI bahkan sempat di bawah 0 dollar AS per barel pada perdagangan pekan lalu.  “Solar merupakan kebutuhan dasar bagi industri, transportasi dan UMKM. Kalau harganya sesuai dengan harga minyak dunia yang sangat murah saat ini pasti akan sangat membantu dunia usaha bertahan hidup, sehingga bisa mencegah PHK massal dan menggerakkan kembali ekonomi yang lumpuh,” katanya dalam keterangan ke JawaPos.com, Senin (4/5).  Bambang Haryo berharap Presiden Jokowi menekan Pertamina agar transparan dan segera menurunkan harga solar. Langkah ini dinilai mendesak untuk menyelamatkan rakyat yang sedang kelaparan dan kehilangan pekerjaan akibat wabah corona.  “Ini kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk membuktikan benar-benar pro-rakyat. Jika harga solar turun sesuai harga sebenarnya, berarti Presiden telah berani menyikat kartel energi yang membuat harga BBM mahal,” kata anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.  Menurut Bambang Haryo, harga solar di Indonesia sejak Februari 2020 masih dipatok sebesar Rp 9.400 per liter untuk Bio Solar dan Rp 9.500 untuk Dexlite. Sebagai perbandingan, Malaysia yang merupakan negara produsen minyak seperti Indonesia menjual diesel atau solar hanya RM 1,43 (Rp 5.028 per liter). Bahkan di sejumlah negara produsen minyak lainnya, solar dijual di bawah Rp 2.000 per liter.  Apabila harga solar turun paling tidak separuhnya, Bambang Haryo yakin dunia usaha di dalam negeri tidak akan kesulitan seperti sekarang. Sektor transportasi akan mampu bertahan karena biaya turun drastis, beban industri termasuk tarif hotel dan restoran juga akan berkurang signifikan. “Daya beli masyarakat otomatis akan meningkat dan pada akhirnya ekonomi tumbuh,” paparnya.  Tarif Listrik Tidak hanya itu, penurunan harga solar akan memangkas biaya pembangkit listrik yang kini masih menggunakan bahan bakar ini sekitar 20%. Apabila ditambah dengan penurunan harga batu bara dan gas yang mencapai 50%, biaya pembangkit listrik akan turun drastis sehingga tarif listrik menjadi murah.  Selain tarif listrik, lanjut Bambang Haryo, harga gas yang merosot hingga di bawah USD 2 per MMBtu seharusnya membuat harga pupuk juga turun lebih dari 50%, mengingat pabrik pupuk di dalam negeri masih membeli gas pada harga USD 7 per MMBtu.  “Penurunan harga solar, tarif listrik dan gas ini akan menjadi insentif yang sangat efektif bagi pelaku usaha dan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat corona. Dampaknya sangat besar bagi perekonomian dan stabilitas keamanan nasional,” ujarnya.  Bambang Haryo mengingatkan, Presiden SBY menjelang akhir masa pemerintahannya pernah menahan kenaikan harga BBM meskipun harga minyak dunia sempat mencapai level tertinggi, yakni di atas USD 100 per barel (Februari 2014).  Saat itu, pemerintah menggelontorkan subsidi BBM sekitar Rp 190 triliun agar harga BBM subsidi stabil, yakni premium Rp 6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter. Hasilnya, ekonomi bisa tetap tumbuh sekitar 5% pada 2014 karena dunia usaha, terutama UMKM, bisa bertahan dari ancaman krisis.  Dia menilai strategi SBY ini berhasil menyelamatkan UMKM yang kontribusinya sangat besar bagi perekonomian yakni 60% produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 90% tenaga kerja.  Ancam Konektivitas Bambang Haryo mengingatkan pemerintah, apabila harga solar tidak segera diturunkan bisa menghancurkan sektor transportasi beserta sistem konektivitas nasional yang sangat kompleks dan dibangun dengan susah payah.  Sebagai negara kepulauan dengan luas 5 juta km2, Indonesia dinilai memiliki sistem antarmoda atau konektivitas yang sudah terbangun sedemikian rupa. Kondisi ini berbeda dengan negara kontinen, seperti Australia atau Tiongkok.  “Kalau transportasi sampai kolaps, untuk menghidupkannya lagi akan susah. Sebagai negara kepulauan, apabila konektivitas hancur maka NKRI terancam bubar sebab distribusi barang menjadi mandeg,” ungkap Bambang Haryo.  Oleh sebab itu, dia berharap pemerintahan Presiden Jokowi bertindak cepat dan cerdas dalam menyelamatkan ekonomi nasional, salah satunya dengan memanfaatkan kesempatan menurunkan harga solar ketika harga minyak dunia sedang sangat murah. “Saya yakin Presiden Jokowi bisa melakukannya jika ada kemauan kuat,” tegasnya.

