<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/WhatsApp-Image-2025-04-16-at-153846-763956510.jpg" alt="Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dari hari ke hari, sejak Kejaksaan Agung dipimpin Jaksa Agung ST. Burhanudin, kiprah dalam penegakan hukum kian high profile. Semua kalangan harus menghindari posisi sebagai target penegakan hukum. &rdquo;Tapi ketika syahwat kriminal sudah begitu tak terbendung, menjauhlah sejauh-jauhnya dari incaran Kejaksaan Agung,&rdquo; ujar Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha. Menurut dia, semua orang yang waras punya alasan untuk berlari sekencang-kencangnya dari bidikan Korps Adhyaksa. Empat indikator yang menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegakan hukum yang paling layak diteladani dan mengungguli institusi-institusi penegakan hukum lain. &rdquo;Pertama, tidak mengenal kompromi atau solidaritas antarlembaga. Aparat dari sesama sistem peradilan pidana tetap disikat begitu melakukan penyimpangan,&rdquo; kata Abdul Rachman Thaha. Dia menyatakan, tantangan terbesar dalam menjunjung supremasi hukum adalah ketika pelanggar berasal dari sesama kolega. Begitu ewuh pakewuh berhasil disingkirkan, ini menjadi kemenangan istimewa. Kedua, lanjut Abdul Rachman Thaha, menindak aparat internal kejaksaan yang nakal. Kentalnya jiwa korsa lazim menjadi penyebab mengapa penindakan ke dalam acap kali terhambat. &rdquo;Tapi begitu sikap tanpa pandang bulu sanggup diperagakan, ini laksana kemenangan melawan diri sendiri,&rdquo; terang Abdul Rachman Thaha. Selain itu, meniadakan jual beli jabatan. Memastikan the right person on the right place masih menjadi persoalan serius. Contohnya apa lagi kalau bukan komposisi kabinet Presiden Prabowo. &rdquo;Tapi memastikan bahwa jabatan-jabatan strategis di institusi kejaksaan diisi dengan basis pada merit system, maka itu menjadi pembuktian bahwa penilaian berbasis kinerja tetap bisa diperteguh di organisasi sendiri,&rdquo; papar Abdul Rachman Thaha. Keempat, seluruh jaksa dan pejabat struktural Kejaksaan Agung mendemonstrasikan kebersahajaan hidup. Mereka tidak punya pilihan lain, karena Jaksa Agung punya jumlah harta kekayaan yang terbilang kecil dibandingkan periuk harta para pejabat negara lain. &rdquo;Atas dasar itulah kita tidak lagi cuma bisa bernostalgia tentang Baharuddin Lopa. Kejayaan Kejaksaan Agung ternyata bukan romantisme belaka. ST Burhanudin memang tidak sempurna. Namun saya melihat sosok Lopa seolah bereinkarnasi pada diri Baharudin,&rdquo; tandas Abdul Rachman Thaha. &rdquo;Semoga Burhanudin terus menjadi sosok yang menakutkan dan Kejaksaan Agung kian mapan menjelma sebagai lembaga yang membuat bandit tunggang langgang,&rdquo; imbuh dia.

Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha sebut Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegakan hukum yang paling layak diteladani

Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha Kagumi Sosok Jaksa Agung Burhanudin Seperti Baharuddin Lopa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/14/35_soal-379092409.jpg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> &rdquo;(Hadirnya Kementerian HAM) merupakan legasi monumental Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan tercatat dan terukir dalam sejarah Republik Indonesia.&rdquo; Natalius Pigai, menteri HAM RI --- Desember adalah bulan HAM. Di Indonesia, puncak Hari HAM diisi pidato menteri HAM pertama Republik Indonesia, Natalius Pigai. Inti pidatonya di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) itu terangkum dalam satu paragraf itu: HAM, Prabowo Subianto, dan legasi monumental. Saat sang menteri mengucapkan paragraf itu, saya mengingat Baharuddin Lopa. Cendekia hukum asal Mandar itu menjadi sekretaris jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sedari awal lembaga itu terbentuk. Pada ulang tahun ke-4 Komnas HAM yang jatuh pada 10 September 1997, suara garang yang biasanya menjadi khas Lopa meredup menjadi keluhan yang berat. &rdquo;Bagaimana kalau Komnas HAM dibubarkan saja,&rdquo; keluh Lopa. Ini bukan suara biasa. Lopa adalah sosok kunci yang mengawal Komnas HAM sejak lahir dari Keppres No 50/1993. Dari keluhannya itu, kita tahu komisi yang dibentuk pemerintah ini melawan sebuah kekuatan yang tak kasatmata. Institusi yang namanya aib untuk disebutkan. Lembaga tak pernah terjamah. Invisible hand. Tak tampak, tapi sulur kekuasaannya di mana-mana. Dalam istilah yang sering lewat di serial Harry Potter, kekuatan itu adalah &rdquo;Dia Yang Namanya Tak Boleh Disebut&rdquo;, &rdquo;Kau-Tahu-Siapa&rdquo;, dan &rdquo;Sang Pangeran Kegelapan&rdquo;. Pelanggaran HAM berat yang hendak diusut oleh Komnas HAM selalu berakhir dari sekadar gunting dan lem kliping koran. Marsinah, Haur Koneng, Peristiwa 27 Juli, tragedi Timika, kerusuhan SARA dari kota ke kota (Situbondo, Tasikmalaya, Pekalongan, Rengasdengklok, Banjarmasin, Makassar), pembunuhan Udin, dan sebagainya seperti pepesan kosong. Terkadang, rekomendasi Komnas HAM dianulir oleh keterangan pers pemerintah. Lopa yang waras, sebagaimana masyarakat sipil perindu demokrasi saat itu, sampai pada kesimpulan mengiyakan apa yang disebut Maurice Strong bahwa HAM tak ubahnya &rdquo;kosmetik demokrasi&rdquo;. Bahwa, usaha pemerintah menegakkan HAM bukan berangkat dari kesadaran menegakkan dan melindungi hak-hak asasi warga negara. Komnas HAM lahir karena pemerintah tak punya lagi perisai kuat atas desakan-desakan internasional betapa ini negara berengsek dalam soal perlindungan hak asasi warganya. Di luar negeri, pemerintah babak belur oleh kasus pembantaian Santa Cruz di Kota Dili. Menlu Ali Alatas menjadi menteri paling sibuk menangkis serangan. Bahkan, saat Menlu Ali Alatas mendampingi Presiden Soeharto melawat ke Kota Caracas, Venezuela, yang ditanyakan soal maut di Santa Cruz. Di Zimbabwe, di Kota Harare, Presiden Mugabe bahkan bertanya langsung kepada Presiden Soeharto bagaimana duduk perkara pembantaian mengerikan di atas pekuburan itu. Pada konteks dan mental diplomasi terdegradasi seperti itulah Komnas HAM terbentuk. Artinya, terbentuk karena terdesak. Sampai di situ saja. Komnas HAM menjadi dalih diplomasi pemerintah jika ada yang bertanya (lagi) soal HAM di Indonesia. Jika ada lagi LSM di berbagai negara mencereweti sejumlah pelanggaran HAM yang dilakukan sejumlah kaum yang menyebut namanya pun pers keluh diksi dan bahasanya, cukup katakan: ada Komnas HAM. Alih-alih menegakkan HAM, malah para pegiat HAM di dalam negeri diserang sebagai alat kepentingan internasional untuk memburukkan wajah Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur berdasarkan Pancasila. Salah satunya yang luar biasa sinisnya adalah akademisi tata