<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/pexels-solliefoto-336948-1340714561.jpg" alt="Ilustrasi handphone baru. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi handphone baru. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara terkait wacana terbarunya yang viral di media sosial. Wacana yang beredar yakni mengatur jual-beli handphone bekas sama seperti jual-beli motor bekas dengan adanya aturan balik nama. Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni menegaskan bahwa wacana ini sebenarnya bukan mengenai aturan balik nama seperti halnya pada kendaraan bermotor. Hanya saja, berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity (IMEI). &ldquo;Kami perlu meluruskan, tidak benar jika seolah-olah Kemkomdigi akan mewajibkan setiap ponsel memiliki tanda kepemilikan seperti BPKB motor. Ini sifatnya sukarela, bagi yang ingin mendapatkan perlindungan lebih jika ponselnya hilang atau dicuri. Wacana ini adalah tindaklanjut dari aspirasi masyarakat yang identitasnya kerap kali disalahgunakan saat HP hilang atau dicuri,&rdquo; kata Wayan dalam keterangannya, Sabtu (4/10). Menurutnya, IMEI berfungsi sebagai identitas perangkat resmi yang terdaftar pada sistem pemerintah. Dengan ini, ponsel hasil tindak pidana bisa diblokir sehingga tak lagi memiliki nilai ekonomis bagi mereka yang mencuri.&nbsp; Bahkan, dengan adanya wacana ini, konsumen yang membeli perangkat secara legal bisa tetap merasa aman dan nyaman. Selain itu, IMEI juga memiliki beragam bermanfaat seperti mencegah peredaran ponsel ilegal (BM), melindungi pengguna dari penipuan, memastikan kualitas dan garansi resmi, serta membantu aparat kepolisian dengan mengurangi tindak kriminal pencurian ponsel. &ldquo;Dengan IMEI, masyarakat bisa lebih tenang. Kalau ponsel hilang atau dicuri, perangkat bisa dilaporkan dan diblokir. Kalau ditemukan kembali, bisa diaktifkan lagi. Jadi ini bukan beban baru, melainkan perlindungan tambahan untuk masyarakat,&rdquo; tambah Wayan. Meski begitu, wacana ini sendiri masih berada pada tahap menerima masukan dari masyarakat dan belum sampai dibahas hingga level pimpinan. &ldquo;Direktur kami menyampaikan hal ini dalam forum diskusi akademik di ITB, tujuannya untuk mendengar masukan dari para akademisi, praktisi, dan masyarakat sebelum ada keputusan lebih lanjut,&rdquo; jelas Wayan Melalui klarifikasi ini, Kemkomdigi sekali lagi menegaskan bahwa wacana kebijakan blokir IMEI secara sukarela ini termasuk dalam upaya melindungi konsumen dan menjaga keamanan pada ekosistem digital Indonesia, bukan malah menambah aturan birokratis yang memberatkan masyarakat. &nbsp;

Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan wacana aturan IMEI untuk ponsel bekas, menekankan perlindungan konsumen.

