<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/bundir-1798194583.jpg" alt="Ilustrasi bunuh diri. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bunuh diri. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kisah tragis seorang siswa SD kelas IV asal Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli pena dan buku sekolah, menyita keprihatinan publik. Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga, Prof. Bagong Suyanto menilai peristiwa tragis yang terjadi di NTT adalah alarm bagi masyarakat agar lebih memerhatikan dan memantau kondisi mental anak-anak di lingkungan sosial. "Anak-anak yang tinggal di daerah terpencil seringkali kurang mendapatkan perhatian penuh terhadap aspek psikologis mereka, terutama di lingkungan pedesaan," ucap Prof. Bagong di Surabaya, Sabtu (7/2). Terutama di wilayah 3T, yang mana akses layanan psikologis masih sangat terbatas, sehingga anak-anak rentan merasa terisolasi dan minim dukungan saat menghadapi tekanan maupun persoalan hidup. Menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair tersebut, keluarga dan lingkungan sosial memiliki peranan penting dalam mendeteksi tanda-tanda adanya masalah psikologis pada anak. "Kesehatan mental anak harus menjadi prioritas. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan masyarakat sekitar sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan," imbuhnya. Dalam kasus ini, korban yakni YBR, 10 tahun, dikenal sebagai anak yang pendiam dan penurut. YBR juga anak bungsu dari lima bersaudara yang tinggal bersama neneknya sejak usia 1 tahun 7 bulan. Ia bersama nenek tinggal di sebuah pondok bambu berukuran sekitar 2x3 meter di Desa Naruwolo, Kabupaten Ngada. YBR tinggal terpisah dengan ibu kandungnya. Sementara sang ayah merantau ke Kalimantan. Melihat kondisi tersebut, Prof. Bagong menyoroti tekanan kemiskinan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kesehatan mental anak, sehingga mereka rentan merasa cemas, stress, hingga putus asa. "Kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan stres dan kecemasan pada anak-anak, yang berimbas pada kesejahteraan mental mereka. Ketika orang tua sulit memenuhi kebutuhan dasar, anak merasakan dampaknya," ucap Bagong. Belakangan, masyarakat digegerkan dengan kisah seorang siswa kelas IV SD berinisial YBR, 10 tahun, yang nekat menghabisi nyawanya sendiri dengan cara gantung diri di sebuah pohon cengkeh, Kamis (29/1) pukul 11.00 WITA. Peristiwa pilu yang terjadi di Dusun Sawasina, Desa Nuruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur bermula dari permintaan sederhana yang tak mampu dipenuhi. Sehari sebelum kejadian, YBR sempat meminta ibunya untuk dibelikan buku tulis dan pensil. Namun karena keterbatasan ekonomi, sang ibu dengan berat hati tak dapat mengabulkan permintaan anaknya. Sang ibu, MGT, 47, mengungkapkan bahwa sebelum kejadian, YBR menginap di rumahnya pada malam hari. Pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA, YBR diantar menggunakan ojek menuju rumah neneknya. &ldquo;Saya sempat berpesan supaya rajin sekolah dan mengerti kondisi keluarga yang sedang sulit,&rdquo; ujar sang ibu dengan suara bergetar. Ayah YBR diketahui telah meninggal dunia sebelum ia lahir. Selama ini, YBS tinggal bersama neneknya yang telah berusia sekitar 80 tahun. Sementara sang ibu tinggal di kampung lain bersama lima anak lainnya. Pada Kamis pagi, warga sempat juga melihat YBR duduk di depan rumah neneknya. Padahal pagi itu ia seharusnya berangkat ke sekolah. Beberapa jam kemudian, tubuh YBR ditemukan warga yang tengah menggembalakan kerbau di sekitar lokasi. Tragedi ini semakin mengiris hati dengan sepucuk kertas yang ditemukan oleh Polres Ngada. Kertas tersebut berisi surat wasiat tulisan tangan YBR yang ditujukan untuk sang ibu dan keluarga. Berikut isi surat yang ditinggalkan YBR: KERTAS TII MAMA RETI (Surat buat Mama Reti) MAMA GALO ZEEMAMA MOLO JA&rsquo;OGALO (Mama saya pergi dulu, jangan menangis ya Mama) MATA MAE RITA EE MAMA (Mama relakan Saya pergi tidak perlu Mama) NE&rsquo;E GAE NGAO EEMOLO MAMA (Menangis dan mencari atau merindukan saya).&nbsp; &nbsp;

Prof. Bagong Suyanto menilai peristiwa tragis yang terjadi di NTT adalah alarm bagi masyarakat agar lebih memerhatikan kondisi sosial

Kasus Bunuh Diri Bocah SD di NTT, Sosiolog Unair Sebut Faktor Kemiskinan Picu Stres Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/image-5.jpg" alt="Ilustrasi pelajar. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelajar. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Laporan Bank Dunia bertajuk Macro Pocerty Outlook edisi April 2025, menyebut sekitar 60,3 persen atau 172 juta penduduk Indonesia masih terjebak dalam gelembung kemiskinan.&nbsp; Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk miskin tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara. Persis di bawah Laos yang berada di peringkat satu, dengan 68,5 persen dari total populasinya. Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga (Unair), Prof. Bagong Suyanto mempertanyakan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang selama ini digencarkan pemerintah Indonesia.&nbsp;Ia menilai program yang digagas pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), belum cukup efektif mendorong kemandirian masyarakat miskin dalam jangka panjang. &ldquo;Sepanjang program yang dikembangkan pemerintah itu bersifat amal karitatif seperti bantuan tunai dan sejenisnya, maka upaya pengurangan kemiskinan tidak akan efektif," tutur Bagong di Surabaya, Selasa (27/5). Menurutnya, program tersebut hanya memperpanjang napas, bukan memberdayakan masyarakat miskin. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengutamakan substansi program dibanding sekadar nama atau bentuk bantuan. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair itu juga menyoroti struktur sosial dan rendahnya literasi keuangan masyarakat, yang menjadi faktor penting, namun seringkali diabaikan dalam perumusan kebijakan.&nbsp;&ldquo;Pemberian modal usaha memang penting, tetapi lebih efektif jika diberikan dalam bentuk aset produksi. Contohnya, penjahit yang diberi mesin jahit, itu akan menaikkan pendapatan mereka secara signifikan,&rdquo; imbuhnya. Bagi Bagong, kemiskinan adalah permasalahan multidimensi yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan ekonomi. Penting untuk mempertimbangkan aspek sosial, pendidikan, bahkan diskriminasi struktural.&nbsp;&ldquo;Pendekatan pengentasan kemiskinan tidak boleh semata-mata ekonomi. Harus ada kebijakan yang sistematis dan menyentuh aspek sosial, pendidikan, dan pemberdayaan komunitas secara struktural,&rdquo; tukas Bagong. (*) <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 99px; top: 134px;">&nbsp;</div>

