<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/IMG_1336-2418697559.jpeg" alt="ill Gates skeptis divestasi bisa hentikan perubahan iklim, meski investasinya di minyak dan gas meningkat. (The Guardian)" width="100%">
<figcaption>ill Gates skeptis divestasi bisa hentikan perubahan iklim, meski investasinya di minyak dan gas meningkat. (The Guardian)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Portofolio investasi Gates Foundation Trust, lembaga pengelola dana abadi yayasan filantropi Bill Gates, kembali menjadi sorotan dalam dinamika filantropi dan transisi energi. Analisis terbaru menunjukkan kepemilikan trust tersebut di perusahaan pengekstraksi bahan bakar fosil justru meningkat signifikan sepanjang 2024, bertolak belakang dengan klaim divestasi yang pernah disampaikan Gates beberapa tahun sebelumnya. Pada akhir 2024, Gates Foundation Trust tercatat memiliki investasi senilai USD 254 juta&mdash;setara sekitar Rp 4,3 triliun dengan kurs Rp 16.950 per dolar AS&mdash;di perusahaan minyak dan gas besar seperti Chevron, BP, Shell, serta produsen energi lainnya. Nilai ini menjadi rekor tertinggi dalam sembilan tahun terakhir dan naik sekitar 21 persen dibandingkan 2016, sekaligus menjadi level tertinggi sejak 2019 setelah disesuaikan dengan inflasi. Dikutip dari The Guardian, Selasa (20/1/2026), data tersebut bersumber dari analisis laporan keuangan akhir tahun yang tercantum dalam dokumen 990-PF yayasan. Media tersebut menegaskan bahwa lonjakan investasi ini terjadi meskipun Bill Gates pada 2019 menyatakan telah melepas kepemilikan saham minyak dan gas, baik secara pribadi maupun melalui trust yang mengelola dana yayasannya. Isu divestasi sendiri bukan hal baru bagi Gates. Pada 2015, ketika kampanye global penarikan investasi dari bahan bakar fosil menguat, dia mengakui memahami tekanan publik yang diarahkan kepada yayasannya. Dalam bukunya yang bertajuk How to Avoid a Climate Disaster (2021), Gates menulis, &ldquo;Saya memahami mengapa The Guardian menyoroti yayasan kami dan diri saya, dan saya mengagumi semangat para aktivis.&rdquo; Namun, Gates juga secara terbuka menyampaikan keraguannya terhadap efektivitas divestasi semata. Dia menilai pelepasan saham tanpa disertai terobosan teknologi energi bersih tidak otomatis menghentikan perubahan iklim atau membantu negara-negara miskin yang masih bergantung pada energi fosil. Meski demikian, Gates menegaskan sikap personal yang tegas. &ldquo;Saya tidak ingin mendapatkan keuntungan jika harga saham mereka naik karena kita gagal mengembangkan alternatif nol-karbon,&rdquo; tulisnya. &ldquo;Saya akan merasa bersalah jika memperoleh manfaat dari keterlambatan menuju nol emisi.&rdquo; Namun pada praktiknya, data menunjukkan dinamika yang jauh lebih kompleks. Setelah sebelumnya sempat turun ke sekitar USD 133 juta pada 2020, nilai investasi trust di sektor hulu bahan bakar fosil justru kembali meningkat. Kepemilikan di Glencore, BP, dan Occidental Petroleum naik tajam, sementara itu investasi di Inpex melonjak menjadi USD 139 juta pada 2024, atau meningkat tujuh kali lipat dibandingkan 2020. Isu ini menjadi semakin sensitif karena perusahaan-perusahaan tempat trust berinvestasi dilaporkan secara kolektif menghasilkan emisi yang pada 2023 melampaui gabungan emisi Rusia, Jepang, dan Jerman. Sejumlah perusahaan tersebut juga menghadapi kritik dan pemberontakan pemegang saham terkait tuduhan greenwashing dan praktik penangkapan karbon yang justru digunakan untuk meningkatkan produksi minyak. Dalam konteks yang lebih luas, Gates belakangan mendorong apa yang dia sebut sebagai &ldquo;pergeseran strategis&rdquo; agenda iklim global, dari fokus semata pada pemangkasan emisi menuju pencegahan kemiskinan dan penderitaan. Hingga laporan ini disusun, Gates Foundation Trust belum memberikan tanggapan resmi, sementara perdebatan antara idealisme iklim dan realitas pasar terus menjadi sorotan dalam lanskap filantropi global.

