<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BADRI-MUNIR-SUKOCO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DINAMIKA Indonesia menjelang berakhirnya pandemi Covid-19 relatif tinggi. Kondisi global terkait gangguan rantai pasok, krisis pangan dan energi, perang Rusia-Ukraina yang belum jelas kapan berakhir, maupun ketegangan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok meningkatkan skeptisisme akan perekonomian 2023. Meskipun inflasi Indonesia belum separah negara lain, dan harapannya tidak, dinamika global maupun nasional perlu dicermati. Apalagi, mesin politik partai maupun kandidasi pemimpin nasional dan daerah mulai dipanasi, menjadikan perekonomian 2023 makin dinamis.  Dalam situasi penuh ketidakpastian, kondusivitas dibutuhkan agar semua pelaku ekonomi dapat beraktivitas dan resesi terhindarkan. Dalam kondisi dinamis, studi menunjukkan bahwa kepercayaan sosial (social trust) berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Indonesia mengembangkannya?  Kepercayaan dan Perekonomian  Dalam 15 tahun terakhir, secara umum kepercayaan sosial masyarakat global menurun 20 peraen (Deloitte, 2021). Meningkatnya ketimpangan ekonomi, polarisasi politik, dan disrupsi terkait revolusi industri 4.0 dan Covid-19 menjadikan penduduk dunia menurun kepercayaan sosialnya. Kenneth Arrow (peraih Nobel Ekonomi 1972) menyampaikan bahwa transaksi ekonomi akan terjadi bila ada kepercayaan antara kedua pihak, yakni pembeli dan penjual.  Begitu juga untuk layanan publik, transaksi akan optimal bila masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pemerintah, begitu juga sebaliknya. Kepercayaanlah yang menjadi dasar terjadinya transaksi ekonomi dan secara kumulatif mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentunya, aktivitas ekonomi akan berkurang atau meningkat biayanya bila kepercayaan sosial absen di dalamnya.  Ketika pebisnis, pemerintah, lembaga lain, dan masyarakat memiliki kepercayaan sosial yang tinggi, aktivitas perekonomian akan meningkat. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan GDP per kapita juga akan meningkat. Studi meta-analysis (Smith, 2020) menunjukkan peningkatan 10% tingkat kepercayaan sosial menumbuhkan rerata GDP dunia +0,5%. Simulasi Kalish dkk (2021) menunjukkan bila 50% populasi sebuah negara memercayai satu sama lain akan meningkatkan GDP, meskipun bervariasi.  Yang tertinggi adalah Indonesia, terdampak sebesar 2,3% terhadap GDP atau senilai dengan US$ 24,127 miliar. Dengan kata lain, separo penduduk Indonesia yang saling memercayai satu sama lain akan meningkatkan GDP sebesar +Rp 374 triliun. Menariknya, negara yang memiliki tingkat kepercayaan sosial tinggi, seperti Australia, Inggris, AS, Jepang, atau Korea Selatan, terdampak GDP-nya kurang dari 1%.  Peningkatan GDP tersebut berasal dari peningkatan investasi dan produktivitas. Keputusan investasi akan mudah dilakukan bila kepercayaan sosial tinggi. Dalam beraktivitas ekonomi, rente masing-masing pelaku ekonomi tidak hanya diikat oleh kontrak, namun juga norma sosial dan kepercayaan satu sama lain. Ketidakpercayaan akan meningkatkan biaya, mulai berulangnya negosiasi kontrak atau pengawasan ketat. Kepercayaan sosial akan mengurangi biaya-biaya untuk menghindari atau meminimalkan biaya oportunisme yang ada.  Peningkatan investasi adalah konsekuensinya, khususnya investasi jangka panjang. Hal ini menjadikan pertumbuhan ekonomi lebih stabil dalam jangka panjang. Tingginya kepercayaan sosial juga menjadikan investor dan pelaku usaha yakin untuk mengembangkan talenta yang dimiliki maupun organisasinya.  Kepercayaan, Kriminalitas, dan Korupsi  Studi yang dilakukan oleh Pew Research Center (2008) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan sosial berpengaruh terhadap kriminalitas dan korupsi. Persepsi akan kriminalitas dan korupsi pada sebuah negara akan menurun ketika kepercayaan sosial tinggi dibandingkan sebaliknya.  Data Pew Global Attitudes menunjukkan, Indonesia memiliki tingkat kepercayaan sosial yang tinggi (skornya 58, sama dengan AS). Adapun skor tertinggi dimiliki oleh Tiongkok (79), diikuti Swedia (78) dan Kanada (71). Menariknya, Indonesia menjadi salah satu outlier dengan skor kepercayaan sosial yang tinggi, namun persepsi akan korupsinya juga relatif tinggi. Dalam ranking yang dikeluarkan Transparency International tahun 2021, Indonesia menempati #96, turun dari #85 tahun 2019. Adapun untuk kriminalitas di Indonesia, sedikit lebih tinggi dibandingkan yang dialami AS.  