Bambang Haryo: Penurunan Harga Solar Bisa Selamatkan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/belajar-dari-singapura-airlines-dpr-minta-lion-air-tak-nekat_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Insiden jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 terkesan nekat diterbangkan. Padahal, si burung besi diketahui tengah 'sakit' usai terbang dari Denpasar menuju Jakarta. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Haryo dalam rapat dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/11). "Kenapa Lion Air dalam (keadaan) emergency itu dipaksakan terbang?," ujarnya. Menurut dia, Lion Air seharusnya bisa belajar dari Singapura Airlines. Pada 2008 silam, maskapai tersebut salah satu pesawatnya sedang mengalami masalah. Kemudian, penerbangan menuju Sydney ke Australia pun dibatalkan. Ia menilai kondisi itu terkesan diabaikan oleh pihak Lion Air. Padahal, seharusnya operator bisa lebih berhati-hati dan mempertimbangkan. "Saya juga tidak lihat dari pihak operator untuk menyampaikan kepada pembuat (Boeing-red) untuk melakukan perbaikan dan seharusnya seperti terjadi di Singapura Airline pada 24 Maret 2008 Singapura Sydney itu sampai dibatalkan terbang karena ada permasalahan yang mungkin kalau menurut pilot kita tidak terlalu penting, tapi bagi mereka fatal," tutupnya.

Belajar dari Singapura Airlines, DPR Minta Lion Air Tak Nekat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-sindir-pedas-lion-air-tidak-punya-budaya-keselamatan_m_.jpg" alt="Anggota Komisi V DPR, Bambang Haryo " width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi V DPR, Bambang Haryo </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Insiden jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 PK LQP di Perairan Tanjung Karawang masih membekas bagi banyak pihak. Kejadian naas itu merenggut seluruh nyawa yang ada di dalam pesawat tersebut. Anggota Komisi V DPR, Bambang Haryo prihatin dengan apa yang terjadi pada Lion Air. Ia menyebut si 'Singa Merah' seperti tidak memiliki budaya keselamatan bagi penumpangnya. "Kami ikut prihatin sekali dan berduka atas musibah ini. Semoga tidak terjadi lagi. Hanya mungkin kami ingin menekankan ke pak Menhub (Budi Karya). Tentang kepedulian daripada airline terhadap budaya keselamatan. Tidak ada budaya keselamatan pak," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/11). Kondisi itu, lanjut Bambang, makin diperkuat oleh beberapa kendala keterlambatan penerbangan sang burung besi. Ia menilai Lion Air tidak melakukan perbaikan dari pengalaman di masa lalu. "Airline ini sering dikomplain atau sering di apa ini oleh pelanggannya.&nbsp; Dari on time performance juga (buruk). Jadi ini sebetulnya tidak boleh terjadi atau dilakukan oleh yang bersangkutan," ungkapnya. Selain itu, Bambang juga meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beserta jajarannya agar lebih memperkuat pengawasan di dunia penerbangan. Sebab, Kemenhub punya tanggung jawab besar dalam menjaga keselamatan di sektor transportasi. "Kami juga menyampaikan ke pak Menhub untuk jajarannya pak. Karena bagaimanapun juga sesuai UU nomor 1 pasal 308, maupun 312 yang disini semuanya tanggung jawab keselamatan juga pengawasan ada di Kemenhub, atau bahkan dituliskan Menteri Perhubungan," tutupnya.