Soal Wacana Jual Beli HP Bekas Harus Balik Nama Seperti Motor Seken, Begini Penjelasan Komdigi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/portrait-shocked-speechless-young-man-showing-video-smartphone-screen-hold-mobile-phone-horizontally-point-display-look-astonished-camera-1-754512609.jpg" alt="Ilustrasi pria menjual ponselnya. Kementerian Komdigi mewacanakan jual beli HP bekas harus ada balik nama. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pria menjual ponselnya. Kementerian Komdigi mewacanakan jual beli HP bekas harus ada balik nama. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap wacana terbarunya. Yakni mengatur jual-beli handphone bekas sama seperti jual-beli motor bekas dengan adanya aturan balik nama. Tujuannya agar peredaran handphone-handphone ilegal bisa dikurangi dengan menghindari penyalahgunaan identitas. Hal ini disampaikan oleh Adis Alifiawan, Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital Komdigi dalam diskusi di Teknik Elektro dan Informatika ITB baru-baru ini. &ldquo;Handphone seken itu nanti kita harapkan juga jelas gitu. Mungkin seperti kita jual beli motor, ada balik namanya, ada identitasnya. Handphone ini beralih dari atas nama A kepada atas nama B agar menghindari penyalahgunaan identitas,&rdquo; kata Adis.&nbsp; Di sisi lain, dia juga meminta masyarakat agar lebih jeli dalam membeli ponsel. Seperti mencocokkan nomor seri dengan nomor IMEI pada kardus dan handphone. &ldquo;Kemudian juga mungkin ada mekanisme lain berikutnya, dengan masyarakat menjadi lebih cerdas sebagai konsumen itu akan membantu sekali dalam mengurangi peredaran handphone-handphone ilegal,&rdquo; jelas dia. Menurut Adis, langkah mengurangi peredaran handphone-handphone ilegal ini juga akan membantu terjaganya keamanan ruang digital. Penipuan pada ruang digital pun bisa dihindarkan. Sementara itu, Komdigi juga mewacanakan tindakan blokir dan buka blokir yang bisa dilakukan oleh pemilik apabila handphonenya hilang. Jika handphone telah ditemukan, pengguna pun bisa langsung melakukan tindakan dengan membuka blokir. Saat ini, pengguna diharuskan mendatangi kantor polisi setempat apabila ingin memblokir handphone yang hilang. Lalu, pihak kepolisian akan menelusuri hal tersebut termasuk tindak pidana atau tidak. &ldquo;Kalau sekarang mungkin kalau mau blokir datang dulu ke polisi, dilihat dulu case-nya apakah ini tindak pidana atau bukan dan lain sebagainya. Tapi kalau nanti kita harapkan, user secara mandiri bisa memiliki kuasa untuk melakukan blokir dan kalau handphone-nya sudah ketemu bisa diunblokir, bisa dibuka blokirnya sehingga bisa dipakai lagi,&rdquo; jelasnya. Tentu langkah-langkah pencegahan handphone-handphone ilegal ini tidak bisa dilakukan Komdigi sendirian. Pihaknya juga memerlukan sinergi dengan pihak kepolisian ataupun Kementerian Perindustrian (Kemenperin). &ldquo;Tidak terlepas dari itu juga adalah peran dari Kementerian Perindustrian sebagai pengelola database IMEI seluruh Indonesia. Kemudian tereksekusinya nanti di teman-teman operator seluler,&rdquo; tutupnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kementerian Komunikasi dan Digital mengusulkan sistem balik nama HP bekas untuk mengurangi peredaran ilegal dan meningkatkan keamanan.

Komdigi Wacanakan Jual Beli HP Bekas Harus Balik Nama Seperti Motor Seken, Antisipasi Peredaran Ponsel Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/07/balik-nama-2233408953.jpg" alt="Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Rachmad Basari. Pemkot Surabaya beri diskon BPHTB hingga 40 persen. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Rachmad Basari. Pemkot Surabaya beri diskon BPHTB hingga 40 persen. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI, Pemkot Surabaya memberikan diskon Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga 40 persen. Kabar gembira ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Rachmad Basari. Ia mengatakan bahwa pengurangan BPHTB sering diberikan di momen-momen tertentu, termasuk hari kemerdekaan.&nbsp;"Ini berdasarkan Keputusan Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi) tentang pemberian pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif BPHTB dalam rangka memperingati HUT Ke-80 Kemerdekaan RI," kata Basari, Senin (7/7). Pengurangan BPHTB kali ini diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan atas setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan yang melakukan peralihan hak, baik dari Jual-Beli maupun Non Jual-Beli seperti hibah, waris. Basari mengatakan bahwa program pengurangan BPHTB kategori Jual-Beli dan Non Jual-Beli di Surabaya berlaku dalam dua sesi, yakni sesi pertama pada 7 - 31 Juli 2025 dan sesi dua pada 1-30 Agustus 2025. Berikut rangkuman ketentuan berdasarkan informasi yang diterima JawaPos.com. Sesi Pertama Pokok BPHTB Kategori Jual-Beli - Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp 0 - Rp 1 miliar, diberi pengurangan hingga 30 persen - Nilai NPOP Rp 1 - Rp 2 miliar, diberi pengurangan hingga 15 persen - Nilai NPOP lebih dari Rp 2 miliar, diberi pengurangan hingga 5 persen Sesi Pertama Pokok BPHTB Kategori Non Jual-Beli&nbsp; - NPOP Rp 0 - Rp1 miliar, diberi pengurangan hingga 40 persen - NPOP Rp 1 - Rp 2 miliar, diberi pengurangan hingga 35 persen - NPOP lebih dari Rp 2 miliar diberi pengurangan hingga 25 persen Sesi Dua Pokok BPHTB Kategori Jual-Beli - Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp 0 - Rp 1 miliar, diberi pengurangan hingga 25 persen - Nilai NPOP Rp 1 - Rp 2 miliar, diberi pengurangan hingga 10 persen - Nilai NPOP lebih dari Rp 2 miliar, diberi pengurangan hingga 5 persen Sesi Dua Pokok BPHTB Kategori Non Jual-Beli&nbsp; - NPOP Rp 0 - Rp1 miliar, diberi pengurangan hingga 40 persen - NPOP Rp 1 - Rp 2 miliar, diberi pengurangan hingga 25 persen - NPOP lebih dari Rp 2 miliar diberi pengurangan hingga 15 persen&nbsp; &ldquo;Kami berharap, masyarakat bisa memanfaatkan momen ini. Jika ada informasi yang masih kurang jelas, masyarakat bisa datang secara langsung ke kantor Bapenda Surabaya di Jalan Jimerto Nomor 25-27, Surabaya,&rdquo; tukas Basari.