Data menunjukkan trust menanamkan USD 254 juta (sekitar Rp 4,3 triliun) di perusahaan seperti Chevron, BP, Shell, dan Inpex.

Tekanan Agenda Iklim Global, Investasi Dana Amal Bill Gates di Industri Bahan Bakar Fosil Kembali Menguat 

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/COP28-3256851545.jpeg" alt="COP28 menginginkan negara-negara mengganti bahan bakar fosil./Reuters" width="100%">
<figcaption>COP28 menginginkan negara-negara mengganti bahan bakar fosil./Reuters</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Rancangan kesepakatan iklim PBB, COP28 pada hari Rabu (13/12) kemarin telah menyerukan agar dunia beralih dari bahan bakar fosil yang semakin menipis. Ini dianggap menjadi upaya terakhir untuk memecahkan kebuntuan antara negara-negara yang menginginkan penghentian penggunaan minyak, gas dan batu bara serta produsen minyak mentah yang dipimpin oleh Arab Saudi. Teks tersebut menyerukan untuk beralih dari bahan bakar fosil dalam sistem energi, dengan cara yang adil, teratur dan merata, mempercepat tindakan dalam dekade yang kritis ini, untuk mencapai titik nol pada tahun 2050 sesuai dengan sains. Dilansir dari Reuters pada Kamis (14/12), Meskipun dokumen tersebut tidak menyebutkan penghentian yang diminta oleh negara-negara Barat dan negara-negara kepulauan yang paling rentan terhadap naiknya permukaan laut dan badai tropis, namun rumusnya lebih kuat dibandingkan dengan draf sebelumnya yang ditolak mentah-mentah. Para pemerintah tidak segera merespons hal tersebut namun tanggapan dari para aktivis iklim beragam. Beberapa mengatakan ini merupakan langkah maju yang penting sementara lainnya kecewa karena tidak ada penyebutan penghentian penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013455941/erick-thohir-hadir-di-sesi-cop28-mangrove-disebut-ikut-berjasa-dalam-mengendalikan-perubahan-iklim">Erick Thohir Hadir di Sesi COP28, Mangrove Disebut Ikut Berjasa dalam Mengendalikan Perubahan Iklim</a> Teks tersebut mengirimkan sinyal kuat bahwa para pemimpin dunia mengakui bahwa peralihan tajam dari bahan bakar fosil ke energi bersih dalam dekade kritis ini dan seterusnya yang selaras dengan sains, sangat penting untuk mencapai tujuan iklim kita, ujar Rachel Cleetus, Direktur kebijakan di Union of Concerned Scientist Stephen Cornelius dari kelompok konservasi WWF menyuarakan kekecewaannya atas minusnya penghentian penggunaan bahan bakar fosil secara menyeluruh, namun ia juga mengatakan bahwa draf kesepakatan ini akan menjadi momen yang penting. Dilansir dari New York Times, meskipun tidak menggunakan istilah penghentian bahan bakar fosil rancangan ini mendukung upaya untuk mengurangi tenaga batu bara tanpa henti. Ini berari batu bara dengan teknologi penangkap karbon untuk mengurangi emisi, yang dianggap oleh banyak aktivis lingkungan sebagai tidak terbukti, dapat terus berlanjut. Dokumen ini juga menyerukan penghapusan subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang tidak mengatasi kemiskinan energi atau transisi yang adil, sesegera mungkin. Teks tersebut merupakan sinyal yang lebih kuat daripada teks rancangan sebelumnya. Namun hal ini membuka pintu bagi gangguan berbahaya seperti penangkapan karbon," kata Caroline Brouillete, Direktur eksekutif Climate Action Network Canada. ***

Bahan bakar fosil semakin menipis, kesepakatan iklim PBB, COP28 menyerukan agar dunia beralih pada energi terbarukan.

