<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_WAWNCARA-BAIQ-NURIL_MIFTAHULHAYAT-13.jpg" alt="Baiq Nurl resmi bebas dari jerat hukum setelah amnestinya ditandatangani Presiden Jokowi. Miftahulhayat/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Baiq Nurl resmi bebas dari jerat hukum setelah amnestinya ditandatangani Presiden Jokowi. Miftahulhayat/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya Baiq Nuril Maknun untuk memperoleh keadilan berakhir manis. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani keppres amnesti untuk mantan guru SMAN 7 Mataram, NTB, itu kemarin pagi (29/7). Sebelumnya, rencana pemberian amnesti tersebut disetujui parlemen pekan lalu. Dengan demikian, secara resmi Nuril dinyatakan bebas dari vonis pengadilan.  Presiden menjelaskan, keppres itu ditandatangani di ruang kerjanya di dalam kompleks istana kepresidenan Jakarta. "Jadi, silakan Ibu Baiq Nuril, kalau mau diambil (dokumen amnesti, Red) di istana. Kapan saja sudah bisa diambil," terangnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sesaat menjelang bertolak ke Tapanuli Utara, Sumatera Utara, kemarin sore.  Nuril menjadi pesakitan setelah rekaman pembicaraannya via telepon dengan mantan Kepala SMAN 7 Mataram Muslim beredar. Pembicaraan itu, menurut Nuril, bernada pelecehan. Muslim melaporkan Nuril dengan tuduhan pelanggaran UU ITE. Nuril berjuang hingga Mahkamah Agung. Namun, kasasinya ditolak. Begitu pula upaya peninjauan kembali atas putusan itu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/baiq-nuril-Gun.jpg" alt="Baiq Nuril usai mendengarkan persetujuan DPR soal amnesti Jokowi, Kamis (25/7). (Gunawan Wibisono/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Baiq Nuril usai mendengarkan persetujuan DPR soal amnesti Jokowi, Kamis (25/7). (Gunawan Wibisono/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Baiq Nuril usai mendengarkan persetujuan DPR soal amnesti Jokowi, Kamis (25/7). (Gunawan Wibisono/JawaPos.com)  Mensesneg Pratikno menjelaskan, surat baru sampai di meja presiden lantaran terbentur akhir pekan. Yang terpenting, amnesti telah ditandatangani. "Ini mendengar suara rasa keadilan bagi masyarakat," terang dia.  Atas terbitnya keppres tersebut, Nuril amat bersyukur. Keterangan itu disampaikan oleh Aziz Fauzi, anggota tim penasihat hukum yang mendampingi Nuril sejak awal menjalani proses hukum. Aziz menyampaikan, pihaknya punya rencana mengajukan surat supaya Nuril bisa bertemu langsung dengan presiden.  Pihaknya lega lantaran berhasil menyelamatkan Nuril dari jerat hukum. Dengan terbitnya keppres amnesti, ibu tiga anak itu tidak perlu lagi menjalani vonis penjara 6 bulan dan membayar denda Rp 500 juta yang diketok MA. "Sudah tidak lagi berlaku hukuman yang ada," tutur Joko Jumadi, penasihat hukum Nuril lainnya.

Baiq Nuril Resmi Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT1-Paripurna-Baiq-Nuril-eca3.jpg" alt="Korban UU ITE Baiq Nuril Maknun menahan air mata saat Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/19). DPR secara aklamasi menyetujui amnesti Baiq Nuril. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Korban UU ITE Baiq Nuril Maknun menahan air mata saat Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/19). DPR secara aklamasi menyetujui amnesti Baiq Nuril. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - ‎Akhirnya perjuangan terpidana kasus UU Informasi dan Elektronik (ITE) Baiq Nuril berbuah manis. Karena pagi tadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keppres pemberian amnesti untuknya.  Saat dikonfirmasi, Joko Jumadi selaku kuasa hukum Baiq Nuril mengatakan, dirinya senang dan bahagia karena perjuangan bersama kliennya tidak sia-sia dalam mencari keadilan.  "Alhamdulliah perjuangan panjang untuk mencari keadilan akhirnya membuahkan hasil. Ini sangat luar luar biasa, kami tidak henti hentinya mengucapkan terima kasih," u‎jar Joko Jumadi saat dihubungi, Senin (29/7).  Joko mengatakan, dalam waktu dekat akan mengambil salinan Keppres yang sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Mungkin tiga atau empat hari ke depan dirinya bersama Baiq Nuril akan ke istana.  "Kami rencanakan mengambil langsung, karena Presiden Jokowi sampai hari rabu ada kegitan di luar Jakarta, maka kami minta dijadwalkan setelah hari itu," ungkapnya.  Diketahui, dengan ditekennya Keppres amnesti tersebut, kliennya tidak lagi menjadi terdakwa. Karena amnesti itu otomatis telah mengugurkan vonis pengadilan negeri. Sehingga ia mengaku bersyukur.  "Sudah selesai. Karena dengan memegang surat itu maka putusan atau vonis pengadilan terhadap Nuril gugur dengan sendirinya," ungkapnya.  Joko mengatakan, Baiq Nuril sampai terharu dan sujud syukur karena amnestinya telah dikabulkan oleh Presiden Jokowi. ‎Selain itu, kliennya juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan pihak-pihak lain yang selama ini membantunya mencari keadilan.  "Dia tadi sempat sujud syukur, dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya," pungkasnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberian amnesti bagi Baiq Nuril Maknun. Sebelumnya, Baiq divonis Mahkamah Agung telah melanggar UU ITE dan terancam pidana penjara serta denda dalam kasus yang dihadapi olehnya.  