Rekomendasi  Kontribusi kepercayaan sosial pada pertumbuhan ekonomi menjadi topik menarik dalam lima dekade terakhir. Khususnya fakta bahwa high trust society didominasi negara maju, sedangkan low trust society didominasi negara berkembang. Dari beragam studi, kepercayaan sosial dapat menjadi modal untuk menumbuhkan perekonomian. Pada level makro, kepercayaan sosial tidak hanya menumbuhkan ekonomi dan GDP per kapita, namun juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis dan efisien. Pada level mikro, kepercayaan sosial akan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan inovasi pada produk yang dihasilkan.  Indonesia memiliki waktu 23 tahun untuk menjadi negara maju pada 2045. Ambisi kolektif ini membutuhkan pertumbuhan ekonomi di atas 6,5% agar minimal threshold negara maju versi Bank Dunia terlampaui. Selain transformasi ekonomi struktural, Indonesia perlu mengoptimalkan kepercayaan sosial dalam menumbuhkan perekonomian. Apalagi, dampaknya terhadap GDP relatif besar, berdasar kajian di atas. Kepercayaan sosial tersebut bisa terkait dengan kepercayaan sesama anak bangsa (interpersonal trust) maupun kepercayaan terhadap pemerintahan (institutional trust). Dan keduanya membutuhkan kompetensi serta niat dari pemimpin dan calon pemimpin bangsa untuk memelihara dan meningkatkannya.  Tugas pemimpin bangsa, baik saat ini maupun yang akan datang, adalah menjadikan kepercayaan sosial sebagai prioritas strategis bangsa. Dibutuhkan upaya proaktif yang merangkul semua anak bangsa untuk memperbaiki, membangun kembali, dan meningkatkan kepercayaan sosial. Apalagi, hajatan nasional lima tahunan cenderung menyisakan polarisasi sosial dan mereduksi kepercayaan sosial yang telah ada. Menjadi high trust society merupakan salah satu syarat utama agar Indonesia menjadi negara maju pada 100 tahun kemerdekaannya. (*)  <hr />  *) BADRI MUNIR SUKOCO, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Kepercayaan Sosial dan Kemajuan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BADRI-MUNIR-SUKOCO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SEBAGIAN besar kepala daerah yang terpilih pada pilkada serentak 2020 telah dilantik pada Februari lalu. Menyisakan sebagian yang masih menjalani sengketa dan sejumlah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada Maret hingga Juni mendatang.  Pilkada yang diselenggarakan Desember tahun lalu diikuti serentak oleh 270 daerah (49,27 persen dari total 548 daerah). Perinciannya, 9 provinsi (26,47 persen), 37 kota (37,76 persen), dan 224 kabupaten (53,85 persen). Mengingat hampir setengah dari jumlah kepala daerah di Indonesia berganti, tentu dampaknya terhadap pencapaian visi Kabinet Indonesia Maju untuk lepas dari middle income trap sangatlah signifikan.  Sebagai kepala daerah baru, realisasi janji-janji kampanye akan sangat ditunggu masyarakatnya. Dan masyarakat umumnya melihat kinerja pemimpin baru pada 100 hari pertamanya. Apa yang seharusnya dilakukan kepala daerah baru pada 100 hari pertamanya?  Tindakan Cepat  Istilah ”100 hari pertama” kali pertama diperkenalkan Presiden Ke-32 Amerika Serikat (AS) Franklin D. Roosevelt (FDR). Memimpin pada tahun keempat sejak depresi ekonomi, beliau menekankan pentingnya tindakan yang cepat dan tepat dalam mengatasi dampak ekonomi yang dialami AS.  Sesuai catatan The Economist, dalam 100 hari pertamanya FDR mengusulkan 76 rancangan undang-undang (RUU) untuk disetujui Kongres AS. Termasuk RUU untuk mengatur pasar saham yang memicu terjadinya depresi ekonomi pada 1929. Di samping itu, terdapat 99 executive orders yang diluncurkan pada 100 hari pertama.  Bisa dibayangkan sibuknya FDR dalam mengorkestrasi semua sumber daya yang dimiliki untuk merancang dan mengegolkan RUU di Kongres dan secara bersamaan memberikan executive orders untuk diimplementasikan bawahannya. Yang paling mendekati rekor tersebut adalah Harry S. Truman, penerus FDR, dengan menyelesaikan 53 RUU pada 100 hari pertamanya.  