Bahan Bakar Fosil Semakin Menurun, COP28 Ingin Negara di Dunia Beralih ke Energi Terbarukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/Volvo-4048697183.jpg" alt="Sebuah kampanye" width="100%">
<figcaption>Sebuah kampanye</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Perusahaan-perusahaan besar menulis surat kepada para kepala negara yang meminta mereka untuk mengadopsi kesepakatan global untuk 'menghapuskan' bahan bakar fosil. Hal ini diperkirakan akan menjadi topik hangat pada negosiasi iklim Internasional mendatang. Lebih dari 130 perusahaan, termasuk Volvo Cars, Ikea, Unilever, Nestl&eacute;, dan AstraZeneca, menandatangani surat yang menyerukan pemerintah untuk mengadopsi rencana global untuk menghapuskan bahan bakar fosil tanpa penangkapan karbon selama negosiasi iklim Internasional mendatang. "Bisnis kami merasakan dampak dan kerugian dari meningkatnya kejadian cuaca ekstrem akibat perubahan iklim," kata surat itu. "Kita mempunyai peran penting dalam memberikan sinyal yang jelas tentang penggunaan energi kita di masa depan, yang dengan cepat menjadi lebih bersih melalui energi terbarukan,&rdquo; tambahnya. Hal ini dikoordinasikan oleh We Mean Business Coalition yang mengadvokasi nol emisi gas rumah kaca. Bersama-sama, para penandatangan mewakili hampir USD 1 triliun atau sekitar Rp 15 kuadriliun pendapatan tahunan global dari berbagai industri, mulai dari bir (Heineken) hingga farmasi (Bayer) dan telekomunikasi (Vodafone Group). Ada beberapa nama terkenal di bidang teknologi, eBay dan Hewlett Packard Enterprise. Namun raksasa teknologi lain yang cukup vokal mengenai tujuan iklim mereka seperti Apple, Google, dan Amazon tidak masuk dalam daftar perusahaan penandatangan. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya upaya untuk mencapai konsensus mengenai kesepakatan global untuk menghilangkan bahan bakar fosil. Perusahaan dan pemerintah semakin menunjukkan upaya mereka untuk melawan perubahan iklim. Namun banyak pihak yang tidak berkomitmen untuk tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global, terutama bagi mereka yang akan kehilangan bisnis akibat perjanjian tersebut. Para penandatangan mengatakan mereka 'mengambil tindakan dan berupaya untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap'. Meski begitu, mereka menulis bahwa mereka 'tidak dapat melakukan transisi ini sendirian dengan aman dan efisien'. Itu sebabnya mereka meminta para kepala negara untuk menetapkan kebijakan yang mempercepat penggunaan energi terbarukan. Para kepala negara akan berkumpul di Dubai untuk konferensi iklim PBB yang dimulai pada 30 November. Topik hangat di KTT ini adalah, apakah negara-negara dapat menyetujui rencana untuk meninggalkan bahan bakar fosil. Sebagai konteksnya, perjanjian iklim Paris yang diadopsi oleh hampir 200 negara pada 2015 mewajibkan negara-negara tersebut untuk membatasi pemanasan global hingga sekitar 1,5 derajat Celsius lebih tinggi dibandingkan era pra-industri. Meskipun laporan iklim PBB menemukan bahwa emisi gas rumah kaca harus turun hingga nol pada pertengahan abad ini untuk mencapai tujuan tersebut, perjanjian Paris tidak secara eksplisit menyebutkan bahan bakar fosil. Pada 2023, Sekretaris Jenderal PBB Ant&oacute;nio Guterres mengatakan bahwa inilah saatnya untuk, &ldquo;Menetapkan fase global yang progresif untuk menghentikan produksi minyak dan gas yang sesuai dengan emisi nol bersih global pada tahun 2050.&rdquo; Saat ini terdapat banyak perselisihan mengenai kesepakatan tersebut, yang dapat membuka celah bagi kelanjutan produksi bahan bakar fosil. Surat yang ditandatangani oleh perusahaan-perusahaan tersebut, misalnya, meminta pemerintah untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil secara 'terus menerus'. Memasukkan kata tersebut ke dalam kesepakatan berarti bahwa pembangkit listrik, pabrik, dan fasilitas industri lainnya dapat terus bergantung pada batu bara, minyak, atau gas selama hal tersebut dipadukan dengan teknologi baru untuk menangkap emisi CO2 yang belum terbukti efektif dalam skala besar. Surat tersebut juga meminta negara-negara kaya untuk mempercepat penerapan energi ramah lingkungan di sektor ketenagalistrikan, sehingga mencapai 100 persen listrik ramah lingkungan pada 2035. Surat tersebut juga meminta negara-negara kaya untuk memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara kurang makmur untuk membantu transisi mereka ke energi ramah lingkungan. Dan dikatakan bahwa pemerintah harus menetapkan biaya untuk polusi karbon, dan 'mereformasi dan menggunakan kembali' subsidi bahan bakar fosil untuk mendukung efisiensi energi dan energi terbarukan. "Kami tahu bahwa penghapusan bahan bakar fosil adalah satu-satunya jalan ke depan jika kita ingin membatasi pemanasan global dan menjaga keselamatan manusia dari bencana iklim,&rdquo; kata kepala keberlanjutan global Volvo Anders K&auml;rrberg dalam pernyataan yang menyertai surat tersebut pada Senin (6/11), dikutip dari The Verge.