Keppres tersebut baru saja ditandatangani oleh Presiden pada Senin, 29 Juli 2019, pagi tadi, untuk selanjutnya diproses lebih lanjut.  "Tadi pagi Keppres untuk Ibu Baiq Nuril sudah saya tanda tangani. Jadi, silakan Ibu Baiq Nuril kalau mau diambil di Istana silakan. Kapan saja sudah bisa diambil," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (29/7).  Jokowi mengatakan tak berkeberatan apabila Baiq ingin bertemu langsung dengannya setelah Keppres tersebut dikeluarkan. Presiden Jokowi mengatakan akan dengan senang hati menerima dan bertemu dengan Baiq Nuril.  "Diatur saja. Saya akan dengan senang hati menerima," ungkapnya.  Sekadar informasi, ‎Baiq Nuril dilaporkan atas perbuatan merekam aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram tempatnya bekerja. Baiq Nuril dijerat Pasal 27 ayat 1 UU ITE juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang ITE khususnya terkait penyebaran informasi elektronik yang muatannya dinilai melanggar norma kesusilaan.  Setelah memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Mataram, pelaku yakni Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan menang. Baiq Nuril lantas mengajukan Peninjauan Kembali ke MA. Namun permintaan tersebut ditolak. Dengan penolakan ini Baiq Nuril akan tetap dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.  Sementara saat ini, Baiq Nuril telah mengajukan amnesti kepada Presiden Jokowi. Karena Nuril menilai kasus hukum yang menjeratnya itu tidak adil.

Keppres Amnesti Ditandatangani, Baiq Nuril Sujud Syukur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Amnesti-Baiq-Nuril-eca6-1.jpg" alt="Baiq Nuril Maknun tersenyum manis setelah Komisi III DPR menyetujui amnesti untuk dirinya. Keputusan diperoleh setelah Komisi III menggelar rapat pleno di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Baiq Nuril Maknun tersenyum manis setelah Komisi III DPR menyetujui amnesti untuk dirinya. Keputusan diperoleh setelah Komisi III menggelar rapat pleno di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Baiq Nuril Maknun akhirnya bisa tersenyum lega. Sebab ‎Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberian amnesti terhadapnya. Keppres tersebut baru saja ditandatangani oleh Presiden pada Senin, (29/7) pagi tadi, untuk selanjutnya diproses lebih lanjut. "Tadi pagi Keppres untuk Ibu Baiq Nuril sudah saya tanda tangani. Jadi, silakan Ibu Baiq Nuril kalau mau diambil di Istana silakan. Kapan saja sudah bisa diambil," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (29/7). Jokowi mengatakan tak berkeberatan apabila Baiq ingin bertemu langsung dengannya setelah Keppres tersebut dikeluarkan. Presiden Jokowi mengatakan akan dengan senang hati menerima dan bertemu dengan Baiq Nuril. "Diatur saja. Saya akan dengan senang hati menerima," ungkapnya. Sebelumnya, ‎rapat paripuna DPR telah menyetujui ‎supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memberikan amnesti kepada terpidana kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril. Wakil Ketua Komisi III DPR, Erma Suryani Ranik membacakan hasil rapat internal komisi hukum yang hasilnya aklamasi menyetujui Baiq Nuril diberikan amnesti oleh Presiden Jokowi. "Serkarang saya tanyakan kepada anggota dewan sidang terhormat apakah laporan Komisi III DPR tentang pemberian amsnesti terhadap Baiq Nuril dapat disetujui?," tanya Erma kepada kepada para anggota dewan di rapat pirpurna DPR, Jakarta, Kamis (25/7). "Setuju," jawab kompak para anggota dewan di ruang rapat paripurna. ‎Menurut Erma, Komisi III DPR dalam pertimbangannya ‎salah satunya adalah mantan guru honorer tersebut adalah korban dugaan pelecehan dari Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram. Sehingga tidak seharusnya ditetapkan bersalah. "Karena Baiq Nuril adalah korban kekerasan verbal. Baiq Nuril hanya melakukan upaya melindungi diri," katanya. Erma melanjutkan pemberian rekomendasi amnesti ini diharapkan tidak ada lagi korban ‎pelacehan seksual yang dikriminaliasai. Sehingga setelah ini tinggal hak prerogatif Presiden Jokowi untuk memberikan kewenangannya terkaut amnesti. "Kami atas nama pimpinan ucapkan terima kasih pada teman-teman aktivis perempuan yang sudah berikan support dan dukungan dalam kasus Baiq Nuril. Semoga akan jadi tonggak bersejarah perlindungan hak perempuan ke depan," pungkasnya. Sekadar informasi, ‎Baiq Nuril dilaporkan atas perbuatan merekam aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram tempatnya bekerja. Baiq Nuril dijerat Pasal 27 ayat 1 UU ITE juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang ITE khususnya terkait penyebaran informasi elektronik yang muatannya dinilai melanggar norma kesusilaan. Setelah memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Mataram, pelaku yakni Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan menang. Baiq Nuril lantas mengajukan Peninjauan Kembali ke MA. Namun permintaan tersebut ditolak. Dengan penolakan ini Baiq Nuril akan tetap dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan penjara. Sementara atas kekalahan di tingkat kasasi, Baiq Nuril telah mengajukan amnesti kepada Presiden Jokowi. Ini karena dia menilai kasus hukum yang menjeratnya itu tidak adil.

