<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Ilustrasi-Gedung-DPR-MPR-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPR MPR - Dery Ridwansah (2)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPR MPR - Dery Ridwansah (2)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Khas masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025-2029. Hal itu disampaikan Martin saat Rapat Pleno Baleg terkait penyusunan Prolegnas tahun 2025-2029, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya cuma menambahkan, ada satu RUU, pada waktu kunjungan kerja Baleg ke Provinsi Sumatera Utara, yang mungkin juga penting untuk dicantumkan, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Komoditas Khas, ini berbeda dengan (RUU) Komoditas Strategis,&rdquo; kata Martin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator dari Dapil Sumatera Utara II itu menjelaskan, perlunya RUU Komoditas Khas. Hal itu untuk memberikan perlindungan dan pengaturan terkait tata niaga yang adil terhadap komoditas khas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Komoditas khas ini adalah komoditas endemik yang tumbuh di daerah-daerah tertentu, yang selama ini tidak pernah mendapatkan baik itu perlindungan maupun tata niaga yang adil,&rdquo; ucap Martin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015303358/berharap-dpr-masukkan-ruu-pelarangan-kekerasan-terhadap-hewan-domestik-ke-prolegnas-dmfi-singgung-bobby-kertanegara">Berharap DPR Masukkan RUU Pelarangan Kekerasan terhadap Hewan Domestik ke Prolegnas, DMFI Singgung Bobby Kertanegara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, politikus Partai Nasdem itu menekankan, RUU Komoditas Khas</div> <div dir="auto">perlu untuk melindungi agar tidak hilang, bahkan punah. Seperti untuk melindungi komoditas haminjon atau kemenyan dan andaliman yang ada di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya rasa ini perlu untuk jadi masukan kepada kita bagaimana melindungi komoditas-komoditas khas yang ada di daerah-daerah, agar dia (komoditas itu) tidak kemudian hilang. Seperti komoditas kemenyan kalau di Sumatera utara, komoditas adaliman, dan sejenisnya. Saya yakin di jawa dan di tempat tempat lain juga ada,&rdquo; pungkas Martin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung mendorong RUU tentang Komoditas Khas masuk ke dalam daftar Prolegnas