Para penandatangan mewakili hampir USD 1 triliun atau sekitar Rp 15 kuadriliun pendapatan tahunan global dari berbagai industri.

Ratusan Perusahaan Besar Meminta Pemimpin Dunia untuk Berhenti Gunakan Bahan Bakar Fosil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/05/NOAA-1892059386.jpg" alt="Perubahan iklim itu nyata, dibutuhkan peranan aktif setiap orang untuk mencegahnya." width="100%">
<figcaption>Perubahan iklim itu nyata, dibutuhkan peranan aktif setiap orang untuk mencegahnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Kesehatan Dunia PBB (WHO) menuntut pemerintah internasional untuk segera menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dan mempercepat penggunaan energi terbarukan. Dilansir dari The Guardian, tuntutan itu dilakukan karena para dokter semakin sering melihat dan menangani pasien yang menderita penyakit akibat perubahan iklim. Dokter umum dan badan kesehatan terkemuka yang mewakili lebih dari tiga juta ahli kesehatan di seluruh dunia, akan menyampaikan surat terbuka yang menyerukan tindakan segera melawan perubahan iklim untuk melindungi kesehatan masyarakat. &ldquo;Kami para dokter keluarga, dokter, serta para ahli kesehatan di dunia menyerukan kepada para pemimpin untuk mengambil tindakan segera guna menjaga kesehatan dari krisis iklim,&rdquo; demikian isi surat terbuka tersebut. Para penandatangan dari 39 badan kesehatan terkemuka, termasuk badan tertinggi untuk dokter umum dan pengobatan pedesaan di Australia. Mereka telah melihat dampak meluas terhadap kesehatan manusia yang disebabkan oleh perubahan iklim pada pasien mereka. &ldquo;Sebagai pekerja kesehatan di garda terdepan, kami semakin sering merespons keadaan darurat kesehatan yang dipicu oleh krisis iklim,&rdquo; kata mereka. Namun, dalam menghadapi meningkatnya dampak buruk dan penderitaan, sumber daya bahan bakar fosil baru terus dikembangkan dan emisi gas rumah kaca terus meningkat. Para penandatangan perjanjian ini mencakup badan-badan kesehatan dari Kanada, India, Eropa, negara-negara Pasifik dan Inggris. Mereka menuntut semua pemerintah mengakhiri perluasan infrastruktur, produksi bahan bakar fosil baru, menghentikan penggunaan bahan bakar yang sudah ada, menghapus subsidi dan berinvestasi pada energi terbarukan. &ldquo;Jika kita ingin mempunyai peluang untuk membatasi pemanasan hingga 1,5C dan menghentikan peningkatan darurat kesehatan iklim, kita harus mengakhiri proliferasi bahan bakar fosil,&rdquo; demikian isi surat tersebut.

Tuntutan itu dilakukan karena para dokter semakin sering melihat dan menangani pasien yang menderita penyakit akibat perubahan iklim.

