<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG20220411164210.jpg" alt="Pelaksanaan uji sampling makanan olahan di mobil BPOM Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan uji sampling makanan olahan di mobil BPOM Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru menemukan pedagang menjual bahan baku cendol delima merah terdeteksi mengandung bahan berbahaya. Yakni pewarna rhodamin B yang dilarang digunakan untuk makanan.  ”Tim BPOM Pekanbaru langsung berkoordinasi dengan pengurus pasar untuk melakukan tindak lanjut,” kata Kepala BBPOM Pekanbaru Yosef Dwi Irwan seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru.  Temuan tersebut hasil dari operasi pasar Ramadan 2023 oleh Tim BBPOM di Pekanbaru di Pasar Lima Puluh Pekanbaru dan salah satu sampel yang diuji mengandung bahan berbahaya.  Dia menjelaskan, salah satu bahan yang dilarang itu didapat dari 17 sampel yang diuji coba di mobil laboratorium yang dibawa tim ke pasar Lima Puluh tersebut. Pewarna rhodamin B pada bahan baku cendol delima itu, sangat berbahaya jika dikonsumsi.  Menurut Yosef Dwi Irwan, operasi pasar itu digelar pada Jumat (24/3). Itu dilakukan sebagai upaya pengawasan produk pangan yang memenuhi kriteria keamanan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  ”Tim BBPOM Pekanbaru yang turun melakukan pengujian sampling pangan yang mencurigakan mengandung bahan berbahaya. Tim ini menguji empat bahan berbahaya seperti pengecekan makanan mengandung formalin, boraks, rhodamin B, dan metanil yellow,” terang Yosef Dwi Irwan.  Selain pengecekan sampling, dia menambahkan, tim juga melakukan sosialisasi KIE melalui pemasangan spanduk, penyebaran leaflet, dan KIE kepada pelaku usaha, konsumen maupun penyandang disabilitas di Pasar Lima Puluh.

BBPOM Temukan Bahan Baku Cendol Delima Kandung Rhodamin B

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230106_1734131.jpg" alt="Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin Dimas Purnama Putra. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin Dimas Purnama Putra. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri Banjarmasin melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung laboratorium dan pelayanan publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin. Pembangunan tersebut menelan anggaran Rp 27 miliar lebih.  ”Kami sudah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) untuk kasus ini,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin Dimas Purnama Putra seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Jumat (6/1).  Dia menjelaskan, objek penyidikan adalah pembangunan gedung laboratorium dan pelayanan publik BBPOM tahap II pada 2019 dan tahap III pada 2021 di Kota Banjarbaru dengan anggaran bersumber dari APBN masing-masing sekitar Rp 16 miliar dan Rp 11 miliar.  Dimas menyebut, tim penyidik sedang berkoordinasi dengan ahli dari perguruan tinggi di Kalimantan Selatan untuk melakukan pemeriksaan fisik bangunan. Dalam penyidikan umum yang dilakukan Kejari Banjarmasin saat ini untuk mencari alat bukti agar bisa menentukan siapa tersangkanya.  ”Nanti kalau sudah lengkap semuanya dilakukan gelar perkara untuk menentukan siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas perbuatan dugaan korupsi ini,” jelas Dimas Purnama Putra.  Merujuk data dari laman lpse.pom.go.id, pada  2022 kembali dilakukan tender pembangunan gedung laboratorium dan kantor pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin untuk tahap IV dengan nilai pagu Rp 34 miliar.  Ketika itu, ada 137 perusahaan konstruksi yang mengikuti lelang. Namun, tender dibatalkan dengan alasan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.

