<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/KF-03-1156814548.jpg" alt="Direktur Utama KFSP, Pamian Siregar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama KFSP, Pamian Siregar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP) -anak usaha PT Kimia Farma Tbk- berhasil menorehkan prestasi di industri farmasi nasional dengan meraih penghargaan pada ajang 7th State-Owned Enterprise (SOE) Subsidiaries Awards 2025. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kinerja serta kontribusi strategis KFSP dalam menopang ketahanan industri farmasi nasional, khususnya di sektor bahan baku obat atau Active Pharmaceutical Ingredients (API). Direktur Utama KFSP, Pamian Siregar, mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan industri bahan baku obat yang sebagai infant industry menghadapi berbagai tantangan yang besar. "Industri bahan baku obat di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan, mulai dari skala ekonomi, teknologi, sumber daya manusia, keterbatasan industri hulu, hingga tekanan kompetisi global. Namun, sebagai anak perusahaan BUMN, KFSP memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga pasokan bahan baku obat strategis dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan Kesehatan nasional," ujarnya. KFSP merupakan pionir industri API kimia dan pabrik API halal pertama di Indonesia. Didirikan pada tahun 2016 oleh PT Kimia Farma Tbk dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional, mengingat tingginya ketergantungan impor bahan baku obat yang sebelumnya mencapai 90-95%. Banyaknya kekosongan obat pada saat Pandemi Covid-19 yang lalu akibat terhambatnya supplai bahan baku obat impor semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemandirian bahan baku obat melalui pengembangan industri API di dalam negeri. Sejak operasional pada 2018, perusahaan ini telah berhasil memproduksi 19 jenis API strategis seperti Simvastatin, Atorvastatin, Clopidogrel, Anti Retroviral (ARV) hingga Remdesivir. Produksi API lokal ini menjadi bagian dari program prioritas pemerintah dalam substitusi impor bahan baku obat. Ajang SOE Subsidiaries Awards sendiri merupakan forum penghargaan tahunan yang diberikan kepada anak perusahaan BUMN dengan kinerja terbaik di berbagai sektor industri. Tahun ini, ajang tersebut diikuti oleh ratusan anak perusahaan BUMN dari berbagai bidang usaha strategis. &nbsp;

Industri bahan baku obat di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan, mulai dari skala ekonomi, SDM hingga tekanan kompetisi global.