Imbas Perubahan Iklim, Para Dokter di Seluruh Dunia Serukan Kurangi Bahan Bakar Fosil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/JKT7_TARGET-PENAMBAHAN-MOBIL-LISTRIK-BLUBIRD-_MIFTAHULHAYAT-19.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seperti diketahui Pemerintah sedang menggencarkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan para pejabat pusat dan daerah menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.  Terkait hal ini The International Council on Clean Transportation (ICCT) bersama Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) mengadakan workshop Nasional bertajuk “Percepatan Penerapan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai di Indonesia”, Rabu (21/9) di Sari Pacific Hotel, Jakarta.  Analis Kerja Sama Direktorat Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Supriyadi mengungkapkan, pemerintah sudah mempersiapkan regulasi dan strategi untuk mewujudkan rencana tersebut.  "Salah satunya, Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2019. Terbaru, ada Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan KBBLB sebagai kendaraan dinas operasional, “serta kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Supriyadi.  Sebelum ada instruksi dari Presiden Jokowi, Pemerintah DKI Jakarta sejatinya sudah lebih jauh melangkah menggunakan kendaraan listrik, khususnya pada armada bus Transjakarta. Bus listrik Transjakarta resmi beroperasi pada Maret 2022 sejumlah 30 unit.  Payung hukumnya Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang berketahanan Iklim. Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Chaidir menjelaskan, Pergub DKI Jakarta berisi tiga komitmen pembangunan rendah karbon.  "Pertama, implementasi 100 bus listrik pada rute Transjakarta sampai akhir 2022. Kedua, mengganti separuh bus Jakarta menjadi armada listrik secara bertahap sampai 2025. “Ketiga, akan mengganti 100 persen armada Bus Rapid Transit (BRT) dengan bus listrik pada 2030,” ujarnya.  Chaidir menambahkan di tahun yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menandatangani Deklarasi Jalan Bebas Bahan Bakar Fosil C40 pada 2021. Jakarta bergabung dengan 39 kota lainnya dari seluruh dunia untuk mewujudkan mobilitas bersih.  Penetapan jumlah target implementasi bus listrik Transjakarta tidak lepas dari peran lembaga mitra. KPBB, ICCT, World Research Institute (WRI), dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) memberi bantuan teknis dengan pembiayaan dari pemerintah Jerman untuk memastikan keberhasilan adopsi bus listrik pada Transjakarta.  Untuk memuluskan target Pemprov DKI, pengelola Transjakarta menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sektor swasta. Harapannya, target elektrifikasi lebih dari 10 ribu unit bus Transjakarta pada 2030 bisa tercapai.  "Ini salah satu mimpi bagi pemerintah Jakarta yang berusaha kami wujudkan," kata Kepala Departemen Perencanaan dan Standarisasi PT Transjakarta, Chandra Rakhmat.  Transportasi publik dari sektor swasta seperti Bluebird pun turut serta menjadi bagian percepatan penggunaan kendaraan listrik. Bahkan, Bluebird merupakan pelopor penggunaan taksi berbasis listrik di Indonesia.  Dimulai sejak 2020 dengan 29 armada, kini Bluebird terus menambah armada dengan mesin listriknya sampai 200 unit. Pada 2022, Bluebird bahkan menambah investasi sebanyak Rp32,5 miliar untuk pengadaan mobil listrik.  Technical Service Manager PT Bluebird, Suratmanto mengatakan, mobil listrik Bluebird baru tersedia di Jakarta dan Bali. Rencananya ke depan Bluebird bakal menyediakan layanan mobil listrik di Semarang.  Senior Transport Specialist World Bank, Nupur Gupta mengatakan, strategi mobilitas listrik bisa diintegrasikan dengan sasaran dan tujuan mobilitas perkotaan berkelanjutan. Jangan sampai strategi pengembangan kendaraan listrik dikembangkan sendiri-sendiri dan terpisah.  "Karena kemacetan, keselamatan di jalan dan faktor luar tidak akan terselesaikan," kata Gupta.  Energy Specialist Energy Divison Southeast Asia Department, the Asian Development Bank (ADB), Florian Kitt mengatakan, salah satu masalah besar pengembangan kendaraan berbasis listrik adalah biaya.  "Pendanaan akan didukung penuh oleh bank internasional seperi ADB dan World Bank. Kami juga berupaya menggerakkan investor, kita sudah diskusikan itu dengan Mc Kinsey," kata Florian.  Program Manager United Kingdom Partnership for Acceleration of Climate Transition (UK PACT) Program for Indonesia, Ridwan Kurniawan mengatakan, pemerintah Inggris siap mendukung pembiayaan kendaraan listrik di Indonesia. Karena ini merupakan salah satu kegiatan atau program mendapatkan perhatian oleh pemerintah Inggris untuk kemungkinan pendanaan.  Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak bekerja sama dengan model produk pembiayaan yang telah disediakan dari World Bank dan ADB. Melihat pengembangannya di Tanah Air, Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin menyebutkan bahwa masih ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi.  Pemerintah belum menuntaskan software dalam mengembangkan persemaian KBLBB ini.  “Terutama skema insentif dan disinsentif fiskal berbasiskan tingkat grCO2/km guna menciptakan kesetaraan harga jual antara KBLBB ICE vehicle, sehingga KBLBB mampu melakukan penetrasi pasar,” kata Safrudin.  Untuk mendorong penetrasi kendaraan listrik, Pemerintah perlu segera membuat road map di antaranya mengenai jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).  "Keypoint dari peta jalan ini adalah kita melakukan estimasi titik SPKLU dibutuhkan per tahun dengan rasio 10 KLBB : 1 SPKLU," kata Vice President Pengembangan Teknologi PLN Trihadimasyar.  Untuk mendorong penetrasi kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah memiliki program khusus. Pemerintah pusat memberikan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 0 persen bagi konsumen.  Adapun di daerah, DKI Jakarta misalnya, telah menghapus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) maupun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi konsumen kendaraan listrik. Bank Indonesia pun mengizinkan DP 0 persen untuk mobil listrik.  ICCT Regional Lead ASEAN Francisco Posada mengatakan bahwa ICCT akan terus mendukung para pihak terkait upaya akselerasi kendaraan listrik di Indonesia. Ini dilakukan melalui exchange of knowledge dan dukungan teknis.