Pimpinan Baleg DPR Dorong RUU RUU Komoditas Khas Masuk Prolegnas 2025-2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/Suko-Widodo-2277376511.png" alt="Suko Widodo" width="100%">
<figcaption>Suko Widodo</figcaption>
</figure> DARURAT dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dideskripsikan sebagai keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dan sebagainya) yang memerlukan penanggulangan segera. Aksi dan demonstrasi massa terjadi merata hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk fenomena darurat yang tak mudah dipadamkan. Segitiga Api Sebuah fenomena besar bisa terjadi karena ada tiga hal sebagaimana prinsip segitiga api: sumber api, bahan mudah terbakar, dan oksigen. Sumber apinya adalah aksi reaktif DPR melalui baleg terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan Nomor 70 mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas usia pencalonan kepala daerah. Tingkah Baleg DPR yang reaktif adalah cetha wela-wela akan nirempatinya terhadap suara dan kondisi aktual rakyat. Sangat mungkin ada semacam kepercayaan diri berlebihan bahwa tindakan tersebut bisa lolos begitu saja sebagaimana yang terjadi sebelum-sebelumnya. Faktor kedua dalam segitiga api, bahan yang mudah terbakar. Kondisi sosial masyarakat secara umum tidaklah terlalu baik. Indikator-indikator mikro sosial budaya, termasuk ekonomi, sedang berada dalam trayektori yang tidak terlalu baik. Reaksi publik hingga menjadi aksi, didominasi oleh kelas menengah yang relatif terdidik, adalah bahan yang mudah terbakar, bahkan mudah meledak. Protes atas ulah Baleg DPR disuarakan banyak selebriti dan pemengaruh yang punya amplifikasi cukup besar di media sosial. Dan, jangan lupakan satu komponen utama: mahasiswa. Bahkan, kali ini mahasiswa turun ke jalan tidak hanya karena faktor peer sesama mahasiswa, tapi juga didukung oleh keluarga seniornya: generasi yang merasakan 1998. Semua komponen ini didominasi oleh kelas menengah: mahasiswa yang beruntung bisa kuliah, selebriti dan pemengaruh, pekerja kantoran, serta penonton konser yang beruntung masih mampu membeli tiket. Psikologi politis dari kelas menengah ini berbeda jauh dengan kelas bawah, yang relatif &rdquo;terjaga&rdquo; kesehariannya dengan jaring pengaman sosial. Dan, faktor ketiga dalam segitiga api adalah oksigen. Sebuah kebakaran besar tidak cukup hanya dengan korek api dan bensin saja. Perlu oksigen untuk bisa menyala. Dalam aksi massa kali ini, sangat cukup oksigen yang memungkinkan untuk terjadinya aksi massa. Ada tiga hal yang saya catat. Pertama, akrobat politik yang terjadi belakangan ini: masalah IKN, partai-partai politik dan dinamika di dalamnya, serta reshuffle kabinet contohnya. Semua itu &rdquo;dipertontonkan&rdquo; langsung di depan masyarakat. Kedua, peran akademisi, cendekiawan, dan pers. Analisis dan perspektif yang disampaikan akademisi dan para cendekiawan di media arus utama yang dipantik dari putusan MK memberikan dukungan argumentatif yang cukup kuat bagi masyarakat untuk bergerak. Yang kemudian kita saksikan bersama pula bukan hanya sikap sebagai individu, melainkan melalui institusi, kampus khususnya. Ketiga, dan ini yang agak miris, adalah berkaitan dengan indikasi pencalonan anak presiden. Fenomena kurang pantas tersebut menjadi salah satu oksigen yang memungkinkan nyala aksi massa terjadi. Media Sosial Dari semua hal tersebut, satu yang membuat saya tidak berhenti terkagum-kagum: media sosial. Bagi saya generasi analog, media sosial sering kali mengejutkan saya. Termasuk kali ini. Pergaulan saya dalam Kolokium.id, sebuah kelompok aktivis medsos yang digerakkan anak-anak muda, membuat saya terpapar dengan akselerasi-akselerasi di dunia digital. AI (artificial intelligence) salah satunya. Dan kali ini saya melongo dengan apa yang disebut OSINT (open source intelligence). Ternyata melalui metode OSINT inilah fenomena kurang pantas itu terkuak, bahkan kemudian merambat dengan sangat cepat dan masif. Salah satunya hingga berhasil memaksa operator atau pemilik jet pribadi &rdquo;menghapus&rdquo; data penerbangannya. Di samping itu, media sosial sangat membantu rekan-rekan pers untuk mengonsolidasikan diri selama aksi, rekan-rekan medis dan logistik dalam mendukung aksi, atau rekan-rekan bantuan hukum. Jangan pula terlewatkan, media sosial menjadi tempat dokumentasi segala hal yang berkaitan dengan aksi. Persis seperti dalam pengamatan Nazir Afzal, seorang jaksa pada peristiwa kerusuhan Inggris 2011, ketika melihat peran media sosial di kerusuhan Inggris 2024. Darurat Komunikasi Politik Dalam silang sengkarut dan interaksi dalam semua kejadian di atas, ada pola komunikasi tidak baik yang terjadi. Komunikasi yang terjadi belakangan ini lebih terkesan mempertahankan argumentasi dengan kuda-kuda merasa paling benar atau benar sendiri. Tidak terlihat adanya pola komunikasi di mana kesediaan saling mendengar menjadi alas duduknya. Khusus dalam bingkai komunikasi politik, tidak ada proses pendidikan politik yang terlihat dari seluruh proses komunikasi ini. Partai politik dan lembaga politik, alih-alih meneladankan pendidikan politik, yang terjadi adalah hegemoni dan pertunjukan saru politik di hadapan konstituen. Darurat komunikasi politik yang menyeret jauh menjadi peringatan darurat. Kalau salah satu tujuan komunikasi adalah saling mendengarkan untuk kemanfaatan bersama, demikian pula berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama ini komunikasi politik antara penyelenggara negara dan rakyat cenderung satu arah: rakyat &rdquo;dipaksa&rdquo; memaklumi tingkah polah penyelenggara negara yang mewakilinya. Mungkin ini saatnya penyelenggara negara, institusi, dan aktor politik memberi porsi jauh lebih banyak untuk mendengarkan apa yang disampaikan rakyat sebagai konstituen yang mengantarkan mereka ke panggung kekuasaan.&nbsp;(*) *)&nbsp;SUKO WIDODO,&nbsp;Dosen Departemen Komunikasi FISIP Universitas Airlangga, Founder Kolokium.Id

Darurat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dideskripsikan sebagai keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka

Darurat Komunikasi Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/Sekjen-PDIP-Hasto-Penuhi-Panggilan-KPK-Terkait-Kasus-DJKA-Dery-Ridwansah-4JPG-2811229373.jpg" alt="Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meski ada dinamika di Baleg DPR, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2024 hari ini. &rdquo;Total yang akan diumumkan 169 bakal paslon,&rdquo; terang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Namun, dia tidak menyebutkan bakal calon untuk pilkada DKI Jakarta termasuk yang akan diumumkan. Mengingat, keluarnya Putusan MK Nomor 60 memungkinkan PDIP mengusung calon. Kendati begitu, Hasto menegaskan bahwa pengumuman bakal paslon yang diusung PDIP akan menggunakan landasan Putusan MK Nomor 60. Sementara itu, politikus PDIP Masinton Pasaribu mengisyaratkan partainya akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024. &rdquo;Ada Anies insya Allah nanti pada 27 Agustus jika PDIP mencalonkan Anies,&rdquo; ungkapnya setelah rapat baleg. Akrobat politik ditampilkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah dikebiri. Bukan hanya itu, lewat panitia kerja (panja) badan legislasi (baleg), DPR juga mengubah batas usia calon kepala daerah. Hanya dalam sehari, revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rampung. Diawali rapat kerja (raker) bersama pemerintah dan DPD pada pukul 10.00. Raker berlangsung singkat dengan keputusan mengadakan rapat panja baleg revisi UU Pilkada. Dalam rapat panja itulah, putusan MK sehari sebelumnya (20/8) diubah. Yakni, putusan terkait dengan syarat usia minimum calon kepala daerah terhitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU diubah kembali dengan terhitung sejak pelantikan calon terpilih. Rapat sempat memperdebatkan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang menyebut calon gubernur dan wakilnya minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Beberapa fraksi sepakat merujuk pada putusan MA. Achmad Baidowi sebagai pimpinan rapat langsung mengakomodasinya. Namun, Fraksi PDIP mengajukan protes. Putra Nababan, anggota baleg Fraksi PDIP, mempertanyakan keputusan mengakomodasi putusan MA. Sebab, keputusan diambil secara terburu-buru dan tidak menghitung setiap fraksi yang menyetujui. Baidowi menepis protes Fraksi PDIP. Menurut dia, PDIP telah diberi kesempatan untuk berbicara. &rdquo;Kan PDIP sudah diberi kesempatan berpendapat. Saya kira fair saja,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015004175/tulis-surat-terbuka-untuk-dpr-terkait-putusan-mk-mahfud-md-silakan-bagi-bagi-kue-kekuasaan-tapi-tetaplah-dalam-koridor-konstitusi">Tulis Surat terbuka untuk DPR terkait Putusan MK, Mahfud MD: Silakan Bagi-Bagi Kue Kekuasaan, tapi Tetaplah dalam Koridor Konstitusi &nbsp;</a> Rapat pun dilanjutkan, mengabaikan protes dari PDIP tersebut. Perubahan batas usia calon itu membuat jalan Kaesang Pangarep untuk ikut dalam kontestasi pilkada kembali terbuka. Pembahasan panja juga menyentuh putusan MK terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah. Baleg mengakalinya dengan melonggarkan ambang batas menjadi hanya untuk partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD. Hal tersebut diatur dalam Pasal 40 revisi UU Pilkada. Ambang batas 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan kepada partai-partai yang memiliki kursi di parlemen. (far/idr/elo/lyn/c14/fal)

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2024 hari ini.