Laporan Bank Dunia ungkap 60,3% penduduk Indonesia terjebak kemiskinan, Prof. Bagong Suyanto soroti efektivitas kebijakan pemerintah.

Penduduk Indonesia Termiskin Kedua di ASEAN, Sosiolog Unair Pertanyakan Efektivitas Program Bantuan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/Screenshot_2025-05-07-19-08-40-796_comandroidchrome-edit-1469226793.jpg" alt="Sosiolog sekaligus Dekan FISIP Unair Prof. Bagong Suyanto. (Unair.ac.id)" width="100%">
<figcaption>Sosiolog sekaligus Dekan FISIP Unair Prof. Bagong Suyanto. (Unair.ac.id)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menjadikan program Keluarga Berencana (KB) Vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos) pemerintah provinsi menuai pro dan kontra.

Rencana Gubernur Dedi Mulyadi menjadikan vasektomi syarat bansos menuai kritik dari sosiolog Universitas Airlangga.

Sosiolog Unair Bagong Suyanto Kritik Usulan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Bansos Jangan Dijadikan Alat Paksa Vasektomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/26/JKT_USIA-PENSIUN-PEKERJA-BERTAMBAH_HANUNG-HAMBARA_08012025-11-211610035.jpg" alt="Ilustrasi pekerja di Jakarta. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja di Jakarta. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Sosiolog Universitas Airlangga (Unair) Prof Bagong Suyanto mengungkapkan pandangannya terkait tanda pagar atau tagar Kabur Aja Dulu, yang belakangan ini ramai diperbincangkan di dunia maya. Menurut dia, munculnya ajakan untuk kabur mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri, didorong oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di dalam negeri. "Setiap gerakan pasti memiliki latar belakang yang kuat. Biasanya berupa kekecewaan terhadap kinerja pemerintah, tindakan aparat, atau penyimpangan kekuasaan," tutur Bagong di Surabaya, Selasa (25/2). Salah satu isu yang memantik ramainya kampanye tagar #KaburAjadulu, adalah kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang berimbas pada berbagai sektor. Kemudian, masa kerja 100 hari kabinet Merah Putih juga tidak luput menjadi perhatian publik. Terutama sorotan terkait program Makan Siang Gratis yang dianggap memerlukan anggaran besar. &ldquo;Selama ini fokus pemerintah kelihatannya pada program makan siang gratis, yang tujuannya supaya kualitas hidup generasi muda meningkat. Sementara publik menilai ada yang tidak konsisten," imbuhnya. Sebab, di saat yang bersamaan, ada kebijakan efisiensi anggaran yang mengharuskan lembaga, instansi, hingga pemerintah daerah melakukan penghematan. "Ini kan inkonsistensi sikap pemerintah,&rdquo; seru Prof Bagong. Ketidakjelasan dalam transparansi anggaran ini memunculkan spekulasi di masyarakat bahwa kondisi keuangan negara sedang tidak baik-baik saja. Padahal, masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana tersebut dialokasikan. "Kesimpulan akhirnya, mereka merasa sedang tidak baik-baik saja di nasional. Sehingga memutuskan kabur saja dulu mencari kehidupan di luar, pekerjaan di luar, masa depan di luar,&rdquo; tandasnya.

Salah satu isu yang memantik ramainya kampanye tagar #KaburAjadulu, adalah kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran oleh pemerintah.