Kimia Farma Sungwun Pharmacopia Raih Penghargaan di SOE Subsidiaries Awards 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/KF-DISERTASI-810674157.jpg" alt="Sidang promosi Doktor Pamian Siregar di Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor." width="100%">
<figcaption>Sidang promosi Doktor Pamian Siregar di Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pandemi Covid-19 yang telah berdampak buruk terhadap permasalahan kesehatan telah menyadarkan masyarakat tentang pentingnya ketahanan kesehatan dalam mencapai ketahanan nasional. Ketahanan nasional terganggu karena banyak aktivitas pada berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, transportasi, perdagangan, sosial, bahkan keagamaan, tidak dapat berjalan secara normal. Permasalahan kesehatan yang terjadi terutama disebabkan olehpamian siregar kelangkaan obat-obatan (drug disruption) akibat gangguan pasokan Bahan Baku Obat (BBO) dari Tiongkok dan India sebagai produsen utama BBO global. Ketergantungan yang tinggi industri farmasi Indonesia terhadap impor BBO yang mencapai 90-95% menyebabkan ketahanan farmasi dan ketahanan kesehatan rendah yang selanjutnya akan berimplikasi pada ketahanan nasional. Pemerintah telah berusaha mengembangkan industri BBO di dalam negeri sejak tahun 1980-an, tetapi belum berhasil meningkatkan investasi pada industri BBO sehingga belum berkembang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah manufaktur BBO di Indonesia tidak bertambah secara signifikan. Permasalahan tersebut menjadi perhatian Pamian Siregar sehingga melakukan penelitian untuk disertasi dalam menyelesaikan studi pada program Doktoral Managemen Bisnis di Sekolah Bisnis IPB University. Penelitian dengan judul &ldquo;Model dan Strategi Pengembangan Industri Bahan Baku Obat (BBO) di Indonesia&rdquo; berhasil dipertahankan dihadapan Komisi Promosi pada Sidang Promosi Terbuka Program Doktor (S3) di Sekolah Bisnis IPB University Bogor pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025. Sebagai promotor adalah Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, M.Eng, bertindak sebagai Co-Promotor adalah Dr. Siti Jahroh, B.Sc, M.Sc dan Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD. Pamian Siregar saat ini menjabat Direktur Utama PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia yaitu anak usaha PT Kimia Farma Tbk yang bergerak dalam produksi BBO dan merupakan pionir industri BBO di Indonesia. Menurut Pamian, urgency pengembangan industri BBO di Indonesia jauh lebih tinggi mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, mencapai 280 juta dan menjadi negara nomor 4 terbesar di dunia. Indonesia harus serius melakukan pengembangan industri BBO di dalam negeri karena resikonya sangat tinggi apabila menggantungkan masa depan kesehatan dan ketersediaan obat untuk penduduk yang sangat besar tersebut kepada negara lain. Penelitian berhasil menganalisis berbagai permasalahan dan tantangan pengembangan industri BBO di Indonesia. Tantangan utama adalah profitabilitas industri BBO di Indonesia rendah, masuk dalam kualifikasi industri yang tidak menarik (unfavorable) sehingga tidak attractive untuk investasi. Untuk itu dibutuhkan model dan strategi yang dapat meningkatkan ekosistim industri untuk peningkatan keekonomian industri. Dia mengusulkan model pengembangan industri BBO di Indonesia menggunakan kombinasi pendekatan ketahanan (resiliency) dan pendekatan ekonomi. Untuk itu perlu dilakukan transformasi konsep ketahanan nasional melalui transformasi dimensi ketahanan nasional. Strategi jangka pendek menggunakan pendekatan ketahanan karena industri belum memiliki daya saing, diarahkan untuk meningkatkan keekonomian industri BBO dalam negeri sehingga memiliki sustainability dan dapat menarik masuknya investasi pada industri. Strategi jangka pendek membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah melalui berbagai kebijakan keberpihakan yang dapat menyelesaikan permasalahan industri. Industri BBO dalam negeri harus mengembangkan daya saing sehingga pada jangka menengah-panjang dapat mendukung peningkatan daya saing industri farmasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan pemerintah dikurangi seiring dengan peningkatan daya saing industri. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan, Dr. Dra. Lucia Rizka Andalucia, Apt, M.Pharm, MARS dalam sambutannya pada Sidang Promosi menguatkan pentingnya kemandirian BBO untuk mendukung program Kesehatan pemerintah dan ketahanan kesehatan Indonesia. &nbsp;

Pengembangan industri bahan baku obat dalam negeri pentung tekan resiko ketergantungan ketersediaan obat untuk penduduk kepada negara lain.

