<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/bahlil-danantara-2073278441.jpg" alt="Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia bersama CEO Danantara Rosan Roeslani. (Nurul/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia bersama CEO Danantara Rosan Roeslani. (Nurul/Jawapos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia menawarkan sebanyak 18 proyek senilai Rp 618,13 triliun kepada CEO Danantara Rosan Roeslani.&nbsp;</p> <p>Hal ini ditandai dengan penyerahan dokumen Pra-Studi Kelayakan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) sebagai langkah konkret percepatan agenda hilirisasi nasional.&nbsp;</p> <p>"Satgas Hilirisasi menyerahkan sebanyak 18 dokumen pra feasibility study (pra-FS) proyek hilirisasi dengan nilai investasi total sebesar USD 38,63 miliar atau setara Rp 618,13 triliun," kata Bahlil dalam keterangannya, Selasa (22/7).&nbsp;</p> <p>Lebih rinci dia membeberkan bahwa dari 18 proyek tersebut, 8 proyek hilirisasi di sektor mineral dan batubara, 2 proyek tentang transisi energi, 2 proyek ketahanan energi, 3 proyek hilirisasi pertanian serta 3 proyek hilirisasi kelautan dan perikanan.&nbsp;</p> <p>Dia memastikan bahwa proyek yang ditawarkan di luar ekosistem baterai mobil khusus yang akan dibangun. Ia juga menekankan dengan nilai investasi pada proyek hilirisasi tersebut akan menciptakan potensi ratusan ribu lapangan pekerjaan.&nbsp;</p> <p>Selain itu juga ia menjamin proyek hilirisasi juga akan menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan kata dia, upah yang akan diperoleh pekerja di atas dari UMR wilayahnya.&nbsp;</p> <p>"Itu (proyek hilirisasi) akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baik dengan upah yang layak. Bukan lagi upah, mohon maaf, bukan lagi upah UMR (Upah Minimum Regional). Dan ini sebagai instrumen penetrasi dalam rangka memberikan keadilan dalam pertumbuhan ekonomi kawasan," ujar Bahlil.&nbsp;</p> <p>Sementara itu, CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan bahwa kontribusi investasi di bidang hilirisasi meningkat cukup signifikan. Kurang lebih dari investasi yang masuk di kloter kedua kurang lebih kontribusinya dari Rp 950 triliun lebih itu mencapai 30 persen, itu berdasarkan dari hilirisasi.&nbsp;</p> <p>Rosan juga menyebutkan selama empat bulan Danantara diluncurkan, telah mendapatkan pendanaan melalui kerja sama dengan Dana Kekayaan Negara (Sovereign Wealth Fund) lain sebesar USD 7 miliar.&nbsp;</p> <p>"Dari USD 7 miliar itu dengan Qatar USD 4 miliar, kemudian dengan CIC (China Investment Corporation) USD 2 miliar, dan juga kemudian dengan RDIF (Russian Direct Investment Fund). Dan kita sedang ada pembicaraan dengan Sovereign Wealth Fund lainnya untuk bersama-sama untuk berinvestasi terutama di Indonesia," pungkas Rosan.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">Untuk diketahui, berdasarkan kajian awal Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, dari 18 proyek tersebut, proyek hilirisasi minerba menjadi yang terbesar dengan 8 proyek senilai USD 20,1 miliar dan potensi menyerap 104.974 tenaga kerja. Proyek di sektor pertanian dan kelautan masing-masing menyerap 23.950 dan 67.100 tenaga kerja.&nbsp;</p> <p>Sementara itu, proyek transisi energi bernilai USD2,5 miliar dan menyerap 29.652 tenaga kerja. Di sektor ketahanan energi, nilai investasinya mencapai USD 14,5 miliar dengan potensi penyerapan 50.960 tenaga kerja. Secara keseluruhan, 18 proyek ini berpotensi menciptakan 276.636 lapangan kerja langsung dan tidak langsung.</p>

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tawarkan 18 proyek hilirisasi senilai Rp 618 triliun, ciptakan ratusan ribu lapangan kerja.