PDIP Umumkan 169 Bakal Paslon untuk Pilkada 2024, Ada Isyarat untuk Anies Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/20240821_163130-770950659.jpg" alt="Seruan Peringatan Darurat masih menjadi hal yang dibahas warganet yang menilai demokrasi di Indonesia sudah mati. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Seruan Peringatan Darurat masih menjadi hal yang dibahas warganet yang menilai demokrasi di Indonesia sudah mati. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengkritik sikap baleg. &rdquo;Cara ini, buat saya pribadi, adalah pembangkangan secara telanjang terhadap putusan pengadilan,&rdquo; tegasnya. Perilaku baleg, lanjut Palguna, akan dihadapkan dengan rakyat, civil society, serta kalangan kampus. Forum Pembelajar Hukum Tata Negara atau Constitutional and Administrative Law Society (CALS) juga mengkritik langkah DPR yang mengabaikan putusan MK. Ketua Presidium CALS Bivitri Susanti menyatakan, upaya revisi UU Pilkada menunjukkan Presiden Joko Widodo beserta partai politik pendukungnya tengah mempertontonkan pembangkangan konstitusi. Langkah itu juga bentuk pamer kekuasaan yang eksesif tanpa kontrol. &rdquo;Seolah ia merupakan hukum, bahkan melebihi hukum dan sendi-sendi konstitusionalisme,&rdquo; ujarnya kemarin. Upaya demikian dinilai telah mendelegitimasi Pilkada 2024. &rdquo;Sebab, aturan main pilkada diakali sedemikian rupa untuk meminimalkan kompetitor dengan menutup ruang-ruang kandidasi alternatif,&rdquo; katanya. Karena itu, pembangkangan konstitusi oleh presiden dan partai politik pendukungnya harus dilawan. Pakar kepemiluan Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengingatkan bahwa putusan MK final dan mengikat. Jika putusan MK tidak dilaksanakan, akibatnya adalah kecacatan pelaksanaan pilkada. &rdquo;Bila terus dibiarkan berlanjut, Pilkada 2024 inkonstitusional dan tidak legitimate untuk diselenggarakan,&rdquo; katanya. Dalam sistem hukum Indonesia, MK adalah satu-satunya penafsir konstitusi yang memiliki kewenangan menguji UU. Pemerintah, DPR, dan semua elemen bangsa harus menghormati dan tunduk pada putusan MK dengan tanpa kecuali. &rdquo;Ketika MK sudah memberi tafsir, itulah yang harus diikuti semua pihak. Senang atau tidak senang,&rdquo; tegasnya. Pakar hukum tata negara Universitas Airlangga (Unair) Radian Salman meminta DPR menghentikan pembahasan revisi UU Pilkada. &rdquo;Jika pembahasan ini dilanjutkan, apalagi bertentangan dengan MK, mereka akan mewariskan keburukan demokrasi,&rdquo; tegasnya kepada Jawa Pos kemarin. Revisi UU Pilkada di masa akhir jabatan hanya akan membuat DPR makin ditinggalkan rakyat. Apalagi, revisi terkesan mendadak dengan pikiran yang sangat pragmatis jangka pendek. Bukan kepentingan jangka panjang sebagaimana niat peraturan perundangan dibuat. Radian mengingatkan bahwa MK pernah mengeluarkan Putusan Nomor 98/PUU-XVI/2018. Bahwa segala UU yang dibuat dan bertentangan dengan putusan MK bisa disebut ilegal. Sebab, setiap putusan MK muncul akibat dispute atau sengketa dari UU yang dibuat. Sementara, UU dibuat atas dasar konsensus. &rdquo;Karena putusan tersebut tercipta akibat dispute, segala putusan MK harus diikuti,&rdquo; katanya. Di bagian lain, melalui siaran pers, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya menghormati kewenangan dan keputusan setiap lembaga negara terkait dengan perubahan aturan pilkada. &rdquo;Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari setiap lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki,&rdquo; ujarnya. (far/idr/elo/lyn/c14/fal)

"Aturan main pilkada diakali sedemikian rupa untuk meminimalkan kompetitor dengan menutup ruang-ruang kandidasi alternatif.”

Lawan Putusan MK dan Revisi UU Pilkada, Baleg DPR Panen Kritik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/JKT_BALEG-DAN-PEMERINTAH-SEPAKAT-SAHKAN-RUU-PILKADA_Salman-Toyibi3-1168347959.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi (tengah) menerima berkas pandangan mini Fraksi Partai Gerindra dari Anggota Badan Legislasi DPR RI Habiburokhman (kanan) dalam rapat keputusan pembahasan RUU Pilkada DPR RI dengan Badan Legislasi DPR RI di" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi (tengah) menerima berkas pandangan mini Fraksi Partai Gerindra dari Anggota Badan Legislasi DPR RI Habiburokhman (kanan) dalam rapat keputusan pembahasan RUU Pilkada DPR RI dengan Badan Legislasi DPR RI di</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Akrobat politik ditampilkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah dikebiri. Bukan hanya itu, lewat panitia kerja (panja) badan legislasi (baleg), DPR juga mengubah batas usia calon kepala daerah. Hanya dalam sehari, revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rampung. Diawali rapat kerja (raker) bersama pemerintah dan DPD pada pukul 10.00. Raker berlangsung singkat dengan keputusan mengadakan rapat panja baleg revisi UU Pilkada. Dalam rapat panja itulah, putusan MK sehari sebelumnya (20/8) diubah. Yakni, putusan terkait dengan syarat usia minimum calon kepala daerah terhitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU diubah kembali dengan terhitung sejak pelantikan calon terpilih. Rapat sempat memperdebatkan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang menyebut calon gubernur dan wakilnya minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Beberapa fraksi sepakat merujuk pada putusan MA. Achmad Baidowi sebagai pimpinan rapat langsung mengakomodasinya. Namun, Fraksi PDIP mengajukan protes. Putra Nababan, anggota baleg Fraksi PDIP, mempertanyakan keputusan mengakomodasi putusan MA. Sebab, keputusan diambil secara terburu-buru dan tidak menghitung setiap fraksi yang menyetujui. Baidowi menepis protes Fraksi PDIP. Menurut dia, PDIP telah diberi kesempatan untuk berbicara. &rdquo;Kan PDIP sudah diberi kesempatan berpendapat. Saya kira fair saja,&rdquo; ujarnya. Rapat pun dilanjutkan, mengabaikan protes dari PDIP tersebut. Perubahan batas usia calon itu membuat jalan Kaesang Pangarep untuk ikut dalam kontestasi pilkada kembali terbuka. Pembahasan panja juga menyentuh putusan MK terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah. Baleg mengakalinya dengan melonggarkan ambang batas menjadi hanya untuk partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD. Hal tersebut diatur dalam Pasal 40 revisi UU Pilkada. Ambang batas 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan kepada partai-partai yang memiliki kursi di parlemen. Dengan perubahan itu, Anies Baswedan bisa kembali terjegal karena ketiadaan parpol pengusung. Dalam rapat tersebut, tidak tampak perlawanan berarti. &rdquo;Panja menyetujui usulan DPR,&rdquo; kata Baidowi. Pembahasan revisi UU Pilkada pun tuntas pada pukul 16.55. Kilatnya pembahasan revisi UU Pilkada disambut dengan rapat paripurna yang dijadwalkan hari ini (22/8). Sudah beredar surat undangan rapat paripurna untuk membahas RUU Pilkada pada pukul 09.30 di ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara. Surat ditandatangani Kepala Biro Persidangan I Arini Wijayanti. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pemerintah hanya merespons perkembangan dan fakta dalam persidangan. Kemudian, ada daftar inventarisasi masalah (DIM) baru. Pemerintah, lanjut dia, masih menunggu perkembangan di DPR. Meski, sudah ada jadwal rapat paripurna hari ini. &rdquo;(Pembahasan) ini masih di DPR. Dinamika politik masih bisa berkembang,&rdquo; katanya. (far/idr/elo/lyn/c14/fal)