Hindari Ketergantungan Obat Impor, Pamian Siregar Ingatkan Pentingnya Pengembangan Industri Bahan Baku Obat di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/umkm-PHI-4095632944.jpg" alt="UMKM binaan Pertamina Hulu Indonesia (PHI) Regional 3 Pertamina Zona 9 Tanjung Field punya program baru untuk memproduksi obat." width="100%">
<figcaption>UMKM binaan Pertamina Hulu Indonesia (PHI) Regional 3 Pertamina Zona 9 Tanjung Field punya program baru untuk memproduksi obat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selama ini program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan identik dengan kuliner, lingkungan pendidikan. Namun warga binaan Pertamina Hulu Indonesia (PHI) Regional 3 Pertamina Zona 9 Tanjung Field punya program baru untuk memproduksi obat. Nuni Alpia, salah satu anggota kelompok UMKM Barokah binaan Tanjung Field menceritakan bahwa kelompok Barokah baru saja mempunyai keahlian baru untuk membuat obat yang terbuat dari ikan gabus. Ikan gabus mengandung banyak nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Itu sebabnya, ikan ini memiliki banyak manfaat, mulai dari mengatasi masalah gizi buruk sampai mengontrol gula darah. Dia menuturkan Pertamina menginisasi pelatihan khusus pembuatan albumin dari minyak ikan gabus. Bahan baku ikan gabus sendiri banyak ditemui di desa Jirak, Kecamatan Pugaan, Tabalong, Kalimantan Selatan. "Sekarang kami sudah bisa membuat minyak ikan gabus dan siap untuk memproduksi," kata Nuni disela pelaksanaan Forum Kapasitas Nasional 2023 di Jakarta Convention Center, Jumat (24/11). Dia berharap berbagai persyaratan administrasi tersebut bisa segera selesai sehingga tahun depan UMKM Barokah bisa melebarkan usahanya ke sektor kesehatan. "Sekarang sedang urus izin edar. Peminat banyak rumah sakit. Itu untuk diminum elain pengobatan luka dalam juga dioles minyak itu. Luka cepat kering," jelas Nuni. Menurut dia rumah sakit di Banjarmasih sudah mengutarakan minatnya untuk membeli minyak ikan gabus buatan UMKM Barokah hanya mereka memang menunggu rampungnya berbagai standar yang harus dipenuhi sebelum bisa beredar di pasaran. "Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Mereka minta lengkapi izin, ini jadi program kami tahun depan," ungkap Nuni. UMKM Barokah mulai mengembangkan potensi daerah berupa ikan Gabus dan Nila yang banyak ditemui di sungai-sungai pada tahun 2021 saat Tanjung Field juga mulai melirik potensi masyarakat dalam membuat abon. Padahal sebelumnya meskipun sudah ahli dalam membuat abon warga desa Jirak kesulitan untuk memasarkan produknya. Belum lagi kekurangan modal membuat ibu-ibu desa urungkan niat untuk memulai usaha. Untungnya potensi ibu-ibu di sana terendus oleh manajemen Pertamina. Mulai dari pelatihan, pemasaran hingga bantuan peralatan mampu meningkatkan produktifitas UMKM Barokah. Sekarang UMKM Barokah yang terdiri dari 10 anggota sudah bisa memasok berbagai produk olahan makanannya ke pasar swalayan di Tabalong dan sekitarnya seperti Karmina Mart, Taman 10k maupun berbagai ajang pameran dan bazar di Tabalong. "sekarang bisa 2 juta pemasukan kelompok setiap bulannya," ungkap Nuni. Muhammad Fajerianoor, Communication Relation &amp; CID PHI Zona 9 Pertamina, mengungkapkan olahan ikan memang jadi salah satu andalan UMKM Barokah lantaran sumber daya ikan banyak ditemui disana. Saat ini manajemen fokus membantu pengembangan produk tersebut terutama dari sisi pemasaran. "Kita sudah berikan bantuan alat produksi (spinner), peningkatan kualitas produk melalui pelatihan, kemasan digital marketing. Jadi, Pertamina meningkatkan pemasarannya," jelas Fajeri.

Ikan gabus ini memiliki banyak manfaat, mulai dari mengatasi masalah gizi buruk sampai mengontrol gula darah.