Tentu kompleksitas pengajuan RUU saat ini berbeda. Misalnya, Barack H. Obama membutuhkan satu tahun penuh untuk meloloskan The Affordable Care Act (Obamacare). Rekor yang dimiliki FDR tidak akan terlewati presiden lain. Namun, ”100 hari pertama” senantiasa menjadi cara paling efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa pemimpin baru siap untuk bekerja.  Seratus hari pertama adalah waktu yang ideal karena approval ratings di masyarakat sedang tinggi-tingginya (sehingga terpilih). Tidak memiliki konflik dengan banyak pihak dan para staf akan mendukung semua program yang dicanangkan dengan harapan posisi strategis dengan membantu pemimpin baru.  Kepala Daerah yang Ambidextrous  Dewa Romawi Janus memiliki dua pasang mata. Sepasang mata pertama fokus pada apa yang telah terjadi dan yang kedua fokus pada apa yang akan terjadi. Pemimpin organisasi, menurut O’Reilly dan Tushman (2004), harus memiliki kemampuan untuk menghubungkan keduanya, ambidextrous. Pemimpin harus mampu memperbaiki kualitas layanan dan produk yang dihasilkan organisasi, pada saat yang sama menciptakan inovasi-inovasi yang akan menentukan masa depan organisasi. Organisasi dengan pemimpin ambidextrous 90 persen memiliki tingkat kesuksesan lebih tinggi.  Pemimpin yang ambidextrous senantiasa konsisten dalam mengeksplorasi ide-ide inovatif guna mencapai visi jangka panjang sekaligus memimpin operasi organisasi agar makin efektif dan efisien (eksploitatif). Eksploitasi mengarah pada pemanfaatan dan perbaikan akan proses, kompetensi, teknologi, dan sumber daya yang telah ada. Sedangkan eksplorasi menitikberatkan pada eksperimentasi pada pengetahuan dan alternatif baru yang belum ada.  Dalam konteks daerah, eksploitasi cenderung dilakukan daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam besar. Keputusan ini dipilih karena menjanjikan kesuksesan lebih cepat dan lambat laun makin tergantung untuk lebih mengeksploitasinya, mengakibatkan success trap. Eksplorasi merupakan pilihan logis bagi daerah dengan SDA terbatas dengan menawarkan alternatif-alternatif baru bagi dunia. Biasanya high tech atau services economy menjadi pilihan karena menjanjikan hasil besar dalam jangka panjang.  Mengingat arah eksplorasi susah diprediksi, mekanisme ini akan mendorong sebuah daerah untuk menyiapkan beberapa alternatif dan mengarahkan pada failure trap. Bilamana eksploitasi menjadikan daerah sukses dalam jangka pendek tapi rentan dalam jangka panjang, eksplorasi kurang efektif dalam jangka pendek dan rentan akan perubahan teknologi dan pasar meskipun menjanjikan kesuksesan dalam jangka panjang.  Seratus hari pertama bagi para kepala daerah bukanlah akhir cerita, melainkan akhir dari permulaan baru pada 1.825 hari masa jabatan. Bagi kepala daerah baru, 100 hari pertama sangat krusial dalam merealisasikan perubahan-perubahan yang telah dijanjikan pada kampanye sebelumnya. Program-program prioritas akan dilaksanakan dalam 100 hari ini dan dukungan dari stakeholders bergantung bagaimana kepala daerah baru mengeksekusinya.  Seratus hari pertama juga menjadi sinyal inovasi baru yang akan dieksekusi dan peningkatan efektivitas serta efisiensi program sebelumnya yang telah sukses mengantarkan pada periode kepemimpinan kedua. Yang pasti, 100 hari pertama adalah langkah awal bagi para kepala daerah dalam mempersiapkan legasi bagi kepemimpinannya.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/02/03/2021/diduga-buat-laporan-fiktif-aktor-senior-mark-sungkar-didakwa-korupsi/">Diduga Buat Laporan Fiktif, Aktor Senior Mark Sungkar Didakwa Korupsi</a>  Salah satu program prioritas Kabinet Indonesia Maju adalah transformasi ekonomi agar Indonesia terlepas dari middle income trap. Tentu kebijakan nasional ini perlu diikuti para kepala daerah. Mengeksploitasi keunggulan daerah yang sudah ada (meminimalkan success trap) dan mengeksplorasi keunggulan baru yang bernilai tambah tinggi (memitigasi failure trap) adalah sebuah keharusan. Kepala daerah yang ambidextrous-lah yang akan mampu mewujudkannya. (*)  <hr />  *) Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=CEe2tr_kYjU