DPR Sindir Pedas Lion Air: Tidak Punya Budaya Keselamatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/surabaya-didorong-menjadi-kota-pencak-silat_m_191443.jpeg" alt="Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Haryo berharap Surabaya mencanangkan diri sebagai Kota Pencak Silat." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Haryo berharap Surabaya mencanangkan diri sebagai Kota Pencak Silat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong Kota Surabaya menjadi kota pencak silat di Indonesia. Bambang berharap rencana besar ini mendapat dukungan dari Wali Kota Tri Rismaharini. Tokoh politik sekaligus insan olahraga di Jawa Timur (Jatim) ini baru saja dilantik sebagai Ketua IPSI Surabaya. Pada periode keduanya sebagai nakhoda IPSI Surabaya, Bambang berharap Kota Pahlawan sebagai pusat pencak silat di Tanah Air. &ldquo;Saya sangat mengharapkan wali kota Surabaya untuk bisa mencanangkan Surabaya menjadi kota pesilat. Ini akan berdampak pada keamanan dan pertahanan bangsa,&rdquo; ucap Bambang. Bambang menuturkan, ia juga&nbsp;akan mendesak pemerintah provinsi untuk memberikan fasilitas berlatih secara terpadu di Surabaya. "Tadinya kami berharap Gelanggang Remaja bisa menjadi tempat atau padepokan khusus silat,&rdquo; imbuhnya. Ada banyak alasan yang membuat Bambang berinisiatif menjadikan Surabaya sebagai kota pencak silat. Pertama, Surabaya sering menjadi juara umum di pelbagai event pencak silat, baik skala nasional maupun provinsi. Kedua, Kota Surabaya kaya akan bibit pesilat berkualitas. Surabaya bahkan memiliki pesilat yang diproyeksikan untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2018 pada bulan Agustus mendatang. &ldquo;Atlet Surabaya sudah cukup banyak yang menjadi juara dunia. Yang kami harapkan, mereka bisa berkiprah di Olimpiade Tokyo 2020 di mana rencananya pencak silat akan diikutkan di Olimpiade,&rdquo; tutup Bambang.(saf)

Surabaya Didorong Menjadi Kota Pencak Silat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beras-impor-masuk-jangan-sampai-harga-gabah-jeblok_m_189378.jpeg" alt="Bambang Haryo di Pasar Suka Pura, Cilincing, Jakarta Utara." width="100%">
<figcaption>Bambang Haryo di Pasar Suka Pura, Cilincing, Jakarta Utara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Impor beras masih menjadi salah satu perhatian dari DPR. Salah satunya, Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono&nbsp;yang sempat melakukan sidak ke Pasar Suka Pura, Cilincing, Jakarta Utara. Meski impor beras sudah tidak terbendung, dia berharap agar pemerintah bisa menjaga ritme. &nbsp; Bambang Haryo mengatakan, beras yang masuk jangan sampai mengganggu iklim pertanian Indonesia. Apalagi, saat ini beras produksi nasional sudah berlebih dan suplai untuk masyarakat bisa dijaga. Penting, supaya petani tetap bergairah. &nbsp; &ldquo;Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian harus bisa mengatur distribusi beras impor. Kalau mengganggu iklim pertanian, bisa-bisa petani enggan bertani lagi,&rdquo; ujarnya Kamis (15/2).&nbsp; &nbsp; Bambang Haryo mengaku masih tidak sepakat dengan rencana pemerintah melakukan impor beras. Apalagi, dia meyakini kualitas beras nasional tidak kalah dengan impor. Saat sidak, warga juga menyukai beras hasil bercocok tanam petani lokal. &nbsp; Dia berharap agar pemerintah bisa memegang data yang sinkron antara Kementan dan Kemendag. Sebab, keduanya memiliki peran tersendiri. Misalnya Kementan, bertanggung jawab atas pemenuhan produksi beras dan Kemendag untuk menilai kecukupan dan harga beras. &nbsp; &rsquo;&rsquo;Jangan sampai ada suplai berlebihan akibat masuknya beras impor yang dilakukan oleh Bulog atas rekomendasi Kemendag,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. &nbsp; Jika terjadi over suplai, Bambang khawatir terjadi penurunan harga gabah yang drastis. Itu tidak boleh terjadi karena bisa membuat iklim pertanian tidak kondusif. Ujung-ujungnya, menyulitkan petani sehingga semakin miskin.  &ldquo;Pemerintah harus berhati-hati. Beras impor datang saat harga beras masih normal dan produksi melimpah,&rdquo; tegasnya.&nbsp; &nbsp; DPR akan mengadakan raker gabungan antara Komisi VI dan Komisi IV untuk membahas masalah data. Tujuannya, supaya data suplai dan demand tidak menyulitkan konsumen maupun masyarakat petani. Muaranya, impor beras tidak terulang lagi.&nbsp;  &ldquo;Ada ketidakjelasan data. Bulog hanya mampu menyerap 5 persen dari produksi nasional. Bulog juga tidak bisa menjadi patokan sebagai cadangan beras nasional. Padahal produksi nasional lebih besar dari cadangan beras yang ada di Bulog,&rdquo; urainya.

