<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/mail.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di gerbang Kampung 1001 Malam. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di gerbang Kampung 1001 Malam. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Relokasi pada warga Kampung 1001 Malam masih dilakukan. Pemkot telah merelokasi 40 kepala keluarga ke tempat yang lebih layak di Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Sumur Welut dan Rusunawa Indrapura. Camat Krembangan Harun Ismail mengatakan, dari 40 KK tersebut satu di antaranya dipindah ke Rusunawa Indrapura sedangkan 39 KK berada di Rusunawa Sumur Welut. Selain itu, masih ada 4 KK yang tersisa dan belum dipindah. ”Empat KK tersebut sudah kami tawarkan tinggal di Rusunawa Sumur Welut, mereka inginnya tinggal di Rusunawa Pakal. Karena rusun di Pakal itu masih dalam tahap proses pengerjaan akhir, jadi harus menunggu hingga Januari 2023,” kata Harun. Harun menyampaikan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) akan menyelesaikan tahap finishing pengerjaan Rusunawa Pakal pada Januari. Setelah tahap finishing, 4 KK warga Kampung 1001 Malam yang belum direlokasi bisa segera dipindah. Setelah dipindah, lanjut Harun, pemkot tidak berhenti memberikan fasilitas. Selanjutnya, pemkot akan memberikan fasilitas pemindahan data administrasi kependudukan (adminduk), sekolah, hingga memberi pekerjaan bagi yang tidak memiliki penghasilan. ”Sudah mulai dari Rabu (28/12) didata Bu Kadinsos. Seperti 16 KK yang telah direlokasi dari kolong tol beberapa waktu lalu, mereka sudah ada yang mulai bekerja,” ujar Harun. Harun menambahkan, setelah semua warga itu dipindahkan ke tempat yang lebih layak kawasan Kampung 1001 Malam akan digunakan oleh pemiliknya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk perluasan bozem sesuai dengan fungsinya. ”Nah yang kolong tol itu sekarang sudah diberi pagar oleh Jasa Marga, nanti di tutup keseluruhan agar tidak ada lagi orang yang tinggal di situ,” tutur Harun. Sebelumnya, Pemkot Surabaya telah merelokasi 32 KK penghuni Kampung 1001 Malam, pada Senin (26/12) pagi. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya mengangkut barang milik warga menggunakan 10 unit truk Satpol PP. Sedangkan warga berpindah ke Rusunawa Sumur Welut, difasilitasi 4 unit bus sekolah milik Dinas Perhubungan (Dishub). Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin menyampaikan, pemindahan itu untuk mengembalikan fungsi lahan Kampung 1001 Malam kepada BBWS Brantas. Rencananya, setelah semua direlokasi, dilakukan normalisasi sungai di kawasan tersebut. Anna menyampaikan, Wali Kota Eri Cahyadi tidak ingin warga hidup telantar. Pemkot memberi fasilitas tempat tinggal hingga jaminan hidup yang lebih layak lagi. ”Kan nggak mungkin lahan ini dialihfungsikan, warga dibiarkan begitu saja. Pak Wali pun tidak ingin warganya telantar, sehingga kami memberikan fasilitas tersebut,” ucap Anna.