Pemerintah dan Swasta Kolaborasi Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/volume-penumpang-turun-pelni-mulai-angkut-batubara-milik-pln_m_.jpg" alt="Ilustrasi komoditas batu bara, PT Pelni kini mulai melakukan diversifikasi usaha dengan mengangkut batu bara milik PT PLN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi komoditas batu bara, PT Pelni kini mulai melakukan diversifikasi usaha dengan mengangkut batu bara milik PT PLN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bahan bakar fosil batu bara hingga kini masih mendominasi sumber energi  Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) nasional. Tak hanya di Indonesia, penggunaan batu bara sebagai sumber energi PLTU juga masih dilakukan di berbagai negara. Berbagai inovasi teknologi telah diterapkan guna menekan tingkat pencemaran dari proses produksi. Kini, anggapan bahwa PLTU sebagai salah satu penyumbang emisi terbesar dinilai banyak kalangan tidak lagi relevan.  "Dari kondisi saat ini (besarnya kebutuhan dan sistem kelistrikan yang ada),  batubara tetap sebagai pilihan yang strategis," ujar Singgih Widagdo, Ketua Indonesia Mining and energy Forum (IMEF), Jumat (8/1).  Dari segi ketersediaan, cadangan batu bara di Indonesia masih sangat besar, sekitar 37,6 miliar ton. Belum lagi sumber daya batu bara yang mencapai 149 miliar ton. Dengan mempertimbangkan besarnya sumber daya dan cadangan batubara tersebut, Dewan Energi Nasional (DEN) melalui Rencana Umum Kebijakan Energi Nasional (KEN) lewat Perpres No.22/2017, telah menetapkan bauran energi untuk batubara sebesar 30 % di 2025 dan 25 % di 2050.  "Bagi PLN saat ini, telah mempertegas bahwa batubara dinilai sebagai bahan bakar energi bagi pembangkit yang sangat efisien," imbuh Singgih.  Apalagi di dalam pemanfaataan batubara di dalam negeri, Pemerintah (ESDM) menetapkan harga batubara untuk kelistrikan kebutuhan umum, bukan didasarkan atas indeks harga batu bara di pasar internasional. Di sisi lain, pemerintah telah meratifikasi Paris Agreement yang mewajibkan terjaganya iklim dengan usaha-usaha di bidang lingkungan.  Dia menyebut bahwa bukan hal yang mudah mendapatkan pendanaan internasional bank dalam membangun PLTU Batubara, kecuali yang dibangun dengan teknologi super crtical atau ultra super-critical. Karenanya, Singgih meyakini teknologi PLTU kini jelas ramah lingkungan.  Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, sebenarnya PLN telah mengembangkan berbagai inovasi terhadap PLTU yang menggunakan batu bara. Dengan demikian keberadaan PLTU-PLTU itu lebih ramah lingkungan.  "Harapannya memang PLTU yang ada dan sedang dibangun menggunakan batu bara, mestinya bisa diwajibkan menggunakan konversi, sehingga outputnya lebih bersih lingkungan," ujar Fahmy.  Dia menilai,  penggunaan batu bara dalam PLTU masih sangat relevan untuk saat ini hingga tahun-tahun kedepannya. Apalagi, ketersediaan batu bara di Indonesia masih banyak. "Kalau kita lihat 57 persen pembangkit listri masih memakai batu bara," imbuhnya.  Dirinya mengusulkan kepada pemerintah untuk mewajibkan PLTU untuk memasuki era baru dalam penggunaan batu bara dengan teknologi maju seperti penggunaan USC, dengan menggunakan EQCS (Emission Quality Control System) yang menerapkan FGD (Flue Gas Desulfurization) yang meminimkan sulfur. Teknologi ini digunakan untuk menghilangkan sulfur dioksida dari emisi gas buang pembangkit.  FGD membuat kandungan SO2 yang dilepaskan ke atmosfer, tidak mencemari udara. Upaya meminimalisir emisi juga dilakukan dengan teknologi  SCR (Selective Catalytic Reduction) yang menghilangkan emisi NOx sehingga menjadi partikel yang tak berbahaya.  “Teknologi-teknologi itu sudah ada dipakai dan terbukti lebih ramah lingkungan. Saya kira PLN punya komitmen untuk itu, tinggal kita ingatkan terus," ungkapnya.  Terkait dengan emisi yang dihasilkan proses di PLTU, anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika mengatakan memang tidak bisa ditampik. Hal itu juga terjadi semua pembangkit tenaga listrik, bukan hanya batu bara. Namun, tandas dia, saat ini sudah ada teknologi yang mampu menekan emisi tersebut agar lebih rendah.  "Tapi ada teknologi yang clean untuk menekan emisinya agar bisa lebih rendah, tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=LOjxYBInR_w