Sosiolog Unair Bagong Suyanto: Ketidakjelasan Kebijakan Dorong Anak Muda Pilih Kabur Aja Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/05-2024-10-27T143844563-38249485-2263459695-715162573.jpeg" alt="Karangan bunga kepada Prabowo dan Gibran yang buat BEM FISIP Unair dibekukan Dekanat. (X @kegblgnunfaedh)" width="100%">
<figcaption>Karangan bunga kepada Prabowo dan Gibran yang buat BEM FISIP Unair dibekukan Dekanat. (X @kegblgnunfaedh)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Polemik pembekuan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) akhirnya rampung. Senin (28/10) pihak dekanat FISIP Unair mencabut SK pembekuan tersebut. Dekan FISIP Unair Prof Bagong Suyanto mengatakan, seluruh dekanat sudah bertemu dan berbicara dari hati ke hati dengan pengurus BEM FISIP Unair. Dekanat memutuskan akan mencabut SK pembekuan tersebut. Dasar pencabutan adalah kesepakatan bahwa BEM tidak lagi menggunakan diksi yang kasar dalam aksi kritik terhadap pemerintahan. &rdquo;Kami tidak ingin mengembangkan kultur yang terbiasa menggunakan diksi kasar di dalam kehidupan politik. Jadi, kami sepakat memilih menggunakan diksi yang sesuai dengan kultur akademik,&rdquo; katanya. Bagong memahami aspirasi yang disuarakan oleh BEM FISIP Unair. Itu menjadi hak mereka. Namun, pihaknya ingin memastikan kepada BEM FISIP untuk tidak lupa dengan marwah akademiknya. &rdquo;Pembekuan yang kami lakukan itu alasan sepenuhnya karena diksinya,&rdquo; ujarnya. Dekanat Sering Kritik Politisi yang Pakai Diksi Kasar Menurut Bagong, pihak dekanat juga sering menulis dan mengkritik politisi yang menggunakan diksi kasar karena dianggap kurang mendidik bangsa Indonesia. Nah, ketika itu terjadi kepada mahasiswanya, tugas dekanat mengingatkan agar tidak ikut-ikutan larut dalam kegiatan politik dengan menggunakan diksi yang tidak sopan dan kasar. &rdquo;Kami memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sosial dan politiknya, tentu harus dengan tanggung jawab terhadap apa yang disampaikan,&rdquo; terangnya. Bagong menambahkan, SK pembekuan kepengurusan BEM FISIP Unair tersebut dikeluarkan sebagai respons atas kritik karangan bunga dari BEM yang viral di media sosial (medsos). Pada Jumat (25/10) dan Sabtu (26/10), pihak dekanat tidak memiliki kesempatan bertemu pengurus BEM. Jadi, surat itu dikirimkan untuk pembekuan tiga pengurus BEM FISIP Unair. Yakni, presiden BEM, wakil presiden BEM, serta menteri politik dan kajian strategis BEM FISIP Unair. &rdquo;Jadi, yang kami bekukan saat itu hanya tiga pengurus BEM FISIP saja, bukan lembaga BEM FISIP Unair,&rdquo; jelasnya. Tiga pengurus BEM FISIP tersebut diminta untuk berhenti dulu mewakili suara-suara dalam lembaganya. Sebab, situasinya kurang kondusif. &rdquo;Kalau lembaga tetap berjalan. Namun, setelah pertemuan ini, SK itu sudah kami cabut,&rdquo; ucap Bagong. Presiden BEM FISIP Unair Tuffahati Ullayyah mengatakan, pembekuan kepengurusan BEM FISIP Unair sudah ditarik. Dengan peristiwa tersebut, BEM FISIP memastikan akan tetap kritis terhadap pemerintahan ke depannya, tentu tidak keluar dari koridor akademik. &rdquo;Ini semua berkat dukungan dari teman-teman BEM Unair, himpunan mahasiswa, dan BEM se-Indonesia yang terus mengeluarkan solidaritas,&rdquo; katanya. Tanggapan Rektor Rektor Unair Prof Mohammad Nasih mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan laporan secara lisan bahwa dekan sudah mencabut SK pembekuan BEM FISIP Unair. &rsquo;&rsquo;Menurut saya, pencabutan itu juga sudah dilakukan dari hasil dialog bersama antara dekanat dengan BEM FISIP Unair,&rdquo; katanya. Nasih menyatakan, Unair tidak melarang mahasiswa untuk bersikap kritis terhadap pemerintahan. Namun, jika sikap kritis tersebut bersifat personal, sebaiknya dilakukan di platform media sosial (medsos) pribadi mahasiswa tersebut. Sebab, jika dilakukan melalui platform resmi Unair, dampaknya akan lebih luas. &rdquo;Kalau di platform resmi, ada kesan itu mewakili Unair. Alangkah baiknya dilakukan di platform pribadi milik masing-masing mahasiswa. Namun, kami tidak pernah membatasi sikap kritis mahasiswa,&rdquo; ujarnya.&nbsp;(ayu/c6/aph)

Polemik pembekuan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Unair akhirnya rampung. Senin (28/10) dekanat mencabut SK pembekuan.

