<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Bharada-E-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Ajudan Kepala Divisi Propam Polri nonaktif Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan meninggalkan ruangan usai dimintai keterangan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Sebanyak enam orang" width="100%">
<figcaption>Ajudan Kepala Divisi Propam Polri nonaktif Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan meninggalkan ruangan usai dimintai keterangan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Sebanyak enam orang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta Polri menjamin keamanan Bharada E pascapenetapan sebagai tersangka untuk mengungkap kasus kematian Brigadir J.  "Tujuannya supaya tidak ada intervensi dari pihak mana pun untuk menekan keterangan-keterangan beliau," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo saat dihubungi di Jakarta, Kamis (34/8) dikutip dari Antara.  Selain itu, katanya, perlindungan oleh Polri dinilai penting untuk menjaga keselamatan Bharada E. Sebab, jangan sampai yang bersangkutan mengalami hal buruk, misalnya keracunan, melakukan upaya bunuh diri, penyiksaan di tahanan, dan lain sebagainya.  "Harapan kami itu dilakukan oleh kepolisian," ujarnya.  LPSK menilai perlindungan terhadap Bharada E penting karena hal tersebut akan berkaitan langsung dengan proses, pengumpulan keterangan hingga proses peradilan bagi yang bersangkutan.  "Jadi yang bersangkutan ini harus dijaga betul," kata dia.  Sebagai tambahan informasi, LPSK menjamin akan memberikan perlindungan kepada Bharada E meskipun yang bersangkutan hingga kini masih berstatus sebagai pemohon di lembaga tersebut.  Namun, paparnya, untuk menjadi terlindung LPSK, Bharada E terlebih dahulu harus menyanggupi sebagai "justice collaborator" atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam kasus kematian Brigadir J di Rumah Dinas Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Polisi Ferdy Sambo.  Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Polisi Andi Rian Djajadi mengatakan Bharada E ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus yang dilaporkan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J.  Dari hasil pemeriksaan 42 saksi, saksi ahli, uji balistik, forensik, dan kedokteran forensik termasuk penyitaan barang bukti sudah cukup untuk menetapkan Bharada E sebagai tersangka pada Pasal 338 tentang Pembunuhan dan Turut Se

LPSK Minta Polisi Jamin Keselamatan Bharada E untuk Bongkar Kasus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/edi-hasibuan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo saat ini sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus (Kasatgasus). Dengan demikian menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan, Sambo tidak lagi bisa mengintervensi penyidikan penembakan yang menewaskan Brigadir J. "Jabatan Kasatgasus adalah jabatan tambahan sebagai Kadiv Propam Polri. Saat jabatan Kadiv Propam Polri dicabut, maka dengan sendirinya jabatan Kasatgasus yang disandangnya otomatis akan hilang," kata Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (31/7) malam dikutip dari Antara. Menurut mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini, jabatan Kasatgasus itu difungsikan hanya sewaktu-waktu bila diperlukan, misalnya saat ada gangguan perekonomian nasional. Dia mengatakan Satgasus dibuat sejak Kapolri dijabat Jenderal Pol Tito Karnavian dan berlanjut hingga saat ini. Ketika Ferdy Sambo menjabat Kadiv Propam, kata Edi, maka otomatis jabatan Kasatgasus akan dijabatnya dan ketika Ferdy Sambo sudah dinonaktifkan dari Kadiv Propam, maka jabatan jabatan Kasatgasus tidak dipegangnya lagi, katanya. "Tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan Ferdy Sambo, dia tidak bisa menekan apalagi intervensi dalam kasus ini," katanya. Ferdy Sambo juga tidak bisa menekan proses penanganan perkara yang membelitnya, karena Ketua Tim Khusus Polri sendiri adalah jenderal bintang tiga, selain ada beberapa jenderal bintang lain dalam tim khusus katanya. "Jadi logikanya, bagaimana mungkin jenderal bintang dua tanpa jabatan bisa intervensi Wakapolri," kata akademisi dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini. Pemerhati kepolisian ini mengatakan posisi Ferdy Sambo kini sudah terjepit dan hanya menunggu nasib sampai kasus ini terungkap, apalagi perkara kematian Brigadir J sudah ditarik dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim. "Kita yakin Kapolri akan tegas menindak siapa saja yang terbukti terlibat dan tidak akan pernah lolos." katanya menegaskan. Edi mengatakan secara sekilas kasus ini memang tampak mudah karena ada korban, lokasi jelas, dan pelaku yang juga jelas, tapi sangat minim keterangan saksi dan diperparah dengan kondisi CCTV yang rusak. Sebelumnya, ada kekhawatiran Ferdy Sambo bisa menekan tim Polri yang menangani kematian Brigadir J karena dia dinilai masih menjabat Kasatgasus Polri, meski telah dinonaktif sebagai Kadiv Propam. Dia dinonaktifkan dari jabatannya terkait peristiwa kematian Brigadir J yang tewas tertembak pada 8 Juli 2022. Kasus ini menimbulkan polemik karena ada penanganan yang bermasalah sehingga Polri membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus ini. Jenazah Brigadir J juga telah diautopsi ulang di Jambi dengan melibat berbagai dokter forensik independen dari berbagai instansi.