Presiden Jokowi Resmi Beri Amnesti ke Baiq Nuril

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Jokowi-Dery.jpg" alt="Presiden terpilih Jokowi saat baru tiba di Resto Seribu Rasa, Jakarta, Jumat (26/7). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Presiden terpilih Jokowi saat baru tiba di Resto Seribu Rasa, Jakarta, Jumat (26/7). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui rekomendasi amnesti untuk terpidana kasus UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril. Proses selanjutnya akan kembali pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Presiden Jokowi mengatakan, istana sudah menerima surat dari DPR mengenai pertimbangan pemberian amnesti kepada mantan guru honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat itu.  ‎"Tadi (suratnya, red) sudah kita terima di istana," ujar Jokowi di Restoran Seribu Rasa, Jakarta, Jumatb (26/7).  Jokowi juga menambahkan, surat amnesti Baiq Nuril akan ia tanda tangani dalam waktu dekat ini. Sehingga Baiq Nuril bisa terbebas dari jeratan kasus yang ia terima.  "Insyaallah Senin (29/7) saya tandatangani. Ya maksimal Selasa (30/7)," katanya.  Lebih lanjut, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, belum merencanakan apakah Baiq Nuril akan diundang ke istana atau tidak menerima surat amnesti yang ia tandatangani.  ‎"Ya dirampungkan suratnya dulu. Suratnya saja belum sampi meja saya," pungkasnya.  ‎Sebelumnya, ‎rapat paripurna DPR menyetujui memberikan rekomendasi amnesti kepada terdakwa UU Informasi dan Transasksi Elektronik (ITE) Baiq Nurul. Sehingga selanjutnya rekomendasi DPR adalah Presiden Jokowi bisa memberikan amnestinya.  Wakil Ketua Komisi III DPR, Erma Suryani Ranik membacakan hasil rapat internal komisi hukum yang hasilnya aklamasi menyetujui Baiq Nuril diberikan amnesti oleh Presiden Jokowi.  "Serkarang saya tanyakan kepada anggota dewan sidang terhormat apakah laporan Komisi III DPR tentang permberian amsnesti terhadap Baiq Nuril dapat disetujui?," tanya Erma kepada kepada para anggota dewan di rapat pirpurna DPR, Jakarta, Kamis (25/7).  "Setuju," jawab kompak para anggota dewan di ruang rapat paripurna.  ‎Menurut Erma, Komisi III DPR dalam pertimbangannya menyatakan, mantan guru honorer tersebut adalah korban dugaan pelecehan dari Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram. Sehingga tidak seharusnya ditetapkan bersalah.  Erma melanjutkan pemberian rekomendasi amnesti ini diharapkan tidak ada lagi korban ‎pelacehan seksual yang dikriminaliasai. Sehingga setelah ini tinggal hak prerogatif Presiden Jokowi untuk memberikan kewenangannya terkaut amnesti.  "Kami atas nama pimpinan ucapkan terima kasih pada teman-teman aktivis perempuan yang sudah berikan support dan dukukan dalam kasus Baiq Nuril. Semoga akan jadi tonggak bersejarah perlindyngan hak perempuan ke depan," pungkasnya.  Sekadar informasi, ‎Baiq Nuril dilaporkan atas perbuatan merekam aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram tempatnya bekerja. Baiq Nuril dijerat Pasal 27 ayat 1 UU ITE juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang ITE khususnya terkait penyebaran informasi elektronik yang muatannya dinilai melanggar norma kesusilaan.  Setelah memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Mataram, pelaku yakni Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan menang.  Baiq Nuril lantas mengajukan Peninjauan Kembali ke MA. Namun permintaan tersebut ditolak. Dengan penolakan ini Baiq Nuril akan tetap dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.  Sementara saat ini, Baiq Nuril telah mengajukan amnesti kepada Presiden Jokowi. Karena Nuril menilai kasus hukum yang menjeratnya itu tidak adil.

