<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id=":afl" class="ii gt"> <div id=":afm" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/26/BAIS-diretas-2008458591.jpg" alt="HACKER. Selain situs PDN Kominfo, hacker juga meretas situs BAIS dan pembobolan data juga dilakukan oleh kelompok hacker asal Tiongkok. Korbannya adalah Badan Intelijen Negara." width="100%">
<figcaption>HACKER. Selain situs PDN Kominfo, hacker juga meretas situs BAIS dan pembobolan data juga dilakukan oleh kelompok hacker asal Tiongkok. Korbannya adalah Badan Intelijen Negara.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Penanganan masalah Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) belum rampung sejak Kamis (20/6) pekan lalu. PDN tersebut yang mengelola sejumlah data dari Kementerian, lembaga dan instansi pemerintah diserang ransomware Braincipher Lockbit 3.0.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat dari serangan ransomware tersebut, sejumlah layanan publik terganggu salah satunya adalah layanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Beberapa dari pemerintah daerah dan layanan publik lainnya juga ikutan terdampak gara-gara serangan hacker yang meminta tebusan senilai USD 8 juta atau berkisar Rp 132 miliar lebih itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Belum rampung penanganan PDN, Indonesia dibuat geger lagi oleh serangan siber lainnya. Terbaru, data milik Badan Intelijen Strategis atau Bais TNI dan Indonesia Automatic Finger Identification System (Inafis) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dilaporkan bocor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Parahnya, data terakhir terkuak bahwa telah diperjualbelikan di situs gelap atau dark web. Informasi dugaan kebocoran data diungkap akun X @FalconFeedsio. Menurut akun tersebut pelaku peretasan adalah hacker dengan nama Samaran Moonz Haxor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti biasa, mengingat kedaulatan siber Indonesia yang lemah, pelaku peretasan meminta tebusan hingga USD 7.000 dolar atau sekitar Rp 114 juta lebih. Seperti biasa juga, situs atau forum hacker tersebut adalah BreachForums.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indonesian Intelligence Agency Data Breach. Leaked by: MoonzHaxor on BreachForums," tulis akun X atau Twitter @FalconFeedsio.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam cuitannya, hacker MoonzHaxor telah mengunggah file yang diduga milik BAIS TNI. Adapun kebocoran data yang mencakup sampel file dengan beragam data yang tersedia untuk dijual. Namun peretas MoonzHaxor tidak menyebutkan nominal berapa tebusan untuk membayar data intelijen tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akun Falcom Feeds juga mengatakan kalau kasus serupa pernah terjadi di tahun 2021, di mana kebocoran&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal tersebut, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Hinsa Siburian menyebut bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Polri, didapatkan fakta bahwa data tersebut merupakan data lama yang tidak terbarui.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini sudah kami konfirmasi dengan kepolisian, bahwa itu adalah data-data lama mereka yang diperjualbelikan di dark web itu," kata Hinsa di Jakarta baru-baru ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun tetap saja, sekali bocor tetap bocor. Walaupun data lama, netizen menilai bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari lemahnya pertahanan siber di Tanah Air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hinsa menyebutkan pihaknya masih berkoordinasi dengan Polri karena pernyatasn terbaru itu masih berupa hasil koordinasi sementara, koordinasi lanjutan dibutuhkan untuk mendapatkan kejelasan mengenai dugaan kebocoran data tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar menyatakan Tim Siber TNI masih memeriksa dan mendalami dugaan peretasan data milik Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karenanya, Nugraha pun belum dapat membenarkan ataupun membantah dugaan peretasan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait (informasi) akun X Falcon Feed yang menyiarkan bahwa data BAIS TNI diretas, sampai saat ini masih dalam pengecekan mendalam oleh Tim Siber TNI," kata Kapuspen TNI, dikutip dari Antara.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":ae7" class="hq gt">&nbsp;</div> &nbsp;

Pembobolan data juga terjadi pada 2021, itu dilakukan oleh kelompok hacker asal Tiongkok. Korbannya adalah Badan Intelijen Negara (BIN).

