<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/11/Samsat-Dery-Ridwansah-1JPG-4028412675.jpg" alt="Petugas melakukan pemeriksaan fisik kendaraan wajib pajak untuk pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (10/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pemeriksaan fisik kendaraan wajib pajak untuk pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (10/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mengurus balik nama kendaraan kerap menjadi tugas yang menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pemilik kendaraan bekas. Prosesnya yang terdiri dari beberapa tahap administratif sering dianggap rumit, memakan waktu, bahkan membuat sebagian orang memilih menunda pengurusannya.&nbsp; Padahal, balik nama merupakan langkah penting untuk memastikan kendaraan yang kamu gunakan sudah terdaftar secara sah atas namamu, sehingga memudahkan dalam pembayaran pajak, menghindari masalah hukum di kemudian hari, hingga melindungi kamu ketika terjadi insiden di jalan raya. Di tengah meningkatnya transaksi jual beli kendaraan bekas, pemahaman mengenai tata cara balik nama menjadi semakin relevan. Banyak kasus penolakan atau keterlambatan pengurusan terjadi hanya karena pemilik baru kurang memahami prosedur yang benar atau tidak menyiapkan dokumen secara lengkap.&nbsp; Mulai dari surat pelepasan, cek fisik kendaraan, hingga perbedaan domisili yang mewajibkan pencabutan berkas, setiap langkah memiliki detail yang perlu diperhatikan agar prosesnya tidak terhambat. Dengan memahami alurnya sejak awal, kamu sebenarnya bisa menyelesaikan balik nama tanpa perlu bingung berpindah loket atau menghadapi revisi dokumen berkali-kali.&nbsp; Panduan yang dirangkum dari Suzuki Indonesia ini merangkum seluruh proses dari awal hingga akhir dengan penjelasan lengkap di tiap tahap, sehingga kamu dapat mengurus balik nama kendaraan dengan lebih percaya diri, efisien, dan tanpa risiko ditolak petugas! 1. Mengunjungi Kantor Samsat Langkah pertama yang wajib kamu lakukan adalah mendatangi kantor Samsat yang sesuai dengan domisili kendaraan. Di tahap ini, kelengkapan dokumen benar-benar menentukan apakah proses bisa langsung berjalan atau harus tertunda.&nbsp; Karena itu, pastikan semua syarat seperti KTP, STNK, BPKB, kwitansi jual beli, serta surat pelepasan sudah kamu siapkan dalam satu map. Setibanya di Samsat, biasanya kamu akan diarahkan oleh petugas ke loket-loket spesifik sehingga membawa dokumen secara rapi akan mempercepat prosesmu sejak awal. 2. Melakukan Cek Fisik Kendaraan Cek fisik merupakan salah satu tahapan paling penting karena menentukan validitas identitas kendaraan yang kamu beli. Di area cek fisik, petugas akan menggosok nomor rangka dan mesin untuk dibandingkan dengan data resmi yang kamu bawa.&nbsp; Selain itu, beberapa bagian kendaraan juga akan diperiksa untuk memastikan kondisinya masih laik jalan. Lampu, klakson, ban, hingga spion biasanya menjadi komponen yang tak luput dari pengecekan. Tahap ini bertujuan memastikan tidak ada ketidaksesuaian atau masalah legalitas sebelum proses administrasi dilanjutkan. 3. Daftar di Loket Balik Nama Setelah cek fisik selesai dan hasil gesek nomor rangka serta mesin telah kamu pegang, kamu bisa menuju loket pendaftaran balik nama. Di sini, kamu akan menerima formulir yang perlu diisi dengan lengkap dan benar.&nbsp; Kesalahan kecil seperti nama yang tidak sesuai KTP atau nomor mesin yang keliru sering kali membuat proses terhambat. Karena itu, luangkan waktu untuk membaca instruksi petugas dan mengisi data sesuai dokumen. Setelah formulir lengkap, serahkan kembali ke loket untuk diproses lebih lanjut. 4. Membayar Biaya dan Menerima Dokumen Baru Jika semua data telah diverifikasi dan dinyatakan sesuai, kamu akan diminta membayar biaya administrasi sesuai peraturan yang berlaku. Besarannya bisa berbeda tergantung jenis kendaraan dan wilayah, sehingga menanyakan langsung kepada petugas akan membantumu menghindari kebingungan.&nbsp; Setelah pembayaran dinyatakan lunas, kamu akan menerima STNK baru, BPKB baru (yang biasanya perlu waktu untuk diterbitkan), dan bukti pembayaran resmi. Dokumen inilah yang menunjukkan bahwa kendaraan tersebut kini sah atas nama kamu. 5. Jika Domisili Kamu Berbeda dari Domisili Kendaraan Kondisi alamat sering kali membuat proses sedikit berbeda. Jika alamat kamu berada di kota yang sama dengan domisili kendaraan, seluruh tahap balik nama bisa dilakukan di satu Samsat saja.&nbsp; Namun jika berbeda kota atau provinsi, kamu diwajibkan melakukan pencabutan berkas terlebih dahulu di Samsat asal kendaraan. Proses ini memastikan bahwa data kendaraan dipindahkan ke wilayah domisilimu. Setelah berkas dicabut dan kamu membawa salinannya, barulah proses balik nama dapat diteruskan di Samsat tempat kamu tinggal.