negara UI, aktivis Islam, dan &rdquo;orang dalam&rdquo; Istana Negara yang kini menjadi Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dalam wawancara GATRA edisi sampul &rdquo;Heboh Paranormal Bupati Bantul&rdquo; (28 Desember 1996), tak satu diksi pun keluar dari Yusril Ihza Mahendra yang mengarah kepada siapa pelaku utama di balik pembantaian muslim di Tanjung Priok September 1984 itu selain LSM-LSM sialan macam YLBHI pembikin standar ganda dalam perjuangan HAM. Para pegiat HAM ini berapi-api soal HAM di Timor Timur, misalnya, tetapi diam pada kasus Tanjung Priok. Seperti itulah tampang HAM. Alih-alih menegakkan substansinya (mengejar dan menguber pelakunya), para pemundaknya digasak. Seperti itulah situasi batiniah Komnas HAM yang sekadar jadi tameng pemerintah, jadi kosmetik demokrasi. Lopa sadar betul dengan situasi itu yang membuatnya berada di puncak frustrasi: bubarkan saja lembaga bernama Komnas HAM ini. Harapan memang membuncah kembali saat reformasi. Yang kini pesimis berganti figur. Bukan lagi Lopa, tetapi Munir. Munir berkisah tentang muslim di Indonesia yang direnggut paksa hak asasinya. Munir seperti menjawab tudingan figur-figur seperti Yusril Ihza Mahendra yang kini menjadi sosok sangat berkuasa untuk topik HAM ini. Alkisah, cerita Munir dalam interview dengan majalah UMMAT edisi 9 November 1998 yang kemudian menobatkannya sebagai &rdquo;The Man of the Year&rdquo;. Majalah ini diterbitkan dan dikelola para pegiat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Munir membantah semua tudingan bahwa KontraS abai atas isu HAM yang berkaitan dengan umat Islam. Dengan suara meninggi, Munir bilang pekerjaan pertama KontraS justru mengurusi kasus Aceh, mendatangkan janda-janda dari Aceh saat sidang umum MPR 1998. Yang paling menggelikan dari kisah Munir adalah saat ia dan KontraS mengurus dan menggelar belapati kasus pembantaian pengikut Warsidi di Lampung, datang 32 bus entah diorkestrasi oleh &rdquo;siapa&rdquo;. Ke-32 bus yang mengatasnamakan sekian pesantren itu menuding Munir menghidupkan aliran sesat. Dan, inilah puncaknya, siapa yang konsisten dengan substansi, siapa yang bermain gimik kuasa, tatkala Instagram kontras_update mengunggah pernyataan belasungkawa pada Oktober 2024 atas wafatnya Ibu Hj Dewi Warda, istri Amir Biki yang merupakan salah satu dari korban Peristiwa Tanjung Priok 1984. Di hari itu, KontraS mengajari sosok-sosok seperti Yusril Ihza Mahendra bahwa mengingat dan berada di garis kebenaran perjuangan adalah latihan yang terus-menerus dilakukan di setiap babakan sejarah. Di bulan HAM kali ini, di bulan-bulan awal Presiden Prabowo Subianto, ironi HAM itu dipertontonkan. Komnas HAM ternyata tak cukup, pemerintah menggenapkannya dengan membuat kementerian baru bernama Kementerian HAM. Mau mengerjakan apa kementerian yang disebut Menteri Pigai ini sebagai &rdquo;legasi monumental Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan tercatat dan terukir dalam sejarah Republik Indonesia&rdquo;? Usulan saya tak muluk-muluk kepada Menteri Pigai: berlatihlah setiap pagi dan sore belajar mengeja nama &rdquo;Lord Voldemort&rdquo; secara keras-keras sebagai musuh utama HAM di Indonesia. Kita belum pada taraf sedang membicarakan bagaimana mengalahkan si &rdquo;Lord Voldemort&rdquo; dan gardanya itu. Mengucapkan namanya secara verbal dalam setiap jumpa pers Kementerian HAM saja sudah alhamdulillah. Sampai di sini, mari buang jauh-jauh dari benak bahwa Kementerian HAM yang &rdquo;monumental&rdquo; ini adalah tongkat draco yang dilambari mantra kematian di serial akhir Harry Potter yang siap membungkus riwayat si Voldemort. Kita masih stagnan di buku serial awal garapan penulis J.K. Rowling saat Potter masih bocil. Itu. (*) --- *) MUHIDIN M. DAHLAN, Dokumentator partikelir Warung Arsip, tinggal di Bantul &nbsp;