UMKM Binaan PHI Tanjung Field Produksi Obat dari Ikan Gabus, Bisa Atasi Masalah Gizi Buruk hingga Gula Darah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Obat-Sirup-Dan-Cair-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Berbagai jenis merek obat sirup disalah satu apotek di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (21/10/2022). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menginstruksikan seluruh apotek di Indonesia untuk menyetop sementara semua penjualan obat bebas dalam bentuk sediaa" width="100%">
<figcaption>Berbagai jenis merek obat sirup disalah satu apotek di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (21/10/2022). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menginstruksikan seluruh apotek di Indonesia untuk menyetop sementara semua penjualan obat bebas dalam bentuk sediaa</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Industri farmasi dalam negeri terus menggeliat. Apalagi Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri delapan dari sepuluh bahan baku obat konvensional. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendorong agar terjadi ketahanan obat nasional. Mengingat pada pandemi Covid-19 lalu sempat terjadi kesulitan untuk mendapatkan obat maupun alat kesehatan. Pemerintah memfasilitasi change source atau pergantian sumber bahan baku impor dengan bahan baku obat produksi dalam negeri untuk industri farmasi. Saat ini industri bahan baku obat nasional sudah dapat memproduksi delapan dari sepuluh bahan baku obat yang paling banyak digunakan di Indonesia, yaitu parasetamol, omeprazol, atorvastatin, clopidogrel, amlodipin, candesartan, bisoprolol, dan azitromisin. &rdquo;Change source merupakan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan menjadi milestone dalam mewujudkan ketahanan sektor kefarmasian di tanah air,&rdquo; ujar Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Rizka Andalusia. Sejauh ini sudah ada 38 industri farmasi yang telah difasilitasi change source untuk lima bahan baku obat dalam negeri. Yakni, clopidogrel, atorvastatin, amlodipine, candesartan, dan bisoprolol. Lebih lanjut dia menjelaskan, pemerintah menargetkan penurunan impor bahan baku obat sebesar 20 persen. Dengan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, ketersediaan obat dengan bahan baku dalam negeri semakin cepat terwujud. &rdquo;Melalui change source ini, Kemenkes berupaya untuk meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan di Indonesia,&rsquo;&rsquo; bebernya. PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia merupakan salah satu industri farmasi yang mendapat fasilitas change source. Business Development Manager PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia Dimas Ranggaditya menyampaikan, program itu merupakan terobosan atau inovasi insentif dan program pemerintah yang sangat efektif dalam rangka mewujudkan kemandirian farmasi dalam negeri. Program change source memberikan dampak pada harga obat yang bisa menjadi murah. &rdquo;Kami selaku produsen bahan baku obat dalam negeri sangat mengapresiasi program change source ini,&rdquo; tuturnya. Di tempat terpisah, Kepala BPOM Penny K. Lukito menyampaikan bahwa terdapat 1.060 sarana produksi obat bahan alam yang memproduksi berbagai jenis produk, termasuk jamu. &rdquo;Hingga saat ini, lebih dari 15.000 obat tradisional, 81 produk obat herbal terstandar, dan 22 produk fitofarmaka terdaftar di BPOM,&rdquo; ungkapnya. Lebih lanjut Penny menjelaskan bahwa obat bahan alam berbeda dengan obat konvensional. Bahan baku obat bahan alam seharusnya relatif lebih mudah dikembangkan di Indonesia. &rdquo;Ini sejalan dengan arahan presiden bahwa kekayaan dan keragaman hayati Indonesia harus menjadi modal dasar kebangkitan industri obat dalam negeri serta penguatan ketahanan kesehatan masyarakat,&rdquo; kata Penny. (lyn/c6/ttg)

Industri farmasi dalam negeri terus menggeliat. Apalagi Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri delapan dari sepuluh bahan baku obat.

