<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/1f691c76-e289-4dcc-bfc4-29cfafa2a62b-264548189.jpg" alt="Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. (YouTube: Kementerian ESDM)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. (YouTube: Kementerian ESDM)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sudah bisa dieksekusi, meskipun tengah menghadapi judicial review (uji materi) di Mahkamah Konstitusi (MK). &ldquo;Bukan berarti kami menunggu itu (judicial review) baru jalan. Ini (tambang ormas) sudah bisa berjalan,&rdquo; ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis. Aturan yang mengatur ormas keagamaan dapat mengelola tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah dapat mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK). Aturan yang memberi peluang bagi ormas keagamaan untuk mengelola tambang juga termaktub di dalam Pasal 51 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. &ldquo;Sekarang kami lagi menghadapi judicial review di MK. Kalau sudah selesai di MK, berarti kita clear,&rdquo; kata dia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC). &ldquo;Punya NU sudah selesai sejak saya masih di Kementerian Investasi. Nah, punya Muhammadiyah sekarang lagi dikaji oleh Pak Dirjen Minerba (Tri Winarno),&rdquo; ucap Bahlil. Diwartakan sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Najib Azca menyebut jajaran pengurus terbuka terhadap opsi pengembalian konsesi tambang apabila dipandang sebagai solusi meredakan polemik internal organisasi. Najib menegaskan bahwa PBNU pada dasarnya tidak pernah meminta konsesi tambang. Ia menyampaikan organisasi menerima konsesi tersebut karena diberikan oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada akhir masa jabatannya, dengan tujuan dioptimalkan untuk kepentingan umat. Namun, ia mengakui muncul hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan sehingga memicu polemik internal yang saat ini berkembang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/017045120/menteri-esdm-bahlil-lahadalia-mau-beri-diskon-tarif-listrik-untuk-wilayah-terdampak-bencana-sumatera">Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Mau Beri Diskon Tarif Listrik untuk Wilayah Terdampak Bencana Sumatera</a> "NU tuh nggak pernah minta tambang. Cuma kan waktu itu diberi oleh Presiden Jokowi di akhir masa periodenya. Ya oke lah kalau memang diberi kita akan coba optimalkan demi sebesar-besar kepentingan hajat umat," kata dia. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sudah bisa dieksekusi

Bahlil Sebut Tambang Dikelola Ormas sudah Bisa Dieksekusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/bahlil-pln-aceh-3754692910.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Selasa (9/12). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Selasa (9/12). (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan klarifikasi terkait polemik rasio elektrifikasi Aceh yang disebut belum mencapai 93 persen saat kunjungan Presiden Terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu.&nbsp; Bahlil menegaskan bahwa informasi mengenai target 93 persen elektrifikasi bukanlah klaim sembarangan, melainkan laporan resmi dari PT PLN (Persero) yang disampaikan dalam rapat terbatas sebelum kunjungan Prabowo.&nbsp; &ldquo;Yang pertama, kami dapat memahami perasaan dari saudara-saudara kami yang masih dalam bencana. Sesungguhnya malam itu, ada rapat terbatas di mana ratas itu sebelumnya saya melakukan rapat dengan PLN dengan Pertamina,&rdquo; ujar Bahlil, seperti dikutip Jumat (12/12).&nbsp; Ia menjelaskan bahwa sebagai Menteri ESDM, dirinya meminta laporan langsung dari Pertamina dan PLN terkait perkembangan pemulihan energi.&nbsp; Dalam laporan itu, PLN menyebut rasio elektrifikasi diperkirakan akan mencapai 93 persen pada Minggu (7/12) malam atau paling lambat Senin (8/12).&nbsp; &ldquo;Dan waktu itu PLN melaporkan kepada saya bahwa rasio elektrifikasi itu nanti di tanggal 7 hari Minggu malam, hari Senin paling lambat itu sudah mencapai 93 persen,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Bahlil menambahkan, laporan teknis tersebut kemudian dibahas dalam tim penanganan bencana sebelum akhirnya ia melaporkannya kepada Presiden. PLN juga menyampaikan hal yang sama dalam forum resmi tersebut.&nbsp; &ldquo;Atas dasar laporan, karena mereka yang kuasai teknis. Teman-teman PLN yang menguasai teknis atas laporan itu kemudian dirapatkan dalam tim bencana, kemudian saya melaporkan kepada Bapak Presiden dan itu juga dilaporkan oleh PLN. Kira-kira itu ceritanya,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Menurut Bahlil, keterlambatan pemulihan listrik bukan karena kesalahan personal, melainkan adanya kendala teknis di lapangan, terutama pada sistem penyaluran dari gardu induk. Kendati demikian, Bahlil meminta untuk tidak menyalahkan siapa-siapa terkait persoalan ini.&nbsp; &ldquo;Tapi tidak usah kita menyalahkan siapa-siapa karena sesungguhnya kalau tidak ada kendala di bagian retifikasi di gardu induk yang dari Bireun ke Banda Aceh,&rdquo; tukasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia klarifikasi rasio elektrifikasi Aceh yang belum mencapai 93 persen, ungkap kendala teknis di lapangan.