Saat sang menteri mengucapkan paragraf itu, saya mengingat Baharuddin Lopa. Cendekia hukum asal Mandar itu menjadi Sekjen Komnas HAM.

Soal HAM, Kita Stagnan di Buku Jilid I Serial Harry Potter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Bedah-Buku-Lopa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR bekerja sama dengan Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat, menggelar bedah buku “Lopa yang Tak Terlupa”. Acara yang diadakan di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR, Kompleks Parlemen Senayan itu, dihadiri oleh sejumlah pakar.  Buku "Lopa yang Tak Terlupa" itu ditulis oleh Alif We Onggang dan diterbitkan oleh penerbit Imania. Diketahui, Baharuddin Lopa adalah legenda hakim bersih di Indonesia. Pria kelahiran Pambusuang, Polewali Mandar, Sulawesi Selatan, 27 Agustus 1935 itu. Sehingga tak heran bila Presiden Abdurrahman Wahid memuji integritas Lopa.  Anggota MPR dari Kelompok DPD Muhammad Asri Anas, dalam sambutan acara tersebut mengatakan, mengenang sosok Lopa seperti membayangkan oase keadilan. Karena Sosok Lopa, merupakan panutan dan menjadi contoh dalam penegakan hukum dan keadilan.  “Ketika ada ketidakadilan dalam hukum, maka sosok Lopa menjadi perbincangan. Membayangkan Lopa berarti membayangkan keadilan,” ujar pria yang juga menjadi Ketua Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat itu.  Sebagai anak dari suku Mandar, Asri Anas menyatakan, Lopa tidak hanya menjadi kebanggaan suku Mandar, namun juga menjadi kebanggaan Indonesia. Untuk itu, profil Lopa akan terus disempurnakan penulisannya dan diharapkan menjadi pegangan semua pihak dalam penegakan hukum yang benar.  “Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada penulis,” ujarnya.  Lebih lanjut, Asri Anas juga menuturkan, Lopa merupakan sosok yang selalu menarik untuk dibicarakan. Menurutnya, Lopa menjadi penegak hukum yang tegas karena pengarah budaya Mandar yang berani mengatakan yang sebenarnya.  “Kalau dibilang A ya A, kalau dibilang benar ya benar, kalau dibilang putih ya putih,” ucapnya.  Sementara itu, Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah dalam sambutannya mengatakan, sangat menyambut baik acara bedah buku itu. Apalagi digelar di Perpustakaan MPR yang memang kerap membahas dan membedah buku-buku penting.  "Buku Baharudin Lopa perlu diketahui oleh masyarakat. Dan MPR sangat mendukung acara bedah buku ini,” ujarnya.  Birokrat yang akrab disapa Titi ini juga menuturkan, buku ini sangat penting dan perlu dibaca, karean banyak pemikiran brilian yang dituangkan dalam buku sehingga kehadirannya di tengah masyarakat sangat bermanfaat.  Diketahui, pembicara yang hadir dalam acara tersebut adalah Dr. Rahmat Hasanuddin, Prof. Dr. Andi Hamzah, Dr. Arief Mulyawan, Prof. Dr. Muhammad Amri, dan moderator M. Ichsan Loulembah.

Kenang Pahlawan Keadilan, MPR Gelar Bedah Buku "Lopa yang Tak Terlupa"

Baharuddin Lopa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Baharuddin Lopa

Berita Terkini

Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha Kagumi Sosok Jaksa Agung Burhanudin Seperti Baharuddin Lopa

Soal HAM, Kita Stagnan di Buku Jilid I Serial Harry Potter

Kenang Pahlawan Keadilan, MPR Gelar Bedah Buku "Lopa yang Tak Terlupa"

Download Aplikasi JawaPos.com