<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/baja-beton.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perdagangan memusnahkan produk baja tulangan beton (BjTB) berjumlah 419.537 batang dengan berat 2.302 ton atau senilai Rp 32,23 miliar di Tangerang, Banten, kemarin (12/1). Produk yang dimusnahkan itu melanggar aturan karena tidak memenuhi syarat mutu Standar Nasional Indonesia (SNI). Kemendag bakal mengawasi ketat praktik perdagangan baja dan perusahaan yang "nakal".  Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap kegiatan itu memberikan efek jera pelaku usaha yang memproduksi BjTB yang tidak sesuai ketentuan. Khususnya di Banten yang jumlahnya cukup banyak.  "Ini menjadi bukti Kementerian Perdagangan terus berupaya melindungi industri dalam negeri dan konsumen Indonesia," ujarnya.  Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, Kemendag telah melakukan pengujian di laboratorium yang terakreditasi. Hasilnya, produk-produk tersebut dinyatakan tidak memenuhi ketentuan SNI, yakni SNI 2052:2017.  Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Veri Anggrijono menyampaikan, memproduksi BjTB yang tidak sesuai ketentuan dan memperdagangkan dengan harga jual yang lebih murah akan merugikan konsumen.  "Ini akan menimbulkan persaingan tidak sehat karena dapat mematikan industri dalam negeri untuk produk sejenis. Selain itu, ketidaksesuaian produk BjTB terhadap persyaratan mutu SNI mengakibatkan konstruksi bangunan tidak kokoh sehingga berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan konsumen," paparnya.

2.302 Ton Baja Tulangan Beton Tak Sesuai SNI Dimusnahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kesepakatan-ia-cepa-bisa-jadi-solusi-dongkrak-ekspor-indonesia_m_.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas ekspor impor di pelabuhan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas ekspor impor di pelabuhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Produk baja impor dengan diberi logo Standar Nasional Indonesia (SNI) ditengarai banyak terjadi akhir-akhir ini. Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi diketahui telah turun tangan dan berkoordinasi dengan kementerian Perindustrian guna mencegah terjadinya penyelewengan ini.  "Kebijakan pemerintah membuka kran untuk impor baja dimanfaatkan oleh para pemburu rente untuk mencari keuntungan dengan mendatangkan baja murah dan juga penyelewengan lainnya yang merugikan kepentingan nasional," ujar Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati terkait dengan maraknya impor baja murah di Jakarta, Jumat (4/9).  Baja dengan kualitas yang rendah bisa dengan mudah masuk melalui Kawasan Berikat Nasional yang ada di Indonesia karena lemahnya pengawasan pemerintah. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena banyak baja impor kemudian diberikan logo SNI dalam rangka mengelabui regulasi di Indonesia.  Keluhan terkait baja impor berlogo SNI itu salah satunya dikemukakan Sekjen BPP Gapensi Andi Rukman Karumpa saat dirinya bertemu dengan pelaku usaha di daerah. Kehadiran baja impor dengan SNI palsu itu bukan saja merugikan pengusaha karena kualitasnya buruk namun juga merugikan pelaku usaha baja dalam negeri.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus impor baja yang ditempel logo SNI sehingga terkesan telah lolos SNI dan menyita sebanyak 4.600 ton baja impor.  Terkait dengan logo SNI di baja impor, Enny mendesak Menko Marinves dan Menteri Perindustrian mengambil tindakan tegas untuk memberantas para pemburu rente yang melakukan impor baja murah yang membahayakan kepentingan nasional.  "Kita tidak bisa berkompromi dengan para pengusaha pemburu rente yang melakukan impor baja dengan kualitas buruk. Jika ini dibiarkan tidak hanya kerugian material tetapi nyawa manusia akan menjadi taruhan," tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RmS0EMDFvXo