Menteri Bahlil Klarifikasi soal 'Prank' Listrik di Aceh Belum Nyala 93 Persen Saat Kunjungan Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/ottt2-3997763083.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons OTT KPK terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (10/12) malam. (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons OTT KPK terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (10/12) malam. (Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengingatkan seluruh kader partainya untuk bersiap diri dalam menghadapi potensi bencana. Ia meminta kepada seluruh kader Partai Golkar, khususnya di daerah untuk aktif dan mengetahui langkah mitigasi bencana di daerahnya masing-masing. "Jadi, daerah-daerah ini mulai berpikir kalau ada langkah-langkah antisipatif, kalau kemudian itu terjadi, apa yang harus dilakukan," kata Bahlil usai membuka bimbingan teknis (bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (10/12). Bahlil menjelaskan, melalui bimtek yang digelar Partai Golkar, setiap kader yang duduk di kursi legislasi dapat menyusun program-program pro kerakyatan. "Jadi Bimtek ini, kita dari Partai Golkar berpandangan bahwa penting juga anggota DPR ini membuat kebijakan atau pikiran-pikiran, program yang peka kepada persoalan rakyat," ujarnya. Ia menekankan pentingnya langkah pencegahan terkait bencana yang berpotensi terjadi di Tanah Air. Karena itu, meminta kepada seluruh kadernya untuk melakukan langkah-langkah mitigasi bencana. "Jadi jangan sampai sudah hujan baru kita semua kelabakan. Jadi ini sebelum hujan kita siapkan payung. Karena ini kan sudah pengalaman nih, kita ingin daerah dan ini berpotensi untuk daerah mana saja," tegasnya. Dalam kesempatan itu, lanjut Bahlil, pihaknya turut mengumpulkan donasi bagi korban terdampak bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Partai Golkar mengumpulkan donasi senilai Rp 3 miliar yang akan diserahkan kepada masyarakat terdampak bencana. "Alhamdulillah tadi terkumpul sekitar Rp 3 miliar lebih tambah, untuk kita sumbang ke saudara-saudara kita yang ada di sana," pungkasnya.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengingatkan kadernya untuk siap menghadapi potensi bencana dan melakukan mitigasi.

 Bahlil Minta Kader Golkar Siap Tangani Potensi Bencana: Jangan Sampai Sudah Hujan, Kita Kelabakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/ottt2-3997763083.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons OTT KPK terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (10/12) malam. (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons OTT KPK terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (10/12) malam. (Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ardito diduga terlibat kasus dugaan suap terkait pengadaan proyek di wilayah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Ardito merupakan politikus Partai Golkar. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, mengamini bahwa Ardito Wijaya yang terjaring OTT KPK merupakan kader Partai Golkar. "Sepertinya baru saja masuk ke Golkar," kata Sarmuji dikonfirmasi, Rabu (10/12) malam. Terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons terkait penangkapan terhadap Ardito Wijaya. Ia mengaku dirinya belum tahu secara pasti penangkapan terhadap kader partai berlambang pohon beringin tersebut. "Saya belum dapat info ya. Sampai dengan sekarang belum saya dapat info ya," ucap Bahlil usai menghadiri Bimtek Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu malam. Meski demikian, Menteri ESDM itu memastikan partainya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Ardito Wijaya. "Kita hormati semua proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah ya," tegasnya. Ardito sendiri saat ini telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu malam. Ardito tidak banyak bicara saat memasuki markas KPK. Ardito membantah dirinya lari dari kejaran KPK. "Di rumah aja," ujar Ardito saat memasuki Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terjaring OTT KPK terkait dugaan suap proyek. Bahlil Lahadalia menghormati proses hukum yang berlaku.