100 Hari Pertama Kepala Daerah Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BADRI-MUNIR-SUKOCO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SEBAGIAN besar resolusi tahun baru 2020 penduduk dunia cenderung tidak terpenuhi, kecuali ”liburan panjang” di rumah bersama keluarga. Tanpa terasa, hampir sembilan bulan semua aktivitas sekolah, kuliah, bahkan kerja harus dilakukan secara online dari kediaman masing-masing. Tidak hanya bagi bangsa, Covid-19 menjadi isu sentral bagi semua pemerintahan. Target utamanya adalah meminimalkan penderita (kesehatan) dan mengoptimalkan pertumbuhan (ekonomi) sampai dapat dikendalikan melalui vaksin dan obat yang efektif.  Covid-19 dan Dampaknya  Covid-19 mengakibatkan ekonomi turun hingga 4,5 persen dengan nilai USD 8,1 triliun hingga USD 15,8 triliun secara global. Untuk Indonesia, penurunan ekonomi mencapai -5,32 persen pada triwulan II dan -3,49 persen pada triwulan III.  Ekonomi Indonesia pada triwulan III 2020 turun Rp 309,5 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan resesi yang dihadapi Indonesia nyata adanya. Menurut BPS, di antara empat sektor yang berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia, hanya pertanian yang tumbuh positif. Manufaktur, perdagangan, dan konstruksi pada triwulan II serta III tumbuh negatif.  Tutupnya (terbatasnya) perbatasan dan karantina menjadikan volume perjalanan berkurang drastis. International Air Transport Association (IATA) melaporkan penurunan volume penerbangan hingga 66 persen di seluruh dunia. Sementara itu, World Trade Organization (WTO) melaporkan penurunan volume perdagangan dunia hingga 32 persen. Penurunan ekonomi yang diikuti turunnya volume transportasi, baik di darat, laut, maupun udara, mengakibatkan membaiknya kondisi udara di seluruh dunia. Misalnya, berkurangnya polusi udara hingga 50 persen di New York, sedangkan di Indonesia mencapai 42 persen ketika PSBB diberlakukan. Secara agregat, terjadi penurunan 30–60 persen untuk NO2 dan CO di seluruh dunia. Namun, di sisi lain, dunia mengalami peningkatan limbah biomedis dan peralatan protokol kesehatan seiring meningkatnya penderita Covid-19.  Prospek 2021  Kita patut bersyukur bahwa dampak Covid-19 terlokalisasi pada aspek kesehatan dan ekonomi. Tidak merembet pada aspek kehidupan yang lain. Hal itu menjadikan penanganan krisis Covid-19, baik di Indonesia maupun dunia, relatif lebih mudah dibandingkan bila terjadi krisis multimensi.  Semua sepakat bahwa vaksin Covid-19 adalah game changer guna memulihkan krisis kesehatan dan perekonomian. Aktivitas perekonomian suatu negara akan pulih ketika minimal 70 persen penduduk tervaksinasi. Perdagangan bilateral maupun multilateral akan terjadi ketika 70 persen atau lebih penduduk negara yang bertransaksi tervaksinasi. Saat ini semua pemerintahan berlomba untuk mendapatkan vaksin. Seperti biasa, negara maju menjadi pemenangnya. Meskipun produsen vaksin yang tersedia makin beragam (Indonesia dengan vaksin Merah Putih), tantangan terbesarnya adalah memastikan 70 persen penduduk Indonesia tervaksinasi kurang dari setahun agar efektif dalam mencegah Covid-19.  Secara paralel, pemulihan ekonomi nasional (PEN) di bawah koordinasi Gugus Tugas PEN tetap berlangsung. Government spending penting dalam memulihkan perekonomian dan secara bertahap menunggu pulihnya investasi maupun aktivitas ekspor dan impor. Besarnya kontribusi konsumsi domestik (58,6 persen) pada PDB Indonesia perlu menjadi prioritas, khususnya melalui social safety net yang dikeluarkan pemerintah. Pada APBN 2021 dialokasikan Rp 260,1 triliun (13,3 persen), jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara lain yang mengalokasikan hingga 20 persen agar konsumsi rumah tangga meningkat. Dengan mengurangi belanja pos ekonomi dan pelayanan umum hingga 4,2 persen, re-financing bagi UMKM yang terdampak sangatlah strategis mengingat besarnya kontribusi UMKM pada PDB Indonesia (60,4 persen). Menurut McKinsey, dibutuhkan 3–4 tahun untuk pulihnya ekonomi seperti akhir 2019.