Wujudkan Ketahanan Sektor Kefarmasian, 8 dari 10 Bahan Baku Obat Bisa Diproduksi Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rencana-akuisisi-kimia-farma-siapkan-rp-23-triliun_m_195413.jpeg" alt="Ilustrasi gerai Apotek Kimia Farma" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gerai Apotek Kimia Farma</figcaption>
</figure>JawaPos.com − Pemerintah terus mendorong produsen farmasi untuk memenihi kebutuhan obat dan bahan baku obat (BBO) guna memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri. Dukungan ini salah satunya diberikan perusahaan join venture Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP) dengan memproduksi bahan baku obat sesuai dengan prioritas kebutuhan nasional.  Dirut PT Kimia Farma Tbk, David Utama menyampaikan bahwa pihaknya lewat anak uaha perusahaan terus mendukung program Pemerintah dalam mencapai ketahanan industri farmasi nasional.  “Melalui inovasinya diharapkan Kimia Farma dapat ikut berperan dalam menurunkan jumlah impor BBO atau Active Pharmaceutical Ingredients (API) di Indonesia, serta dapat terus mengoptimalisasi penggunaan BBO dalam negeri,” ungkap David dalam keterangannya, Jumat (17/2).  Melalui anak usahanya, KFSP mengembangkan Bahan Baku Obat (BBO) sesuai dengan prioritas kebutuhan nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan penurunan impor bahan baku farmasi dalam negeri.  Langkah dan inovasi perusahaan mendapatkan apresiasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-22. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Penny K. Lukito kepada Direktur Utama KFSP, Pamian Siregar.  Direktur Utama KFSP, Pamian Siregar menyampaikan bahwa pada tahun 2022 KFSP telah berhasil memproduksi 13 item BBO yaitu simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, clopidogrel, entecavir, remdesivir, tenofovir, lamivudine, zidovudine, efavirenz, attapulgite, iodium povidone dan amlodipine.  “Komitmen Kimia Farma dalam menciptakan produk bahan baku obat dalam negeri sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan fasilitas produksi KFSP yang telah memperoleh sertifikat Cara Pembuatan Bahan Baku Aktif Obat yang Baik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dan sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sehingga dihasilkan produk berkualitas dan berdaya saing,” tambah Pamian.

Tekan Impor, Langkah KFSP Produksi Bahan Baku Obat Dipresiasi BPOM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Menteri-Kesehatan-Budi-Gunadi-Sadikin-Hendra-Eka-4.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, berbincang sebelum memulai rapat kerja dengan Komisi X DPR di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/22). Rapat kerja ini membahas pergeseran pagu alokasi Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2022 sesuai p" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, berbincang sebelum memulai rapat kerja dengan Komisi X DPR di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/22). Rapat kerja ini membahas pergeseran pagu alokasi Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2022 sesuai p</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah ingin fokus mengembangkan produksi bahan baku obat dalam negeri. Kemarin (2/6) Menkes Budi Gunadi Sadikin melakukan kickoff change source penggunaan bahan baku obat dalam negeri di PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia, Cikarang, Bekasi.  Budi mengakui, masih ada produsen farmasi yang tidak mau menggunakan bahan baku dalam negeri. Karena itu, dia berencana memanggil mereka. "Kalau setelah dipanggil tetap tidak mau, kami akan mencoretnya dari e-catalog," ujar Budi. Upaya change source itu, menurutnya, merupakan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri (PDN). Selain itu, menjadi milestone dalam mewujudkan ketahanan sektor kefarmasian di tanah air.  "Hal ini sejalan dengan amanat Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)," paparnya.  Hingga 2021, terdapat beberapa bahan baku obat yang diproduksi di dalam negeri. Di antaranya, parasetamol yang diproduksi PT Riasima serta clopidogrel dan atorvastatin yang diproduksi oleh PT Kimia Farma. Ada juga erythropoietin yang diproduksi PT Daewoong Infion dan PT Kalbio Global. Garam farmasi bisa diproduksi oleh PT Karya Daya Syafarmasi. Kemudian, simvastatin, atorvastatin, clopidogrel, efavirenz, dan entecavir diproduksi PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia.  Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Rizka Andalucia menyebutkan, kegiatan fasilitasi change source dimulai pada 2021. ’’Harapannya, hasil change source selesai pada September 2022 untuk selanjutnya dimasukkan ke e-catalog, kemudian dimanfaatkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan," ungkapnya.  Sayang, hingga bulan ini, penyerapan perubahan bahan baku obat dalam negeri masih terbilang rendah. Sebab, ada tahapan dan penyesuaian yang harus dijalankan industri farmasi saat melakukan transisi bahan baku obat. "Pemerintah hadir mendampingi untuk change source bahan baku obat agar tidak lagi impor,” ucapnya.  Direktur Utama Holding BUMN Farmasi Honesti Basyir menyebutkan, perubahan sumber daya itu adalah bagian dari terobosan baru untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku. Menurut dia, sekitar 90 persen bahan baku obat masih bersumber dari impor. "Di grup kami bisa mengurangi hingga 20 persen ketergantungan ini pada 2026," katanya.  Dia menyadari, agak sulit mencapai target 0 persen. Sebab, masih ada industri hulu kimia dasar yang harus diperbaiki. Untuk mencapai target tersebut, Honesti mengharapkan dukungan pemerintah. Terutama dalam regulasi yang lebih simpel dan mudah. (lyn/c18/oni)