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Bahlil: Kita Hormati Proses Hukum

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/bahlil-pln-aceh-3754692910.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Selasa (9/12). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Selasa (9/12). (ANTARA)</figcaption>
</figure> Jawapos.com &ndash; Pemerintah secara tegas memastikan bakal menindak para pelaku pertambangan yang melanggar aturan. Komitmen ini sejalan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah menetapkan tarif denda administratif bagi pelanggaran kegiatan tambang di kawasan hutan untuk komoditas strategis seperti nikel, bauksit, timah, dan batubara.&nbsp; Aturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 1 Desember 2025.&nbsp; Adapun kebijakan itu menjadi tindak lanjut Pasal 43A PP 45/2025 mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan PNBP dari denda pertambangan di bidang kehutanan. Dalam beleid itu ditegaskan bahwa perhitungan tarif denda merujuk pada kesepakatan Rapat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). &nbsp; &ldquo;Perhitungan penetapan denda administratif atas kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan dalam Keputusan ini didasarkan hasil kesepakatan Rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH),&rdquo; demikian bunyi salah satu pasal yang dikutip Rabu (10/12).&nbsp; Meski begitu, ESDM menetapkan tarif sanksi berbeda untuk tiap komoditas. Denda bagi penambang nakal komoditas nikel menjadi yang tertinggi dengan denda mencapai Rp6,5 miliar per hektare.&nbsp; Kemudian disusul denda bagi para penambang nakal Bauksit senilai Rp1,7 miliar per ha, komoditas Timah sebesar Rp1,2 miliar per ha, dan Batubara Rp354 juta per ha.&nbsp; Bahlil memastikan, seluruh denda akan ditagih Satgas PKH dan dicatat sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM. Aturan ini berlaku sejak ditetapkan dan menjadi dasar penindakan bagi pelanggaran di lapangan.&nbsp; Sebelumnya, Menteri Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelanggar kaidah pertambangan, terutama yang merugikan masyarakat. Hal itu disampaikan saat ia mengunjungi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Rabu (3/12).&nbsp; &ldquo;Kalau seandainya kita mendapatkan dalam evaluasi mereka melanggar, tidak tertib, Maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Bahlil.&nbsp; "Saya yakinkan sekali lagi, untuk di pertambangan kalau ada yang menjalankan tidak sesuai dengan aturan dan standar pertambangan Saya tidak segan-segan untuk mencabut," tegasnya.

Pemerintah tetapkan denda administratif bagi pelanggar aturan pertambangan, nikel dikenakan denda tertinggi Rp6,5 miliar.

Bahlil Denda hingga Rp 6,5 Miliar untuk Pelaku Tambang Nakal di Kawasan Hutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/k3qXKzWIckEbSuFBQCaom7LB1Okqqe6nkOyx0WoM-818673306.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa tunjangan kinerja untuk pegawai Kementerian ESDM naik 100 persen. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa tunjangan kinerja untuk pegawai Kementerian ESDM naik 100 persen. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, lantaran belum bisa memenuhi janjinya terkait dengan pemulihan listrik.&nbsp; Berdasarkan janjinya, pada kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (7/12) Bahlil berjanji akan melakukan pemulihan listrik 93 persen di Provinsi Aceh. Namun, hingga Senin (8//12) hal itu rupanya belum bisa ia wujudkan.&nbsp; Terkait itu, Bahlil mengatakan bahwa ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam perbaikan sistem kelistrikan itu. Sehingga, kata dia, dari sisi waktu memang memerlukan waktu yang lebih.&nbsp; "Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan, pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor ESDM, Jakarta, Selasa (9/12).&nbsp; "Karena itu, sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedalam-dalamnya, dan kalau ada yang memang belum maksimal kami memberikan pelayanan, kami memohon maaf," tambahnya.&nbsp; Meski begitu, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras untuk melakukan percepatan pemulihan sektor energi di wilayah terdampak, khususnya di Aceh.&nbsp; "Kami pemerintah akan terus fokus, akan terus berupaya, akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi yang ada khususnya di Provinsi Aceh," tutupnya.&nbsp; Sementara itu, dikutip dari Harian Rakyat Aceh, kekecewaan atas pernyataan Menteri Bahlil turut dirasakan warga Lampaseh Aceh, Banda Aceh. Tati, salah seorang warga yang menggantungkan harapan pada pernyataan tersebut, mengaku kecewa karena hingga Senin (8/12/2025) sore listrik di daerahnya belum juga menyala.&nbsp; &ldquo;Hingga pukul 16.18 WIB masih mati. Kecewa sekali karena kami jadi berharap pada statement itu,&rdquo; ujarnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia minta maaf atas keterlambatan pemulihan listrik di Aceh pasca bencana.