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/11/06/2020/kebangkitan-inovasi-indonesia/">Kebangkitan Inovasi Indonesia</a>  Perubahan pola hidup juga mengubah profil perekonomian pascapandemi, khususnya akselerasi Industrial Revolution 4.0. Pentingnya kesehatan menjadikan gaya hidup yang lebih sehat mengedepan. Digitalisasi, baik dalam bekerja maupun mengonsumsi barang dan jasa, akan semakin dominan. Proses pendidikan akan berubah. Minimal blended learning menjadi new normal dan revitalisasi infrastruktur kampus dan sekolah perlu dilakukan. Penggunaan big data dalam kebijakan nasional yang lebih tepat sasaran akan meningkat. Mobilitas yang lebih rendah, bila online dan stay at home bisa dilakukan, menjadikan industri transportasi dan akomodasi perlu adaptasi besar-besaran.  Terakhir, banyak negara yang mentransformasi diri menjadi maju ketika krisis. Contohnya, Korea Selatan pasca-Perang Korea atau Jepang pasca-Perang Dunia II. Program kerja kelima Kabinet Indonesia Maju adalah mentransformasi ekonomi Indonesia. Tingginya ketergantungan pada bahan baku obat dan alat kesehatan dari luar negeri (mencapai 90 persen) sangatlah rentan bagi Indonesia, apalagi ketika pandemi yang menjadikan semua kepala negara mementingkan kepentingan domestik.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/19/08/2020/merdeka-dari-resesi-ekonomi/">Merdeka dari Resesi Ekonomi</a>  Dalam enam bulan terakhir, banyak karya anak bangsa yang hadir menjawab permasalahan kesehatan di Indonesia. Memfasilitasi tumbuhnya ekosistem inovasi dan menopang tumbuhnya industri kesehatan yang lebih mandiri menjadi awal dan kunci transformasi ekonomi Indonesia yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi. (*)  *) <a href="https://www.jawapos.com/tag/badri-munir-sukoco/">Badri Munir Sukoco</a>, Direktur Sekolah Pascasarjana Unair  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hLCm2C0iaSM

Pandemi dan Transformasi Pascakrisis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BADRI-MUNIR-SUKOCO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KEMERDEKAAN RI memasuki usia 75 tahun. Puji syukur patut dipanjatkan. Konflik berkepanjangan pasca kemerdekaan, G 30 S/PKI, reformasi dan krisis moneter 1998, serta krisis ekonomi 2008 adalah beberapa peristiwa besar dan berpotensi menimbulkan disintegrasi. Namun, Indonesia tetap bersatu, bahkan menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor tujuh dunia pada 2019 (World Economic Forum, 2019). Kabinet Indonesia Bersatu mencanangkan visi untuk lepas dari middle income trap dan mengantarkan RI menjadi negara maju pada 2045.  Namun, pandemi Covid-19 mengubah segalanya. Lockdown disertai pembatasan mobilitas manusia menjadikan volume penerbangan turun hingga 82 persen, 7,5 juta penerbangan dibatalkan, turunnya pendapatan mencapai 55 persen, serta hilangnya pekerjaan bagi 50 juta orang (International Air Transport Association/IATA, 2020). Industri juga ikut terdampak, khususnya pariwisata, hotel, restoran, maupun jasa angkutan darat. Adapun volume ekspor dan impor anjlok 13–23 persen (Bank Dunia, 2020).  Kondisi di atas menjadikan resesi nyata adanya, tidak terkecuali Indonesia. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pertumbuhan Indonesia -5,32 persen pada kuartal II dan diproyeksikan menjadi -1 persen pada kuartal III/2020.  Secara umum, pertumbuhan ekonomi merupakan perbandingan produk domestik bruto (PDB) antara tahun ini dibandingkan tahun lalu. PDB terdiri atas konsumsi rumah tangga, investasi, belanja negara, dan ekspor dikurangi impor. Uraian di atas menunjukkan tiga faktor terakhir sulit diharapkan sehingga konsumsi rumah tangga menjadi harapan terbesar. Bagaimana RI meningkatkan konsumsi rumah tangga agar terhindar dari resesi ekonomi?  Ekonomi Naratif  Narrative Economics (2019), buku yang ditulis Prof Robert J. Shiller (pemenang Nobel Bidang Ekonomi 2013), berargumentasi, mempelajari cerita yang sedang trending adalah langkah awal dan penting bagi pengambil kebijakan untuk memahami perilaku ekonomi individu dan masyarakat. Kemampuan pengambil kebijakan untuk memprediksi, mempersiapkan, dan mengurangi dampak krisis ekonomi (bahkan resesi maupun depresi) akan meningkat dengan memahami ekonomi naratif.  