<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/20/YF522x0660sfkgHotYDQ8SpmdH1HihoKomAKIMw2-1655057687.jpg" alt="Mediasi konflik apartement Bale Hinggil. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Mediasi konflik apartement Bale Hinggil. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Salah satu penghuni Apartemen Bale Hinggil, Anastasia, mengaku mengalami tekanan sosial dari oknum-oknum yang mengklaim sebagai bagian dari kelompok komunitas BHC (Balai Hinggil Community). Ia bahkan sempat dituduh sebagai mata-mata hanya karena bersikap netral dan taat aturan pembayaran.</p> <p>Anastasia yang tinggal di Bale Hinggil sejak tahun 2020 ini awalnya hanya menyewa, namun mulai 2023 ia resmi membeli unit dan menjadi pemilik sah. Saat itu pula ia sempat masuk ke grup komunikasi penghuni, yang belakangan diakuinya sebagai grup BHC.</p> <p>&ldquo;Awalnya saya masuk grup itu bagus. Tapi setelah saya masuk, saya langsung dibilang pengkhianat. Padahal saya penghuni, saya pemilik unit, dan tidak pernah ikut-ikutan ribut,&rdquo; ujar Anastasia, Rabu (23/4).</p> <p>Ia menyebutkan dirinya dikeluarkan dari grup berkali-kali, bahkan dilabeli sebagai mata-mata hanya karena sering terlihat duduk di area umum apartemen. &ldquo;Saya ini orangnya netral. Tidak pernah komen, tidak pernah ikut campur. Tapi saya dibilang pengkhianat, katanya karena saya sering makan di luar atau duduk-duduk di bawah,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Anastasia juga menegaskan bahwa selama tinggal di apartemen tersebut, ia selalu memenuhi kewajibannya, termasuk pembayaran iuran pengelolaan lingkungan (IPL) dan biaya lain sesuai prosedur. Karena itu, akses listrik dan air di unit miliknya tidak pernah dimatikan.</p> <p>&ldquo;Alhamdulillah, listrik dan air saya tidak pernah dimatikan. Karena saya tahu kewajiban saya dan saya ikuti. Kalau AJB memang hak kami, tapi soal IPL dan service, itu kewajiban kita untuk bayar,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Anastasia juga mempertanyakan kejelasan legalitas BHC yang kerap mengklaim mewakili penghuni. &ldquo;Saya tidak pernah tahu siapa ketua BHC itu. Grupnya tidak jelas, saya tidak tahu siapa pengurusnya. Tidak pernah ada transparansi,&rdquo; katanya.</p> <p>Pernyataan Anastasia ini menambah panjang daftar kesaksian warga yang merasa resah dengan adanya dugaan tekanan sosial dan manipulasi informasi oleh oknum yang mengklaim mewakili komunitas penghuni di Apartemen Bale Hinggil.</p> </div>

Salah satu penghuni Apartemen Bale Hinggil, Anastasia, mengaku mengalami tekanan sosial dari oknum yang mengklaim sebagai bagian BHCb

Dituduh Mata-Mata, Warga Bale Hinggil Ungkap Intimidasi Oknum Penghuni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/20/YF522x0660sfkgHotYDQ8SpmdH1HihoKomAKIMw2-1655057687.jpg" alt="Mediasi konflik apartement Bale Hinggil. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Mediasi konflik apartement Bale Hinggil. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&ndash;</strong>Konflik antara penghuni dan pihak pengelola Apartemen Bale Hinggil, PT Tata Kelola Sarana (TKS), berujung pada pemutusan fasilitas kebutuhan dasar listrik dan air secara sepihak. Konflik ini mendapat atensi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.</p> <p>"Bale Hinggil sudah saya sampaikan, yang namanya fasilitas dasar tidak boleh dimatikan," tutur Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Minggu (20/4).</p> <p>Pemkot sebelumnya juga telah menggelar mediasi antara penghuni dan pengelola Apartemen Bale Hinggil. Namun, mediasi tak berhasil lantaran kedua pihak berselisih paham tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).</p> <p>"Soal PPJB yang didalamnya ada beda-beda ini tidak bisa kami menyelesaikan, tetapi harus diselesaikan secara hukum. Karena itu, kasus ini sudah saya minta pendampingan kejaksaan tinggi," imbuh Eri.</p> <p>Menurut Politikus yang dikenal sebagai Cak Eri, konflik PPJB tak bisa diselesaikan Pemkot Surabaya karena terkait aspek hukum. Sehingga penyelesaiannya harus melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.</p> <p>"Sehingga perbedaan yang ada PPJB itu diselesaikan di kejaksaan tinggi, karena kalau PPJB mengikat kedua belah pihak, itu sudah masuk hukum," tutur Cak Eri.</p> <p>Terkait fasilitas dasar penghuni Apartemen Bale Hinggil sampai diputus, itu menjadi kewenangan Pemkot Surabaya karena berhubungan dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 24 Perwali Nomor 19 Tahun 2023.</p> <p>"Tetapi kalau fasilitas dasar dimatikan, berhadapan dengan pemkot, karena itu terkait dengan Perwali Surabaya," tukas Eri Cahyadi, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tersebut.&nbsp;</p>

