<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/26/knkt-tumpahan-limbah-b3-1958094923.jpg" alt="BERBAHAYA: Sisa pembersihan cairan kimia yang tercecer masih tampak di sekitar lokasi kejadian pada Selasa (24/12). (HENDRA HIDAYAT/RADAR BANDUNG)" width="100%">
<figcaption>BERBAHAYA: Sisa pembersihan cairan kimia yang tercecer masih tampak di sekitar lokasi kejadian pada Selasa (24/12). (HENDRA HIDAYAT/RADAR BANDUNG)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Insiden kebocoran truk tangki pembawa limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Bandung Barat menguak fakta perlunya perbaikan regulasi. Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37/2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berwenang melakukan tanggap darurat tumpahan limbah B3 adalah perusahaan pengangkutnya. Lalu, bagaimana bila limbah B3 tumpah jauh dari perusahaan pengangkut? Ketua Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono menuturkan, tidak ada yang berwenang dan memiliki kemampuan tanggap darurat bila tumpahnya di jarak yang jauh dengan perusahaan pengangkutnya. "Katakanlah perusahaan pengangkutnya dari Surabaya, bocor di Bandung. Apakah mungkin baru kirim tim dari Surabaya?" paparnya. Karena itu, perlu institusi pemerintah yang bisa menangani tumpahan limbah B3. KNKT mengusulkan petugas pemadam kebakaran (damkar) memiliki kemampuan tanggap darurat limbah B3. "Tapi, sekarang damkar belum punya kemampuan tangani B3," jelasnya. Menilik insiden di Bandung Barat, bahan kimia yang tumpah adalah soda api. Soda api, bila disiram air dalam jumlah banyak, masih bisa netral. "Kalau yang tumpah limbah beracun mematikan bagaimana?" tanyanya. Dalam regulasi yang sama, perusahaan pengangkutnya diwajibkan memiliki tim tanggap darurat. Namun, tetap saja sulit diterapkan dalam kondisi darurat yang jaraknya jauh. "Ini peraturan yang tidak mungkin diterapkan," terangnya. Dia mengatakan, KNKT tidak turun menangani penyebab tumpahan limbah B3 Sebab, tidak sesuai dengan kriteria yang bisa ditangani KNKT. Namun, KNKT memiliki perhatian terhadap pengangkutan limbah B3. "Misalnya soal pengemudi, bagaimana pengemudi bertindak saat tangki limbah bocor. Paling tidak, pengemudi seharusnya bisa mengetahui langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan orang di sekitarnya," ujarnya. Dalam regulasi belum ada pengaturan siapa yang bertanggung jawab membersihkan bekas limbah B3. Karena itu, perlu ada regulasi dalam mengatasi dan mengurangi dampak tumpahan limbah B3. (idr/wan/c7/oni)

Insiden kebocoran truk tangki pembawa limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Bandung Barat menguak fakta perlunya perbaikan regulasi.