Listrik di Aceh Belum Pulih 100 Persen, Bahlil Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/28/Bengkel-Motor-3889716584.jpeg" alt="Keluhan Motor Brebet Usai Isi Bensin Meluas di Surabaya, Mekanik Ungkap Motor Matic dan Karbu Paling Rawan. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Keluhan Motor Brebet Usai Isi Bensin Meluas di Surabaya, Mekanik Ungkap Motor Matic dan Karbu Paling Rawan. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan dirinya sudah menurunkan tim untuk melakukan verifikasi fakta terkait banyaknya keluhan pengguna sepeda motor yang mesinnya mengalami "brebet" setelah melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di Jawa Timur (Jatim). "Saya sudah turunkan timnya, nanti mungkin sore saya balik sudah bisa dapat laporannya," kata Bahlil ditemui di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu. Tim yang dimaksud disampaikan Bahlil yaitu Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), serta menegaskan balai tersebut tengah melakukan verifikasi fakta. "Lagi cek ya di Lemigas kebenarannya dan saya minta laporannya," kata dia lagi. Adapun dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, hingga Lamongan ramai melaporkan sepeda motor mereka mendadak mesinnya brebet atau tersendat hingga mogok setelah mengisi BBM di sejumlah SPBU. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap kualitas Pertalite dan efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Pertamina telah menurunkan tim investigasi dan membuka posko aduan masyarakat serta melakukan pengambilan sampel BBM di sejumlah titik. Sejumlah pengamat otomotif menduga gejala tersebut berkaitan dengan kadar oktan yang tidak sesuai atau potensi kontaminasi air dalam bahan bakar. Namun, hingga kini, belum ada hasil laboratorium resmi yang menyimpulkan adanya kelainan pada Pertalite. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta Pertamina untuk memperkuat sistem pengendalian mutu serta transparansi informasi kepada masyarakat demi menjaga kepercayaan publik. Nurdin meminta Pertamina Patra Niaga segera melakukan investigasi menyeluruh dan membuka hasil uji laboratorium bahan bakar minyak secara terbuka. "Fenomena motor brebet ini bukan sekadar gangguan teknis, tetapi persoalan kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional. Pertamina harus menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium secara terbuka dan memastikan tindak lanjut cepat di lapangan," kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/10). (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Bahlil Lahadalia menyatakan dirinya sudah menurunkan tim untuk melakukan verifikasi fakta terkait banyaknya keluhan pengguna sepeda motor ya

Bahlil Turunkan Tim untuk Cek Kebenaran Motor Brebet usai Isi Pertalite di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/21/QS7CmREXIaKWF3SQUyNcLYmt85rM2LLkJcbbeZkB-2019270264.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengultimatum SPBU swasta untuk ikut aturan main pemerintah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengultimatum SPBU swasta untuk ikut aturan main pemerintah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal beredarnya meme yang menampilkan wajah dirinya di berbagai akun media sosial. Ia menyatakan, tidak merasa tersinggung atas meme tersebut. "Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat saya terkait meme-meme ataupun pemberitaan yang berbeda dengan kenyataannya. Saya jujur saja, bagi saya itu tidak masalah," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10). Bahlil kemudian mengenang masa kecilnya yang penuh keterbatasan. Ia mengaku sudah terbiasa menghadapi hinaan sejak kecil, karena berasal dari keluarga sederhana. "Kalau meme yang menyerang pribadi saya, saya sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya bukan anak pejabat. Saya anak orang kampung," ucap Bahlil. "Ibu saya hanya buruh cuci di rumah orang, ayah saya buruh bangunan. Jadi hinaan itu sudah saya terima sejak SD," sambungnya. Tak dipungkiri, Meme yang menampilkan sejumlah wajah dirinya berujung pelaporan oleh Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ke Polda Metro Jaya. Karena itu, Bahlil menegaskan tidak mempermasalahkan sindiran terhadap dirinya, selama tidak berkaitan dengan upaya mengintervensi kebijakan negara. "Jadi menurut saya nggak apa-apa. Tapi saya tidak mau ada pihak-pihak yang mencoba mendorong kepentingannya untuk mengintervensi kebijakan negara. Itu yang saya tidak mau," pungkasnya.

Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, tidak tersinggung dengan meme dirinya, mengingat pengalaman masa kecilnya.