Panja baleg DPR mengubah batas usia calon kepala daerah. Hanya dalam sehari, revisi UU Pilkada rampung.

Abaikan Putusan MK, Baleg DPR Revisi Kilat UU, Pilkada 2024 Terancam Inkonstitusional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/pilkada-332124286.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada Serentak 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada Serentak 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI rapat pembahasan Undang-Undang (UU) tentang Pilkada. Rapat ini tidak lain merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dalam UU Pilkada. "Kan itu ada keputusan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu yang dibahas itu kemungkinan di Pasal 7 dan Pasal 40, menyesuaikan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi dan kemungkinan akan mempertegas daripada apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena ini kan mendadak sekali," kata Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo kepada wartawan, Rabu (21/8). Rapat pembahasan itu rencananya digelar pada pukul 10.00 WIB. Rapat akan digelar Baleg DPR bersama Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (RUU Pilkada). Ia menampik, akan menganulir putusan MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Pasalnya, MK kini mengatur pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 20 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD. Melainkan hanya 7,5 persen hasil suara partai politik. "Kalau keputusan MK kan final and binding, kalau final and binding artinya kan keputusan itu tentunya kan tidak boleh dianulir oleh undang-undang," ucap Firman. Meski demikian, ia mempertanyakan mengapa MK justru menambahkan norma baru dalam UU Pilkada. Sebab, seharusnya MK hanya berwenang menerima maupun menolak gugatan. "Memang kami juga agak sedikit bertanya-tanya, karena sebetulnya Mahkamah Konstitusi itu hanya menerima atau menolak gugatan bertentangan dengan konstitusi atau tidak, kan begitu sebetulnya. Tapi kan MK membuat norma baru, maka itu yang mungkin menjadi perdebatan," pungkasnya.

Rapat ini tidak lain merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah.