Tidak Sesuai Kriteria, KNKT Tidak Turun Menangani Penyebab Tumpahan Limbah B3 di Lalu Lintas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/michiel-tasane-4134700144.jpg" alt="Anggota DPRD Maluku asal daerah pemilihan Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan Michiel Tasaney minta transparansi polisi ungkap pemilik bahan kimia yang jatuh dari peti kemasi di laut. (3/4/2023). (ANTARA/daniel)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Maluku asal daerah pemilihan Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan Michiel Tasaney minta transparansi polisi ungkap pemilik bahan kimia yang jatuh dari peti kemasi di laut. (3/4/2023). (ANTARA/daniel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota DPRD Maluku meminta Polda Maluku dan Polres Pulau Buru transparan dalam mengusut jatuhnya peti kemas berisikan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di perairan laut Pulau Buru, dikutip dari ANTARA. "Apa pun isi peti kemas itu, entah sianida atau B3 lain yang jatuh dari sebuah kapal pengangkut ke laut telah menyebabkan kawasan perairan sekitar Pelabuhan Namlea tercemar," kata anggota DPRD Maluku Michiel Tasaney di Ambon, Senin (4/4). Menurut dia, pencemaran laut itu bisa dibuktikan dengan kematian ratusan ikan secara mendadak di sekitar lokasi itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01461341/tiga-unit-kontrakan-di-halim-ludes-terbakar">Tiga Unit Kontrakan di Halim Ludes Terbakar</a> "Polisi harus melakukan investigasi dan mengusut bahan kimia berbahaya tersebut, baik pemilik atau pun pihak yang telah memasok atau mengirimnya," kata anggota DPRD Maluku asal daerah pemilihan Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan tersebut. Investigasi perlu dilakukan secara detail agar masyarakat juga dapat mengetahuinya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01445906/pemicu-masih-tingginya-pemudik-menggunakan-sepeda-motor">Pemicu Masih Tingginya Pemudik Menggunakan Sepeda Motor </a> Bila dari hasil penyelidikan cairan tersebut merupakan sianida, maka hal tersebut berhubungan dengan aktivitas penambangan emas tanpa izin di kawasan Gunung Botak. Kalau ternyata hal itu benar, maka aparat keamanan harus mengambil langkah tegas dengan menutup Gunung Botak secara permanen, mengingat penggunaan bahan kimia di tambang rakyat itu sudah sangat memprihatinkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01461341/tiga-unit-kontrakan-di-halim-ludes-terbakar">Tiga Unit Kontrakan di Halim Ludes Terbakar</a> "Tumpahan ini merupakan jalan Tuhan, untuk itu perlu diambil langkah tegas sebab jika dibiarkan terus-menerus, maka akan berbahaya bagi masyarakat Buru," ucap Michiel.

Pencemaran laut itu bisa dibuktikan dengan kematian ratusan ikan secara mendadak di sekitar lokasi itu akibat peti kemas berisikan B3 jatuh.

Peti Kemas Berisi Bahan Berbahaya dan Beracun Jatuh ke Laut, Polisi Diminta Transparan Soal Isinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/20221207_1300461.jpg" alt="Kapolresta Tanjungpinang Kombespol Heribertus Ompusunggu. Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolresta Tanjungpinang Kombespol Heribertus Ompusunggu. Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polresta Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), menyatakan tengah menyelidiki laporan warga terkait dugaan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) oleh PT Panca Rasa Pratama (PRP).  Kapolresta Tanjungpinang Kombespol Heribertus Ompusunggu menyebut, sejumlah saksi sudah dimintai keterangan. Mulai dari warga yang melapor, Humas PT PRP, hingga saksi ahli dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri).  ”Sedang dalam tahap penyelidikan kepolisian,” kata Heribertus Ompusunggu seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang.  Menurut Kapolres, pihaknya juga telah mengambil sampel dugaan limbah B3 yang dibuang PT PRP di parit perumahan warga Kelurahan Air Raja, Kota Tanjungpinang. Hal itu guna dilakukan uji lab di Kantor DLH Pemprov Kepri.  ”Uji lab bertujuan melihat kadar dugaan limbah B3 itu. Kami masih menunggu hasilnya keluar,” ujar Heribertus Ompusunggu.  Dia mengaku belum dapat memastikan tindak lanjut penanganan perkara setelah hasil uji lab sampel diduga limbah B3 itu dikeluarkan DLH Pemprov Kepri. ”Belum sampai ke sana. Lanjutannya seperti apa, nanti kita lihat setelah hasil uji lab itu keluar,” tutur Heribertus Ompusunggu.  Kapolresta Tanjungpinang mengimbau kepada semua pengusaha supaya dapat mengelola limbah perusahaan secara baik dan benar sesuai aturan.  Secara terpisah, Ketua RW 08 Kelurahan Air Raja Muslim Basyir menjelaskan, dugaan pembuangan limbah B3 oleh PT PRP itu sudah berlangsung cukup lama. Namun, belakangan ini kondisinya makin parah.  Menurut dia, keberadaan diduga limbah B3 di parit perumahan warga sekitar itu menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu kenyamanan warga.  ”Kami sudah beberapa kali sampaikan protes terkait dugaan limbah B3. Tapi pihak perusahaan PT PRP sepertinya acuh tak acuh dan tak ada itikad baik untuk menanganinya,” ucap Basyir.  Oleh karena itu, lanjut dia, warga sepakat melaporkan dugaan pembuangan limbah B3 itu kepada Polresta Tanjungpinang pada Jumat (18/11).

Polresta Tanjungpinang Selidiki Laporan Dugaan Pembuangan Limbah B3