Dekanat Tidak Larang Aksi Kritis Mahasiswa, Pembekuan Kepengurusan BEM FISIP Unair Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/bagong-suyanto-3163940276.png" alt="Bagong Suyanto" width="100%">
<figcaption>Bagong Suyanto</figcaption>
</figure> KETIKA&nbsp;aspirasi tak kunjung diakomodasi dan perlakuan negara dirasa tidak adil, bukan tidak mungkin perlawanan massa akan timbul. Di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, kantor bupati, kantor DPRD, dan bangunan di perusahaan tambang tempat massa menggelar aksi dilaporkan dibakar dan dirusak massa. Meski 650 personel gabungan Polda Gonrontalo dan Polres Pohuwato telah dikerahkan untuk mengatasi aksi unjuk rasa, tampaknya tidak mampu mencegah ribuan demonstran yang marah. Aksi amuk massa yang terjadi di Pohuwato adalah peristiwa kesekian kalinya yang terjadi di tanah air. Ketika industrialisasi dan proyek-proyek komersial yang masuk ke sebuah wilayah dirasa menindas dan merugikan penduduk lokal, ketidakpuasan massa sering kali ditunjukkan hingga ke cara-cara yang anarkistis. Sebelum kasus Pohuwato, kasus Rempang juga pola yang sama. Di Batam, aksi unjuk rasa masyarakat Melayu yang menentang proyek Rempang Eco City akhirnya berujung ricuh. Pinggiran Dalam pembangunan di sebuah wilayah, perubahan pasti terjadi. Persoalannya bukan pada perubahan itu harus ditolak atau tidak, tetapi lebih pada bagaimana memastikan penduduk setempat tidak menjadi korban dari proses pembangunan yang berlangsung di wilayahnya. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan penduduk lokal jika atas nama pembangunan dan kepentingan ekonomi, eksistensi mereka digusur begitu saja. Pengalaman telah banyak membuktikan, ketika kegiatan industrialisasi yang dikembangkan di sebuah wilayah melibatkan peran serta dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan penduduk setempat, niscaya invasi kegiatan industri yang terjadi tidak akan memicu munculnya perlawanan. Tetapi, lain soal bila industrialisasi yang dikembangkan menafikan kepentingan penduduk setempat, dan bahkan mengalienasikan, maka jangan heran jika kemudian menstimulasi munculnya aksi unjuk rasa. Penduduk setempat yang sudah turun-temurun mendiami sebuah wilayah tentu tidak mudah begitu mereka diminta pindah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sentimen dan keterikatan kultural dengan tanah kelahirannya. Cuma masalahnya adalah: dalam konteks pembangunan dan industrialisasi, keberadaan penduduk setempat sering kali bukan dianggap potensi dan orang-orang yang memiliki hak atas tanahnya. Tidak sekali dua kali, keberadaan penduduk lokal dianggap sebagai gangguan atau penghambat pembangunan. Alih-alih menimbang perasaan dan hak penduduk lokal, dalam banyak kasus yang terjadi adalah proses marginalisasi dan keterpinggiran. Dalam konteks hubungan antara pusat dan daerah, sebuah wilayah yang ditempatkan sebagai kawasan pinggiran biasanya akan diposisikan asimetris. Keduanya bukan ditempatkan sebagai dua bagian yang setara dari satu keseluruhan, melainkan dinilai bahwa daerah yang termasuk pinggiran sudah sepantasnya diubah menurut kacamata pusat. Pembangunan daerah pinggiran menurut pusat, oleh karena itu akan dipahami sebagai suatu proyek hegemoni yang tidak bisa ditolak wilayah pinggiran. Keterpinggiran sebuah wilayah dengan demikian merupakan konsep hubungan yang menyangkut suatu konstruksi sosial, bukan sekadar konstruksi alam dan wilayah yang berbeda (Shields, 1991). Di Indonesia, kita tahu dalam 50 tahun terakhir, keterlibatan negara di daerah umumnya selalu dikembangkan dalam kerangka dan wacana keterpinggiran dan kebutuhannya akan kelancaran pembangunan ekonomi. Ketidaktertiban dalam hubungan antara penduduk dan basis sumber daya dianggap berasal, setidak-tidaknya sebagian, dari rendahnya kebudayaan dan kepribadian penduduk pedalaman itu sendiri. Sehingga dalam praktiknya kemudian pusat merasa sah-sah saja melakukan berbagai penetrasi menurut kaidah dan asumsi-asumsi yang serba menguntungkan negara dan kekuatan komersial. Potensi Pergesekan Harapan masyarakat di daerah pinggiran sesungguhnya adalah peran negara yang bersikap adil, yang mampu menjembatani kepentingan kekuatan komersial dengan kepentingan masyarakat lokal. Ketika negara dirasa lebih mementingkan kekuatan komersial dan mengabaikan kepentingan massa, yang terjadi potensi-potensi pergesekan menjadi lebih mungkin berubah menjadi konflik terbuka. Pergesekan, mulai yang elementer hingga yang bersifat ideologis, biasanya akan terjadi bila ada kondisi-kondisi sebagai berikut. Pertama, bila peluang penduduk lokal untuk dapat terserap dalam kegiatan industri dan pembangunan yang sedang dilakukan kecil atau bahkan tidak ada. Sebuah perusahaan yang hadir di sebuah wilayah terpencil, dan terpaksa hidup menurut tata aturan yang serba kontraktual, impersonal, dan profesional, niscaya akan menyebabkan ia tumbuh eksklusif dan mengalienasikan penduduk setempat yang sudah puluhan tahun terbiasa hidup di bawah pola hubungan yang serbainformal, menonjolkan kedekatan antarorang per orang yang sifatnya personal dan semata hanya mengandalkan loyalitas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013016939/persebaya-buka-opsi-tukar-status-kandang-jamu-persib-kabarnya-tetap-digelar-di-gbt">Persebaya Buka Opsi Tukar Status Kandang, Jamu Persib Kabarnya Tetap Digelar di GBT</a> Kedua, bila kegiatan pembangunan dan proses industrialisasi yang berlangsung tidak berusaha mengembangkan mekanisme redistribusi aset atau pembagian kembali sebagian keuntungan untuk kepentingan pengembangan kualitas sumber daya penduduk setempat. Selama ini, banyak bukti menunjukkan bahwa kegiatan industrialisasi yang semata hanya mementingkan kepentingan produksi dan tujuan komersial tidak saja menyebabkan berkembangnya kecemburuan sosial masyarakat lokal, tetapi juga melahirkan tekanan-tekanan yang sifatnya struktural. Bisa dibayangkan, apa jadinya jika sebuah dunia usaha dibangun sedemikian gigantik, ternyata di sekitar mereka penduduk lokal masih hidup dengan cara mengais-ngais kemiskinan dan menjadi pesakitan di tanah kelahirannya sendiri. Aksi unjuk rasa anarkistis yang terjadi di Pohuwato dan Rempang niscaya bukan kasus yang terakhir jika posisi daerah pinggiran masih ditempatkan sebagai wilayah marginal yang tidak tepat bagi kepentingan pembangunan ekonomi dan industrialisasi.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;Bagong Suyanto,&nbsp;Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga Surabaya

Ketika aspirasi tak kunjung diakomodasi dan perlakuan negara dirasa tidak adil, bukan tidak mungkin perlawanan massa akan timbul.