Baleg DPR Gelar Rapat Bahas RUU Pilkada, Klaim Tak Akan Anulir Putusan MK Soal Ambang Batas Calon Kepala Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/27/JKT-ISTANA-RAPAT-PARIPURNA-FED-14JPG-1171208847.jpg" alt="Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Hanya berselang sehari setelah pembukaan masa sidang, revisi Undang-Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara langsung dikebut. Dalam rapat kemarin (15/5), sejumlah anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR memperdebatkan urgensi terkait keleluasaan presiden untuk menambah jumlah kementerian. Anggota Baleg dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Sturman Panjaitan salah satu yang keberatan. Dia mengatakan, dalam penambahan kementerian tidak cukup hanya memperhatikan aspek efektivitas, tapi sisi efisiensi juga perlu menjadi pertimbangan. Menurut dia, jika hanya mempertimbangkan sisi efektivitas, maka akan sangat berat melaksanakan pemerintahan. Sebab, negara tidak akan mampu membiayai kementerian yang ada. &rdquo;Efektif dan efisien itu memang tidak mudah,&rdquo; terang Sturman dalam rapat Baleg kemarin. Berbeda dengan Sturman, Fraksi PPP cenderung sepakat jika ada penambahan menteri. Anggota Baleg Fraksi PPP Illiza Sa&rsquo;aduddin Djamal mengatakan, tidak ada yang salah terkait aspek efektif dan efisien. Keduanya penting dalam pembentukan kementerian. Selama ini, jumlah anggota kabinet bervariasi. &rdquo;Yang terakhir ini kan dikunci pada jumlah 34 kementerian,&rdquo; paparnya. Menurut dia, pemerintahan baru tentu punya visi dan misi. Dia mempertanyakan apakah dengan kementerian yang ramping, pemerintah bisa mencapai visi-misi yang ditetapkan atau sebaliknya. &rdquo;Tentu kita serahkan ke presiden nanti,&rdquo; jawab politikus asal Aceh itu. Anggota Baleg dari Fraksi PKS Ansory Siregar menjelaskan, memang, pembentukan kabinet dan penentuan kementerian menjadi kewenangan presiden. Namun, aspek efisiensi harus dipertimbangkan. Ansory mengusulkan, jumlah 34 kementerian yang tercantum dalam UU Kementerian Negara tidak perlu ditambah. Kalau bisa malah dikurangi menjadi 30 kementerian. &rdquo;Kalau dia menambah kementerian, dan saya yakin dia akan nambah, terus mana efisiensinya?&rdquo; ujarnya. Zainuddin Maliki, anggota Baleg DPR dari Fraksi PAN, menyebut aspek efektif dan efisien harus dikaji mendalam. Sebab, ada kementerian yang efisien tapi tidak efektif. Ada pula yang efektif, namun tidak efisien. Contohnya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Menurut dia, Kemendikbudristek merupakan kementerian yang efisien, tapi tidak efektif. Sebab, kementerian itu meng-cover jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. &rdquo;Itu terlalu gemuk. Seharusnya dipecah menjadi dua. Memang dari sisi jumlah tidak efisien, tapi hasilnya akan efektif,&rdquo; tuturnya. Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menambahkan, pembahasan revisi UU Kementerian Negara masih dalam tahap usul inisiatif. (lum/wan/c18/bay)

Baleg DPR mulai membahas revisi UU nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. Penambahan kementerian harus lihat efektifitas.

Baleg Mulai Bahas Revisi UU Nomor 39 Tahun 2008, Perdebatkan Isu Penambahan Menteri

<h1> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tahun-politik-gerindra-dan-pkb-dapat-jatah-kursi-pimpinan-mpr_m_185494.jpeg" alt="Wakil Ketua Badan legislatif, Supratman Andi Agtas" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan legislatif, Supratman Andi Agtas</figcaption>
</figure> </h1> JawaPos.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah menyetujui rumusan baru dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yakni agar ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh Presiden RI. &ldquo;Jadi kita setuju yang rumusan baru, ya?&rdquo; tanya Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam rapat panitia kerja (panja) pembahasan DIM RUU DKJ seraya mengetuk palu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (14/3). Rumusan baru tersebut untuk menganulir rumusan lama, sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 523 ayat (3) draf RUU DKJ yang menyebutkan bahwa, &ldquo;Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden&rdquo;. Supratman mengatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi dan tata cara penunjukan ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan presiden. &ldquo;Kemudian ketentuan itu diatur dalam peraturan presiden. Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai,&rdquo; ujarnya. Menanggapi rumusan tersebut, anggota Baleg DPR RI Mardani Ali Sera mengaku setuju agar ketua Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh presiden. Menurut dia, Dewan Kawasan Aglomerasi berbeda dengan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dapat dipimpin oleh wakil presiden. &ldquo;Saya setuju dengan draf yang dibuat pimpinan karena memang kita sistemnya presidensial, bahwa nanti presiden tetap menunjuk wakil presiden tidak ada masalah karena bedanya kalau Papua tidak sensitif pimpinan, kalau Jabodetabek &lsquo;wow&rsquo; bukan cuma sensitif, itu super,&rdquo; kata Mardani. Sebelumnya, Rabu (13/3), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan alasan pemerintah mengusulkan wakil presiden (wapres) memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), sebab akan menangani permasalahan kompleks yang sifatnya lintas menteri koordinator (menko). &ldquo;Kalau bicara menyelesaikan persoalan yang kompleks lintas menko, yaitu presiden dan wakil presiden, kita melihat saat itu bahwa presiden memiliki tanggung jawab nasional, pekerjaannya sangat luas sekali, maka perlu lebih spesifik ditangani oleh wapres,&rdquo; kata Tito dalam rapat kerja (raker) Badan Legislasi DPR RI bersama Pemerintah terkait RUU DKJ di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Berdasarkan Pasal 51 draf RUU DKJ, disebutkan bahwa pembangunan Daerah Khusus Jakarta akan disinkronkan dengan kawasan aglomerasi. Kawasan tersebut meliputi Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupeten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kita Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. &nbsp;