Beras Impor Masuk, Jangan Sampai Harga Gabah Jeblok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/pertumbuhan-bisnis-kimia-farma-unit-surabaya-tumbuh-10-persen_m_179928.jpeg" alt="Bambang Haryo saat berada di Kimia Farma Surabaya" width="100%">
<figcaption>Bambang Haryo saat berada di Kimia Farma Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sebagai perusahaan BUMN, Kimia Farma punya peran penting untuk mendistribusikan berbagai obat. Namun, tidak dipungkiri ada perbedaan harga yang membuat harga obat di Kimia Farma yang terasa lebih mahal. Apakah itu wajar? Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo menjelaskan hal itu. &nbsp; Saat melakukan kunjungan ke PT Kimia Farma unit bisnis Surabaya akhir pekan lalu, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/07/179778/bambang-haryo-usul-tambahan-anggaran-untuk-penyandang-disabilitas" target="_blank">Bambang Haryo</a> menjelaskan beberapa hal soal bisnis perusahaan itu. Salah satunya, soal harga jual yang sedikit di atas apotek lainnya.&rsquo;&rsquo;Sebagai perusahaan BUMN, harus membayar pajak sebesar 10 persen." kata politisi gerindra itu. &nbsp; Pajak itulah yang membuat harga obat di Kimia Farma menjadi berbeda dengan lainnya. Meski demikian, dia sudah melihat kalau Kimia Farma sudah menunjukkan performa yang baik. Sebab, sudah bisa menjadi agent of development. &nbsp; &rsquo;&rsquo;Soal keperintisan, dan stabilisator pasar dari sisi kualitas maupun kuantitas salam melayani masyarakat,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. &nbsp; Di tempat yang sama, Bisnis Manager Unit Bisnis Kimia Farma Surabaya Imam Susanto membenarkan hal itu. Ada dua faktor kenapa harga obat di Kimia Farma bisa sedikit lebih mahal. Selain soal pajak 10 persen, juga karena mengambil produk dari distributor resmi. &nbsp; "Kami juga memiliki biaya operasional untuk perawatan outlet. Namun, dalam waktu dekat di pusat sedang berusaha melakukan buying empower, tujuannya untuk mendapatkan harga barang lebih murah," jelas Imam pada wartawan. &nbsp; Hingga awal 2018, unit bisnis Surabaya terus berkembang. Saat ini, sudah&nbsp; memiliki 42 outlet dan ditargetkan sampai akhir tahun nanti dapat tercapai 50 outlet. Imam menambahkan selama 2017, pertumbuhan bisnis unit Surabaya tumbuh sampai 10 persen di kisaran Rp 153 miliar. &nbsp; Hal itu lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata nasional pabrik farmasi yang hanya berkisar diatas 2 persen. Sedangkan di pada 2018, ditargetkan bisa menembus 25 persen atau berkisar Rp 250 milliar.

Pertumbuhan Bisnis Kimia Farma Unit Surabaya Tumbuh 10 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/bambang-haryo-pimpin-ipsi-surabaya-lagi_m_179783.jpeg" alt="Bambang Haryo kembali dipercaya menjadi Ketua IPSI Surabaya." width="100%">
<figcaption>Bambang Haryo kembali dipercaya menjadi Ketua IPSI Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tongkat kepemimpinan Pengcab IPSI Surabaya kembali ke tangan Bambang Haryo. Dalam Musyawarah Kota (Muskot) yang digelar di Hotel Sahid Sabtu (6/1) malam, Bambang terpilih secara aklamasi. Bambang akan memimpin IPSI Surabaya periode 2018-2022. Pada Muskot yang dihadiri oleh 40 perguruan pencak silat anggota IPSI Surabaya, Bambang maju sebagai calon petahana sekaligus calon tunggal. Proses Muskot tak berlangsung lama mengingat 40 perguruan bulat mendukung Bambang. Usai terpilih kembali sebagai Ketua IPSI Surabaya, Bambang Haryo mengucapkan terima kasih kepada pemilik suara yang masih percaya akan kemampuannya memimpin IPSI. Bambang menegaskan bahwa Kota Surabaya harus menjaga supremasi sebagai gudang atlet pencak silat. Sejak memimpin IPSI Surabaya tahun 2013 lalu, Bambang sukses mengantarkan Kota Pahlawan menjadi juara umum pada sejumlah ajang bergengsi di Jawa Timur (Jatim), yakni Porprov dan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov). IPSI Surabaya juga melahirkan atlet juara dunia, yaitu Sarah Tria Monita. "Tentu kami ingin prestasi yang lebih baik lagi. Apalagi tahun depan ada Porprov (Pekan Olahraga Provinsi). Meski selalu juara umum, tapi jangan cepat puas, harus bisa lebih baik lagi," ucap Bambang di hadapan anggota IPSI Surabaya.