Bahlil Tawarkan 18 Proyek Senilai Rp 618,13 Triliun ke Danantara, Berpotensi Buka Ratusan Ribu Lapangan Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/01/WhatsApp-Image-2024-06-01-at-155245-3494212204.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dipimpin Bahlil Lahadalia berhasil mencatatkan kinerja cemerlang di akhir periode kedua Presiden Jokowi Widodo (Jokowi).</p> <p>Berdasarkan data Kementerian Investasi yang mengutip International Institute for Management Development (IMD) melalui rilis World Competitiveness Ranking (WCR) 2024 tentang daya saing berbagai negara, daya saing Indonesia berhasil menempati peringkat tertinggi sepanjang sejarahnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Indonesia menempati peringkat 27 dari 67 negara, naik 7 peringkat dari tahun lalu di posisi 34 dengan skor 71,52. Sejak 1997, baru kali ini Indonesia menembus peringkat 20-an, hanya di bawah Singapura (peringkat 1) dan Thailand (peringkat 25) untuk kawasan Asia Tenggara.</p> <p>Menurut Piter, apa yang dikerjakan pemerintahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan daya saing Indonesia dinilai cukup berhasil salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja.</p> <p>&ldquo;Good news, congratulation untuk pemerintah, dan saya kira ini apa yang diharapkan dari semua upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya,&rdquo; ujar Piter, Jumat (28/6/2024).</p> <p>Piter menambahkan naiknya peringkat Indonesia ini harus dijadikan momentum bagi pemerintah dengan membenahi struktur ekonomi Indonesia supaya investasi yang masuk ke Indonesia semakin membaik ke depan.</p> <p>&ldquo;Pemerintah harus memaknai perbaikan daya saing ini kan menunjukkan, daya tarik investasi itu kan semakin baik, tetapi manfaatkanlah itu perbaikan daya saing ini untuk kita melakukan pembenahan perbaikan di struktur ekonomi kita,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Piter mengatakan kenaikan daya saing itu sebagai refleksi kepercayaan investor terhadap Indonesia, sehingga sudah seharusnya mempertebal kepercayaan investor khususnya investor asing untuk berinvestasi ke dalam negeri.</p> <p>&ldquo;Seharusnya peringkat itu sudah merefleksikan kepercayaan itu, karena itu kan hasil penilaian didasarkan survei kepada investor. Jadi kalau mereka semakin percaya ya peringkat kita semakin tinggi,&rdquo; paparnya.</p> <p>Lanjut Piter mengatakan makna lain dari daya saing Indonesia meningkat ialah para investor tertarik untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Namun dengan begitu pemerintah sudah semestinya jual mahal dengan mulai menerapkan beberapa syarat investasi, tidak lagi mengobralnya dengan misalnya memberikan insentif pajak yang berlebihan.</p> <p>&ldquo;Jadi harus kita maknai peningkatan daya saing itu harus bermakna orang rebutan mau masukin investasi di Indonesia dan saking rebutannya kita menerapkan berbagai sarat investasi, investasinya tetap masuk, tetapi kita perlu syarat investasi,&rdquo; ucapnya.</p> <p>&ldquo;Ini sering kali orang lupa, kenapa kita perlu syarat karena investasi yang selama ini masuk ke Indonesia itu ada dampak negatifnya, kenapa? Karena kita terlalu mempermudah termasuk mempermudah mereka mengambil keuntungan dari investasinya yang terjadi adalah neraca pembayaran kita sama current account kita jebol,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Lebih lanjut Piter menjelaskan agar tidak seperti itu, ia mendorong pemerintah Indonesia meniru negara China di mana menyaratkan keuntungan dari investasi tidak boleh langsung dibawa keluar tetapi harus diinvestasikan kembali di negara tersebut.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Misalnya di China, kamu boleh investasi di China tetapi keuntungan tidak boleh dibawa keluar harus diinvestasikan kembali di China. Nah kalau di kita tidak ada persyaratan itu, jadi ketika mereka sudah investasi ketika sudah untung mereka berduyun-duyun keluar, di dalam statistik kita itu kelihatan di neraca namanya neraca pendapatan primer di dalam current account-nya kita jadi minus,&rdquo; bebernya.</p> <p>&ldquo;Makanya current account-nya kita selalu defisit itu puluhan miliar dolar setiap tahun keluar. Nah ini penyakit tidak pernah kita beresin. Perbaikan daya saing yang artinya investasi di Indonesia menjadi lebih menarik itu harus menjadi momentum untuk kita lebih memperketat investasi di Indonesia supaya kedepannya struktur dari current account kita menjadi lebih baik,&rdquo; pungkasnya.</p>