Serangan PDN Ransomware Belum Beres, Data Bais dan Inafis Polri Ternyata Sudah Bocor dan Dijual di Dark Web

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/25/hacker-baru-2980834294.jpeg" alt="Ransomware yang menyerang PDN ini adalah Braincipher yang merupakan varian dari ransomware terkenal Lockbit 3.0." width="100%">
<figcaption>Ransomware yang menyerang PDN ini adalah Braincipher yang merupakan varian dari ransomware terkenal Lockbit 3.0.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Situs resmi Badan Intelijen Strategis (BAIS) bocor dan diduga mengalami hacker oleh peretas yang menamakan akun-nya MoonzHaxor. Informasi kebocoran data-data penting dan sensitif yang dimiliki oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) ini pertama kali tersebar luas di jagat maya X oleh akun @MurtafhaOne1, Selasa (25/6). &ldquo;Bocor! Data BAIS, INAFIS dan Kemenhub dijual di Dark Web, harganya 1000-7000 dollar AS,&rdquo; tulis akun X @MurtafhaOne1. Tak hanya itu, @MurtafhaOne1 juga menuliskan kekecewaannya akan ketidakamanan sistem siber Bangsa Indonesia yang kerapkali mudah di hacker oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. &ldquo;Ternyata keamanan siber bangsa ini memang lemah meski sudah punya lembaga bernama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),&rdquo; lanjutnya. Postingan informasi tersebut pun mendapatkan respon dari sejumlah netizen yang turut serta kaget dan merasa lemahnya sistem keamanan siber yang dimiliki oleh Indonesia. &ldquo;Data intelijen, data jumlah alutsista, dan data rahasia lainnya bocor. Semudah itu menaklukan negara sebesar Indonesia. Ga usah pakai provokasi, ga usah pakai angkat senjata, ga usah pakai narasi besar, cuma di hack aja, takluk lah negara ini,&rdquo; komentar akun X @yesmar_banu. Begitu pun komentar lain datang dari netizen lainnya yang menginginkan pimpinan BSSN untuk mundur dan bertanggung jawab atas kebocoran data penting negara ini. &ldquo;Mundur aja itu Pimpinan BSSN udah jebol semua,&rdquo; tulis komentar akun @Gunung_Xxx Sejak postingan itu diunggah pukul 21:53 WIB pada 24 Juni 2024 malam, sudah mendapatkan perhatian netizen dengan total 1,8K Repost, 450 Quotes, serta 8K Likes. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Badan Intelijen Strategis (BAIS) ataupun Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menanggapi kebocoran data dan hacker dari situs resmi tersebut. &nbsp;

Situs resmi Badan Intelijen Strategis (BAIS) bocor dan diduga mengalami hacker oleh peretas yang menamakan akun-nya MoonzHaxor.

Bocor! Situs Resmi BAIS Diretas oleh MoonzHaxor, Netizen Pertanyakan Keamanan Siber Pemerintah 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/GEDUNG-KPK-MERAH-PUTIH-FEDRIK-TARIGAN-4-1347745726.jpg" alt="Suasana Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/6/2023). FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suasana Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/6/2023). FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak terpengaruh opini dalam mengusut setiap perkara dugaan korupsi, salah satunya kasus dugaan korupsi yang diduga menyeret mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sebab, KPK diamanatkan dalam Undang-Undang untuk memberantas praktik korupsi. "KPK merupakan institusi yang diberi mandat tertinggi untuk melaksanakan penegakan hukum di bidang korupsi atau dalam rangka melaksanakan pemberantasan korupsi,&rdquo; kata mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto di Jakarta, Selasa (10/10). Menurut Soleman, setiap pelaku tindak pidana korupsi akan melakukan perlawanan untuk lepas dari jeratan hukum. "Ketika KPK ingin menegakkan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pasti yang menjadi korban itu akan melakukan perlawanan. Sekarang itu perlawanan dari orang-orang yang akan ditindak oleh KPK,&rdquo; ucap Soleman. Soleman menyebut, dari sisi intelijen tujuan dari perlawanan balik adalah untuk mencari posisi tawar terhadap kasus korupsi yang tengah ditangani KPK. &ldquo;Dari sisi intelijen ini adalah upaya untuk melawan, membuat bargaining power supaya ini tidak diteruskan atau upaya untuk 'ah kamu juga nggak bener kan', itu hal yang biasa. Tapi KPK jangan mundur dan berhenti,&rdquo; tegasnya. Dalam proses penyidikan dugaan korupsi di Kementan, KPK telah menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada Kamis (28/9) sampai dengan Jumat (29/9). Tim penyidik berhasil mengamankan barang bukti berupa berbagai dokumen, alat elektronik hingga uang puluhan miliar pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing. Selain itu, KPK juga telah menggeledah kantor Kementan RI, pada Jumat (29/9). Lembaga antirasuah berhasil mengamankan dokumen hingga alat elektronik yang diduga ada keterkaitan dengan kasus tersebut. Upaya paksa penggeledahan itu setelah KPK dikabarkan menetapkan tersangka terhadap Mentan Syahrul Yasin Limpo, yang kasusnya naik ke tingkat penyidikan pada sekitar Juli 2023 lalu. Dengan dinaikkannya status hukum tersebut, Syahrul Yasin Limpo bersama pihak lain disetujui untuk ditetapkan menjadi tersangka. KPK juga telah mencegah Syahrul Yasin Limpo dan delapan pihak lainnya untuk tidak bepergian ke luar negeri. Tiga di antaranya merupakan angota keluarga dari politikus Partai NasDem itu yakni Ayun Sri Harahap (Dokter/istri SYL), Indira Chunda Thita (Anggota DPR RI, anak SYL), A Tenri Bilang Radisyah Melati (Pelajar/Mahasiswa/ cucu SYL). Serta pejabat Kementan di antaranya Kasdi Subagyono (Sekjen Kementan RI), Muhammad Hatta (Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI), Zulkifli (Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan RI), Tommy Nugraha (Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan RI) dan Sukim Supandi (Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kesekjenan Kementan RI). Pencegahan ke luar negeri itu ditujukan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk enam bulan pertama, pada Oktober 2023 sampai dengan April 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta  tak terpengaruh opini dalam mengusut setiap perkara dugaan korupsi.