Bambang Haryo Pimpin IPSI Surabaya Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71703_91135_Bambang-Haryo-ed.jpg" alt="UNDANG SIMPATI: Chinchin dikunjungi Bambang Haryo (kanan) yang menyampaikan simpati." width="100%">
<figcaption>UNDANG SIMPATI: Chinchin dikunjungi Bambang Haryo (kanan) yang menyampaikan simpati.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Perkara yang menyeret mantan bos Empire, Trisulowati terdengar hingga Senayan. Sabtu (17/12) Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo menjenguk perempuan yang akrab disapa Chinchin itu. Bambang terlihat hadir di Rutan Kelas I Surabaya akhir pekan sore itu. Dia langsung menemui Chinchin di ruang bagian keamanan Rutan. Dalam pertemuan itu, Bambang meminta Chinchin bercerita secara gamblang apa yang menimpanya selama ini. Setelah hampir tiga jam menemui Chinchin, Bambang mulai bercerita kepada Jawa Pos. Pria yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) I Surabaya-Sidoarjo ini mengaku mendapat informasi dari media. Dia mengaku mendengar bahwa Chinchin mendapatkan perlakuan hukum yang tidak sebagaimana mestinya. &ldquo;Jadi harus diluruskan,&rdquo; ungkap Bambang. Nah, tujuannya datang menemui ibu tiga anak itu adalah untuk melakukan klarifikasi. Dia ingin tahu secara detail permasalahan yang menimpa warga di dapilnya itu. &ldquo;Saya bisa membuat satu kesimpulan, namun tidak saya sampaikan ke media dulu,&rdquo; tutur Bambang. Dia mengaku mendapatkan banyak masukan dari Chinchin. Sehingga, dia berjanji akan ikut mengawal kasus ini. Hingga tuntas. Karena menurutnya, perkara ini sudah mendapatkan atensi khusus dari masyarakat. Untuk itu, dia berharap aparat hukum bisa melakukan yang terbaik. Agar bisa mendapat satu hasil yang terbaik. &ldquo;Sehingga hukum ini bisa tonggak dari satu kebenaran, sekarang ini masyarakat sudah kurang percaya terhadap proses hukum,&rdquo; tegasnya. Menurutnya, aparat penegak hukum harus transparan dalam penanganan perkara ini. Hal yang sebelumnya menimpa Chinchin, seperti BAP yang sempat tidak diberikan, surat dakwaan yang juga telat diberikan. Termasuk proses yang yang serba kilat tidak boleh ada lagi. &ldquo;Yang benar harus diakui benar, yang salah juga harus mendapatkan ganjaran yang setimpal,&rdquo; harapnya. Ke depan, dia akan membawa masalah ini ke internal DPR. Karena sebenarnya, sudah ada beberapa surat yang masuk ke Komisi III DPR. Surat itu berasal dari orang-orang yang simpatik terhadap perempuan asal Blitar itu. Dia juga punya pandangan tersendiri terkait Chinchin. Perempuan 46 tahun itu jadi perhatiannya karena selama ini ikut mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satunya dengan membangun satu komunitas UMKM di Sarirogo, Sidoarjo. &ldquo;Beliau ini punya peran dalam bidang yang saya geluti di DPR,&rdquo; bebernya. Dia mengapresiasi langkah Chinchin dengan membuat satu lokasi yang sangat representatif untuk pelaku UMKM. Yaitu dengan membangun sebuah kompleks perdagangan untuk UMKM. Ada 2000 UMKM yang diakomodir. &ldquo;Ini satu pekerjaan yang mulia, harus direalisasikan dengan baik,&rdquo; tandasnya. Oleh karena itu, dia menganggap usaha Chinchin bisa membawa dampak pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo, Jatim dan nasional. &ldquo;Orang-orang yang seperti ini harus kita bantu secara maksimal,&rdquo; tegasnya.(aji/git/sep/JPG)

Legislator Senayan Dapil Jatim Sambangi Mantan Bos Empire di Rutan Medaeng

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bambang haryo

Berita Terkini