Pemkot Surabaya memberikan diskon BPHTB hingga 40% dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI, manfaatkan kesempatan ini.

Mau Balik Nama Tanah atau Rumah? Surabaya Kasih Diskon BPHTB HUT RI hingga 40 Persen, Berikut Rinciannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/02/Open-House-MPR-Dery-Ridwansah-4-2886195280.jpeg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan baru, terhadap wilayah yang dipimpinnya. Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan untuk menggratiskan pembayaran pajak dan biaya balik nama bagi kendaraan milik perusahaan swasta dan pemerintah yang masih berplat nomor luar Jabar. Gebrakan ini dikeluarkan Dedi Mulyadi, setelah sebelumnya mengeluarkan kebijakan pemutihan tunggakan pajak kendaraan bagi motor dan mobil bagi warga Jabar, terhitung sejak 20 Maret hingga 30 Juni 2025. "Hari ini ada kabar gembira, bagi warga Jabar, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jabar, mobil-mobilnya beroperasi di Jabar, tapi nomornya masih luar Jabar, baik perorangan maupun perusahaan pemerintah, perusahaan swasta, saya minta mulai hari besok, tanggal 9 April 2025 sampai 30 Juni 2025, segera untuk mutasi, dan di mutasi ini dibebaskan pajaknya yang tahun 2025," kata Dedi Mulyadi sebagaimana dalam unggahan pada akun media sosial Instagram, Selasa (8/4). Dedi menjelaskan, pihaknya menggratiskan biaya pajak dan balik nama bagi kendaraan yang masih berplat nomor luar Jabar pada 2025. "Jadi dari luar daerah Jawa Barat, masuk ke daerah Jawa Barat kemudian pajaknya di bebaskan, tetapi kalau PPN, BPKB, STNK-nya tetap bayar, karena itu bukan ranahnya pemerintah provinsi. Tetapi yang kita bebaskan adalah pajak kendaraan bermotornya dan biaya balik nama kendaraan, itu yang kita bebaskan," ucap Dedi. Dedi meminta pihak perusahaan swasta maupun pemerintah memanfaatkan kebijakan tersebut dengan baik. Ia menyebut, kebijakan itu akan mulai berlaku pada 9 April sampai 30 Juni 2025. "Ini kesempatan mohon dimanfaatkan, karena apa? Jangan sampai, operasinya di Jawa Barat merusak jalan di Jawa Barat, tapi bayar pajaknya di provinsi lain. Pokoknya tanggal 9 April sampai 30 Juni 2025, pajaknya dibebaskan selama setahun 2025," pungkasnya.