Usut Dugaan Korupsi di Kementan, KPK Diminta Tak Terpengaruh Opini Pihak Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Novel-Baswedan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Novel Baswedan saat hadir konferensi pers Kaukus Masyarakat Sipil di kawasan Jakarta Pusat, Senin (29/11/20210. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengungkapkan dia bersama beberapa orang rekannya melakukan penyelidikan sing" width="100%">
<figcaption>Novel Baswedan saat hadir konferensi pers Kaukus Masyarakat Sipil di kawasan Jakarta Pusat, Senin (29/11/20210. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengungkapkan dia bersama beberapa orang rekannya melakukan penyelidikan sing</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, dituduh ikut menunggangi aksi demo besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia, pada Senin (11/4).  Dalam pesan berantai, yang mengatasnamakan “Informasi dari Timsus BAIS”, Novel yang kini berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri, dituduh menjadi mentor atau kontributor aksi dibidang isu hukum dan advokasi. Selain Novel, turut juga disebut sebagai mentor, antara lain, Zaenal Arifin (Ketua YLBHI Bidang Advokasi dan Jaringan), Busyro Muqoddas (mantan pimpinan KPK), Isharyanto (Dosen Fakultas Hukum UNS), Hamdan Zoelva (mantan hakim MK).  Terkait hal ini, Novel pun mempertanyakan kebenaran pesan informasi tersebut. “ Apa benar dari BAIS itu tulisan?,” ucap Novel pada JawaPos.com, Senin (11/4) dini hari.  Novel pun menambahkan, jika hal itu benar informasi dari lembaga telik sandi di bawah MABES TNI, maka hal itu merupakan sebuah keteledoran yang besar. “ Kalau benar itu teledor, karena fitnah. Kalau nggak benar, itu propaganda apalagi?” tukas Novel.  Untuk diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) batal menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara Jakarta, Senin (11/4) besok. Namun, aksi unjuk rasa itu akan digelar di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.  "Aksi besok di Gedung DPR RI jam 10.00 WIB, estimasi massa 1.000 orang," kata Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal dikonfirmasi, Minggu (10/4).  Luthfi menjelasakan, alasan pihaknya mengubah titik unjuk rasa, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menggelar rapat terbatas bersama para menteri di Istana Negara dan menegaskan bahwa Pemilu digelar pada 14 Februari 2022.  "Iya makannya kami kan mau mengamankan konstitusi, jadi ke DPR," tegas Luthfi.  Dia memastikan, massa aksi yang akan berdemonstrasi besok diramaikan oleh mahasiswa dari sejumlah kampus di berbagai daerah. Mereka akan datang ke Jakarta untuk menyuarakan tuntutannya.  "Dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah (Jateng), DIY dan NTB," papar Luthfi.  Dalam tuntutan unjuk rasa itu, lanjut Luthfi, terdapat enam poin utama yang harus ditegaskan Pemerintah. Dia menyebut, poin pertama dalam tuntutannya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.  "Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas menghianati konstitusi negara," ucap Luthfi.  Tuntutan kedua, kata Luthfi, meminta Presiden untuk menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal yang dianggap bermasalah, karena hal itu akan berdampak pada lingkungan, ekologi, dan kesejahteraan warga.  Tuntutan ketiga, urai Luthfi, mendesak dan menuntut pemerintah untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya. Sementara tuntutan keempat, meminta Presiden Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.  Tuntutan kelima, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia.  "Tuntutan keenam, mendesak Jokowi-Maruf Amin untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya," pungkas Luthfi.