Kemenkes Minta Industri Farmasi Kurangi Impor Bahan Baku Obat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/perkuat-industri-farmasi-kimia-farma-resmi-caplok-phapros_m_.jpg" alt="Ilustrasi Kimia Farma" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kimia Farma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, antara lain fokus pada pengembangan ke arah Biopharmaceutical, Vaksin, Natural dan Active Pharmaceutical Ingredients (API) Kimia. Hal itu dilakukan guna mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.  Pemerintah juga telah membentuk Holding BUMN Farmasi pada awal tahun 2020 dengan menetapkan PT Bio Farma (Persero) sebagai Induk Holding BUMN Farmasi serta PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk menjadi Anak Usaha Holding BUMN Farmasi.  Sinergi dari tiga BUMN yang tergabung dalam Holding BUMN Farmasi ini, diharapkan dapat menurunkan impor bahan baku farmasi atau Active Pharmaceutical Ingredients (API) yang saat ini, lebih dari 90 - 95 persen bahan baku obat masih diimpor dari luar negeri.  Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk Verdi Budidarmo mengatakan, pihaknya telah membangun fasilitas produksi Bahan Baku Obat (BBO) yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat dan sudah memilki sertifikasi Cara Pembuatan Bahan Baku Obat yang Baik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI.  Menurutnya, Pengembangan Bahan Baku Obat dilakukan sesuai dengan prioritas kebutuhan nasional dimana sampai tahun 2020 telah berhasil memproduksi dan 9 item BBO di tahun 2020. Selain sertifikasi dari Badan POM RI, dilakukan juga sertifikasi Halal atas produk BBO dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengantisipasi implementasi UU 33 / 2014 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal.  “Kita harapkan akan menurunkan impor BBO hingga sekitar 23 persen di tahun 2024 dengan terus melakukan pengembangan BBO lainnya,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (16/2).  Ia memaparkan, dalam pengembangan BBO, pihaknya juga menggandeng perusahaan dari Korea Selatan yaitu Sung Wun Pharmacopia Co. Ltd yang memiliki kapabiltas riset pengembangan BBO serta memberikan kesempatan bagi para SDM untuk memperoleh transfer knowledge dan transfer technology dalam pengembangan dan produksi BBO.  Ia mengaku, dalam mewujudkan kemandirian khususnya kemandirian BBO dalam negeri, tentunya ada beberapa tantangan yang harus dihadapi mengingat industri BBO di Indonesia bisa terbilang baru dan masih belum banyak industri yang mengembangkan industri BBO.  Adapun tantangan yang harus dihadapi industri BBO di Indonesia antara lain dari aspek economic of scale, teknologi, SDM dan juga dari sisi regulasi.  “Untuk pengembangan industri BBO ini ke depan, sebagai start up industry tentunya diperlukan dukungan dari seluruh pihak untuk menyelesaikan tantangan industri BBO yang saat ini masih kita hadapi, sehingga ke depan kemandirian industri BBO ini dalam upaya mengurangi ketergantungan impor khususnya impor BBO Farmasi dan penguatan industri farmasi dalam negeri,“ pungkasnya.