Kenaikan daya saing itu sebagai refleksi kepercayaan investor terhadap Indonesia, sehingga sudah seharusnya mempertebal kepercayaan investor

Di Akhir Periode Kepemimpinan Jokowi, Bahlil Dianggap Mampu Dongkrak Daya Saing Indonesia 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/Bahlil-GSP-3425157480.jpeg" alt="Bahlil Lahadalia meyakini Pilpres 2024 dapat berjalan sekali putaran. Bahkan, ia menyebut potensi hilal sekali putaran sudah di depan mata." width="100%">
<figcaption>Bahlil Lahadalia meyakini Pilpres 2024 dapat berjalan sekali putaran. Bahkan, ia menyebut potensi hilal sekali putaran sudah di depan mata.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pakar Hukum Tata Negara, Radian Syam menilai, semangat dari Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Lahan dan Penataan Investasi adalah untuk menata kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia. Oleh sebab itu, sangat wajar jika pada praktiknya ada perusahaan tambang yang dicabut izinnya karena tidak beroperasi sebagaimana ketetapan undang-undang.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Niatan Pemerintah melalui pembentukan satgas untuk kepentingan nasional dan hilirisasi jangan disalahartikan sebagai oknum yang meminta duit atau fee agar izin itu diterbitkan tidak begitu konsepnya,&rdquo; kata Radian dalam keterangan tertulis, Jumat (8/3).</p> <p>Radian beranggapan, sudah sepatutnya langkah satgas mendapat apresiasi, karena perusahaan yang nanti memperoleh izinnya kembali dipastikan bakal menjadi lebih produktif.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Satgas ini bukan hanya membantu menata ulang pertambangan, tetapi juga memanfaatkan sumber daya alam secara lebih efektif dan efisien, sesuai dengan pemanfaatannya untuk kepentingan ekonomi rakyat indonesia dan kepentingan nasional,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Secara hukum, satgas dibentuk sebagai upaya pemerintah untuk menjunjung prinsip transparansi dalam pengambilan keputusan, karena melibatkan berbagai lembaga dan kementerian. Sehingga, tidak benar jika ada pihak yang mengalamatkan segala keputusan satgas mencerminkan kepentingan atau untuk keuntungan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia semata.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Langkah Bahlil merupakan tindak lanjut dari keputusan satgas, bukan keputusan individu dari Menteri Investasi,&rdquo; sambung Radian.&nbsp;</p> <p>Setidaknya, sampai saat ini Kementerian Investasi sudah mencabut 2.078 IUP, yang terdiri dari 1.776 perusahaan pertambangan mineral, termasuk mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan serta 302 perusahaan pertambangan batubara.</p> <p>Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM&nbsp;Bahlil&nbsp;Lahadalia menyesalkan adanya pemberitaan yang menuding dirinya melakukan permainan izin tambang.&nbsp;Bahlil&nbsp;menilai pemberitaan tersebut tidak besar.</p> <p>Bahlil&nbsp;melalui Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa memgambil langkah tegas dengan mendatangi Dewan Pers. Dia mengadukan konten youtube dan pemberitaan di majalah salah satu media nasional.</p> <p>Tina turut didampingi Kepala Biro Hukum Rilke Jeffri Huwae. Keduanya diterima langsung oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Yadi Hendriana.</p> <p>Bahlil&nbsp;melalui utusannya ini menyampaikan tentang kekecewaannya terhadap konten yang ditayangkan pada Sabtu, 3 Maret 2024 berjudul 'Main Upeti Izin Tambang'.&nbsp;Bahlil&nbsp;merasa dirugikan atas Karya jurnalistik tersebut, karena dianggap tidak memenuhi Kode Etik Jurnalistik.</p> <p>&ldquo;Pak Menteri&nbsp;Bahlil&nbsp;berkeberatan karena sebagian informasi yang disampaikan ke publik mengarah kepada tudingan dan fitnah, juga sarat dengan informasi yang tidak terverifikasi," kata Tina kepada wartawan, Senin (4/3).</p>