Kejari Banjarmasin Sidik Dugaan Korupsi Proyek Laboratorium BBPOM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-24-at-15.45.38.jpg" alt="Macam-macam produk kosmetik, obat, dan makanan yang disita BBPOM Palembang karena mengandung zat kimia berbahaya. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Macam-macam produk kosmetik, obat, dan makanan yang disita BBPOM Palembang karena mengandung zat kimia berbahaya. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Palembang menyita 323 produk obat-obatan, bahan makanan, dan kosmetik, dari pasaran karena dijual tanpa izin edar. Selain itu, produk tersebut mengandung bahan berbahaya.  Kepala BBPOM Palembang Zulkifli mengatakan, ratusan produk yang disita itu didapatkan dalam operasi petugas di beberapa pasar dan swalayan di Kota Palembang selama Januari hingga Agustus. Di antaranya kosmetik berupa krim pemutih, parfum, pensil alis, dan cat kuku. Juga obat tradisional seperti obat kuat dan makanan berupa puluhan kilogram terasi terasi mengandung rhodamin dari Ogan Ilir.  ”Total sebanyak 323 produk yang kami sita itu tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium. Nilai jual mencapai capai Rp 179,8 juta. Kami musnahkan semuanya supaya tidak kembali dijual dan membahayakan masyarakat,” kata Zulkifli seperti dilansir dari Antara.  Dia mengharapkan, masyarakat ekstrahati-hati dalam memilih obat dan makanan yang akan digunakan. ”Jangan sampai membeli atau memilih obat dan makanan yang tidak memiliki izin edar. Ingat terapkan Cek KLIK yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluwarsanya sebelum membeli atau memilih produk obat dan makanan,” ujar Zulkifli.  Dia menambahkan, apabila masyarakat mencurigai adanya peredaran obat dan makanan ilegal atau tidak memenuhi syarat dapat melaporkan ke kontak pusat HALOBPOM di 1 500 533 atau SMS di 0812 19999 533. Selain itu, bisa juga melalui unit layanan pengaduan konsumen BBPOM Palembang di 0711 510126 dan 0711 510042.  Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan, pemkot mendukung upaya dilakukan BBPOM supaya masyarakat terhindar dari dampak negatif penggunaan barang-barang tersebut. Pengecekan lapangan juga senantiasa ditingkatkan dengan didampingi petugas kepolisian sehingga timbul efek jera dari oknum yang masih ada niat curang menjual produk ilegal.  ”Terima kasih gerak cepat yang sudah dilakukan dan harapannya tidak ada lagi barang seperti ini beredar di pasaran,” ucap Fitrianti.

BBPOM Palembang Sita 323 Produk Obat-Kosmetik dari Pasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-03-at-11.51.05.jpg" alt="Sejumlah kosmetik ilegal diamankan petugas Balai BPOM Bandung di Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/8). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kosmetik ilegal diamankan petugas Balai BPOM Bandung di Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/8). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung mengamankan hampir empat ribu kosmetik ilegal yang tidak punya izin edar serta kedaluwarsa. BBPOM melakukan pengecekan ke 30 lokasi penjualan hingga distributor kosmetik.  Kepala Balai BPOM Bandung Sukriadi Darma mengatakan, total ada sebanyak 3.826 buah kosmetik yang disita dari 182 jenis. Ribuan kosmetik itu diamankan dari agen, salon, hingga klinik kecantikan.  ”Ada tiga kategori yaitu kosmetik yang kedaluwarsa sudah lewat, kemudian kosmetik tanpa izin edar yang lokal, dan tanpa izin edar yang impor,” kata Sukriadi seperti dilansir dari Antara di Kantor Balai BPOM Bandung.  Menurut dia, ribuan kosmetik itu diamankan dari delapan daerah. Yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Bekasi.  Paling banyak, lanjut dia, kosmetik ilegal itu diamankan dari Kabupaten Karawang. Di daerah tersebut petugas mengamankan sebanyak 2.178 buah kosmetik ilegal.  Dari mayoritas barang yang disita, menurut dia, merupakan kosmetik produksi lokal. Masih banyak oknum produsen kosmetik yang tidak sesuai dengan ketentuan.  ”Biasanya mereka jual satu paket krim (kosmetik) untuk pagi, siang, dan sore. Dan mengklaim bisa memutihkan wajah dalam waktu cepat. Ini yang membuat masyarakat tertarik,” terang Sukriadi Darma.  Dia menilai, maraknya produsen kosmetik ilegal itu juga didorong oleh faktor permintaan yang tinggi. Sebab, masih banyak masyarakat yang menginginkan perawatan untuk kebutuhan kecantikan.  Padahal, kata dia, kosmetik yang tidak jelas produksinya bisa saja menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Sehingga diimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarangan dalam membeli produk kecantikan.  ”Kami juga temukan penjual bahkan di apotik yang ada di Sumedang. Mereka memproduksi produk kecantikan yang mengandung obat dan mendistribusikannya,” tutur Sukriadi Darma.  Ribuan kosmetik yang diamankan itu memiliki nilai keekonomian sebesar Rp 264 juta. BBPOM memastikan bakal terus melakukan pengawasan untuk meminimalisir peredaran kosmetik ilegal yang berpotensi membahayakan masyarakat.  ”Ini bisa membahayakan, bisa jadi kanker kulit, atau bisa hitam yang permanen. Bisa juga bagi orang hamil berdampak pada cacat bawaan janinnya,” terang Sukriadi Darma.