Resistansi Massa Daerah Pinggiran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/judi-online-539549165.png" alt="BIKIN NAGIH: Ilustrasi gambar orang yang kalah saat bermain judi online (13/9). Judi online bisa membuat orang yang memainkannya merugi." width="100%">
<figcaption>BIKIN NAGIH: Ilustrasi gambar orang yang kalah saat bermain judi online (13/9). Judi online bisa membuat orang yang memainkannya merugi.</figcaption>
</figure> Sodikin mencoba bermain judi online untuk menghindari stres setelah bercerai. Namun, dia kecanduan hingga harta bendanya habis. AB, mahasiswa asal Surabaya, lupa kuliah gegara judi online. Kini, dia menjalani rehabilitasi di Ponpes Inabah. --- SURABAYA&nbsp;&ndash; Sudah dua bulan terakhir Sodikin memutuskan pensiun tak lagi main judi online. Itu karena dia kalah berkali-kali. Tanah dan sepeda motor yang dibeli dari hasil kerja kerasnya sebagai pengusaha burung amblas terjual. Aset-asetnya itu dijual dengan harga murah untuk membayar utang dan modal bermain judi. Pria 34 tahun yang tinggal di Sidoarjo tersebut mengenal judi online sejak dua tahun lalu. Dia awalnya hanya ingin menjadikan pelarian agar tidak stres setelah bercerai dengan istri. &rdquo;Awal mulai dikasih chip teman. Saya mainkan malah nyandu, keterusan,&rdquo; ujarnya. Lingkungan juga mendukung Sodikin main judi online. Hampir semua teman-temannya pemain judi. &rdquo;Saya pernah berhenti tiga bulan. Akhirnya main lagi setelah dimodali teman,&rdquo; katanya. Tidak mudah bagi Sodikin untuk purna dari berjudi. Itu harus didasari niat dari dalam hati. Setelah pensiun, kini Sodikin memilih memperdalam agama. &rdquo;Pesan saya kepada yang masih main, diikhlaskan saja yang sudah habis. Anggap bukan rezeki. Kalau diteruskan tidak akan menang. Yang ada malah tambah dalam,&rdquo; ucapnya. Sulitnya lepas dari kecanduan judi online juga dialami seorang mahasiswa berinisial AB. Mahasiswa perguruan tinggi negeri di Jember itu sampai harus dijemput pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) Inabah, Surabaya, untuk direhabilitasi. Orang tua AB sudah angkat tangan dengan kelakuannya yang sulit lepas dari judi online. &rsquo;&rsquo;Dua tahun saya main judi online. Mobil, laptop, sama handphone saya gadaikan. Sampai terakhir orang tua mencabut semua fasilitas saya selama kuliah,&rdquo; tutur AB saat ditemui di Ponpes Inabah, Surabaya, kemarin. AB kenal judi online dari teman kuliahnya. Dia mengaku sempat menang Rp 100 juta. Namun, uang itu tidak terasa cepat habis. &rdquo;Hari ini dapat, besok sudah langsung habis. Tidak tahu saya dipakai untuk apa saja. Sekarang saya dua bulan di pondok tidak main judi online,&rdquo; ucap pria 20 tahun tersebut. Selain AB, di ponpes tersebut ada YS yang direhabilitasi karena kecanduan judi online. &rdquo;Saya awalnya ditangkap polisi karena narkoba. Masuk Lapas Madiun, saya malah kecanduan judi online dari teman-teman di dalam (lapas),&rdquo; ungkap YS, warga Pandegiling, Surabaya. Sosiolog Unair Prof Dr Bagong Suyanto mengatakan, perkembangan judi online lebih luas ketimbang judi konvensional. Sebab, judi online dikelola secara daring. Korbannya juga semakin luas. &rdquo;Untuk mengantisipasi, perlu revitalisasi peran keluarga dan kontrol lingkungan sosial. Pendekatan moral keagamaan akan lebih efektif,&rdquo; ucap Bagong. Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Mirzal Maulana menambahkan, judi online juga berpotensi memunculkan tindak pidana lain. Sebab, rasa candu bisa memaksa pemain bertindak nekat.&nbsp;(edi/gas/c17/aph) TIPS BERHENTI MAIN JUDI ONLINE <ul> <li>Niatkan diri untuk berhenti</li> <li>Mendekatkan diri kepada Tuhan</li> <li>Blokir semua akses yang mempermudah untuk depo</li> <li>Menjauhi lingkungan judi online</li> <li>Blokir iklan judi online</li> <li>Mengisi waktu luang dengan kegiatan lain</li> </ul> Sumber: Pengalaman pensiunan pemain judi online

Sodikin mencoba bermain judi online untuk menghindari stres setelah bercerai. Namun dia kecanduan hingga harta bendanya habis.