Sambo Tak Lagi jabat Kasatgasus Polri, Lengkapi: Tak Bisa Intervensi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/brigadir-yosua-ANTARA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengacara keluarga Brigadir Nofryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak menyebut terdapat bekas tembakan di kepala kliennya. Hal ini diketahui berdasarkan hasil otopsi tim dokter forensik terhadap jasad Brigadir J.  "Dokter yang menyatakan, jadi dokter forensik bersama-sama dokter yang mewakili kita, mereka menyatakan ini ditembak dari belakang," kata Kamaruddin, Minggu (31/7).  Kamaruddin mempertanyakan pernyataan Polri yang menyebut ada peristiwa baku tembak di rumah Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo. Namun, berdasarkan hasil otopsi, diduga Brigadir J ditembak dari belakang.  Dia memastikan, dugaan adanya tembakan di belakang kepala Brigadir J berdasarkan hasil otopsi tim dokter. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kata Kamaruddin, pihaknya juga telah mencatat bukti tersebut ke dalam akta notaris.  "Dicatat oleh dokter kita itu ditembak dari belakang, ini catatan mereka di dalam ruang operasi itu kita tuangkan ke dalam akta notaris, sekiranya ada apa-apa dari dokter ini, ini sudah ada akta notaris," tegas Kamaruddin.  "Ini sebuah pengakuan dokter dari tim keluarga dan dokter dari Polri, bersama-sama mereka di dalam itu, jadi apa yang ada di dalam dicatat," sambungnya.  Kamaruddin mengutarakan, tim dokter perwakilan dari keluarga juga turut memastikan lubang yang ada di bagian kepala Brigadir J. Dia menyebut, lubang tersebut tembus hingga ke hidung.  "Ukuran lubangnya semua dicatat dan mereka ukur, dokter yang mewakili kita dan tenaga medis. Jadi bukan karang-karangan daripada wakil kita itu," cetus Kamaruddin.  Oleh karena itu, Kamaruddin membantah bahwa Brigadir J melakukan tembak-menembak dengan Bharada E. Dengan dasar ini, dia menduga Brigadir J ditembak dari belakang, bukan karena aksi tembak menembak.  "Ada lubang di belakang itu, lubangnya itu ditusuk tembus ke hidung. Artinya tembakan itu tegak lurus ke hidung, makanya hidungnya itu ada jahitan dua, pelurunya tembus ke luar dari hidung. Ini yang kami bantah tembak-menembak dari atas," pungkas Kamaruddin.  Sebelumnya terkait berbagai pernyataan dari Kamaruddin, Polri meminta kepada pengacara keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J untuk berbicara sesuai kompetensinya. Sehingga tidak membuat beragam spekulasi terkait kematian Brigadir J.  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan spekulasi yang belum bisa dibuktikan kebenarannya, justru akan membuat kasus ini semakin keruh. "Semua orang yang menyampaikan seperti pengacara, pengacara menyampaikan ya sesuai dengan expert pengacaranya, sesuai dengan hukum acaranya," ungkap Dedi Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, Sabtu (23/7).  "Jangan berspekulasi tentang luka, tentang benda ini benda itu, itu nanti expert yang menjelaskan," sambungnya.  Dedi memastikan kasus penembakan terhadap Brigadir J akan segera diungkap dengan proses pembuktian secara ilmiah.Menurut dia, Tim Khusus yang dibentuk Kapolri Jendera Listyo Sigit Prabowo masih bekerja.  “Permasalahan ini sebenarnya akan segera diungkap oleh Timsus (Polri) ini," tegasnya.