Kimia Farma Berharap Bisa Tekan Impor Bahan Baku Obat Hingga 23 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Kerja.jpg" alt="Kesepakatan penandatanganan kerjasama PT Indofarma Tbk dengan GP jamu dalam penyediaan obat di Cibitung, Jumat (22/02). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kesepakatan penandatanganan kerjasama PT Indofarma Tbk dengan GP jamu dalam penyediaan obat di Cibitung, Jumat (22/02). (istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gabungan Pengusaha Jamu melakukan kunjungan pabrik farmasi PT Indofarma Tbk di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (21/2). Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari agenda Musyawarah Nasional VIII GP Jamu pada 20-21 Februari di Jakarta.  Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto saat menerima kunjungan GP Jamu sebagai momen penting bagi perusahaannya. "Tentunya kami bangga bisa mengenalkan fasilitas produksi herbal yang telah bersertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)," kata Arief di Kantor Indofarma, Cikarang, Jawa Barat, Jumat (21/2).  Selain itu, lanjut dia, Indofarma juga memperkenalkan fasilitas produksi herbal bersertifikat Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) dan Sertifikat Halal. Sekaligus menjadi ajang membuka potensi kerjasama dengan para pengusaha Jamu yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia.  "Kegiatan ini menjadi high priority target pasar atas produk ekstrak maupun toll manufacturing PT Indofarma," tegas Arief.  Harapan dari kegiatan ini, sambung Arief, masyarakat maupun dunia industri jamu bisa mengetahui kalau Indofarma merupakan perusahaan yang juga bergerak di industri herbal, tidak hanya di industri farmasi.  Menurutnya, Indofarma siap membantu industri jamu nasional memenuhi kebutuhan bahan bakunya sesuai dengan standar kualitas tinggi, yang saat ini dibutuhkan dalam sebuah industri jamu dan herbal.  Selain acara kunjungan, juga diselenggarakan penandatanganan nota kesepahaman antara Indofarma dengan GP Jamu dalam hal penelitian dan pengembangan terhadap kekayaan sumber daya alam Indonesia yang berpotensi menumbuhkan industri jamu atau herbal di tanah air. "Indofarma berkomitmen untuk menyediakan bahan baku ekstrak yang mempunyai kualitas terjamin sesuai standard yang berlaku," tegas Arief.  Bagi pengusaha jamu, kerjasama dengan Indofarma memiliki berbagai keuntungan. Salah satunya ketersediaan bahan baku jamu yang memiliki berbagai sertifikasi standar tinggi yang diperlukan oleh industri jamu untuk memasarkan produknya di jangkauan lebih luas seperti ekspor.  "Seperti perizinan, sertifikasi CPOTB dan IEBA sampai produksi ekstrak, tidak semua industri jamu punya itu. Indofarma punya lengkap, artinya kita bisa mendapatkan bahan baku kita dari Indofarma," ujar Ketua Umum GP Jamu Dwi Ranny Pertiwi.  Saat ini setidaknya ada 1.127 perusahaan obat terdiri dari Industri Obat Tradisional, Industri Kecil Obat Tradisional dan Usaha Kecil Obat Tradisional dengan potensi pasar diproyeksikan pada tahun 2030 sebesar Rp 30 triliun.Seiring dengan pertumbuhan pasar obat tradisional, kebutuhan bahan baku ekstrak akan mengalami peningkatan.

Indofarma Jalin Kerja Sama dengan GP Jamu Pemenuhan Bakan Baku Obat

bahan baku obat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bahan baku obat

Berita Terkini