Ini Testimoni Warga Surabaya yang Berhasil Lepas dari Judi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/bagong-suyanto-3163940276.png" alt="Bagong Suyanto" width="100%">
<figcaption>Bagong Suyanto</figcaption>
</figure> ULAH&nbsp;nakal perguruan tinggi swasta (PTS) sebetulnya bukan hal baru. Hampir setiap tahun Kemendikbudristek selalu menertibkan PTS-PTS yang bermasalah. Pada tahun 2023 ini, dilaporkan ada 52 PTS yang disemprit Kemendikbudristek. Sebanyak 23 lembaga, termasuk universitas dan sekolah tinggi, itu bahkan dijatuhi sanksi terberat, yakni pencabutan izin operasional. Mereka tidak lagi diperbolehkan menyelenggarakan proses pembelajaran dan tidak boleh mewisuda lulusan. Pelanggaran itu di antaranya PTS yang memiliki program studi (prodi) yang tidak terakreditasi, tapi nekat mengeluarkan ijazah. Bahkan terlibat dalam praktik jual beli ijazah, tentu tidak bisa ditoleransi. Tindakan PTS yang terlibat dalam praktik curang seperti itu, jika dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan berdampak mencoreng marwah institusi pendidikan tinggi yang mulia. Dosa PTS Bagi Kemendikbudristek, menutup atau mencabut izin operasional sejumlah PTS yang bermasalah sebetulnya adalah pilihan terakhir yang tidak mudah dilakukan. Keputusan mencabut izin operasional PTS bisa dipastikan akan merugikan mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, dan berbagai pihak yang tidak terlibat dalam praktik culas itu. Kalau berbicara idealnya, keberadaan PTS tidaklah berbeda dengan institusi pendidikan tinggi lain. PTS adalah lembaga pendidikan tinggi yang menjadi pilihan alternatif orang-orang yang ingin melanjutkan kuliah demi meraih gelar sarjana. Seperti perguruan tinggi negeri (PTN), PTS juga memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan kampus-kampus yang terbaik, PTS-PTS yang bermasalah sering kali menunjukkan kelakuan yang memalukan. Di berbagai PTS yang bermasalah, sering kali dosa yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, di berbagai daerah, sudah bukan rahasia jika ada PTS yang didirikan memang didesain untuk melakukan praktik culas. Alih-alih berusaha memenuhi standar nasional pelaksanaan pendidikan tinggi, seperti penerapan kurikulum, proses belajar-mengajar, dan penilaian yang berkualitas, justru dalam pelaksanaannya kerap terjadi PTS-PTS itu menyimplifikasi kegiatan belajar sesuai keinginan mahasiswa tertentu. Kegiatan kuliah jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan, tapi setiap akhir semester nilai ujian yang diumumkan senantiasa bagus-bagus. Kedua, praktik culas yang dilakukan sejumlah PTS di Indonesia yang paling memalukan ketika ada pihak-pihak tertentu di kampus yang terlibat dalam praktik bisnis jual beli ijazah, penyimpangan KIP kuliah, dan tidak melaksanakan praktik belajar-mengajar sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Praktik jual beli ijazah hingga kini belum berhasil dihapuskan karena yang berlaku adalah hukum pasar: ada permintaan, ada penawaran yang saling menguntungkan kedua pihak. Ketiga, ketika PTS-PTS tertentu yang bermasalah terlibat dalam praktik penyalahgunaan dan penyimpangan dalam pengelolaan dana lembaga yang tidak transparan. Tidak ada catatan yang tegas membedakan aset pribadi dan aset lembaga. Tidak ada pula transparansi dalam pengelolaan keuangan. Seperti penyimpangan dalam program pemberian beasiswa KIP kuliah dan layanan yang tidak sesuai standar pendidikan tinggi. Juga tidak jarang terjadi konflik internal yayasan dengan keluarga pendiri PTS yang ujung-ujungnya menyebabkan kegiatan perkuliahan berjalan tidak kondusif. Nasib Mahasiswa dan Dosen Meski ada sebagian mahasiswa yang menikmati praktik jual beli ijazah di PTS abal-abal, bagaimanapun harus diakui masih ada banyak mahasiswa lain yang memiliki semangat kuliah dengan benar. Di 23 PTS yang ditutup, patut dipertimbangkan bagaimana menangani nasib 10 ribu lebih mahasiswa dan sekitar seribu dosen serta karyawan pendidikan yang kini nasibnya terkatung-katung karena kampus tempat mereka kuliah tiba-tiba ditutup. Meski sudah ada komitmen dari Kemendikbudristek untuk memfasilitasi proses pemindahan mahasiswa ke PTS-PTS lain sesuai prasyarat yang berlaku, tentu ada banyak aspek teknis yang tidak mudah dilakukan. Demikian pula bagaimana kita menangani nasib dosen dan karyawan yang kini kehilangan tempat untuk bersandar. Menyalurkan kembali seribu dosen dan karyawan agar dapat melanjutkan menafkahi diri serta keluarganya tentu membutuhkan perhatian tersendiri. Menutup PTS nakal yang sudah berkali-kali diingatkan tetapi tetap tidak memperbaiki diri tentu sudah seharusnya dilakukan Kemendikbudristek. Masalahnya adalah bagaimana mencegah agar kasus serupa tidak terjadi kembali di masa depan. Belajar dari kasus penutupan 23 PTS yang dilakukan Kemendikbudristek pada 2023 ini, peran Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) perlu dilihat sebagai mitra untuk melakukan pembinaan PTS di tanah air. Seperti diungkap Ketua Umum Aptisi Pusat Budi Jatmiko, dalam kasus penutupan 23 PTS, Aptisi ternyata tidak pernah diajak duduk bersama untuk mendiskusikan pemecahan masalahnya. Bahkan, PTS-PTS yang izinnya dicabut sebagian mengaku tak ada pemberitahuan, bahkan pembinaan sebelumnya. Terlepas sejauh mana hal itu benar, kebijakan apa pun yang diputuskan Kemendikbudristek, yang perlu dipertimbangkan bukan sekadar kesalahan administrasi dari pengelola PTS. Yang tak kalah penting adalah nasib dan kepentingan terbaik para mahasiswa. Jangan sampai terjadi, di balik upaya memberantas praktik culas PTS abal-abal, justru mahasiswa kemudian yang menjadi korban paling menderita akibat ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;BAGONG SUYANTO,&nbsp;Dekan FISIP Universitas Airlangga Surabaya

Ulah nakal perguruan tinggi swasta (PTS) sebetulnya bukan hal baru. Hampir setiap tahun Kemendikbudristek selalu menertibkan PTS bermasalah.