Pengacara: Kepala Brigadir J Ditembak dari Belakang Tembus ke Hidung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Bharada-E-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Ajudan Kepala Divisi Propam Polri nonaktif Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan meninggalkan ruangan usai dimintai keterangan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Sebanyak enam orang" width="100%">
<figcaption>Ajudan Kepala Divisi Propam Polri nonaktif Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan meninggalkan ruangan usai dimintai keterangan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Sebanyak enam orang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bharada Richard Eliezer, pihak yang terlibat insiden polisi tembak polisi di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) nonaktif Irjen Pol. Ferdy Sambo kembali ke kesatuan asalnya, Brimob. Terkait hal ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo membenarkan.  Dedi mengatakan, alasan Bharada E kembali ke Brimob karena yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus polisi tembak polisi.  "Ya, karena statusnya masih sebagai saksi," kata Dedi.  Ia enggan menjelaskan lebih detail terkait dengan alasan penarikan Bharada E ke Mako Brimob.  Sementara itu, Bharada Richard Eliezer atau Bharada E diketahui sebagai anggota Brimob yang diperbantukan di Divisi Propam Polri dan menjadi ajudan Irjen Pol. Ferdy Sambo.  Bharada E diduga terlibat baku tembak dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadie J di rumah Kadiv Propam Polri Irjem Pol. Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7).  Kepolisian menangani tiga laporan dalam peristiwa tersebut, yakni: pertama, laporan berkenaan dengan dugaan pelecehan seksual atau pencabulan; kedua, berkenaan dengan dugaan pengancaman dan kekerasan serta percobaan pembunuhan.  Ketiga, kasus yang ditangani oleh Bareskrim Polri terkait dengan dugaan percobaan pembunuhan dan penganiayaan yang dilaporkan oleh kuasa hukum keluarga Briptu Nofriansyah Yosua Hutabarat.  Kini ketiga laporan polisi itu ditangani oleh Bareskrim Polri menjadi satu kesatuan. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada penetapan tersangka.  Setelah kasus polisi tembak polisi, Bharada E mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).  Pada hari Jumat (29/7) LPSK menerima kedatangan Bharada Eliezer untuk menjalani asesmen dan investigasi terkait dengan kematian Brigadir J.  Sebelumnya, LPSK telah menjadwalkan para pemohon, yakni Putri Candrawathi yang merupakan istri Irjen Pol. Ferdy Sambo dan Bharada E untuk melakukan asesmen dan investigasi pada hari Rabu (27/8). Namun, keduanya berhalangan hadir.  Begitu pula Bharada E. Melalui perwakilan Mako Brimob yang datang ke LPSK, juga menyampaikan yang bersangkutan belum bisa hadir memberikan keterangan.

Bharade E Dikembalikan ke Brimob, Mabes Polri: Statusnya Masih Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Otopsi-Ulang-Brigadir-J-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim dokter forensik memastikan bekerja secara profesional dalam melakukan otopsi ulang jenazah Brigadir J. Mereka menyebut tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam menjalankan proses ekshumasi ini.  "Kami bisa nyatakan kami independen dan imparsial, tidak ada yang memberikan, menitipkan apapun atau memberikan intervensi apapun," kata Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Ade Firmansyah Sugiharto, Kamis (28/7).  Ade menuturkan, selama proses otopsi juga didampingi oleh Kompolnas dan Komnas HAM. Sehingga bisa lebih menggaransi jika tim bekerja secara independen.  Saat ini sampel otopsi ulang jenazah Brigadir J akan dibawa ke laboratorium untuk diteliti lebih mendalam. Butuh waktu untuk menyimpulkan hasil akhir.  "Semua butuh waktu, maka doakan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa nyusun laporannya dan nanti laporan ini akan kita sampaikan kepada penyidik, agar penyidik juga bisa membuat terang perkara ini," jelasnya.  Sebelumnya, baku tembak antara sesama anggota polisi terjadi di rumah dinas Perwira Tinggi (Pati) Polri di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Peristiwa ini melibatkan Brigadir J dan Barada E. Keduanya adalah ajudan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.  "Benar telah terjadi pada hari Jumat, 8 juli 2022, kurang lebih jam 17.00 atau jam 5 sore," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/7).  Peristiwa bermula saat Brigadir Nopryansah Josua memasuki area rumah dinas pejabat Polri. Dia kemudian ditegur oleh Barada E.  "Saat itu yang bersangkutan (Brigadir J) mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan, dan Barada E tentu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J," imbuhnya.