Kampung 1001 Malam Surabaya Bakal Dijadikan Bozem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/kabupaten-malang-rampungkan-peningkatan-18-km-jaringan-irigasi_m_181725.jpeg" alt="TUNTAS: Salah satu jaringan irigasi yang dibangun DPUSDA Kabupaten Malang. (Dian Ayu Antika Hapsari/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>TUNTAS: Salah satu jaringan irigasi yang dibangun DPUSDA Kabupaten Malang. (Dian Ayu Antika Hapsari/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus memberi dukungan terhadap pembangunan infratruktur bagi masyarakat di berbagai lapisan. Terutama di kalangan pertanian.  Agar hasil produksi pertanian terus meningkat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan perluasan jaringan irigasi dan peningkatan kapasitas saluran di Daerah Irigasi (DI). Program tersebut dilakukan di Air Lakitan Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Luasan DI Air Lakitan akan bertambah 2.590 hektare untuk memenuhi luas layanan 9.697 hektare.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam mengelola irigasi tidak cukup dilihat dari segi teknis, juga butuh pendekatan budaya, kebiasaan para petani dalam bercocok tanam. “Kami harus pelajari betul lapangan, pola perilaku para petani kita. Sehingga kita bisa belajar bagaimana cara membagi air untuk keperluan irigasi,” kata Basuki kepada awak media, Minggu (18/8).  Pembangunan bendungan dan irigasi untuk mewujudkan ketahanan air dan pangan nasional yang menjadi bagian dari Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.  Pembangunan itu dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR. Pekerjaan itu dilakukan dengan tahun jamak 2016-2019 dengan anggaran sebesar Rp 291,42 miliar.  Lingkup pekerjaannya antara lain pembangunan saluran primer sepanjang 3,5 km, pembangunan saluran sekunder sepanjang 25 km, dan saluran tersier sepanjang 17 km.  Selain itu juga dilakukan peningkatan saluran yang sebelumnya berupa saluran tanah menjadi beton yakni saluran primer sepanjang 5 km dan saluran sekunder sepanjang 12,7 km. Dilakukan pembangunan 30 bangunan Bagi Sadap, 10 buah Bangunan Terjun, 3 Talang, 100 bangunan DC &amp; IC dan 68 buah bangunan pelengkap lainnya.  Kepala BBWS VIII Birendrajana mengatakan Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah potensial untuk pertanian dan mempunyai potensi Sumber Daya Air yang sangat besar karena dilewati oleh beberapa sungai besar antara lain Sungai Air lakitan dan Sungai Kelingi. Pembangunan ini akan mengoptimalkan air irigasi dan mengurangi tingkat kehilangan air yang sampai ke petani.  Terhitung sejak Selasa (6/8) lalu, progres telah mencapai 96,6 persen atau lebih tinggi dari rencana sebesar 92,8 persen. Perluasan itu bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dan sarana irigasi yang memadai sehingga dapat mengairi seluruh luasan areal irigasi dan terpenuhinya kebutuhan air irigasi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/begini-dinamika-saat-pupr-gelar-program-padat-karya-tunai-di-gorontalo_c_0_293950-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ILUSTRASI IRIGASI: Perbaikan saluran irigasi di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. (Istimewa)  "Diharapkan akan meningkatan kesejahteraan petani dengan bertambahnya Indeks Pertanaman petani dari 100 persen menjadi 179 persen, dengan pola Padi-Padi,” jelasnya.  Pembangunan D.I. Air Lakitan didesain dengan luas layanan 9.697 hektare yang dilakukan secara bertahap. Pembangunan Bendung &amp; saluran primer (2006–2009), dilanjutkan pembangunan kantong lumpur, tanggul bendung, tanggul banjir, saluran sekunder-Saluran tersier (2010 – 2014)  Pembangunan saluran tersier terus dilanjutkan pada 2014–2016 hingga dicapai luas layanan 7.107 hektare. Pada pembangunan 2016-2019 dilakukan pembangunan saluran primer, sekunder, dan tersier untuk penambahan luas layanan 2.590 haktare sehingga tercapai luas layanan 9.697 hektare.