Jokowi Bakal Teken Amnesti Baiq Nur, Paling Lambat Selasa Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/arsyad.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>BAIQ Nuril Maknun bukan orang pertama yang berurusan dengan hukum akibat jerat UU ITE. Sejak disahkan DPR, aturan tersebut sudah memakan banyak korban. Ribuan jumlahnya. Tidak kurang 300 orang didampingi Paku ITE atau Paguyuban Korban UU ITE.  Sebagian besar di antara mereka diproses hukum lantaran dianggap melanggar pasal 27 ayat 3. Sebagian lainnya dijerat pasal 28 dan 27 ayat 1. Pasal yang sama dipakai untuk menjerat Nuril.  Di antara banyak pasal dalam UU ITE, pasal 27 dan 28 boleh dibilang paling karet. Perkara Nuril menjadi gambaran bagaimana pasal tersebut bisa membuat seorang korban malah berbalik menjadi pelaku. Pihak yang semestinya melapor malah jadi terlapor. Lebih buruk lagi, yang tidak bersalah divonis bersalah. Akibat UU ITE, Nuril terpaksa menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menjalani proses hukum. Dia juga harus rela mendekam di balik jeruji penjara. Terpisah dari anak, suami, dan keluarga. Juga kehilangan pekerjaan.  Walau tidak persis sama, saya pernah merasakan berada di posisi Nuril. Menjalani sidang sebagai tahanan, dijebloskan ke dalam penjara, dipisahkan dari keluarga karena UU ITE. Majelis hakim memang menjatuhkan vonis bebas. Namun, luka akibat perkara yang menyeret saya telanjur menganga. Keluarga ikut tertekan. Orang tua sampai menjual rumah untuk pindah ke kampung. Semua dilakukan karena trauma. Mereka takut terhadap orang-orang yang memenjarakan saya memakai UU ITE.  Meski tidak semua, banyak orang dijerat UU ITE dalam posisi lemah. Mereka dikriminalisasi orang-orang yang punya kuasa. Sehingga tidak berdaya upaya ketika diproses hukum. Di sana Paku ITE hadir. Nuril termasuk satu di antara banyak korban UU ITE yang kami dampingi. Kami kawal semua tahap proses hukum yang dilalui. Begitu tahu DPR setuju presiden memberikan amnesti untuk Nuril, selain rasa syukur, satu hal lain terlintas. Revisi UU ITE atau keluarkan perppu untuk melenyapkan pasal karet dari aturan itu.  Revisi UU ITE memang bukan isu baru. Sudah lama disuarakan banyak pihak. Pasal karet sudah terlalu lama dibiarkan ada. Menyengsarakan para korban. Dengan perubahan zaman yang kian kencang, pasal-pasal itu wajib dihilangkan, diubah. Jika tidak, bukan tidak mungkin ada lagi Nuril lainnya. Sangat mungkin juga orang yang hendak bersuara untuk memberikan masukan kepada pemerintah malah dipidana. Jangan tanya bagaimana mungkin? Buktinya sudah melimpah.  Yang terbaru, YouTuber Rius Vernandes nyaris menjadi korban. Akibat menyampaikan kritik kepada Garuda Indonesia, dia dilaporkan kepada kepolisian memakai UU ITE. Untungnya, banyak pihak segera memberikan dukungan sehingga proses hukumnya tidak dilanjutkan. Bila setiap kritik diperlakukan demikian, bisa jadi laporan-laporan serupa kasus Rius terus bermunculan. Karena itu, UU ITE harus diubah. Bila wakil rakyat periode sekarang tidak bisa, periode berikutnya harus mampu.  Jika legislator di DPR enggan bergerak, pemerintah harus mengambil sikap. Kalau perlu, segera buat perppu. Agar semakin cepat pasal karet dalam UU ITE lenyap. Sehingga tidak ada lagi yang mengalami nasib serupa Nuril, saya, atau ribuan korban UU ITE lainnya. Jangan biarkan ketentuan yang bisa menyengsarakan terus memakan korban. Sudah cukup, sekarang waktu yang tepat untuk berubah. Memastikan negara hadir melindungi setiap warga negara dari ancaman yang membahayakan.  *) Koordinator Paguyuban Korban UU ITE  **) Disarikan dari wawancara wartawan Jawa Pos Sahrul Yunizar