Dedi Mulyadi mengumumkan kebijakan gratis pajak dan balik nama kendaraan untuk perusahaan di Jabar, berlaku 9 April hingga 30 Juni 2025.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Kembali Buat Gebrakan, Gratiskan Pembayaran Pajak dan Balik Nama Mobil Perusahaan Swasta dan Pemerintah, Catat Tanggalnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kubu-jokowi-sebut-ide-pks-mustahil-direalisasikan_m_.jpg" alt="Ilustrasi Loket Pajak Kendaraan Bermotor. Ide PKS terkait penghapusan pajak motor dan SIM Seumur Hidup dinilai mustahil" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Loket Pajak Kendaraan Bermotor. Ide PKS terkait penghapusan pajak motor dan SIM Seumur Hidup dinilai mustahil</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov Jawa Barat membebaskan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan diskon pembayaran denda pajak kendaraan bermotor selama kurang lebih satu bulan. Adapun pemberlakuan kebijakan ini dimulai pada 3 Juli-31 Agustus 2023 mendatang. <div dir="auto">"Program bebas bea balik nama dan diskon pajak kendaraan hadir lagi. Cepetan manfaatkan," tulis akun Instagram resmi Bapenda Jawa Barat, dikutip JawaPos.com, Rabu (28/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011634207/kolaborasi-dengan-badai-ardesy-rilis-single-manusia-tanpa-rasa">Kolaborasi dengan Badai, Ardesy Rilis Single Manusia Tanpa Rasa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun program BBNKB ini dikategorikan untuk yang sudah ada di tangan kedua.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan diskon pembayaran denda pajak diberlakukan untuk yang sudah menunggak hingga lebih dari tujuh tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011631560/usai-dapat-lonjakan-laba-jasaraharja-putera-rombak-jajaran-direksi">Usai Dapat Lonjakan Laba, Jasaraharja Putera Rombak Jajaran Direksi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang menunggak lebih dari 7 tahun, hanya bayar 3 tahun," jelas akun tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga memberlakukan penghapusan denda pajak dan biaya Bea Balik Nama (BBN) sejak tanggal 22 Juni lalu hingga akhir tahun 2023.Hal ini dilakukan sebagai perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta ke-496.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan BBNKB berlaku dari 22 Juni hingga 29 Desember 2023," tulis akun Instagram @humaspajakjakarta menjawab pertanyaan netizen, dikutip Selasa (28/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011630733/pertamina-alihkan-pi-10-persen-dari-wk-rokan-dan-wk-kampar-untuk-provinsi-riau">Pertamina Alihkan PI 10 Persen dari WK Rokan dan WK Kampar untuk Provinsi Riau</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun pemberlakuan aturan ini didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPD) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0035 Tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam keputusan itu, disebutkan bahwa ketentuan penghapusan sanksi administrasi terkait pajak dan BBN kendaraan bermotor itu akan diberikan kepada warga umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011628327/sebagian-rampung-pengerjaan-jalan-poros-antar-kecamatan-di-banyuwangi-terus-dikebut">Sebagian Rampung, Pengerjaan Jalan Poros Antar-Kecamatan di Banyuwangi Terus Dikebut</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penghapusan sanksi administrasi diberikan terhadap sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda tanpa permohonan wajib pajak melalui penyesuaian sistem informasi pajak daerah," tulis keputusan yang diteken Kepala BPD DKI Jakarta Lusiana Herawti pada Jumat (16/6) lalu.</div>

"Program bebas bea balik nama dan diskon pajak kendaraan hadir lagi. Cepetan manfaatkan," tulis akun Instagram resmi Bapenda Jawa Barat.

Bebas Biaya Balik Nama dan Diskon Denda Pajak Akan Diberlakukan di Jawa Barat, Cek di Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73773_93090_pajak-dena-stnk.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) (Samsat) Slawi Hernuryo Samekto menyatakan, program bebas Biaya Balik Nama (BBN) tahap II dalam provinsi, akan segera berakhir 30 Desember mendatang. Menurutnya, upaya mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor terus dilakukan. Salah satunya dengan mengoptimalkan sisa waktu yang ada sebelum tutup buku. Upaya menutup target itu terbantu dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Bebas Biaya Balik Nama (BBN) tahap II dalam provinsi sekaligus penghapusan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor. &quot;Dari program ini, setiap hari layanan bebas BBN II dan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor mencapai 900 hingga 1000 obyek. Untuk cek fisik bagi yang akan balik nama kepemilikan setiap hari mencapai 600,&quot; ujarnya, kemarin. Untuk target global untuk PAD tahun ini mencapai Rp193.281.656.000 dan saat ini sudah tercapai sebesar Rp178.355.325.450. &quot;Itu target secara keseluruhan. Dimana pajak daerah sendiri ada 3 poin yakni pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, dan pajak pengalihan penempatan. Untuk pajak kendaraan bermotor setiap harinya pendapatan terlampaui di kisaran Rp290 juta hingga 300 juta,&quot; terangnya. Sementara dari bea balik nama, dengan digratiskannya program ini oleh provinsi memang tidak akan menutup target hingga akhir tahun. &quot;Namun intinya dari pajak kendaraan bisa tertutup dengan adanya program tersebut,&quot; terangnya. (her/zul/yuz/JPG) &nbsp;