Di Balik Penutupan PTS Abal-Abal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/bagong-suyanto.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>TINDAK rudapaksa anak sebetulnya bukan hal yang baru. Tindak kekerasan seksual dengan korban anak di bahwa umur tidak sekali–dua kali terjadi. Namun, kasus rudapaksa anak yang terjadi di Brebes memicu munculnya polemik. Karena penyelesaian kasus yang tidak berpihak kepada nasib korban.  Keluarga dan korban yang notabene adalah bocah perempuan berusia 15 tahun dipaksa menyelesaikan masalah secara damai. Dengan dimediasi sekelompok orang yang mengatasnamakan LSM dan difasilitasi pemerintah desa setempat, keluarga korban sepakat untuk tidak memperpanjang masalah dan membawa kasus ke ranah hukum. Hasil kesepakatannya adalah setiap pelaku memberikan kompensasi Rp 10 juta untuk keluarga korban sehingga total dana yang diberikan adalah Rp 60 juta.  Cara penyelesaian tindak kekerasan seksual secara damai itu membuat banyak pihak risau sekaligus prihatin. Alasan mengapa kasus kekerasan seksual tidak boleh berujung damai karena hal tersebut berdampak merugikan bagi korban. Terutama berkaitan dengan trauma dan beban psikologis yang akan ditanggung korban seumur hidup. Bukan tidak mungkin, di balik proses penyelesaian damai yang kelihatannya solusi terbaik, justru korban akan menanggung trauma berkepanjangan yang sulit untuk dipulihkan.  Gunung Es  Mencari formula penanganan yang terbaik bagi kasus rudapaksa anak di Brebes harus diakui bukan hal yang mudah. Seperti diberitakan di media massa, enam pelaku pemerkosaan anak perempuan di Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tersebut saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Yang menjadi masalah adalah dari enam orang pelaku pemerkosaan itu, ternyata lima di antaranya merupakan anak di bawah umur.  Para pelaku pemerkosaan tersebut adalah AF, 17, MFH, 15, DAP, 15, AMD, 16, AM, 16, dan Adi Irawan, 18. Enam orang itu merupakan warga Desa Sengon yang merupakan tetangga yang telah dikenal korban. Mereka diringkus anggota Kepolisian Resor (Polres) Brebes di rumah masing-masing pada 17 Januari 2023 malam.  Tindakan tegas aparat menangkap dan menahan para pelaku tentu patut diapresiasi. Meski keluarga korban telah sepakat berdamai, sebagian warga masyarakat setempat yang geram dengan ulah pelaku memilih melaporkan kejadian itu kepada aparat kepolisian. Penyelesaian kasus rudapaksa yang dilakukan secara kekeluargaan dikhawatirkan akan memperburuk trauma yang dialami korban. Penyelesaian kasus kekerasan seksual di luar jalur hukum tidak hanya membahayakan kelangsungan hidup korban kekerasan seksual dan anak-anak perempuan lainnya. Tetapi juga dikhawatirkan penyelesaian damai seperti itu tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Dan membuat masyarakat berpikir bahwa kasus kekerasan seksual merupakan perkara biasa.  Memang, di kalangan sebagian masyarakat kita, cara penyelesaian damai antara pelaku dan korban terkadang masih dianggap sebagai solusi terbaik. Sebagian masyarakat memandang nama baik keluarga masih lebih penting daripada nasib korban. Anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung ditutup-tutupi agar tidak mendapatkan stigma negatif dari masyarakat umum.  Berbeda dengan nasib pelaku pemerkosaan yang cenderung aman dari stigma di masyarakat dan bahkan dimaklumi perilaku jahatnya. Anak yang menjadi korban rudapaksa sering kali dikonstruksi sebagai pihak yang ikut menstimulasi terjadinya pemerkosaan. Dan kejadian yang mereka alami dipahami sebagai aib yang tidak perlu dibahas berkepanjangan karena akan memalukan korban dan keluarganya sendiri.  Secara statistik, Komnas Perempuan mencatat, dari Januari sampai November 2022, telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal. Di luar kasus rudapaksa yang dilaporkan di Komnas Perempuan ini, bisa dipastikan jumlah yang sebenarnya jauh lebih banyak.  Apa yang dilaporkan media massa dan kasus yang tercatat di aparat kepolisian hanyalah puncak kecil dari kasus-kasus serupa yang tidak terlihat. Banyak keluarga memilih memendam penderitaan yang dialami anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual. Pertimbangannya, korban tidak mengalami ”pemerkosaan” lebih lanjut ketika diperiksa aparat maupun pada saat kasus mereka disidangkan di pengadilan.  Peran Komunitas  Para pelaku rudapaksa di Brebes itu akan dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E atau Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya penjara maksimal 15 tahun.  Lima tersangka di bawah umur akan menjalani proses hukum dengan sistem peradilan pidana anak. Sedangkan pelaku yang sudah masuk kategori usia dewasa akan diproses layaknya tersangka pemerkosaan lain yang cukup umur.  Terlepas bagaimana nanti proses hukum yang akan berjalan, dari kasus di Brebes, pelajaran penting yang dapat diambil adalah tentang peran masyarakat atau komunitas dalam penanganan kasus rudapaksa anak. Proses penyelesaian kasus pemerkosaan anak secara damai, dan terlebih dilakukan di rumah kepala desa, diinisiasi LSM, diketahui ketua rukun tetangga, kepala dusun, dan tokoh masyarakat setempat, tentu sangat memprihatinkan.  Masyarakat yang seharusnya lebih peduli dan memiliki kepekaan untuk memberikan hal yang terbaik bagi anak justru lupa pada peran penting mereka. Alih-alih berpihak, justru yang terjadi di lapangan mereka melakukan hal-hal yang kontraproduktif bagi upaya perlindungan hak anak.  Di Indonesia memang telah ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan banyak daerah telah memiliki peraturan daerah yang berpihak kepada perlindungan hak anak. Namun, itu semua tidak akan ada artinya jika tidak ada kepedulian dan keterlibatan komunitas lokal untuk menegakkannya. Dukungan komunitas lokal (community support system), bagaimanapun, adalah kunci untuk lebih memberikan jaminan terhadap upaya perlindungan anak, terutama dari tindak kekerasan seksual yang belakangan ini makin mencemaskan. (*)  <hr />  *) BAGONG SUYANTO, Guru besar dan dosen sosiologi anak FISIP Universitas Airlangga, pernah meneliti kasus pemerkosaan anak di Indonesia