Saatnya Revisi UU atau Keluarkan Perppu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT1-Paripurna-Baiq-Nuril-eca3.jpg" alt="Korban UU ITE Baiq Nuril Maknun menahan air mata saat Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/19). DPR secara aklamasi menyetujui amnesti Baiq Nuril. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Korban UU ITE Baiq Nuril Maknun menahan air mata saat Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/19). DPR secara aklamasi menyetujui amnesti Baiq Nuril. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selangkah lagi Baiq Nuril Maknun bisa terbebas dari jerat pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kemarin (25/7) sidang paripurna DPR secara resmi menyetujui pertimbangan amnesti Nuril sesuai hasil rapat pleno komisi II.  Wakil Ketua DPR Utut Adianto yang memimpin sidang bertanya apakah peserta sidang paripurna menyetujui pertimbangan amnesti itu. Para anggota yang hadir kontan berseru, "Setujuuu!"  "Maka, dengan ini kita menyetujui hasil pembahasan komisi III," kata Utut, lalu mengetukkan palu sidang. Dengan demikian, Nuril kini tinggal menunggu terbitnya keputusan amnesti dari Presiden Joko Widodo.  Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik menyampai­kan, ibu tiga anak tersebut sangat pantas mendapat amnesti. Sebab, perempuan itu adalah korban kekerasan seksual secara verbal. Yang <a href="https://www.jawapos.com/nasional/25/07/2019/baiq-nuril-ingin-cepat-cepat-pulang/">Nuril</a> lakukan semata-mata melindungi harkat dan martabatnya. Baik sebagai perempuan, ibu, maupun istri. Munculnya dukungan yang luas juga merupakan wujud simpati publik. "Semoga ini menjadi tonggak bersejarah terhadap perlindungan perempuan," kata Erma.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/baiq-nuril-Gun.jpg" alt="Baiq Nuril usai mendengarkan persetujuan DPR soal amnesti Jokowi, Kamis (25/7). (Gunawan Wibisono/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Baiq Nuril usai mendengarkan persetujuan DPR soal amnesti Jokowi, Kamis (25/7). (Gunawan Wibisono/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Baiq Nuril usai mendengarkan persetujuan DPR soal amnesti Jokowi, Kamis (25/7). (Gunawan Wibisono/JawaPos.com)  Ke depan, papar dia, Komisi III DPR mendorong pemerintah untuk membentuk rancangan undang-undang tentang amnesti dan abolisi. Dengan begitu, muncul aturan yang lebih detail dan komprehensif terkait dengan ketentuan itu.  Saat ini instrumen hukum amnesti hanya merujuk pada pasal 14 ayat 2 UUD 1945. Berdasar pasal tersebut, presiden dalam mengeluarkan amnesti harus meminta pertimbangan DPR.  "Sebagian masih debatable. Sehingga perlu undang-undang tentang pemberian amnesti," papar politikus Demokrat itu.  Dari balkon ruang rapat paripurna, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/25/07/2019/dua-tahap-lagi-nuril-bebas-dari-pidana/">Nuril</a> ikut menyaksikan jalannya sidang. Dia mendengarkan dengan saksama keputusan wakil rakyat yang menyetujui pertimbangan amnestinya.  "Saya terharu. Terima kasih banyak, DPR. Terima kasih banyak, Bapak Presiden," ucap perempuan 41 tahun itu. Air matanya mengalir. Sesekali dia mencium pipi dan kening putra bungsunya, Rafi Saputra. Bocah 8 tahun itu juga terus mendekap ibunya dengan manja.  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/07/2019/seluruh-anggota-komisi-iii-dpr-setujui-amnesti-untuk-baiq-nuril/">Nuril</a> berharap tidak ada lagi perempuan yang senasib de­ngannya. Dia mendorong perempuan untuk berani melapor jika mendapat perlakuan yang tidak baik. Misalnya, pelecehan seksual. Baik yang bersifat verbal maupun fisik. "Perempuan jangan lemah. Harus berani melapor," imbuh perempuan berkerudung itu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Amnesti-Baiq-Nuril-eca6-1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Baiq Nuril Maknun tersenyum manis setelah Komisi III DPR menyetujui amnesti untuk dirinya. Keputusan diperoleh setelah Komisi III menggelar rapat pleno di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7). (HENDRA EKA/JAWA POS)  Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjelaskan, pada prinsipnya pemerintah memang tinggal menunggu keputusan rapat paripurna DPR. "Kalau (persetujuan, Red) dari DPR sudah diberikan kepada pemerintah, kami akan menindaklanjuti berikutnya, yakni menerbitkan amnesti itu," terangnya di kompleks istana kepresidenan kemarin.  