Terdapat dua elemen yang akan memengaruhi epidemiology of narratives. Pertama, cerita word-of-mouth yang menjadikan cerita menjalar. Kedua, upaya yang dilakukan guna membuat cerita baru yang menjalar (new contagious stories) atau membuat cerita semakin menjalar (make more contagious). Apakah cerita yang disampaikan benar atau salah (hoax) akan ditransmisikan oleh word of mouth, media berita, dan tentunya social media. Perekonomian akan terdorong karena naratif yang ada, baik positif maupun negatif, memengaruhi bagaimana konsumen akan berkonsumsi, berinvestasi, menabung, dan melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Meskipun ekonomi naratif ini penting, banyak pengambil kebijakan maupun ahli ekonomi yang kurang peduli.  Ukuran yang bisa digunakan untuk melihat cerita apa yang ada di masyarakat adalah consumer confidence index/CCI maupun business confidence index/BCI. Berdasar data yang dikeluarkan oleh Organization of Economic Co-operation and Development (OECD, 2020), Indonesia memiliki CCI tertinggi pada Desember 2019 (100,39) dan Januari 2020 (100,22), bahkan dibandingkan rerata tahun 2019. Sejak pandemi, CCI Indonesia turun dan terendah pada Mei 2020 (91,34) meskipun mulai naik pada Juli 2020 (94,12). Bagaimana dengan Tiongkok, negara asal pandemi? Sepanjang 2019 memiliki rata-rata CCI sebesar 99,15 dan jatuh ke level terendah pada Februari 2020 (85,43). Pada Juli, levelnya mulai bangkit ke 97,94. Sebelum pandemi, AS memiliki rerata 99,35 pada CCI. Menariknya, meskipun jumlah yang positif Covid-19 dan meninggal karenanya terbesar di dunia, level CCI naik hingga 97,47 bulan lalu (terendah pada April: 92,63). Hal ini akan berakibat pada tumbuhnya konsumsi domestik di Tiongkok dan AS lebih tinggi dibandingkan dengan RI.  Untuk BCI, rerata 37 negara anggota OECD sebesar 98,39 dalam enam bulan terakhir. Sedangkan RI mulai menurun dari awal 2020 ke level 98,37 (Juni), turun tipis dibandingkan rerata tahun 2019 (99,57). Adapun AS sempat mengalami penurunan selama tiga bulan berturut-turut (Maret, April, dan Mei 2020). Menariknya, pada Juni justru meningkat ke level 100,18. Tiongkok mengalami level BCI terendah pada Februari (94,52) (jauh lebih rendah dibandingkan rerata 2019 yang mencapai 98,11). Namun, pada Juni naik menjadi 99,44. Tentu tren yang semakin membaik pada level BCI (OECD, AS, Tiongkok, dan RI) ini menunjukkan bahwa para pebisnis optimistis bahwa resesi segera berakhir.  Selain itu, survei dwimingguan oleh McKinsey pada 45 negara menunjukkan warga negara Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Meksiko akan mengurangi pengeluaran rumah tangganya &gt; 20 persen dalam dua bulan ke depan. Menariknya, Indonesia memiliki level tertinggi di dunia untuk penduduk yang berencana meningkatkan pengeluaran rumah tangganya &gt; 25 persen. Dari sisi optimisme, UEA, Saudi, dan Tiongkok memiliki penduduk yang paling optimistis dibandingkan negara lain. RI memiliki peringkat optimisme ke-7, di bawah India.  Rekomendasi  Pada HUT Ke-75 Kemerdekaan RI, kita sedang diuji dengan pandemi Covid-19 dan resesi yang bila salah kelola bisa menjadi depresi ekonomi. Pemulihan yang ditugaskan ke Satgas Pemulihan Ekonomi perlu memahami perilaku ekonomi masyarakat dan ekonomi naratif dapat menjadi alternatif pendekatan yang efektif.  Menurut Badan Pusat Statistik (2019), konsumsi rumah tangga berkontribusi 56,62 persen PDB Indonesia. Dari jumlah tersebut, middle class (MC) Indonesia sebanyak 52 juta orang menyumbang setengah konsumsi rumah tangga (Bank Dunia, 2020). Yang patut menjadi perhatian bagi pemerintah adalah MC 1 (Rp 1,2 juta–Rp 3,2 juta per orang per bulan) memiliki proporsi 90 persen, adapun MC 2 (Rp 3,2 juta–Rp 6 juta) hanya 10 persen. Resesi yang terjadi saat ini sangat riskan bagi MC 1 untuk turun ke aspiring middle class (AMC, Rp 532 ribu–Rp 1,2 juta) sehingga konsumsi rumah tangga di RI sulit untuk tumbuh. Tentu percepatan belanja negara Rp 1.700 triliun pada kuartal III–IV bisa menjadi harapan, khususnya bantuan langsung ke masyarakat maupun program lain untuk UKM, guna meningkatkan konsumsi dan menggerakkan perekonomian.  Uraian di atas menunjukkan bahwa RI memiliki kondisi yang menjanjikan untuk bangkit dari resesi ekonomi. Optimisme yang dimiliki WNI disertai kesediaan untuk berbelanja adalah kunci peningkatan konsumsi rumah tangga. Penciptaan harapan dan optimisme baru yang diyakini masyarakat adalah resep utama RI segera merdeka dari resesi. (*)  <hr />  *) Badri Munir Sukoco, Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3Iqhc4Ah2D4

