<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/pro-kontra-baliho.jpg" alt="PENERTIBAN: Prajurit TNI mencopot baliho bergambar Rizieq Syihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, kemarin (20/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PENERTIBAN: Prajurit TNI mencopot baliho bergambar Rizieq Syihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, kemarin (20/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pencopotan baliho bergambar <a href="https://www.jawapos.com/tag/imam-besar-fpi/">Imam Besar Front Pembela Islam</a> (FPI) Rizieq Syihab oleh TNI memicu pro dan kontra. Sebagian pendapat menyatakan bahwa tindakan tersebut berlebihan.  Namun, <a href="https://www.jawapos.com/tag/pangdam-jaya/">Pangdam Jaya</a> Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan, pihaknya bertanggung jawab memastikan tidak ada gangguan yang memecah belah masyarakat.  Dia menyatakan tidak akan ragu-ragu menindak tegas siapa pun yang mencoba merusak persatuan dan kesatuan. Hal itu menindaklanjuti Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang berulang-ulang mengingatkan seluruh jajarannya untuk memastikan persatuan di antara seluruh elemen masyarakat terjaga.  Menurut Dudung, pihaknya rutin melaksanakan patroli di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk patroli yang melintas di bilangan Petamburan yang belakangan menyita perhatian publik. ”Ada <a href="https://www.jawapos.com/tag/prajurit-tni/">pasukan TNI</a> yang (patroli) di Petamburan. Ya, itu pasukan yang memang kegiatan rutin dari Garnisun (Tetap 1/Jakarta),” ungkap jenderal bintang dua TNI-AD tersebut.  Bukan hanya garnisun, patroli juga dilaksanakan jajaran Kodim 0501/Jakarta Pusat. Patroli kemarin dilakukan setelah apel gelar pasukan di Monumen Nasional (Monas).  Selain motor dan truk, panser Anoa turut dalam patroli tersebut. Beberapa baliho yang kedapatan dipasang melanggar aturan diturunkan. Tidak terkecuali baliho bergambar <a href="https://www.jawapos.com/tag/rizieq-shihab/">Rizieq Syihab</a>. Penertiban baliho-baliho tersebut sudah dilakukan beberapa hari terakhir.  Dudung menegaskan bahwa dirinya yang memerintahkah langsung penertiban itu. Sebab, pemasangan baliho tidak boleh dilakukan sembarangan. ”Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan paling benar. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu,” katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/pro-baliho_1-750x455.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SHOW-OFF: Sejumlah panser dan 500 personel TNI berkonvoi dari Mnas ke Petamburan, Jakarta Pusat, kemarin (20/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Menurut Dudung, pihaknya turun tangan menurunkan baliho bergambar <a href="https://www.jawapos.com/tag/habib-rizieq-shihab/">Rizieq</a> lantaran baliho-baliho itu kembali terpasang meski sudah ditertibkan petugas satpol PP. ”Berapa kali satpol PP menurunkan, dinaikkan lagi,” tambah Dudung. ”Tidak ada baliho-baliho itu yang mengajak revolusi dan segala macam,” tegasnya.  Secara terpisah, anggota Tim Bantuan Hukum FPI Aziz Yanuar merasa heran lantaran TNI turun tangan menertibkan baliho. Menurut dia, itu bukan tugas TNI. ”Lucu TNI mengurusi masalah <a href="https://www.jawapos.com/tag/baliho/">baliho</a>,” imbuhnya.  Dia pun menyoal baliho revolusi mental yang selama ini banyak beredar. Bahkan dipasang institusi-institusi negara. ”Jadi, revolusi mental balihonya boleh, yang revolusi akhlak tidak boleh,” katanya. Menurut dia, itu menunjukkan sikap otoriter. ”Ini bukan demokrasi namanya, tapi otoriter dan tidak adil,” tambahnya.  Anggota Komisi I DPR Willy Aditya menilai, telah terjadi maladministrasi ketika TNI ikut mencopot <a href="https://www.jawapos.com/tag/baliho-habib-rizieq/">baliho Rizieq Syihab</a>. Sebab, pencopotan baliho merupakan kewenangan satpol PP. ’’Jadi, mestinya, dalam hal ini satpol PP yang melakukan itu,” terangnya. Dia mengingatkan agar jangan ada tumpang-tindih tupoksi dalam menjalankan tugas.  Baca juga:  <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/11/2020/video-viral-baliho-rizieq-shihab-diduga-dicopot-anggota-tni/">Video Viral Baliho Rizieq Shihab Diduga Dicopot Anggota TNI</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/20/11/2020/pangdam-jaya-tidak-terima-dengan-ucapan-habib-rizieq/">Pangdam Jaya Tidak Terima dengan Ucapan Habib Rizieq</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/13/11/2020/serka-bds-pembuat-video-marhaban-rizieq-disebut-prajurit-berprestasi/">Serka BDS Pembuat Video Marhaban Rizieq Disebut Prajurit Berprestasi</a></li> </ul> Sedikit berbeda, Abdul Kadir Karding, anggota Komisi I DPR yang lain, mengatakan bahwa seharusnya pencopotan baliho tidak dilakukan secara berlebihan. Pencopotan atas perintah Pangdam Jaya boleh saja, tetapi sebaiknya melalui pendekatan yang lebih komunikatif atau melalui jalur hukum sekalian. ’’Bisa diselesaikan dengan komunikasi, pendekatan, dan sebagainya. Atau diselesaikan dengan cara hukum kalau memang ada masalah-masalah hukum di dalamnya,’’ jelas Karding.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=cyAg7TfpoH0