Saat disinggung mengenai bentuk amnesti tersebut, Moeldoko belum mau memastikan. Apakah akan berupa keputusan presiden (keppres)? "Bisa saja (keppres, Red)," lanjut mantan panglima TNI itu. Berdasar penelusuran Jawa Pos, pada 1999 presiden pernah menerbitkan amnesti untuk sejumlah aktivis politik. Amnesti tersebut berbentuk keppres.  Moeldoko menambahkan, sejak awal KSP menerima banyak masukan dari masyarakat soal <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/07/2019/menanti-keputusan-amnesti-dari-dpr-baiq-nuril-rela-tidak-pulang/">kasus Nuril</a>. Ada ribuan opini yang masuk. Hal itu menjadi bahan pertimbangan KSP untuk memberikan masukan kepada presiden. "Dan yang bersangkutan (Baiq Nuril, Red) juga mengajukan (permohonan amnesti, Red) kepada presiden," jelasnya.  Di bagian lain, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyampaikan, keputusan DPR harus direspons cepat oleh presiden. "Presiden harus segera bertindak. Itu akan menjadi kemenangan bersejarah bagi para korban pelecehan seksual di Indonesia," ungkap dia kemarin.  Keterangan itu disampaikan oleh Usman lantaran korban pelecehan seksual terbiasa menutup diri. Mereka enggan bersuara karena takut. Sedangkan Nuril dengan berani membuktikan bahwa ketidakadilan bisa dilawan. "Dia menunjukkan keberanian besar dengan menantang bos yang melecehkannya," terang dia.  Dalam kasus yang menyeretnya sampai kursi pesakitan, Nuril dijerat pasal 27 ayat 1 UU ITE. Walau pengadilan tingkat pertama memutus Nuril tidak bersalah, pengadilan tingkat kedua sampai Mahkamah Agung berkata sebaliknya. Dalam konteks tersebut, lanjut Usman, Nuril bukan hanya korban pelecehan seksual. Dia juga korban pasal kasar dalam UU ITE.  Pasal 27 ayat 1 dalam UU ITE memang kerap menjadi kontroversi. Banyak aktivis yang mengkritik UU tersebut. Mereka meminta UU ITE kembali direvisi.

Baiq Nuril: Saya Terharu, Terima Kasih Banyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/baiq-nuril-Gun.jpg" alt="Baiq Nuril usai mendengarkan persetujuan DPR soal amnesti Jokowi, Kamis (25/7). (Gunawan Wibisono/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Baiq Nuril usai mendengarkan persetujuan DPR soal amnesti Jokowi, Kamis (25/7). (Gunawan Wibisono/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat paripuna DPR telah menyetujui ‎supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memberikan amnesti kepada terpidana kasus Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril. Nuril pun terharu dan menangis mendengar persetujuan DPR tersebut.  Nuril mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan dan Presiden Jokowi. Tak lupa ucapan terima kasih juga ia sampaikan untuk orang-orang yang telah membantunya dalam kasus ini.  "Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih kepada lembaga-lemnaga yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu," ujar Nuril di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/7).  Mantan guru honorer SMAN 7 Mataram ini mengatakan, ingin kembali ke kampung halaman, sembari menunggu amnesti dari Presiden Jokowi. "Ingin cepat-cepat pulang," katanya.  Nuril juga belum mengetahui apakah nantinya akan tetap menjadi guru di Mataram. Saat ini dia hanya berharap kasus yang menjeratnya itu menjadi preseden yang terakhir.  "Jangan sampai, mulai detik ini jangan sampai ada yang seperti saya. Itu menyakitkan sekali, jangan sampai ada," ungkapnya.  Nuril juga mengajak perempuan untuk bersuara lantang apabila mendapat pelecehan seksual seperti dirinya. ‎"Harus berani," tegasnya.  "Jangan beri kesempatan kedua kali kalaupun itu terjadi pada Anda sekali. Jangan beri kesempatan untuk kedua kalinya. Harus Anda berani bersuara," imbuh Nuril.  Terpisah kuasa hukum Nuril, Joko Jumadi mengaku bersyukur, perjuangan panjang mereka sejak 2017 tinggal selangkah lagi selesai. Dia berharap Presiden Jokowi bisa memberikan amnesti kepada kliennya dalam waktu dekat.  "Alhamdulillah terbayarkan hari ini, kira-kira tinggal satu langkah lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Presiden bisa mengeluarkan amnesti untuk Baiq Nuril," kata Joko.