Panduan untuk mengurus balik nama kendaraan bekas dengan langkah-langkah mudah dan tips menghindari masalah hukum.

Hati-hati! Banyak yang Ditolak saat Balik Nama, ini Panduan Lengkap Biar Prosesmu Mulus di Samsat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/8FFcOjlvSDBKSnv4OXb4Crplgq5TdruGTz6VD6VT-37006291.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) bersama Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati (Kiri) di Balai Kota Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) bersama Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati (Kiri) di Balai Kota Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi membebaskan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 10 November hingga 31 Desember 2025. Kebijakan ini berlaku di seluruh Samsat DKI Jakarta dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Jenis PKB dan BBNKB. Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Gubernur untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak agar lebih tertib. "Ini adalah langkah kami untuk membantu masyarakat, sekaligus mendorong kesadaran pajak dan tertib administrasi kendaraan bermotor di Jakarta," ujar Lusi, Senin (10/11). Ia menegaskan, pembebasan ini tidak memerlukan pengajuan permohonan. Semua dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi manajemen pajak daerah. <h3>Bebas Denda, Cukup Bayar Pokok Pajaknya Saja</h3> Melalui kebijakan ini, wajib pajak cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda keterlambatan. Langkah ini diharapkan bisa membantu masyarakat melunasi kewajiban pajaknya tanpa terbebani sanksi tambahan, sekaligus mempercepat realisasi penerimaan pajak daerah. "Sanksi administratif yang dihapus adalah denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang. Jadi cukup bayar pokok pajaknya saja," jelas Lusi. <h2>Stimulus Ekonomi Jakarta Menjelang Akhir Tahun</h2> Menurut Lusiana, pembebasan denda ini juga menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta memberikan stimulus ekonomi menjelang akhir tahun. Dengan penghapusan sanksi, roda ekonomi diharapkan semakin bergerak dan tingkat kepatuhan pajak meningkat. Selain itu, Pemprov juga mendorong pembayaran pajak secara digital melalui aplikasi SIGNAL, sehingga masyarakat tak perlu repot datang ke kantor Samsat. "Kami ingin masyarakat merasa terbantu. Pajak daerah yang dibayarkan akan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta," imbuhnya.

Pemprov DKI Jakarta membebaskan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mulai 10 November 2025.