Penyelesaian Kasus Rudapaksa Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/bagong-suyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PASOKAN dan harga <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a> hingga saat ini masih bermasalah. Alih-alih tertangani, pemerintah justru membatalkan kebijakan harga eceran tertinggi Rp 14.000 per liter dan mengembalikan harga minyak goreng pada mekanisme pasar (Jawa Pos, 17 Maret 2022). Kebijakan satu harga diakhiri karena upaya pemerintah untuk menambah pasokan minyak goreng di lapangan ternyata tidak berjalan efektif. Harga minyak goreng di pasar dilaporkan tak kunjung turun. Masyarakat resah. Selain mahal, minyak goreng dilaporkan juga sulit ditemukan di berbagai toko dan pasar.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-perdagangan/">Kementerian Perdagangan</a> menyatakan tidak mau berandai-andai apa penyebab masih sulitnya masyarakat memperoleh minyak goreng. Namun, ada dugaan salah satu penyebabnya adalah terjadinya kebocoran minyak sawit DMO (domestic market obligation) ke industri besar atau bahkan diekspor ke luar negeri. Sehingga pasokan untuk kebutuhan dalam negeri menjadi berkurang. Apakah dugaan itu benar, saat ini masih dalam proses penyelidikan. Yang jelas, efek domino kenaikan dan kelangkaan minyak goreng jika tidak segera tertangani akan merembet ke hal-hal lain yang makin membebani masyarakat.  Penyebab  Untuk mencegah agar harga minyak goreng tidak terus melambung, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebetulnya telah menyiapkan dana subsidi sebesar Rp 7,6 triliun untuk membiayai penyediaan minyak satu harga. Tetapi, karena minyak goreng di pasaran tetap langka, tidak sedikit masyarakat yang kemudian panic buying akibat takut kehabisan stok. Secara garis besar, ada dua faktor yang menjadi penyebab harga minyak goreng tetap tinggi dan ketersediaannya cenderung masih langka di pasaran.  Pertama, akibat ulah spekulan yang ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menahan stok minyak goreng miliknya untuk kemudian baru dijual ketika harga sedang melambung tinggi. Di berbagai media massa telah banyak dilaporkan, distribusi minyak goreng di pasar tidak berjalan lancar. Ancaman sanksi bagi distributor yang menimbun minyak goreng tampaknya tidak membuat mereka takut. Hasrat untuk mengail di air keruh demi keuntungan membuat para spekulan tidak peduli pada penderitaan masyarakat.  Satgas pangan di sejumlah daerah menemukan penimbunan minyak goreng secara besar-besaran. Di Sumatera Utara, misalnya, aparat kepolisian pada pertengahan Februari menemukan penimbunan 1,1 juta kg minyak goreng di Deli Serdang. Sementara itu, Polda Sulawesi Tengah dilaporkan juga menemukan penimbunan 53 ton minyak goreng di dua gudang di Kota Palu. Kemudian, Polda Kalimantan Selatan dilaporkan juga berhasil membongkar penimbunan lebih dari 31 ribu liter minyak goreng.  Kedua, kenaikan harga minyak goreng yang tak kunjung turun ada kemungkinan berkaitan dengan perilaku kartel yang memonopoli perdagangan komoditas kebutuhan masyarakat ini. Ada dugaan dari beberapa pihak bahwa perusahaan-perusahaan besar yang menguasai pangsa pasar minyak goreng dalam negeri mengatur kenaikan harga secara bersamaan. Data KPPU, misalnya, mencatat sekitar 40 persen pangsa pasar minyak goreng dikuasai empat perusahaan besar yang juga memiliki usaha perkebunan, pengolahan CPO, hingga beberapa produk turunan CPO seperti biodiesel, margarin, dan minyak goreng.  Menurut hukum ekonomi, ketika bahan baku minyak goreng harganya naik akibat produksinya menurun, memang logis kalau harga produk olahannya kemudian ikut naik. Seperti diberitakan, para pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan bahwa kenaikan harga minyak goreng disebabkan kurangnya pasokan minyak nabati dan minyak hewani di pasar global.  Pada 2020 terjadi penurunan produksi minyak nabati dan hewani sebanyak 266.000 ton sehingga wajar jika harga minyak goreng naik. Namun, kenaikan harga <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a> sesungguhnya ironis dan tidak seharusnya terjadi mengingat pasokan minyak sawit di Indonesia selalu melimpah. Bahkan, tercatat Indonesia merupakan negara penghasil CPO terbesar di dunia.  Efek Domino  Setelah kebijakan satu harga dicabut, saat ini toko-toko ritel dilaporkan telah kembali menjual minyak goreng. Sudah tentu dengan harga yang jauh lebih mahal dari kebijakan pemerintah sebelumnya. Dilaporkan, per liter harga minyak goreng di pasar sekitar Rp 23 ribu lebih.  Memperoleh minyak goreng kini memang lebih mudah. Namun, bukan berarti tidak akan muncul masalah baru. Kita menyadari bahwa kenaikan harga minyak goreng akan bisa melahirkan ”efek domino” yang memengaruhi banyak hal. Kenaikan harga minyak goreng terbukti telah merembet dan berpengaruh pada kenaikan harga bahan dan kebutuhan pangan yang lain seperti harga daging, ayam, dan telur. Selain itu, yang tak kalah berbahaya, kisruh kenaikan harga minyak goreng juga bisa memengaruhi kesehatan masyarakat.  Di lapangan, banyak kasus memperlihatkan bahwa para pedagang makanan gorengan keliling ternyata menyiasati kenaikan harga minyak goreng dengan cara tidak kunjung mengganti minyak penggorengannya. Walaupun warnanya telah berubah menjadi kehitaman, beraroma menyengat, dan membahayakan masyarakat yang mengonsumsinya.  Di kalangan rumah tangga miskin, tidak sedikit ibu rumah tangga yang juga dihadapkan pada pilihan sulit. Sebagian ibu tidak jarang terpaksa memanfaatkan jelantah atau minyak bekas sisa penggorengan yang sudah tidak layak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari karena harganya yang tidak terjangkau.  Melihat ”efek bola salju” kenaikan harga minyak goreng yang bisa merembet ke mana-mana, terutama dampak negatifnya bagi masyarakat, menangani kisruh minyak goreng tidak bisa lagi ditunda. Belajar dari kisruh yang terjadi selama ini, pemerintah ada baiknya tidak mengandalkan pada pendekatan yang sifatnya reaktif dan temporer. Mengembalikan harga minyak goreng pada mekanisme pasar untuk jangka pendek mungkin dapat meredam sementara waktu kelangkaan minyak goreng di pasaran. Namun, dalam banyak kasus, kebijakan tambal sulam seperti itu sesungguhnya sangat berisiko.  Untuk jangka panjang, guna mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran, yang dibutuhkan sesungguhnya adalah ketegasan sikap pemerintah menyikapi monopoli produksi dan pemasaran minyak goreng di pasaran. Sepanjang monopoli minyak goreng masih dikuasai segelintir pengusaha besar, sepanjang itu pula kemungkinan terjadinya kisruh minyak goreng akan tetap terjadi. (*)  <hr />  *) BAGONG SUYANTO, Dosen kemiskinan dan dekan FISIP <a href="https://www.jawapos.com/tag/unair-surabaya/">Universitas Airlangga</a>

Kisruh Minyak Goreng Tak Kunjung Tertangani

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bagong suyanto

Berita Terkini