Baiq Nuril Ingin Cepat-cepat Pulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Amnesti-Baiq-Nuril-eca6-2.jpg" alt="Baiq Nuril Maknun memberikan salam kepada Menkumham dan anggota Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, (24/7/19). DPR menyetujui amnesti untuk Baiq Nuril. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Baiq Nuril Maknun memberikan salam kepada Menkumham dan anggota Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, (24/7/19). DPR menyetujui amnesti untuk Baiq Nuril. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat paripurna DPR menyetujui pemberian amnesti kepada terdakwa pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transasksi Elektronik (ITE) Baiq Nurul. DPR akan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bisa memberikan amnesti untuk Baiq Nuril. Wakil Ketua Komisi III DPR, Erma Suryani Ranik membacakan hasil rapat internal komisi hukum yang hasilnya aklamasi menyetujui Baiq Nuril mendapai amnesti dari Presiden Jokowi. "Sekarang saya tanyakan kepada anggota dewan sidang terhormat apakah laporan Komisi III DPR tentang permberian amsnesti terhadap Baiq Nuril dapat disetujui?" tanya Erma kepada para anggota dewan di rapat paripurna DPR, Jakarta, Kamis (25/7). "Setuju," jawab kompak para anggota dewan di ruang rapat paripurna. ‎Menurut Erma, salah satu pertimbangan Komisi III yaitu mantan guru honorer tersebut adalah korban dugaan pelecehan dari Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram. Sehingga, Komisi III berpendapat tidak seharusnya Baiq Nuril ditetapkan bersalah. "Karena Baiq Nuril adalah korban kekerasan verbal. Baiq Nuril hanya melakukan upaya melindungi diri," katanya. Lebih lanjut Erma berharap, setelah perkara Baiq ini selesai, tidak ada lagi korban pelecehan seksual yang dikriminaliasai. Tak lupa, kepada peserta sidang, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu perjuangan Baiq Nuril. "Kami atas nama pimpinan mencucapkan terima kasih pada teman-teman aktivis perempuan yang sudah berikan support dan dukukan dalam kasus Baiq Nuril. Semoga akan jadi tonggak bersejarah perlindungan hak perempuan ke depan," pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan, secara aklamasi Komisi III memberikan rekomendasi <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/07/2019/menkumham-kirimkan-surat-rekomendasi-amnesti-baiq-nuril-ke-presiden/">pengampunan untuk Baiq Nuril</a>. "Dari sepuluh fraksi secara aklamasi dapat berikan pertimbangan kepada Presiden Jokowi untuk memberikan amnesti terhadap Baiq Nuril," ujar Aziz. Sekadar informasi, ‎Baiq Nuril dilaporkan atas perbuatan merekam aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram tempatnya bekerja. Baiq Nuril dijerat Pasal 27 Ayat (1) UU ITE juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11/2008 tentang ITE khususnya terkait penyebaran informasi elektronik yang muatannya dinilai melanggar norma kesusilaan. Tak puas lantaran Pengadilan Negeri Mataram memvonis Nuril bebas, mantan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan menang. Nuril lantas mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA. Namun, permohonan PK Nuril ditolak oleh MA. Akibat penolakan ini Nuril akan tetap dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Rapat Paripurna DPR Setujui Baiq Nuril Dapat Amnesti Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_WAWNCARA-BAIQ-NURIL_MIFTAHULHAYAT-13-1.jpg" alt="Baiq Nuril - Miftahul Hayat/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Baiq Nuril - Miftahul Hayat/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perjuangan panjang Baiq Nuril Maknun mencari keadilan berbuah manis. Kemarin (24/7) Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui permohonan pertimbangan amnesti dari presiden. Hari ini (25/7) keputusan tersebut akan dibacakan secara resmi dalam sidang paripurna DPR.  "Keputusan ini diambil secara aklamasi. Semua fraksi sepakat," kata Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin setelah memimpin rapat pleno kemarin.  Dalam rapat pleno itu, seluruh fraksi menyatakan setuju atas pertimbangan amnesti tersebut. Kesepakatan bulat diambil setelah komisi III mendengarkan pandangan Menkum HAM Yasonna H. Laoly.  Dijelaskan, Nuril dijerat pasal 27 ayat 1 juncto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Agar lepas dari jerat hukum, ibu tiga anak itu telah menempuh upaya hukum luar biasa. "Putusan kasasi MA dinilai tidak adil."  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Amnesti-Baiq-Nuril-eca6-1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Baiq Nuril Maknun tersenyum manis setelah Komisi III DPR menyetujui amnesti untuk dirinya. Keputusan diperoleh setelah Komisi III menggelar rapat pleno di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, (24/7/19).(HENDRA EKA/JAWA POS)  Pemerintah, menurut Yasonna, telah menerima banyak masukan dari publik. Baik kelompok aktivis, akademisi, maupun pemerhati hukum. Bahwa presiden dipandang perlu untuk memberikan amnesti bagi Nuril. Instrumen hukumnya adalah pasal 14 ayat 2 UUD 1945.  Nah, untuk memberikan amnesti, presiden harus meminta pertimbangan DPR. "Permohonan amnesti ini sebagai bentuk pelaksanaan Nawacita Presiden Jokowi. Ini untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan," paparnya.  Salah satu pertimbangannya, kasus itu telah menimbulkan simpati dan solidaritas publik yang luas. Baik nasional maupun internasional. Intinya, kata Yasonna, pemidanaan terhadap perempuan 41 tahun tersebut merupakan upaya kriminalisasi. Juga bertentangan dengan rasa keadilan. Padahal, yang dilakukan Nuril adalah upaya melindungi diri atas kehormatan dan harkat-martabatnya sebagai seorang perempuan.  Mendengar pernyataan Menkum HAM dan keputusan DPR, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/07/2019/seluruh-anggota-komisi-iii-dpr-setujui-amnesti-untuk-baiq-nuril/">Nuril yang ikut menyaksikan rapat pleno</a> tidak kuasa menahan haru. Perempuan asal Mataram, NTB, itu sesenggukan. Dia memeluk erat Rieke Diah Pitaloka yang duduk di sampingnya. "Terima kasih, terima kasih, terima kasih," katanya dengan ucapan haru.  Rieke Diah Pitaloka yang getol mengawal kasus tersebut mengaku sangat bersyukur. Upaya untuk mencari keadilan itu akhirnya menemukan titik terang.  Menurut dia, harapan Nuril untuk bebas dari jerat pidana tinggal dua langkah lagi: sidang paripurna DPR dan keputusan presiden. "Kami menunggu keputusan Pak Presiden Jokowi. Saya yakin dalam waktu dekat beliau akan mengeluarkan keputusan amnesti ini," ujar anggota DPR yang juga aktivis perempuan tersebut.