Dokter Forensik Jamin Tak Ada Intervensi Otopsi Jenazah Brigadir J

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Otopsi-Ulang-Brigadir-J-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otopsi ulang jenazah Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau disebut Brigadir J yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Rabu (27/7), berlangsung selama enam jam. Otopsi ulang yang dilakukan oleh tim forensik gabungan dari Polri, TNI, Ikatan Dokter Forensik Indonesia dan perguruan tinggi itu, berlangsung sejak pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 15.000 WIB.  Otopsi ulang dilakukan di salah satu ruangan RSU Sungai Bahar yang dijaga ketat personel Brimob Polda Jambi. Sedangkan bagian ruangan lainnya dipasangi tirai putih dan dipasang garis polisi untuk memastikan kegiatan tim forensik berjalan lancar.  Pada pukul 15.00 WIB, jasad Yoshua selesai diotopsi ulang. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam peti warna putih untuk selanjutnya dibawa lagi ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sungai Bahar untuk dimakamkan di tempat semula.  Di luar ruangan otopsi ulang di salah satu ruangan Rumah Sakit Sungai Bahar tampak keluarga dan kerabat Brigadir Yoshua masih tetap menunggui pelaksanaan otopsi ulang, yang dilakukan tujuh orang dokter ahli forensik itu.  Otopsi ulang jenazah Brigadir Yoshua di kampung kelahirannya di Sungai Bahar, Muarojambi itu cukup menarik perhatian masyarakat. Pola Jambi mengerahkan personel untuk mengamankan dan memastikan kelancaran proses otopsi ulang tersebut.

Dijaga Ketat Brimob, Otopsi Ulang Brigadir J Selesai dalam Enam Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Ketua-Komnas-HAM-Ahmad-Taufan-Damanik-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersama Jajaran petinggi Polri memberikan keterangan pers usai pemanggilan tim forensik Polri di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (25/7). Komnas HAM memanggil tim forensik yang melakukan autopsi jenazah Brigadir Nopr" width="100%">
<figcaption>Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersama Jajaran petinggi Polri memberikan keterangan pers usai pemanggilan tim forensik Polri di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (25/7). Komnas HAM memanggil tim forensik yang melakukan autopsi jenazah Brigadir Nopr</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah ajudan dari mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol Ferdy Sambo diminta keterangan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Selasa (26/7). Namun, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, tak hadir dalam agenda tersebut.  "(Bharada E) belum datang. Saya yang penting sebagai Komnas HAM minta supaya itu hadir," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (26/7).  Komnas HAM mengultimatum agar Bharada E kooperatif menjalani proses permintaan keterangan. Hal ini penting, guna mengetahui titik terang terkait insiden baku tembak, di kediaman eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.  Menurut Taufan, pihaknya akan melakukan penjadwalan ulang terhadap Bharada E, pada Rabu (27/7) besok.  "Kami tunggu besok (Rabu) pagi. Harus datang," ucap Taufan menegaskan.  Sejauh ini, lanjut Taufan, hanya lima ajudan Irjen Pol Ferdy Sambo yang telah hadir untuk diminta keterangannya. Sementara dua ajudan lainnya tak hadir salah satunya Bharada E, dalam pemeriksaan ini Komnas HAM sedianya memeriksa tujuh ajudan Irjen Pol Ferdy Sambo.  Taufan menegaskan, pihaknya sudah memperoleh komitmen dari Inspektur Pengawas Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto, bahwa tujuh ajudan itu bakal dihadirkan dalam pemeriksaan. Namun, saat ini Bharada E dan satu ajudan Irjen Ferdy Sambo tak kunjung hadir.  "Kami akan minta secara resmi maupun komunikasi langsung, karena sangat penting keterangan informasi dari mereka, khususnya Bharada E," tegas Taufan menandaskan.  Sebelumnya, baku tembak antara sesama anggota polisi terjadi di rumah dinas Perwira Tinggi (Pati) Polri di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Peristiwa ini melibatkan Brigadir J dan Barada E. Keduanya dikabarkan adalah ajudan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.  “Benar telah terjadi pada hari Jumat, 8 juli 2022, kurang lebih jam 17.00 atau jam 5 sore,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/7) lalu.  Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa itu bermula saat Brigadir Nopryansah Josua memasuki area rumah dinas pejabat Polri. Dia kemudian ditegur oleh Barada E.  “Saat itu yang bersangkutan (Brigadir J) mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan, dan Barada E tentu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J,” imbuhnya.