Baja Impor Ilegal Marak, Kantor Menko Luhut Diminta Bertindak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Baja-ringan-frizal.jpg" alt="KALAH SAINGAN: Pekerja menunjukkan gulungan baja di pabrik baja lapis aluminium-seng (BjLAS) PT Sunrise Steel, Mojokerto, beberapa waktu lalu. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KALAH SAINGAN: Pekerja menunjukkan gulungan baja di pabrik baja lapis aluminium-seng (BjLAS) PT Sunrise Steel, Mojokerto, beberapa waktu lalu. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cukup banyak proyek infrastruktur di Tanah Air. Proyek itu tidak sedikit juga membutuhkan komoditas baja. Sayangnya suplai baja tersebut banyak diisi oleh baja impor. Akibatnya pengusaha industri baja nasional tidak merasakan dari proyek infrastruktur di Tanah Air.  Sekjen Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI) Nicolas Kesuma menuturkan, pelaku industri baja nasional tak bisa menikmati keuntungan dari proyek infrastruktur pemerintah di berbagai daerah.  Menurut dia, produk baja impor asal Tiongkok hingga kini masih mendominasi.  Buktinya pada 2018 besi dan baja tercatat sebagai sebagai komoditas impor terbesar ketiga. Jumlahnya mencapai 6,45 persen dari total nilai impor senilai USD 10,25 miliar.  Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), imbuhnya, setelah diberlakukannya Permendag 110/2018, impor besi dan baja masih bertengger di posisi 3 besar dengan nilai mencapai USD 7,6 miliar. Angka itu meningkat 8 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama 2018).  Konsumsi baja Indonesia pada 2019 diproyeksikan sebesar 17 juta ton. Sedangkan sampai September 2019 impor baja mencapai lebih dari 50 persen. Di sisi lain, suplai produsen baja nasional hanya sebesar 40 persen. "Situasi ini tentunya sangat jauh dari kata ideal," kata Nicolas dalam keterangan persnya, Rabu (11/12).  Nicolas berpendapat, idealnya porsi impor hanya sebesar 20 persen - 30 persen. Itupun hanya berlaku untuk produk-produk baja yang tidak dapat diproduksi oleh produsen baja nasional. Hal itu sebagaimana yang diamanatkan pada PP No. 29/2018 tentang pemberdayaan industri.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/nicolas-baja-1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sekjen Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI) Nicolas Kesuma. (Istimewa)  ARFI meminta semua pengusaha baja untuk mengutamakan penggunaan baja produk nasional. Masalah impor harus dikaji secara suplai dan kebutuhan dengan menghitung kebutuhan baja nasional dan jumlah produksi baja lokal. Lantas diperhitungkan berapa baja yang boleh diimpor dan diawasi oleh siapa. "Itulah yang menjadi tugas pemerintah," kata dia.  ARFI meyakini pemerintahtelah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Karena itu, Nicolas optimistis baja nasional bisa kembali bangkit karena pengawasan yang ketat dan regulasi yang tepat dari pemerintah. Terutama dari kementerian perindustrian, kementerian perdagangan, dan kementerian keuangan.  "Saya yakin di bawah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kondisi baja nasional tahun 2020 akan lebih baik," ujar Nico.  Kata Nico, ARFI sebagai salah satu asosiasi baja ringan di sektor hilir bersedia duduk bersama dengan pemangku kebijakan, untuk memberikan saran dan pendapat dalam mengatasi masalah serbuan baja impor. Semua itu dalam upaya untuk melindungi industri dalam negeri.

Pengusaha Minta Pemerintah Perketat Arus Impor Baja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Baja-ringan-frizal.jpg" alt="KALAH SAINGAN: Pekerja menunjukkan gulungan baja di pabrik baja lapis aluminium-seng (BjLAS) PT Sunrise Steel, Mojokerto, beberapa waktu lalu. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KALAH SAINGAN: Pekerja menunjukkan gulungan baja di pabrik baja lapis aluminium-seng (BjLAS) PT Sunrise Steel, Mojokerto, beberapa waktu lalu. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dengan telah dilantiknya Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi menjadi momentum baru bagi pelaku usaha. Di antaranya soal pengawasan terhadap baja impor yang diharapkan pelaku industri.  Pengurus Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI) Henry Setiawan menuturkan, standarisasi baja, khususnya koil sebagai bahan baku baja ringan amat penting untuk melindungi konsumen. Sebab, konsumen adalah pengguna terakhir produk baja di Tanah Air. Sayangnya, pengawasan terhadap produk baja nonstandar nasional Indonesia (SNI)dirasa masih belum maksimal.  Industri baja di hilir seperti ARFI membeli bahan baku dari wujud koil gulungan. Produk itu tinggal dibentuk menjadi gelombang dan tinggal dipotong saja sehingga praktis proses mekanismenya. Karena kesederhanaan proses tersebut, muncullah industri-industri kecil.  "Industri Roll former tidak padat modal. Skala dari para pelaku industri yang ada di roll former ini menurut taksiran kami tidak ada yang pasti jumlahnya. Bisa 500-700 perusahaan se-Indonesia," ujar Henry Setiawan kepada wartawan, Selasa (29/10).  Henry melihat bahwa banyak industri-industri kecil yang masih belum memperhatikan standarisasi. Banyak dari mereka yang masih mengunakan bahan baku non-SNI.  "Produknya industri kecil itu tidak menggunakan bahan-bahan yang ber-SNI. Mereka tidak berpikir dalam jangka panjang. Tidak memikirkan dampak kepada konsumen," imbuh Henry.  Dia berharap pengawasan terhadap produk-produk bahan baku ber-SNI harus diperketat. Jika lemah dalam pengawasan membuat persaingan antara baja lokal dan baja impor jadi tidak sehat. Karena itu standarisasi harus dikawal. Dalam hal ini ada beberapa pihak berperan. Pertama, petugas bea cukai di area kepabeanan.  "Barang non-SNI ini 100 persen dari impor. Kalau dalam negeri praktis tidak memproduksi bahan baku non-SNI. Artinya di area kepabeanan itu harus ada pengecekan," terang Henry.  Henry melanjutkan, pihak lain yang berperan dalam pengawasan selain bea cukai adalah Kementerian Perindustrian dan Bareskrim Polri. Kementerian Perindustrian yang kini dipimpin Agus Gumiwang itu seharusnya melakukan pembinaan di pabrik baja hilir.

Pelaku Industri Titip Pengawasan Baja Impor kepada Agus Gumiwang

baja impor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#baja impor

Berita Terkini

2.302 Ton Baja Tulangan Beton Tak Sesuai SNI Dimusnahkan

Baja Impor Ilegal Marak, Kantor Menko Luhut Diminta Bertindak

Pengusaha Minta Pemerintah Perketat Arus Impor Baja

Pelaku Industri Titip Pengawasan Baja Impor kepada Agus Gumiwang

Download Aplikasi JawaPos.com