Merdeka dari Resesi Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BADRI-MUNIR-SUKOCO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DI tengah pandemi Covid-19, Presiden Jokowi menggunakan momen Hari Kebangkitan Nasional untuk meluncurkan 55 alat kesehatan dari konsorsium peneliti Indonesia. Dengan tajuk Kebangkitan Inovasi Indonesia, produk-produk tersebut diharapkan mempercepat penanganan Covid-19 di negara kita.  Sebagai langkah awal untuk mewujudkan kemandirian bangsa di sektor kesehatan (+90 persen Indonesia mengimpor bahan baku obat dan alat kesehatan), tentu upaya para peneliti yang tergabung dalam konsorsium untuk menciptakan alat kesehatan inovatif tersebut patut dihargai. Pertanyaannya, bagaimana mengoptimalkan hasil riset yang ada guna mendukung kemandirian Indonesia di sektor kesehatan (dan sektor strategis lain)?  Riset dan Inovasi Indonesia  Laporan terbaru World Economic Forum (WEF) menempatkan Indonesia #50 pada Global Competitiveness Report (GCR) 2019 (turun 5 peringkat dibandingkan 2018). Dari 12 indikator yang ada, hanya indikator market size yang konsisten dan meyakinkan naik ke #7. Sisanya konsisten turun, termasuk indikator terakhir: kapabilitas inovasi (#74 pada 2019, #68 pada 2018). Singapura menempati #13, diikuti Malaysia (#30) dan Thailand (#50). Konsisten dengan GCR, posisi Indonesia pada Global Innovation Index (GII) #85 (belum beranjak dari tahun sebelumnya). Negara ASEAN lain memiliki posisi yang lebih tinggi: Singapura (#8), Malaysia (#35), Vietnam (#42), Thailand (#43), Filipina (#54), dan Brunei Darussalam (#71).  Dana riset yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 27,1 triliun dan tersebar pada 81 kementerian/lembaga (K/L). Masalahnya, hanya 13 K/L yang melakukan kegiatan riset, pengembangan, dan pemanfaatannya. Jumlah tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan negara tetangga. Malaysia dan Thailand mengalokasikan +1 persen dari PDB, sedangkan Indonesia dalam 20 tahun terakhir hanya 0,1 persen. Negara maju rata-rata mengalokasikan 2 persen hingga 4,5 persen dari PDB yang dimiliki. Fakta itu menunjukkan bahwa anggaran R&amp;D terhadap PDB berkorelasi positif pada kemajuan bangsa.  Yang menarik, alokasi anggaran R&amp;D di negara maju tidaklah hanya dari negara, namun industri aktif melakukan pengembangan dari hasil riset dasar yang telah dibiayai negara (khususnya oleh perguruan tinggi/PT). Menurut GII 2019, beberapa perusahaan memiliki R&amp;D expenditure sangat besar. Terdapat 4 perusahaan yang memiliki pengeluaran USD 16 miliar (Samsung, Alphabet, Volkswagen, dan Microsoft). Huawei mengeluarkan USD 14 miliar (setara dengan Austria dan sedikit lebih kecil dari yang dikeluarkan Israel).  Peran Industri dalam Inovasi  Kajian terbaru yang dilakukan Arora dkk (2019) pada Harvard Business Review menunjukkan bahwa pertumbuhan produktivitas AS menurun sejak 1970-an. Dalam jangka panjang, daya saing AS dalam berinovasi maupun dominasinya dalam ekonomi dunia akan berkurang. Hal itu cukup mengejutkan, mengingat data National Science Foundation (NSF) menunjukkan investasi dalam pengetahuan meningkat 5x, jumlah doktor (2x), dan publikasi ilmiah (7x).  Yang menarik, mereka berargumentasi bahwa minimnya keterlibatan industri dalam riset ilmiah menjadikan rendahnya aplikasi penemuan yang ada. Sebagai ilustrasi, publikasi ilmiah yang dihasilkan unit R&amp;D milik DuPont pada Journal of the American Chemical Society lebih tinggi daripada gabungan milik MIT dan Caltech pada 1960-an. Bahkan, Bell Labs milik AT&amp;T yang mengkhususkan diri pada transistor dan teori informasi menghasilkan 14 pemenang Nobel dan 5 pemenang Turing Award.  Kombinasi tekanan pemegang saham, tingginya persaingan, dan gagal mendapatkan kepercayaan publik menjadikan banyak perusahaan menarik diri dari investasi pada ilmu pengetahuan. Bila pada 1985, 30 persen R&amp;D didanai industri, pada 2015 menjadi hanya 20 persen. Hal itu disebabkan stagnasi dana research yang dialokasikan meskipun pada development tumbuh stabil. Akibatnya, publikasi ilmiah yang dihasilkan industri di AS turun 20 persen per dekade dari 1980 hingga 2006. Bila pada 1971 sebanyak 41 persen pemenang inovasi adalah perusahaan yang masuk dalam Fortune 500, pada 2006 tinggal 6 persen saja. Tidaklah mengherankan jika laporan dari World Intellectual Property Organization (WIPO) menunjukkan turunnya dominasi AS pada paten yang diajukan (sebanyak 5.401.401), kalah dibandingkan Tiongkok 7.750.082 pada 2008–2017.  