Bharada E Tak Hadiri Pemeriksaan, Komnas HAM Ultimatum untuk Datang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Irwasum-Polri-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Komjen Pol. Agung Budi Maryoto, bersama Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo dan tim forensik hadir memenuhi panggilan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hal ini terkait penyelidikan kasus kematian Brigadir J.  "Saya datang memenuhi undangan atau panggilan dari Komnas HAM yang jadwalnya pukul 13.00 WIB," kata Irwasum Polri Komjen Pol. Agung Budi Maryoto saat tiba di Kantor Komnas HAM Jakarta, Senin (25/7) dikutip dari Antara.  Komjen Pol. Agung menjelaskan bahwa kedatangannya bersama Kadiv Humas Polri dan tim forensik untuk menjabarkan arahan dari Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, agar penyidikan kasus kematian Brigadir J berjalan transparan.  Kedatangannya sekaligus mengantarkan tim forensik. Tim ini akan dimintai keterangan oleh Komnas HAM.  Terkait dengan apa saja hal yang akan dibahas, Komjen Pol. Agung mengatakan bahwa pihaknya sepenuhnya menyerahkan kepada Komnas HAM.  Ia mengatakan bahwa tim forensik yang datang juga lengkap, khususnya pihak-pihak yang melaksanakan otopsi. Tim tersebut juga akan menyampaikan sesuai dengan kompetensinya.  Ketika awak media menanyakan apakah akan membahas soal luka-luka di tubuh Brigadir J, Komjen Pol. Agung mengatakan bahwa hal itu tergantung pada Komnas HAM sebagai pihak yang mengundang.  "Itu nanti yang bertanya dari Komnas HAM. Tim akan menjawab sesuai dengan pertanyaan dan sesuai dengan kompetensi dan secara objektif," kata dia.

Irwasum Hingga Tim Forensik Polri Penuhi Panggilan Komnas HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Rumah-Dinas-Kadiv-Propam-Polri-Irjen-Ferdy-Sambo-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Suasana rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan , Senin (11/7/2022). Rumah dinas Kadiv Propam Polri ini diduga menjadi lokasi penembakan yang menewaskan Brigadir J. Brigadir J tewas dalam ba" width="100%">
<figcaption>Suasana rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan , Senin (11/7/2022). Rumah dinas Kadiv Propam Polri ini diduga menjadi lokasi penembakan yang menewaskan Brigadir J. Brigadir J tewas dalam ba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meyakini rekaman CCTV bisa menjadi bukti penyebab kematian Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Rekaman CCTV tersebut diyakini bisa melihat semua orang yang masuk ke rumah Irjen Pol Ferdy Sambo.  "Saya kira nanti enggak akan terlalu lama kita akan bisa melihat secara jelas siapa yang datang ke rumah itu," kata Komisioner Kompolnas Albertus Wahyurudhanto dalam diskusi daring, Minggu (24/7).  Menurut Albertus, rekaman CCTV tersebut saat ini masih dalam dianalisa Pusat Laboratoriun Polri. Dia meminta, pendalaman CCTV itu tak perlu memakan waktu lama.  "Kita butuh waktu paling tidak satu dua hari untuk proses itu yang dilakukan tim dari laboratorium digital forensik," tegas Albertus.  Albertus pun menduga, rekaman CCTV yang dimiliki Polri memperlihatkan banyak gambar. Karena rekaman CCTV itu diambil dari beberapa kamera pengawas di jalan dan rumah sekitar kediaman Irjen Pol Ferdy Sambo.  "Itu semua yang akhirnya ditemukan ada yang tidak rusak, ada yang bisa diperoleh, kemudian beberapa cctv itu akhirnya bisa diambil oleh tim dari digital forensik," beber Albertus.  Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo menegaskan bukti rekaman televisi sirkuit tertutup atau CCTV yang ditemukan penyidik dalam kasus tewasnya Brigadir J, bukanlah CCTV yang ada di tempat kejadian perkara (TKP) rumah Irjen Pol Ferdy Sambo.  “Saya perlu luruskan juga masih beredar di beberapa media bahwa CCTV rusak kemudian ditemukan CCTV yang lain,” kata Dedi Prasetyo usai kegiatan prarekonstruksi di TKP rumah Irjen Pol. Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Sabtu (23/7).  Jenderal bintang dua itu menjelaskan, bahwa CCTV yang sudah diamankan oleh penyidik adalah CCTV yang ditemukan di sekitar atau di luar TKP. Dalam kasus ini TKP adalah rumah Kadiv Propam non-aktif Irjen Pol. Ferdy Sambo. CCTV yang ditemukan tersebut, kata Dedi, terdapat di sepanjang jalur sekitar TKP, termasuk juga CCTV di sepanjang jalan dari Magelang hingga menuju TKP di Duren Tiga, Jakarta Selatan.  “CCTV yang rusak sesuai yang disampaikan Kapolres Jakarta Selatan (non-aktif) CCTV di TKP. Tapi, CCTV yang disampaikan sepanjang jalur sekitar TKP ini sudah ditemukan oleh penyidik. Demikian juga CCTV sepanjang jalan dari Magelang sampai TKP itu juga sudah ditemukan penyidik,” pungkas Dedi.