Dituduh jadi Mentor Demo BEM SI, Novel Baswedan: Apa Benar dari BAIS?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Jaksa-Agung-ST-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Soleman Ponto menilai, Revisi Undang-Undang (UU) Kejaksaan tidak akan menjadikan lembaga tersebut memiliki kekuasaan berlebih. Revisi itu dianggap tidak akan memberikan dampak kepada kewenangan Polri.  "Kewenangan penyidikan pada kejaksaan kan tidak mengurangi kewengangan penyidikan pada Kepolisian," kata Ponto kepada wartawan, Jumat (25/9).  Ia menyampaikan, Revisi UU Kejaksaan tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum di lembaga lain. Sebab, setiap lembaga penegak hukum memiliki kewenangan masing-masing dalam melakukan penyidikan dan penuntutan. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/10/2015/tolak-revisi-uu-kpk-alasan-senator-ini-polri-kejaksaan-masih-lemah/">Tolak Revisi UU KPK, Alasan Senator Ini Polri-Kejaksaan Masih Lemah</a></li> </ul> Menurutnya, penyidikan dan penuntutan merupakan dua hal tak terpisahkan. Sehingga tidak salah bila penyidikan dan penuntutan disatukan untuk semua kasus pelanggaran hukum.  "Mungkin KUHAP harus menyesuaikan," ucap Ponto.  Dia mengatakan, apabila Revisi UU Kejaksaan dilakukan, beberapa UU lainnya bisa ikut menyesuaikan. Sementara itu, terkait potensi gugatan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang wajar.  “Ini kan potensi, bisa jadi bisa tidak. Kalau jadi ya pasti akan dihadapi dengan argumen yang logis,” pungkas Ponto.  Diketahui, DPR tengah membentuk panitia kerja Revisi UU Kejaksaan. Sejumlah poin dalam sempat menuai kritik. Seperti kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana kehutanan, pelanggaran HAM berat, dan tindak pidana lainnya yang diatur dalam UU.