Dewan Kawasan Aglomerasi berbeda dengan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dapat dipimpin oleh wakil presiden.

DPR dan Pemerintah Setujui Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Langsung Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/diduga-gelapkan-duit-ratusan-juta-bendahara-desa-ini-terancam-penjara_m_177568.jpeg" alt="Ilustrasui duit THR" width="100%">
<figcaption>Ilustrasui duit THR</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi RUU usulan inisiatif DPR.&nbsp; &ldquo;Apakah rancangan revisi Undang-Undang Desa dapat kita setujui?&rdquo; tanya Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek dalam rapat pleno penyusunan RUU Desa di Ruang Rapat Baleg DPR, Jakarta, Senin (3/7).&nbsp; Pertanyaan tersebut dijawab setuju oleh jajaran anggota Baleg dan disambut ketukan palu yang meresmikan putusan rapat pleno. Rancangan tersebut kemudian akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.&nbsp; Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan penyusunan NA dan RUU yang dilakukan Panja guna mendukung perekembangan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011317067/tujuh-desa-tak-terima-dana-desa-ini-penyebabnya">Tujuh Desa Tak Terima Dana Desa, Ini Penyebabnya</a> &ldquo;Sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera seta untuk menjawab dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, dan kehidupan ketatanegaraan sebagaimana yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Berdasarkan itu, lanjut Supratman menyampaikan hal hal yang diatur dalam RUU, antara lain; Pasal 26 ayat (3) tentang penambahan hak Kepala Desa untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan dan mendapatkan tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan.&nbsp; Penyisipan satu pasal diantara Pasal 34 dan Pasal 35 yakni Pasal 34A tentang jumlah calon Kepala Desa Perubahan Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Perubahan Pasal 56 tentang masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menjadi 9 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan.&nbsp; Pasal 72 tentang alokasi anggaran dana desa sebesar 20 persen dari dana transfer daerah. Penyisipan 1 pasal diantara Pasal 72 dan Pasal 73 yakni Pasal 72A tentang pengelolaan dana Desa untuk peningkatan kualitas masyarakat Desa. Pasal 74 tentang insentif yang diberikan kepada rukun tetangga/rukun warga sesuai kemampuan keuangan daerah. Pasal 79 ayat (2) huruf a tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 9 tahun. &ldquo;Semoga dengan hasil yang kita capai semakin membuat desa kita semakin kuat, semakin mandiri dan bisa meningkatkan lokomotif pertumbuhan ekonomi di Indonesia," ungkap Andi. Baleg DPR RI juga menyetujui kenaikan dana desa dari 8,3 persen menjadi 20 persen. Sehingga, setiap desa bakal menerima transfer daerah kurang lebih Rp 2 miliar.&nbsp; Hal itu disepakati dalam Rapat Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Revisi Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Senin, 3 Juli 2023. Komposisinya, empat dari sembilan fraksi di Baleg DPR menyetujui usulan kenaikan dana desa dari 8,3 persen menjadi 20 persen. Sedangkan tiga fraksi awalnya tidak setuju. Mulanya, besaran 20 persen ini dilemparkan oleh Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam Rapat Panja Baleg. Alasannya, dengan asumsi Rp1 miliar per desa, maka Terdapat total Rp70 triliun dana yang ditransfer ke desa.&nbsp; Jika dinaikkan menjadi 15 persen maka kenaikannya Rp 100-300 juta per desa. Karena itu, Andi mengusulkan menjadi 20 persen agar per desa bisa mendapatkan Rp 2 miliar. Dari usulan itu, empat fraksi menyetujuinya, yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PPP. Sementara Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi PAN, meminta agar persentasenya disesuaikan kemampuan keuangan negara. Sedangkan Fraksi PKB tetap ingin setiap desa dapat minimal Rp 5 miliar atau naik 30 persen, dan Fraksi Partai Nasdem tidak hadir.

Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Jelang Pemilu, DPR Setujui Dana Desa Naik Jadi Rp 2 Miliar 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Irma-Nasdem-DPR-RI.jpg" alt="dpi ri" width="100%">
<figcaption>dpi ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Maria Farida Indrati. Dia mengatakan, hukum yang berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda. Bahkan, masih ada produk hukum yang usianya sudah ratusan tahun, tapi masih digunakan di Indonesia antara lain KUHP dan KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), serta beberapa UU lain.  Seharusnya, kata Maria, semua peraturan warisan Belanda itu diganti sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat terkini. Ia juga menyoroti tren saat ini dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan metode omnibus law. Misalnya, UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekarang diganti Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.  "Beleid itu berdampak pada berbagai ketentuan dalam 78 UU yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. UU Cipta Kerja tidak mengubah seluruh UU terdampak, tapi hanya mengubah sebagian kecil atau beberapa pasal dalam UU tertentu saja," ujarnya.  Namun persoalannya, lanjut Maria, jika UU terdampak dalam UU Cipta Kerja itu diubah, apakah pasal yang ada dalam UU Cipta Kerja juga diubah?  Diketahui, Maria sejak awal mengkritik metode omnibus law yang digunakan untuk UU Cipta Kerja. Menurutnya, metode omnibus law hanya bisa digunakan untuk UU yang memiliki tema atau latar belakang isu yang sama. Persoalan ini hampir serupa dengan berbagai peraturan Belanda yang masih digunakan di Indonesia.  "Padahal beberapa UU telah diterbitkan, tapi peraturan lamanya tidak dicabut," ujarnya.  Sekarang pemerintah dan DPR juga menggunakan metode omnibus untuk UU lainnya, misalnya RUU Kesehatan. Materi yang diatur dalam RUU Kesehatan juga mirip UU Cipta Kerja yakni ada UU terdampak tidak memiliki tema yang sama.  “Pembentukan UU menggunakan omnibus harus benar-benar dikaji jangan sampai UU terdampak menjadi berantakan,” ujarnya.  Lebih lanjut Maria mengingatkan agar tidak memaksakan beberapa UU yang berbeda tema untuk diubah substansinya melalui mekanisme omnibus law. Membuat UU juga tidak perlu dipaksakan jika memang tidak dibutuhkan.  Senada dengan dia, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Fitriani Ahlan Sjarif menyebut, obesitas regulasi muncul karena banyak lembaga yang memilki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan.  "Padahal guna meminimalkan regulasi yang berlebihan seharusnya ditentukan mana lembaga yang memiliki kewenangan menerbitkan aturan," imbuhnya  Fitriani menilai omnibus law yang digunakan untuk membentuk UU Cipta Kerja bukan contoh yang baik untuk teknik pembentukan perundang-undangan. UU yang masuk dalam omnibus UU Cipta kerja sangat beragam sama seperti omnibus RUU Kesehatan dimana UU yang masuk tak hanya sektor Kesehatan, tapi juga jaminan sosial.  “Ketimbang menggunakan metode omnibus lebih baik pembentukan UU menggunakan cara yang sederhana, sehingga hasilnya bisa mudah dibaca masyarakat umum,” pungkasnya.  Kalangan pakar hukum sepakat bahwa penggunaan metode omnibus law secara tidak hati-hati bisa membuat UU menjadi berantakan. Metode omnibus law yang digunakan untuk membentuk UU Cipta Kerja bukan contoh yang baik untuk teknik pembentukan perundang-undangan.  "Termasuk pembahasan RUU Kesehatan Harus Sinkron Antara Baleg, DPR, dan Kementerian Kesehatan," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago.  Politikus NasDem itu juga menyambut baik penugasan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Penugasan itu tertera dalam surat Pimpin DPR dengan nomor T/160/PW01/02/2023 tertanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.  Menurutnya, fungsi Baleg adalah melakukan sinkronisasi terhadap hasil bahasan Komisi IX dengan Kementrian Kesehatan sebagai perwakilan parlemen dan pemerintah. Sehingga, Baleg tak langsung membahasa RUU tersebut seperti yang dilakukan saat pembahasan RUU Cipta Kerja (Ciptaker).  "Posisi ini sudah benar, agar parlemen tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama sebagaimana RUU Ciptaker yang justru dibahas langsung di Baleg, tidak melalui Komisi terkait," kata Irma.  Dia memastikan, Komisi IX akan segera melaksanakan pembahasan RUU Kesehatan, agar dapat segera dirampungkan dan disampaikan ke Baleg untuk dilakukan sinkronisasi. Hal ini sekaligus menepis adanya dugaan kongkalingkong antara pemerintah dan Baleg.

Kalangan Pakar Hukum Soroti Penggunaan Omnibus di RUU Kesehatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#baleg dpr

Berita Terkini