Satgas untuk kepentingan nasional dan hilirisasi diduga sebagai jalan oknum pemerintah untuk meminta fee agar izin itu diterbitkan

Bahlil Terseret Kasus Suap Izin Tambang, Pakar HTN Sebut Wajar Jika Ada yang Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/bahlil-grandJPG-4022380638.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Masyarakat Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) yang terdampak pembangunan Rempang Eco-city akan direlokasi. Sebab, kawasan Rempang harus kosong 28 September mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membeberkan sejumlah fasilitas yang akan diterima warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan hunian baru untuk 700 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak pengembangan investasi di tahap pertama. Rumah tersebut akan dibangun dalam rentang waktu 6 sampai 7 bulan. Sementara menunggu waktu konstruksi, warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012974310/pkb-pastikan-anies-cak-imin-tak-gentar-hadapi-sby-turun-gunung-menangkan-prabowo">PKB Pastikan Anies-Cak Imin Tak Gentar Hadapi SBY Turun Gunung Menangkan Prabowo</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pertama, pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per Kepala Keluarga. Yang kedua adalah rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta,&rdquo; kata Bahlil dalam keterangan resmi, Senin (18/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dan yang ketiga adalah uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang sebesar Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta. Termasuk juga dengan tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut. Semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Bahlil telah menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Pulau Rempang bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Dalam Negeri, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, Wakil Jaksa Agung, Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota Batam, dan pejabat daerah yang tergabung dalan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepulauan Riau dan Kota Batam pada kemarin siang (17/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan akan langsung diberikan sertifikat hak milik (SHM) untuk tempat tinggal warga yang mengalami pergeseran dari 16 titik Kampung Tua Pulau Rempang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;ATR/BPN ingin langsung menyerahkan sertifikat. Jadi ketika sudah ditentukan di 16 titik, kita ingin menyerahkan sertifikat, sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik,&rdquo; kata Hadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut,&rdquo; pungkas Hadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Masyarakat Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) yang terdampak pembangunan Rempang Eco-city akan direlokasi.