Bahlil Maafkan Pembuat Meme Dirinya, Akui Sudah Biasa Dihina Sejak Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/akW7nHIqf9kXg6HZfwPFDmsUySHcnk3Prooo7vE0-1-2525037095.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa salah baca data soal harga asli LPG 3 Kilogram (Kg). Dalam paparan Menkeu Purbaya beberapa waktu lalu di DPR, harga asli LPG 3 kg disebut sebesar Rp 42.750 per tabung. Kemudian, ditanggung APBN senilai Rp 30.000 sehingga masyarakat bisa membayarnya sebesar Rp 12.750 per tabung. Bahlil menilai, kesalahan Purbaya saat membaca data hanya persoalan penyesuaian saja. Meski begitu, Bahlil tidak menyebut harga asli LPG 3 kg yang sebenarnya. "Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data. Biasalah itu, ya mungkin butuh penyesuaian," kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (3/10). Selain itu Bahlil juga menuding bahwa Menkeu Purbaya salah baca data karena belum dikasih masukan oleh para Direktur Jenderal (Dirjen) hingga timnya. "Mungkin Menkeu-nya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya," tuturnya. Sementara,&nbsp;terkait besaran kompensasi LPG 3 Kg yang diberikan pemerintah pada tahun 2026 mendatang, masih dalam rancangan. Namun, Bahlil memastikan penyaluran subsidi tahun depan akan mengacu pada Data Tunggal Ekonomi Sosial Nasional (DTSEN). "BPS itu kan kerja sama dengan tim di ESDM. Mungkin Pak Menteri Keuangannya belum baca data ya," bebernya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti kesalahan pembacaan data harga LPG 3 Kg oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan dampaknya pada subsidi.

Bahlil Tuding Menkeu Purbaya Salah Baca Data Soal Harga LPG 3 Kg, tapi Tak Sebut Harga Sebenarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/bahlil34-3533658282.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, usai usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota fraksi Partai Golkar DPR RI-DPRD. (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, usai usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota fraksi Partai Golkar DPR RI-DPRD. (Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengimbau seluruh kadernya yang menduduki kursi DPR RI maupun DPRD pada tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk bisa menjaga sikap, perkataan, dan tindakan dihadapan rakyat. Ia menegaskan, setiap wakil rakyat harus mampu menjaga perkataan hingga penampilan. Hal itu disampaikan Bahlil usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota fraksi Partai Golkar DPR RI-DPRD provinsi maupun kabupaten/kota tahun 2025, bertajuk &ldquo;Peningkatan Profesionalitas Anggota Fraksi Partai Golkar dalam Menjalankan Peran, Tugas, dan Fungsinya sebagai Wakil Rakyat&rdquo; di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Senin malam (15/9). &ldquo;Saya meminta kepada seluruh anggota DPR dari fraksi Golkar agar baik dalam perkataan, tindakan, maupun penampilan harus mampu menyesuaikan. Sekalipun ada yang punya kemampuan lebih atau sederhana, kita sebagai pejabat harus mampu melakukan penyesuaian bahwa kita ini mewakili rakyat,&rdquo; kata Bahlil. Ia menekankan pentingnya konsolidasi dan kesepahaman antar-anggota fraksi dalam mengawal program pemerintah sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat. &ldquo;Inilah bagian yang paling penting, konsolidasi dan juga membangun kesepahaman dalam mengawal program-program pemerintah dan memperjuangkan aspirasi rakyat di tingkat bawah,&rdquo; ucap Bahlil. Bahlil juga mengingatkan setiap kader agar lebih mengedepankan sensitifitas terhadap kondisi masyarakat. Ia menegaskan pentingnya terjun langsung ke warga untuk menyerap aspirasi. &ldquo;Di tengah masyarakat yang seperti ini, Golkar harus kembali peka. Kalau ada yang menyampaikan aspirasi, ditemui. Karena bagaimanapun kita ini mewakili rakyat,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, ia mengingatkan agar setiap anggaran yang dialokasikan melalui kebijakan daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.&nbsp; &ldquo;Saya juga meminta agar mengawal setiap anggaran yang dialokasikan lewat kebijakan daerah itu betul-betul berorientasi kepada rakyat,&rdquo; pungkasnya.

Bahlil Lahadalia mengingatkan kader Golkar di DPR untuk menjaga etika dan penampilan, serta peka terhadap aspirasi rakyat.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bahlil

Berita Terkini