Dua Tahap Lagi Nuril Bebas dari Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Amnesti-Baiq-Nuril-eca6-2.jpg" alt="Baiq Nuril Maknun memberikan salam kepada Menkumham dan anggota Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, (24/7/19). DPR menyetujui amnesti untuk Baiq Nuril. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Baiq Nuril Maknun memberikan salam kepada Menkumham dan anggota Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, (24/7/19). DPR menyetujui amnesti untuk Baiq Nuril. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR secara aklamasi memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan amnesti kepada terpidana UU ITE Baiq Nuril. Sehingga bisa terbebas dalam jeratan hukum.  Kuasa hukum Baiq Nurul, Joko Jumadi merasa senang akhirnya tinggal selangkah lagi proses amnesti kliennya tersebut bisa terwujud. Hal ini juga sebagai momentum untuk perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan pelecehan seksual.  "Perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan akhirnya ada hasil yang luar biasa. Mudah-mudahan momentum ini bisa jadi momen perlindungan terhadap perempuan khususnya dalam kekerasan seksual," ujar Joko di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/7).  Sementara Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka yang selama ini membantu perjuangan Baiq Nuril mengucapkan banyak terima kasih akhirnya secara aklamasi mempertimbangkan kasus kemanusiaan bisa memberikan rekomendasinya.  "Terima kasih seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih kepada Presiden Jokowi yang gigih hingga berkirim surat kepada kami di DPR," katanya.  Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meyakini Presiden Jokowi tidak akan menunda-nunda dalam pemberian amnesti kepada mantan guru honorer SMAN 7 Mataram ini.  "Kalau Pak Jokowi saya yakin tidak menunda-nunda masalah keadilan dan kemanusiaan ini," kata Rieke.  Rieke juga mengapresiasi karena baru dalam sejarah amnesti bisa diberikan bukan dalam kasus politik. Seperti Budiman Sudjatmiko dan Sri Bintang Pamungkas yang mendapatkan amnesti di kasus politik.  "Memberikan amnesti tidak dalam kasus politik. Tapi dalam kasus kemanusiaan, jadi terima kasih banyak," pungkasnya.  Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan secara aklamasi memberikan pertimbangan kepada Presiden Jokowi bisa mengeluarkan amnesti kepada ‎terpidana kasus UU ITE Baiq Nuril.  "Dari sepuluh fraksi secara aklamasi dapat berikan pertimbangan kepada Presiden Jokowi untuk memberikan amnesti terhadap Baiq Nuril," ujar Aziz.  Selanjutnya menurut Aziz, Komisi III DPR akan mengirimkan surat pemberian rekomendasi amnesti Baiq Nuril ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Sehingga selanjutnya mengadakan rapat.  Aziz menjelaskan, dari rapat Bamus tersebut, nantinya akan dibawa ke ‎paripurna DPR. Sehingga nantinya dibacakan hasil dari rapat pleno Komisi III DPR yang telah memberikan rekomendasi terhadap Baiq Nuril.  Sekadar informasi, ‎Baiq Nuril dilaporkan atas perbuatan merekam aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram tempatnya bekerja. Baiq Nuril dijerat Pasal 27 ayat 1 UU ITE juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang ITE khususnya terkait penyebaran informasi elektronik yang muatannya dinilai melanggar norma kesusilaan.  Setelah memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Mataram, pelaku yakni Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan menang. Baiq Nuril lantas mengajukan Peninjauan Kembali ke MA. Namun permintaan tersebut ditolak. Dengan penolakan ini Baiq Nuril akan tetap dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.  Sementara saat ini, Baiq Nuril telah mengajukan amnesti kepada Presiden Jokowi. Karena Nuril menilai kasus hukum yang menjeratnya itu tidak adil.

Kuasa Hukum Baiq Nuril: Ini Perjuangan Panjang dan Melelahkan

baiq nuril

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#baiq nuril

Berita Terkini