Polemik Revisi UU Kejaksaan, Mantan Bos BAIS Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/teroris.jpg" alt="ILUSTRASI TERORIS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI TERORIS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polemik seputar rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelibatan TNI dalam menangani terorisme masih belum berakhir. Kali ini, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) Soleman B Ponto dengan tegas mengusulkan agar Perpres tersebut dibatalkan.  ”Mumpung masih rancangan, ditarik saja. Enggak usah dilanjutkan daripada menimbulkan masalah,” kata Soleman, dalam keterangan tertulis kepada awak media, Senin (1/6) di Jakarta.  Menurut dia, banyak masalah yang potensial timbul jika Perpres tersebut dibahas, apalagi sampai disahkan. Dalam bahasa anak sekarang, lewat Perpres ini seakan-akan TNI mau melakukan sapu jagat lewat operasi militer.  Purnawirawan Laksamana Muda TNI Angkatan Laut ini menyebutkan, ada dua undang-undang yang menjadi acuan manakala hendak melibatkan TNI dalam penanganan terorisme. Yakni, UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).  Dalam UU No. 5/2018 pasal 43I, pada ayat 1 telah tegas dinyatakan bahwa tugas TNI dalam mengatasi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Terkait detailnya, sesuai ketentuan ayat 3, diatur dalam Perpres.  Masalah muncul, kata Soleman, karena saat menyusun rancangan Perpres sesuai amanat ayat 3, pembuat draf juga merujuk ke ayat 1. Sehingga, pelibatan TNI untuk mengatasi terorisme kemudian dimaknai harus lewat operasi militer.  Perpres ini pun berpotensi memicu masalah, karena ketentuan di Pasal 6 UU yang sama menyatakan bahwa pelaku terorisme ditindak dengan hukum pidana. ”Sementara, kalau penegakan hukum menggunakan KUHP, itu ranah polisi. TNI bukan ahlinya. Kalau KUHP-nya ditabrak, ya rusak sistem hukum kita,” ujarnya.  Pertanyaannya, lantas bagaimana semestinya TNI berperan dalam mengatasi terorisme? Menurut Soleman Ponto, tidak perlu memakai UU No. 5/2018, melainkan menggunakan UU No. 34/2004 tentang TNI, khususnya Pasal 7 ayat 2 dan 3. Sebab, sesuai dengan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan, mereka dapat melaksanakan operasi militer selain perang namun harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik.  Dengan kalimat lain, lanjut Soleman, draf Perpres tersebut akhirnya seperti buah simalakama. Maunya ikut melakukan penegakan hukum, namun jadi masalah karena bingkainya ada operasi militer. ”Pasal-pasal tersebut tumpang tindih. Karena itu, pernah saya bilang, pasal itu jangan dipakai. Tapi ini kan dipaksakan, sehingga akibatnya TNI yang serba salah,” sambungnya.  Masalah lain, demikian Soleman, kalau Perpres sampai disahkan, maka ketentuan itu akan berlaku untuk seterusnya. Sehingga, operasi militer itu menjadi permanen. ”Padahal itu bertabrakan dengan UU 34/2004 Pasal 7 ayat 3, yang menyebut bahwa pelibatan TNI untuk mengatasi terorisme sifatnya insidentil, tidak terus menerus,” tegasnya.  Soleman menambahkan, Perpres itu akan berbahaya jika dilanjutkan. Selain merusak sistem hukum, pelaksanaannya juga akan otoriter, karena yang dilakukan adalah operasi militer. Belum lagi, bakal muncul perdebatan antara mana urusan yang merupakan kewenangan polisi, dan mana yang TNI. ”Itu akan ramai terus dan masyarakat yang jadi korban, karena yang namanya operasi militer itu tidak menindak pelaku teror ke sidang pengadilan,” ujarnya.  Soleman menegaskan, Perpres itu sebenarnya tidak mengatur hal yang urgen saat ini. Apalagi, tanpa adanya Perpres, TNI pun bisa dilibatkan dalam menangani terorisme, sejauh merupakan kebijakan dan keputusan politik. Karena tidak urgen, menurut Soleman, tidak dibuat pun tidak apa-apa. "Apalagi di tengah pandemi Covid-19, untuk apa bikin barang begituan? Tidak ada manfaatnya," terangnya.  Belum lagi, lanjutnya, Perpres tersebut juga memangkas kewenangan DPR untuk melakukan kontrol, karena penerbitan Perpres tidak memerlukan pembahasan dengan DPR. "Rusak semua jadinya,” pungkas Soleman.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1yhsPJtUXe4  https://www.youtube.com/watch?v=ngF7O8kB56w  https://www.youtube.com/watch?v=B02o5AH0djc

Picu Kontroversi, Mantan Kabais Minta Perpres Terorisme Dibatalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/banyak-kontroversi-dpr-harus-audit-pembelian-senjata-polri_m_160483.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Impor ratusan pucuk senjata yang dilakukan Polri telah menimbulkan kontroversi. Pengamat kepolisian Reza Indragiri berharap banyak kepada DPR untuk mengambil peran dalam penyelesaian kasus ini. Menurut dia, DPR memiliki posisi untuk bisa mengatasi masalah ini. &ldquo;Kontroversi tentang pembelian senjata ini semakin relevan tuntutan agar otoritas terkait seperti DPR melakukan audit persenjataan Polri,&rdquo; kata dia kepada JawaPos.com, Senin (2/10). Audit kata dia, bukan sebatas untuk mengetahui jumlah senjata. &ldquo;Tapi juga untuk menakar kesesuaiannya dengan visi-misi dan kebijakan pimpinan Polri,&rdquo; tambah dia. Selain itu, audit juga dilakukan mengukur penggunaan amunisi dan prosedur pengadaannya, berapa yang dipakai. &ldquo;Untuk apa, kepada siapa dan apa sasarannya, lalu akibatnya, hingga prosedur penggunaannya,&rdquo; tambah dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini. Menurut dia, dengan audit berkala semacam itu baru nanti dapat disimpulkan apakah yang dilakukan Polri prosedural atau tidak, tepat guna dan apakah sudah relevan. &ldquo;Kesimpulan puncaknya, menyimpang atau tidak,&rdquo; ucapnya. Kehumasan Polri kata dia juga harus sigap, pasalnya, di awal kontroversi ini, Polri membantah akan kepemilikan senjata itu. Namun pada akhirnya, Polri mengakui kepemilikan senjata itu. &ldquo;Klarifikasi lebih cepat lebih baik, agar Polri tidak dianggap telah melakukan pembohongan publik. Mari kita doakan Polri agar tetap promoter, utamanya terpercaya dalam menciptakan rasa aman masyarakat,&rdquo; tukas dia.

Banyak Kontroversi, DPR Harus Audit Pembelian Senjata Polri

bais

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bais

Berita Terkini