Kompolnas Yakin Rekaman CCTV Buka Tabir Penembakan Brigadir J

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Makam-Brigadir-Yosua.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Makam almarhum Bripda Nofriansyah Yosua Hutabarat di Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, kini dijaga kerabat. Penjagaan ini dilakukan menjelang otopsi ulang yang melibatkan pihak independen setelah kuasa hukum keluarga melaporkan kejanggalan kematiannya ke Mabes Polri.  "Kami mulai melakukan penjagaan di makam sejak kemarin malam setelah ada kepastian dilakukan otopsi ulang, penjagaan dilakukan pada malam hari saja," kata Rudi Sihotang, Ketua Perwakilan Pemuda Batak Bersatu (PBB), di makam Yosua yang berjarak 2 kilometer dari rumah duka di kawasan perkebunan sawit Bahar Unit 1, Muaro Jambi, Jumat (22/7) dikutip dari Antara.  Dia menyebutkan, karena ada informasi ada otopsi ulang atau ekshumasi, maka pihak keluarga atau pengacara menilai makam ini harus dijaga agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.  "Sudah kami jaga makamnya sejak malam kemarin dan kami menempatkan empat orang untuk berjaga di makam mulai pukul 20.30 WIB sampai 05.30 WIB. Itu atas permintaan keluarga," katanya.  Permintaan keluarga dan pengacaranya agar makam dijaga karena, menurut dia, masalah ini belum selesai, sehingga pihaknya sebagai organisasi PBB melakukan penjagaan.  "Kami tidak tahu kalau nantinya dibongkar secara diam-diam, makanya kami berjaga-jaga jelang otopsi ulang. Di makam Yosua juga tampak sudah disediakan lampu penerangan," kata Rudi Sihotang.  Sementara itu organisasi massa Horas Bangso Batak (HBB) juga akan menggelar aksi solidaritas terang 1.000 lilin untuk mendiang Bripda Nofriansyah Yosua Hutabarat yang akan dilaksanakan di lapangan kantor Gubernur Jambi, Telanaipura, Kota Jambi, pada Sabtu 23 Juli mendatang. Kegiatan akan dilaksanakan mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 19.30 WIB.  HBB Provinsi Jambi sebagai penggagas aksi solidaritas ini telah mematangkan rencana aksi ini dengan menggelar rapat seluruh pengurus, penasihat, serta anggota DPD HBB Provinsi Jambi.  Aksi ini sebagai bentuk solidaritas untuk almarhum Bripda Nofriansyah Yosua Hutabarat yang meninggal tidak wajar di Jakarta, pada Jumat 8 Juli 2022.

Jelang Otopsi Ulang, Makam Mendiang Brigadir Yosua Dijaga Kerabat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Baku Tembak Polisi

Berita Terkini