Perkembangan Teknologi Dukung PLTU Lebih Ramah Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/images-8.jpeg" alt="ilustrasi paypal" width="100%">
<figcaption>ilustrasi paypal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Inggris dikabarkan bakal melakukan pelarangan penjualan mobil bermesin pembakaran internal konvensional atau Internal Combustion Engine (ICE). Financial Times dan BBC mengklaim Perdana Menteri Boris Johnson akan mengumumkan larangan penjualan mobil <a href="https://www.jawapos.com/tag/bahan-bakar-fosil/">bahan bakar fosil</a> pada tahun 2030, lima tahun lebih cepat dari target terbaru.  Sementara, penjualan mobil hibrida akan berlanjut hingga 2035. Selain itu, kendaraan berbahan bakar gas (bensin) dan diesel akan dengan cepat menghilang dari diler. Timeline yang dipercepat ini dilaporkan dimaksudkan untuk memacu pasar <a href="https://www.jawapos.com/tag/mobil-listrik/">mobil listrik</a> dan membantu Inggris mendekati target terkait iklim.  Untuk membantu hal tersebut, pemerintah Inggris dilaporkan siap menghabiskan GBP 500 juta atau berkisar Rp 9,3 triliun. Hal tersebut dimaksudkan ntuk membangun infrastruktur pengisian daya listrik di negara tersebut secara massif.  Sementara dilansir dari <a href="https://www.engadget.com/uk-fossil-fuel-car-sale-ban-2030-213957031.html">Engadget</a>, keputusan Inggris ini dilaporkan mendapatkan penolakan dari para pembuat mobil. Honda dan Toyota telah menolak keras diskusi sebelumnya tentang pindah secara penuh ke all-EV.  Honda berpendapat itu akan terlalu membatasi, sementara Toyota memperingatkan mungkin akan memikirkan kembali investasinya di Inggris. Larangan yang sedikit tertunda dapat memudahkan transisi, tetapi perusahaan tidak akan memiliki banyak ruang untuk bernapas.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rQrxqEwms0k