Rempang Harus Kosong 28 September, Bahlil Beberkan Fasilitas yang Diterima 700 Warga Terdampak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/bahlil-grandJPG-4022380638.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan optimismenya terkait industri kendaraan listrik (Electric Vehicle-EV) di kawasan ASEAN. Oleh sebab itu, Bahlil menilai pentingnya kolaborasi antara negara anggota ASEAN dalam pengembangan ekosistem EV.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Bahlil dalam sesi Pertemuan ASEAN Economic Ministers&rsquo; (AEM) Meeting - AIA (ASEAN Investment Area) Council di Semarang, Sabtu (19/8) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil yang juga menjabat sebagai Ketua AIA (ASEAN Investment Area) Council menyampaikan bahwa ASEAN harus terus meningkatkan capaian yang luar biasa dalam menarik investasi hijau dan berkelanjutan, dalam hal ini terkait dengan pengembangan EV. Apalagi, pada tahun 2022, investasi dunia yang terkait dengan EV di ASEAN meningkat tajam hingga 570 persen mencapai USD18 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012758539/arsjad-rasjid-sebut-perlu-kehati-hatian-memanfaatkan-potensi-ekonomi-dan-investasi-di-asean">Arsjad Rasjid Sebut Perlu Kehati-hatian Memanfaatkan Potensi Ekonomi dan Investasi di ASEAN</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Bahlil mengingatkan pentingnya untuk merumuskan formulasi bersama untuk pengembangan ekosistem EV di ASEAN.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami juga menyepakati pentingnya melakukan satu formulasi untuk pembangunan ekosistem energi&nbsp;baru terbarukan, kemudian menurunkan emisi, dan perlu melakukan penekanan terhadap ekosistem&nbsp; mobil listrik ini menjadi satu bagian terpenting," kata Bahlil dalam keterangan resmi, Minggu (20/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena Indonesia mengembangkan sendiri, Malaysia&nbsp; sendiri, Vietnam, Thailand, hampir semua negara sedang mengembangkan ekosistem EV. Dan ini&nbsp; adalah bagian terpenting yang kita rumuskan,&rdquo; imbuh Bahlil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menjelaskan, Kawasan ASEAN terbukti menjadi tujuan utama investasi pengembangan ekosistem EV, hal ini terlihat di hampir semua negara anggota ASEAN telah memiliki program untuk mengembangkan EV.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ditambah lagi, sepuluh produsen EV global teratas semuanya hadir di ASEAN dan 9 dari 10 produsen baterai listrik aktif berinvestasi di kawasan ASEAN," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada dengan pernyataan Menteri Investasi, Deputi Direktur Jenderal Badan Investasi Asing,&nbsp;</div> <div dir="auto">Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam Nguyen Anh Tuan mengungkapkan bahwa terdapat tren potensial untuk negara anggota ASEAN berkolaborasi mengembangkan investasi, khususnya FDI (Foreign Direct Investment) di sektor ekosistem EV.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nguyen menyampaikan perlunya solidaritas dan&nbsp; kolaborasi yang efektif dalam mengembangkan sektor potensial seperti EV agar bisa secara positif&nbsp; memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya percaya bahwa ASEAN mampu menjadi daerah yang mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dan saya sepenuhnya setuju dengan Ketua bahwa untuk menarik FDI dan juga untuk mengembangkan sektor potensial seperti kendaraan listrik, kita tidak bisa melakukannya sendiri, kita perlu bekerja sama,&rdquo; ungkap Nguyen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Pertemuan AIA Council yang ke-26 ini merupakan bagian dari ASEAN Economic Ministers&rsquo; (AEM) Meeting yang dihadiri oleh perwakilan dari sepuluh negara ASEAN yang membidangi terkait isu investasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyampaikan optimismenya terkait industri kendaraan listrik (Electric Vehicle-EV) di kawasan ASEAN.