Buruan ke Samsat! Bebas Denda Pajak Motor Tinggal 2 Hari Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66060_85186_pajak-dena-stnk.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Pemprov Jawa Tengah menggratiskan denda pajak kendaraan dan balik nama. Aturan itu berlaku mulai Selasa (22/11) hingga 30 Desember pukul 15.00 WIB mendatang. Kepala DPPKAD Provinsi Jawa Tengah Hendri Santosa mengatakan kebijakan ini dilakukan mendasari Peraturan Gubernur No. 46 tahun 2016 yang diteken 21 November 2016. &quot;Pembebasan BBNKB II ini merupakan pembebasan terhadap pokok BBNKB II, beserta sanksi administratifnya,&quot; ujar Hendri dilansir Radar Tegal (Jawa Pos Group). Sedangkan untuk pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor (PKB), papar Hendri, merupakan pembebasan sanksi administratif atau denda PKB tahun berjalan dan tahun lalu. Dijelaskan pula, pembebasan BBNKB II dalam provinsi antara lain ganti nama pemilik, hibah, waris, dan berbagai jenis pendaftaran balik nama II. &quot;Pokok dan dendanya tidak dipungut alias gratis,&quot; ujarnya. Sebelumnya saat mengunjungi Samsat Slawi, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmiko menegaskan akan menggali potensi pajak di daerahnya. Antara lain dengan memastikan bebas pungutan liar (pungli) dan terobosan-terobosan alternatif penggalian sumbernya. (muj/zul/yuz/JPG)

Denda Pajak Motor dan Balik Nama Digratiskan Mulai 22 November Sampai...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/62495_81552_pajak-dena-stnk.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di seluruh Provinsi Jawa Barat (Jabar) membebaskan Bea Balik Nama (BBN) ke tangan kedua dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB). Terhitung dari 17 Oktober hingga 24 Desember 2016 mendatang. Kepala Seksi (Kasi) Penerimaan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber, Taufik menyampaikan, program ini sesuai dengan surat keputusan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 973/499-Dispenda/2016. Tentang pemberian pembebasan pokok dan sanksi administratif berupa denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB atas peyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya, serta pembebasan sanksi administratif berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB. &ldquo;Sejak diberlakukannya program tersebut se-Jawa Barat, di Samsat Sumber Kabupaten Cirebon sendiri masyarakat antusias mengajukannya untuk balik nama kendaraan bermotor,&rdquo; kata Taufik kepada Radar Cirebon (Jawa Pos Group), kemarin (4/11). Menurutnya, tercatat di hari pertama, tepat 17 Oktober ada sebanyak 60 orang wajib pajak, hari kedua atau 18 Oktober meningkat sebanyak 70 orang wajib pajak yang mengajukan. &quot;Kalau dihitung sampai sekarang sudah lebih dari 100 orang yang melakukan BBN,&rdquo; tuturnya. Dia mengaku, pihaknya sudah mulai melakukan pemasangan spanduk dalam rangka menyosialisasikan program pembebasan BBN ke-2 dan denda PKB tersebut. &ldquo;Nanti akan dipasang di setiap kecamatan dan sebagian desa. Kalau sebelumnya kita juga sudah talkshow terkait program ini,&rdquo; imbuhnya. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Cirebon, Ajun Komisaris Galih Bayu Raditya menyampaikan, pihaknya sangat mendukung program tersebut. Sebab, hal itu dapat mendukung fungsi regident yang dilakukan pihak kepolisian untuk memvalidasikan data kepemilikan kendaraan bermotor. &ldquo;Selain itu juga, masyarakat dapat merasakan manfaatnya, yakni ada kepastian hukum kepemilikan kendaraan bermotor apabila dibaliknamakan ke nama pemilik yang baru,&rdquo; tandasnya. Ia menambahkan, untuk mendukung program tersebut, pihak Satlantas Polres Cirebon siap melakukan proses pengajuan dari setiap masyarakat secara cepat. Dengan catatan, semua yang menjadi syarat-syarat untuk memroses hal itu terpenuhi semuanya. (sam/yuz/JPG)

Denda Pajak Motor dan Balik Nama Digratiskan, Catat Tanggalnya!

balik nama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#balik nama

Berita Terkini