Inggris Bakal Larang Penjualan Mobil Baru Bahan Bakar Fosil pada 2030

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penggunaan-energi-terbarukan-di-indonesia-masih-minim_m_201260.jpeg" alt="Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan dari Kementerian ESDM Harris sewaktu Seminar Nasional yang bertemakan Energi Baru dan Terbarukan di UMY, Selasa (2/4)." width="100%">
<figcaption>Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan dari Kementerian ESDM Harris sewaktu Seminar Nasional yang bertemakan Energi Baru dan Terbarukan di UMY, Selasa (2/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Penggunaan energi alternatif atau Energi Baru dan Tidak (EBT) di Indonesia dinilai masih minim. Dari total 100 persen energi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, penggunaan EBT hanya berkisar sebesar 2 persen. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan dari Kementerian ESDM Harris sewaktu Seminar Nasional yang bertemakan Energi Baru dan Terbarukan atau dikenal dengan EBT dalam rangkaian Electro Fair 2018 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa (3/4). Sejauh ini, masyarakat Indonesia masih menggantungkan sebagian besar energi fosil dalam penggunaan sehari-hari. "Sedangkan untuk energi alternatif masih sangatlah rendah," kata dia. Dari kalkulasinya, total penggunaan tenaga fosil yang berupa Batubara, Gas dan BBM mencapai 98 persen. Sedangkan untuk EBT hanya sebesar 2 persen. Persentase yang sangat kecil itu, menurutnya berbanding terbalik dengan potensi sumberdaya EBT yang sangat melimpah. "Indonesia harus berubah dan perubahan itu harus dimulai pada generasi muda," ucapnya.  Apabila terus menggantungkan pada penggunaan energi fosil atau tambang, maka pihaknya meanti-wanti timbulnya dampak negatif yang muncul. Seperti kerusakan alam akibat penambangan batubara, risiko kapal tanker tumpah dan kerusakan ekosistem laut.  "Serta tingginya gas emisi yang dihasilkan dari hasil pembakaran kendaraan bermotor menyebabkan efek rumah kaca. Dibandingkan jika kita menggunakan EBT, kerusakan lingkungan bisa diminimalisir dan memiliki banyak manfaat," katanya.  Ditambahkan pula, Indonesia saat ini sedang berupaya untuk terus mengembangkan pembangkit listrik alternatif. Berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 626 unit, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 69 unit dan Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) 2 unit.

Penggunaan Energi Terbarukan di Indonesia Masih Minim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudirman-said-pemerintahan-korup-hambat-pembangunan-energi_m_183771.jpeg" alt="Bakal calon gubernur jateng Sudirman Said saat mengisi seminar nasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo." width="100%">
<figcaption>Bakal calon gubernur jateng Sudirman Said saat mengisi seminar nasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bakal calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said, mengungkapkan pentingnya pemerintahan yang bersih, jujur, bebas dari korupsi, serta mengedepankan kepentingan nasional guna terlaksananya pembangunan energi.&nbsp; Dalam seminar nasional yang diselenggarakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, Sudirman menyampaikan, pemimpin yang tidak bersih hanya berpikir jangka pendek. Sementara pembangunan energi adalah pekerjaan jangka panjang. Belum tentu selesai satu periode masa pemerintahan.&nbsp; &ldquo;Karena itu jika menggunakan kalender Pemilu, yang lima tahunan, pembangunan energi tidak pernah akan bisa dilaksanakan. Pembangunan energi harus berpikir untuk generasi mendatang,&rdquo; tuturnya di Semarang, Rabu (24/1). Menghadapi ancaman habisnya energi fosil, Mantan Dirut Pindad itu berpendapat, sudah sepatutnya energi baru terbarukan (EBT) didorong guna mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang ada saat ini. Sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) bauran energi nasional, tahun 2025 kontribusi EBT diharapkan mencapai 23 persen. &ldquo;Namun target tersebut nampaknya sulit dicapai karena hingga akhir tahun 2017 baurannya baru mencapai sekitar 9 persen," sambungnya. Padahal, dengan tingkat pertumbuhan EBT yang ia sebutkan rata-rata hanya 0,54 persen per tahun, sulit target bauran yang telah ditentukan untuk bisa tercapai. Saat menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman pun mengklaim sangat mendorong pembangunan EBT. Meskipun saat itu dirinya mengaku menemui sejumlah tentangan, seperti mahalnya investasi untuk membangun pembangkit EBT.&nbsp; &ldquo;Mahal karena kapasitas yang dibangun masih kecil. Kalau kapasitasnya besar dalam jangka panjang akan murah, dan mengurangi ketergantungan pada BBM impor,&rdquo; terang dia.&nbsp; Dengan demikian, dirinya bertekad, jika terpilih sebagai gubernur ia bakal meningkatkan bauran EBT dalam pemanfaatan energi di Jateng. Saat ini bauran EBT di Jateng baru 4 persen dari 7.299 megawatt atau sekitar 337 megawatt. Masih jauh di bawah ratas-rata nasional yang 9 persen.&nbsp; &ldquo;Kalau dipilih rakyat Jateng jadi gubernur saya akan panggil para pengusaha pembangkit listrik untuk meningkatkan bauran EBT di pembangkitnya. Saya kira kalau pemimpinnya jujur, tidak punya kepentingan pribadi dan kelompok, pengusaha akan nurut,&rdquo; tandasnya.&nbsp;

Sudirman Said: Pemerintahan Korup Hambat Pembangunan Energi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bahan bakar fosil

Berita Terkini