Bangun Saluran Irigasi untuk Petani Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/warga-nekat-lewat-jembatan-sasak-ini-yang-dikhawatirkan-walikota-solo_m_165760.jpeg" alt="RAWAN: Jika beberapa daerah di sepanjang Sungai Bengawan Solo hujan dapat berakibat jembatan sasak terbawa arus." width="100%">
<figcaption>RAWAN: Jika beberapa daerah di sepanjang Sungai Bengawan Solo hujan dapat berakibat jembatan sasak terbawa arus.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Banyaknya warga dari daerah Sukoharjo yang nekat melintasi jembatan sasak membuat Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo khawatir. Alasannya, jembatan itu minim pengaman. Sehingga justru dapat membahayakan warga yang melintasinya. Rudy pun meminta agar warga segera menutup jembatan tersebut sebelum jatuh korban jiwa. ''Lebih baik lewat jembatan yang lebih aman seperti jembatan Jurug atau jembatan Bacem, Grogol. Kalau pun lebih jauh selisih 30 menit, berangkatnya lebih awal,'' terang Rudy kepada JawaPos.com, Selasa (31/10). Dia khawatir kalau ada yang nekat lewat jembatan sasak dan kecemplung jatuh ke sungai, siapa yang akan bertanggungjawab. Rudy juga menyoroti pembuatan jembatan tersebut. Jembatan yang menghubungkan dua wilayah Solo dan Sukoharjo selain tidak mempertimbangkan segi keamanannya juga tidak berizin. Padahal, untuk jembatan yang menghubungkan dua wilayah seharusnya mengantongi izin dari pemerintah provinsi. ''Jembatan itu seharusnya ditutup, karena jelas tidak memiliki izin operasional,'' kata Rudy. Dia turut menerangkan mengenai aturan dalam pemanfaatan kawasan sungai. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 pasal 57, bahwa setiap pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai. Termasuk pembuatan jembatan harus mendapat izin. Dan melihat dari jembatan sasak adalah menghubungkan dua wilayah sehingga izinnya pun setingkat gubernur. ''Untuk pembangunan jembatan itu seharusnya berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo,'' tegas Rudy.

Warga Nekat Lewat Jembatan Sasak, Ini Yang Dikhawatirkan WaliKota Solo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68677_87866_Gresik-1_2-banjir-2.jpg" alt="EVAKUASI: Anggota BPBD Gresik Ahmad Nur (tiga dari kiri) membantu mengevakuasi barang milik Hamadi di Dusun Kaliwot, Bungah." width="100%">
<figcaption>EVAKUASI: Anggota BPBD Gresik Ahmad Nur (tiga dari kiri) membantu mengevakuasi barang milik Hamadi di Dusun Kaliwot, Bungah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Problem&nbsp;banjir tahunan di Gresik terbilang pelik. Ketika upaya perbaikan dua sungai utama, Bengawan Solo serta Kali Lamong, sulit terealisasi, normalisasi anak-anak sungai yang mengarah ke dua sungai itu juga sulit tuntas. Problemnya lagi-lagi soal pendanaan.&nbsp;Alokasi dana yang disiapkan untuk program lanjutan normalisasi anak sungai di wilayah Gresik Utara dan Selatan bakal berkurang. Kondisi tersebut berimbas pada jumlah sungai yang bisa diperbaiki. Berdasar data yang dihimpun, pemkab melalui dinas PU hanya mengalokasikan anggaran Rp 40 miliar tahun depan. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp 80 miliar.&nbsp;Dengan dana Rp 40 miliar, normalisasi tersebut diproyeksikan hanya bisa dilakukan pada 20 titik sungai. Mayoritas di titik yang mengarah ke Kali Lamong. Di antaranya, di Bringkang&ndash;Kepatihan (Menganti), Bulangkulon (Benjeng), Iker-iker Geger (Cerme). Sementara itu, sejumlah saluran pembuangan ke arah Bengawan Solo yang dinormalisasi, di antaranya, di Lasem (Sidayu) serta Kecamatan Dukun. Ada juga perbaikan di dua saluran yang mengarah ke Kali Surabaya. &rsquo;&rsquo;Sebab, yang kami benahi adalah saluran yang selama ini jadi salah satu penyebab utama banjir,&rsquo;&rsquo; kata Kepala Dinas PU Gresik Bambang Isdianto. Lantas, bagaimana dengan normalisasi Bengawan Solo dan Kali Lamong? Bupati Sambari Halim Radianto memastikan bahwa persoalan tersebut segera ditangani Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo selaku pengelola dua sungai tersebut. &rsquo;&rsquo;Semoga tidak lama lagi segera ada penanganan,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia menjelaskan, dari hasil pertemuannya dengan pimpinan BBWS, penanganan Bengawan Solo lebih pada optimalisasi Bendung Gerak Sembayat (BGS). Adapun Kali Lamong diproyeksikan ada normalisasi mulai hulu hingga mengarah ke hilir. (ris/c15/ai)

Hanya Bisa Normalisasi Banjir Bengawan di 20 Titik