Balai BPOM Bandung Amankan Ribuan Produk Kosmetik Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berbahaya-bbpom-pekanbaru-sita-13254-kosmetik-ilegal_c_230013.jpg" alt="BBPOM Pekanbaru sita kosmetik tanpa izin edar dan berbahaya." width="100%">
<figcaption>BBPOM Pekanbaru sita kosmetik tanpa izin edar dan berbahaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Sulawesi Selatan merilis hasil temuan tentang perdagangan kosmetik ilegal di provinsi itu. Temuan terbanyak berasal dari Kota Makassar.  ”Ada 697 kosmetik ilegal dan berbahaya kita temukan di pasaran. Dari empat kabupaten/kota yang dirazia, paling banyak ditemukan di Kota Makassar,” ungkap Kepala BBPOM Makassar Sulsel Hardaningsih seperti dilansir dari Antara di Makassar.  Aksi penertiban kosmetik ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya dilaksanakan di Kota Makassar, Kabupaten Sidrap, Pinrang, dan Kabupaten Sinjai. Jumlah barang temuan secara keseluruhan yaitu 697 jenis dengan jumlah 16.491 pcs yang nilai ekonomisnya Rp 357 juta lebih.  ”Temuan terbesar yakni di Kota Makassar sebanyak 235 jenis dengan nilai Rp161 juta lebih. Selanjutnya, akan dilakukan pembinaan, pemusnahan produk, dan yang memenuhi unsur pidana diteruskan ke Proses Pro Justicia (PJ) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Hardaningsih.  Dia menyebut, BBPOM di Makassar juga terus mengingatkan pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Pelanggan diminta untuk selalu Cek KLIK, apalagi untuk pembelian secara online. Cek kemasan dalam kondisi baik, baca informasi produk di lebelnya, pastikan memiliki izin edar Badan POM, dan tidak melewati masa kedaluwarsa.  ”BBPOM mengharapkan masyarakat agar lebih pro aktif dalam memilih produk yang dibeli/ditawarkan,” tutur Hardaningsih.  Sementara itu, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat menyita 944 produk kosmetik tanpa izin edar. Kepala Balai POM di Mamuju Lintang Purba Jaya mengatakan, penyitaan produk kosmetik tanpa izin edar itu dilakukan melalui operasi pengawasan kosmetik ilegal serta mengandung bahan berbahaya dengan melibatkan dinas dan stakeholder atau pemangku kepentingan di daerah itu.  Kegiatan yang dilakukan pada periode Juli hingga awal Agustus, lanjut Lintang Purba Jaya, dilaksanakan di beberapa kabupaten di Sulbar, yakni Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, dan Mamuju Tengah. ”Selama periode Juli hingga pekan pertama Agustus, kami melakukan aksi penertiban pasar dari kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya di beberapa kabupaten di Sulbar,” terang Lintang Purba Jaya.  Pada aksi penertiban pasar dari kosmetik ilegal dan mengandung berbahaya itu, kata dia, Balai POM di Mamuji menyita 1.002 jenis produk kosmetik, sebanyak 944 produk di antaranya tanpa izin edar serta 58 produk diduga mengandung bahan berbahaya.  ”Jika ditaksir nilai produk kosmetik yang kami sita itu Rp 37,8 juta,” ujar Lintang Purba Jaya.  Pada kegiatan itu, dia menambahkan, pihaknya menemukan alat dan bahan yang digunakan untuk memproduksi kosmetik ilegal. Seperti mixer, baskom, timbangan digital, pot lulur, pot krim, kemasan produk, serta produk kosmetik racikan di salah satu toko kosmetik di Kabupaten Mamuju.

BBPOM Sulsel Temukan Banyak Kosmestik Ilegal

Hati-Hati, Kosmetik Palsu Banyak Dijual secara Online