Hingga Akhir Tahun 2025 Denda Pajak Kendaraan di Jakarta Dihapus! Begini Cara Dapat Manfaatnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/yamaha_servis-motor.jpg" alt="Ilustrasi: Kendaraan bekas terkena banjir harus ditangani oleh ahlinya. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kendaraan bekas terkena banjir harus ditangani oleh ahlinya. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta punya kabar baik bagi pemilik kendaraan bekas! Mulai 23 Oktober 2024, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBNKB II) digratiskan. Tidak hanya itu, bunga atau denda administratif juga dihapus. Kebijakan baru ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah ini kembali dilakukan karena pada tahun lalu, kebijakan serupa mendapat respon positif dari masyarakat. Selain meringankan biaya, kebijakan ini juga membantu pemerintah memperbarui data kendaraan bermotor secara akurat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan data yang lebih tepat, pemerintah bisa merencanakan kebijakan transportasi dan lalu lintas yang lebih efektif untuk warga Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/015258397/kemajuan-ai-kian-pesat-pendidikan-indonesia-disebut-perlu-sediakan-bekal-untuk-masyarakat-agar-tidak-dikendalikan-teknologi">Kemajuan AI Kian Pesat, Pendidikan Indonesia Disebut Perlu Sediakan Bekal untuk Masyarakat Agar Tidak Dikendalikan Teknologi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apa saja keuntungan dari kebijakan ini?&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- BBNKB 0% untuk kendaraan bekas</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Peraturan Gubernur ini, pajak BBNKB untuk kendaraan bekas penyerahan kedua dan seterusnya kini menjadi 0%. Artinya, masyarakat tidak perlu lagi membayar biaya balik nama untuk kendaraan bekas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Sudah berlaku mulai Oktober 2024</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Insentif Pajak Daerah berupa pengenaan 0% untuk BBNKB kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024, berlaku mulai tiga hari kerja setelah tanggal diundangkan pada 18 Oktober 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, insentif ini akan berlangsung hingga berlakunya ketentuan BBNKB yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang akan mulai diberlakukan pada 5 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015258413/6-cara-efektif-menghilangkan-kantung-mata-akibat-kurang-tidur-yang-terbukti-ampuh">6 Cara Efektif Menghilangkan Kantung Mata Akibat Kurang Tidur yang Terbukti Ampuh</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Penghapusan denda dan bunga administratif</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak hanya pajak 0%, pemilik kendaraan juga tidak dikenakan bunga atau denda administratif yang tertunggak untuk BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Pajak yang sudah dibayarkan tidak bisa dikembalikan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peraturan ini hanya berlaku ke depan, sehingga jika Anda sudah membayar BBNKB sebelum aturan ini diterbitkan, tidak ada pengembalian dana atau pengurangan pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat meringankan beban warga dan memperbaiki tata kelola transportasi kota. Jadi, bagi Anda yang ingin balik nama kendaraan bekas, sekarang adalah waktu yang tepat!</div>

Mulai 23 Oktober 2024, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBNKB II) digratiskan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Biaya Balik Nama Kendaraan Bekas! Bunga dan Denda Juga Dihapus!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/diduga-ada-pungli-rekening-komite-sman-1-palangka-raya-disita_m_143428.jpeg" alt="Ilustrasi Pungli" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pungli</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Samsat Kota Bekasi, Jawa Barat, viral di media sosial baru-baru ini. Peristiwa itu diungkap oleh seorang pria bernama Tian, 27, di media sosial. Kasus bernula saat Tian mengurus balik nama kendaraan sekaligus pajak pada 3 September 2024. Bukannya langsung dilayani, seorang petugas malah meminta sejumlah uang sebagai jasa membantu Tian. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombespol Latif Usman membenarkan peristiwa pungli ini. Pelakunya berinisial Aipda P. Kini, dia sudah ditangani Bidang Propam Polda Metro Jaya. "Untuk anggota ini sudah dilakukan penindakan oleh Bidpropam," kata Latif kepada wartawan, Sabtu (14/8). Sementara itu, Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bambang mengatakan, pungli oleh Aipda P termasuk kategori pelanggaran berat. Proses hukum akan diberikan kepada pelaku. "Pelanggaran pelayanan, itu termasuk pelanggaran berat," kata Bambang. Dia memastikan kasus ini akan diusut tuntas. Propam akan menerapkan penegakan hukum yang prosedural dan profesional.

Dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Samsat Kota Bekasi, Jawa Barat, viral di media sosial baru-baru ini.

Viral Oknum Polisi Pungli Warga yang Mau Balik Nama Kendaraan di Kota Bekasi, Dirlantas Pastikan Sudah Diciduk Propam