Pro-Kontra Pencopotan Baliho Rizieq Syihab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Prajurit-TNI-Tertibkan-Spanduk-FPI-Dery-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, dengan tegas memerintahkan jajarannya untuk menurunkan semua spanduk ataupun baliho yang memasang wajah Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.  Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan TNI. Bahkan ketegasan itu seperti FPI ia minta untuk dibubarkan.  “Saya melihat itu sebagai preseden yang baik sekali dan patut kita apresiasi. TNI adalah tulang punggung negara ini. Ketegasan Pangdam Jaya memulihkan kebanggaan dan kecintaan publik terhadap TNI dan menumbuhkan rasa aman yang tentunya sangat dibutuhkan setiap warga negara saat ini,” ujar Boni kepada wartawan, Jumat (20/11).  Boni melanjutkan, ketegasan TNI suatu bentuk dukungan bagi upaya penegakan hukum yang transparan, konsisten, dan kuat di level institusi kepolisian.  Boni mengatakan, semua pihak tidak ingin negara ini dikooptasi oleh kekuatan non-formal, seperti ormas garis keras yang selalu mengusung politik identitas, untuk melemahkan wibawa negara dan merusak tatanan demokrasi.  "Sikap tegas TNI dan Polri merupakan representasi sikap negara yang ideal sebagai negara hukum yang berwibawa. TNI dan POLRI adalah ujung tombak dalam merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap negara. Hal itu harus terus kita apresiasi dan dukung,” katanya.  Boni juga mengapresiasi kehadiran pasukan khusus TNI di wilayah Petamburan, persisnya di sekitar markas FPI.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/11/2020/video-viral-baliho-rizieq-shihab-diduga-dicopot-anggota-tni/">Video Viral Baliho Rizieq Shihab Diduga Dicopot Anggota TNI</a>  “Itu adalah sinyal keras bagi semua kelompok ormas yang mengusung narasi dan aksi radikal selama ini. Pertanda bahwa masih ada TNI di negara ini yang siap setiap saat menjaga rakyat dan NKRI. Maka, tidak ada ormas yang boleh melampaui hukum, apalagi menghina negara," ungkapnya.  Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan, pencopotan baliho Rizieq Syihab di beberapa titik Ibu Kota atas perintahnya.  Untuk diketahui, sebuah video berdurasi 11 detik memperlihatkan sekelompok orang berseragam loreng tengah menurunkan spanduk bergambar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab yang terpasang di baliho. Video itu beredar di media sosial.  "Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya," tegas Pangdam saat apel pasukan di Monas, Jakarta, Jumat (20/11).  Dia menjelaskan alasannya. Langkah itu diambil berdasarkan hukum. Menurutnya, baliho yang terpasang itu menyalahi aturan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6uDwMijsR_I

TNI Turunkan Baliho Rizieq, LPI: Tumbuhkan Rasa Aman Warga Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/baliho-rizieq.jpg" alt="ILUSTRASI: Lima orang terlihat menurunkan baliho Rizieq Shihab yang terpasang di dekat sebuah masjid. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Lima orang terlihat menurunkan baliho Rizieq Shihab yang terpasang di dekat sebuah masjid. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Video baliho Rizieq Shihab diduga dicopot oleh sejumlah orang yang mengenakan seragam TNI viral di media sosial. Dalam video terlihat lima orang merobek dan menurunkan baliho Rizieq yang terpasang di dekat masjid.  Video tersebut dibagikan oleh Permadi Arya alias Abu Janda melalui akun Twitternya, @permadiaktivis1, Rabu (18/11). “Sebenarnya bukan tugas TNI untuk membersihkan sampah. Tapi karena ini sampah peradaban, terpaksa TNI turun tangan. Terima kasih TNI,” kata Abu Janda seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Kamis (19/11).  Menurut Abu Janda, baliho Habib Rizieq dicopot oleh anggota TNI di Jakarta pada Selasa malam (17/11).  Front Pembela Islam (FPI) angkat bicara terkat pencopotan baliho Habib Rizieq. FPI meragukan anggota TNI yang mencopot baliho Rizieq Shihab. “Masa iya TNI kerjanya malem-malem, diem-diem dan buru-buru gitu takut ketauan orang. Ini mau pancing kita buat musuhin TNI,” kata FPI melalui akun Twitter resminya, @DPPFPI_ID, Rabu (18/11).  FPI meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan pencopotan baliho Rizieq. Sebab, musuh FPI bukan TNI, melainkan ketidakadilan. “Ingat ya, musuh FPI itu ketidak-adilan. Bukan Negara, bukan Polri, bukan TNI atau instansi-instansi lain dalam pemerintahan. Be Smart Netizen,” tulisnya.  FPI meyakini bukan anggota TNI yang mencopot spanduk Rizieq Shihab. “Kami yakin bukan TNI. Karena kalau mereka TNI, kenapa harus malam dan diam-diam? Jika memang resmi dari TNI, kenapa kesannya ketakutan?,” paparnya.  Menurut FPI, menurunkan baliho dan spanduk bukan tugas TNI, melainkan tugas Satpol PP. FPI mencurigai pencopotan spanduk Rizieq merupakan upaya adu domba antara TNI dengan FPI.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ofgB8fuv-kY

Video Viral Baliho Rizieq Shihab Diduga Dicopot Anggota TNI