Bahlil Optimis ASEAN Jadi Tujuan Utama Investasi Kendaraan Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Bahlil-Lahadalia_Realisasi-Investasi_Nurul.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Realisasi Investasi Tahun 2022, Selasa (24/1). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Realisasi Investasi Tahun 2022, Selasa (24/1). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan realisasi investasi pada tahun 2022 sebesar Rp 1.207,2 triliun. Angka tersebut tumbuh sebesar 34 persen secara tahunan atau <em>year-on-year</em> (YoY). Realisasi tercatat melampaui target investasi tahun 2022 sebesar Rp 1.200 triliun.<br /> <br /> Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, pada awalnya banyak orang yang pesimistis terhadap target yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Namun, sejak awal dirinya mengaku optimistis asalkan stabilitas tetap terjaga.<br /> <br /> "<em>Alhamdulillah</em> kita mampu mencapai sebesar Rp 1.207,2 triliun atau tumbuh sekitar 34 persen. Ini salah satu pertumbuhan yang terbesar untuk Indonesia sepanjang Republik ini ada," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (24/1).<br /> <br /> Ia menjelaskan, realisasi investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 552,8 triliun atau 54,2 persen dari total investasi sepanjang 2022. Angka tersebut naik 23,6 persen dibandingkan posisi 2021<br /> <br /> Kemudian, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 654,4 triliun atau 54,2 persen dari total investasi 2022. Realisasi tersebut naik 44,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.<br /> <br /> Lebih lanjut, jika dilihat secara wilayah, realisasi sepanjang tahun 2022 terbesar disumbang oleh luar Jawa sebesar Rp 636,3 triliun. Angka tersebut tercatat naik sebesar 35,9 persen (YoY) dibandingkan dengan tahun lalu.<br /> <br /> "Untuk investasi di pulau Jawa mencapai Rp 570 triliun atau tumbuh sebesar 47,3 persen. Realisasi tersebut naik sebesar 31,9 persen dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya," jelasnya.<br /> <br /> Menurut Bahlil, capaian tersebut patut disyukuri karena di tengah gelapnya kondisi global, investasi asing ke Indonesia masih tumbuh dengan baik.<br /> <br /> "Inilah kepercayaan yang harus diakui baik yang suka maupun tidak suka dengan pemerintahan ini bahwa FDI tumbuh 44 persen adalah dampak kebijakan pemerintah yang sekaligus melahirkan kepercayaan bagi para investor yang masuk ke Indonesia," tandasnya.

Bahlil: Pertumbuhan Investasi 2022 Terbesar sepanjang Republik ini Ada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Stasiun-Pengisian-Kendaraan-Listrik-Umum-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pengemudi  mengisi daya mobil listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Jakarta. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pengemudi  mengisi daya mobil listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Jakarta. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah saat ini sedang mendorong pengembangan baterai untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Harapannya dapat menekan ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis gasoline dan menghemat devisa negara sekitar USD 1-2 miliar per tahunnya.<br /> <br /> Pasalnya, kata Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia Toto Nugroho, selama ini Indonesia masih mengimpor sekitar 400 ribu barel gasoline sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Dengan terbentuknya ekosistem kendaraan listrik maka hal itu dapat ditekan.<br /> <br /> "Kita masih mengimpor jenis gasoline sekitar 400.000 barel. Kita akan menghemat jumlah impor BBM ke Indonesia secara signifikan," ujarnya dalam diskusi secara virtual, Kamis (24/6).<br /> <br /> Toto memaparkan, jika Indonesia bisa memproduksi setidaknya sekitar 600 ribu kendaraan listrik per tahun, maka akan menekan ketergantungan impor di sektor energi dengan sangat signifikan. "Kalau kita bisa mengubah ini menjadi EV, tentunya yang diproduksi dari Indonesia itu nilai saving dari nilai impor itu bisa mencapai USD 1-2 miliar per tahun," imbuhnya.<br /> <br /> Seperti diketahui, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pabrik baterai sel (cell battery) kendaraan atau mobil listrik di Indonesia mulai dibangun Juli atau selambat-lambatnya pada Agustus 2021, dan mulai berproduksi pada 2023. Ekosistem industri kendaraan listrik ini digarap oleh konsorsium yang terdiri dari LG Energy Solution, LG Chem, LG International, POSCO dan Huayou Holding. Pabrik baterai kendaraan listrik ini akan memiliki kapasitas produksi baterai mencapai 10 giga watt per hour.

Industri Baterai EV Terbangun, Indonesia Hemat USD 2 Miliar Impor BBM

Bahli Lahadalia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bahli Lahadalia

Berita Terkini