Konflik antara penghuni dan pengelola Apartemen Bale Hinggil berujung pada pemutusan listrik dan air secara sepihak, Pemkot Surabaya turun t

Mediasi Buntu, Konflik Apartemen Bale Hinggil Surabaya Dibawa ke Jalur Hukum

<div id="m#msg-f:1818607963578294796" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/16/Screenshot_2024-12-16-21-53-49-500_comgoogleandroidgm-edit-2509739565.jpg" alt="Pemkot Surabaya sebagai mediator dalam mediasi antara penghuni apartemen dan pihak pengelola Apartemen Bale Hinggil." width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya sebagai mediator dalam mediasi antara penghuni apartemen dan pihak pengelola Apartemen Bale Hinggil.</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1818607963578294796-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mendorong penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Apartemen Bale Hinggil yang mencapai sekitar Rp 8 miliar, termasuk dendanya. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya, Febrina Kusumawati, menegaskan bahwa pemkot hadir untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015429506/tak-seperti-shin-tae-yong-ketum-pssi-erick-thohir-ogah-paksa-justin-hubner-dan-ivar-jenner-main-di-piala-aff-2024">Tak seperti Shin Tae-yong, Ketum PSSI Erick Thohir Ogah Paksa Justin Hubner dan Ivar Jenner Main di Piala AFF 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemkot bisa hadir kok, ayo komitmennya seperti apa, bisa nyicilnya berapa. Mulai 2019 sampai dengan 2024 itu totalnya sekitar Rp 8 miliar, termasuk denda-dendanya,&rdquo; ujar Febrina di Surabaya, Senin (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Febrina, yang akrab disapa Febri, menyebut pembayaran denda tersebut dapat dilakukan dengan cara mencicil sesuai kemampuan pengelola apartemen. &ldquo;Hari ini kita diskusi dengan teman-teman pengelola untuk ricek kembali kemampuan pembayaran mereka,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ketua Bale Hinggil Community, Kristianto, mengungkapkan bahwa pertemuan antara Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dengan pengelola Apartemen Bale Hinggil membahas dua masalah utama. Pertama, permasalahan antara penghuni dan pengelola. Kedua, tunggakan PBB antara pengelola dan Pemkot Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kristianto juga menyoroti pembatasan fasilitas umum (fasum) yang sebelumnya dilakukan oleh pengelola, seperti pemadaman lift. Menurutnya, hal ini telah ditegaskan oleh Wali Kota Eri sebagai pelanggaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak boleh ada pembatasan kebutuhan dasar di apartemen, meskipun ada permasalahan apapun. Lift, yang sempat dimatikan, sudah ditegaskan tidak boleh ada lagi,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kristianto juga mengungkapkan bahwa pada 2020 warga Apartemen Bale Hinggil sempat diminta membayar PBB. Namun, setelah dicek ke Bapenda Surabaya, pembayaran tersebut tidak tercatat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Banyak warga yang sudah membayar, bahkan dengan dendanya. Tapi setelah dicek ke Bapenda, ternyata tidak ada pembayaran. Uangnya ke mana? Sementara menurut humas pengelola, pembayaran sudah dilakukan,&rdquo; tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legal PT Tlatah Gema Anugrah (TGA), Herry Sudibyo, selaku pengelola Apartemen Bale Hinggil, menegaskan bahwa pihaknya telah mulai mencicil tunggakan PBB sebesar Rp 50 juta per bulan sejak 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita sudah mengangsur Rp 50 juta per bulan, dan itu sudah disampaikan ke warga,&rdquo; ujar Herry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Herry juga memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti lift akan kembali diaktifkan. Namun, ia tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan pembayaran PBB oleh pengelola.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Kristianto turut menyoroti kenaikan service charge sebesar 80 persen pada 2021 yang disebut dilakukan secara sepihak oleh pengelola. Hingga saat ini, masalah tersebut masih menjadi keluhan warga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemkot Surabaya berharap pengelola Apartemen Bale Hinggil dapat menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan tunggakan PBB secara bertahap, serta menyelesaikan berbagai permasalahan dengan penghuni secara adil. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mendorong penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Apartemen Bale Hinggil

Pemkot Surabaya Dorong Penyelesaian Tunggakan PBB Apartemen Bale Hinggil

Bale Hinggil

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bale Hinggil

Berita Terkini

Dituduh Mata-Mata, Warga Bale Hinggil Ungkap Intimidasi Oknum Penghuni

Mediasi Buntu, Konflik Apartemen Bale Hinggil Surabaya Dibawa ke Jalur Hukum

Pemkot Surabaya Dorong Penyelesaian Tunggakan PBB Apartemen Bale Hinggil

Download Aplikasi JawaPos.com