Kondisi itu menunjukkan pemisahan peran antara industri dan PT, di mana product development dilakukan industri dan research oleh PT. Akibatnya, riset yang dihasilkan PT kurang aplikatif karena keterbatasan skala dan cakupan yang dimiliki, sedangkan breakthrough innovation yang ditawarkan industri makin berkurang. Dan tentunya perbedaan motif antara riset yang dihasilkan, peneliti di PT mendapatkan insentif pada who comes first, sedangkan riset di industri pada kegunaannya (does it work). Salah satu solusi yang ditawarkan adalah memfasilitasi scientific entrepreneurial talents (SET) untuk bekerja lebih dekat dengan industri, sebagaimana yang dilakukan Cyclotron Road di Berkeley Lab atau Runway pada Cornell Tech yang menyediakan fellowships bagi ilmuwan untuk mentransisikan penemuan (research) ke aplikasi (development).  Sektor kesehatan sangat strategis bagi Indonesia dan negara lain yang pertumbuhan ekonominya semakin didominasi sektor jasa. Sektor health care and social assistance di AS menyerap 12,40 persen (2018) dengan pengeluaran kesehatan mencapai 17,90 persen (2017) dari GDP. Hal itulah yang menjadikan investasi pada sektor kesehatan dan bioteknologi tumbuh dan berkembang, dan salah satu pasar potensial yang dituju adalah Indonesia. Demikian juga negara-negara maju lain yang menjadikan kesehatan sebagai sektor strategisnya.  Dalam beberapa kesempatan, presiden menekankan perlunya hilirisasi riset dan inovasi yang dihasilkan PT. Harapan itu cenderung susah dicapai karena gap yang ada antara riset yang dihasilkan oleh PT dan industri. Dan, ini diawali perbedaan motif dari riset yang dilakukan. Uraian di atas menunjukkan pentingnya peran R&amp;D yang dilakukan industri bagi daya saing dan kemandirian bangsa dalam jangka panjang, dengan menduplikasi program SET. Secara tak langsung, peneliti Indonesia dalam tiga bulan ini melakukan SET guna menjawab permasalahan Covid-19.  Bagi pemerintah, insentif yang atraktif perlu diberikan agar industri di Indonesia tertarik untuk mengalokasikan R&amp;D budget, misalnya akselerasi super tax deduction bagi industri yang melakukan riset dan insentif-insentif lain yang dapat diberikan. Bagi PT, sebuah keharusan mengalokasikan topik riset yang tinggi relevansinya dengan kebutuhan industri agar pemanfaatannya bisa optimal. Selain itu, memfasilitasi dan mengapresiasi penelitinya untuk aktif bekerja sama dengan industri dalam mengaplikasikan hasil risetnya-program SET adalah langkah krusial.  Kita berharap, transformasi ekonomi yang diawali oleh kebangkitan inovasi di sektor kesehatan dapat diikuti sektor-sektor strategis lain sehingga Indonesia bisa lepas dari middle income trap, visi yang dijanjikan oleh kabinet. (*)  <hr />  *) Badri Munir Sukoco, Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-SawoBNFE38  https://www.youtube.com/watch?v=2jfjBpXjL40  https://www.youtube.com/watch?v=ofqLLH0UGPc

Kebangkitan Inovasi Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BADRI-MUNIR-SUKOCO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SEJAK WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret lalu, semua negara serius meminimalkan berbagai dampak yang ditimbulkan. Hal inilah yang menjadikan demand produk alat kesehatan (ventilator, termometer, bahkan masker) mendadak meningkat. Sesuai hukum ekonomi, harga produk-produk tersebut di atas merangkak naik seiring langkanya di pasar.  Banyak pihak yang meragukan kesiapan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sudah menjadi rahasia publik akan ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku obat dan alat kesehatan (hampir 90 persen). Ketika India memutuskan lockdown sejak 24 Maret, Menperin menyatakan produksi industri obat-obatan nasional langsung terdampak. Bahkan, menteri BUMN secara terbuka menyampaikan peran para mafia besar di bidang kesehatan yang menjadikan Indonesia sibuk mengimpor daripada memproduksinya secara mandiri.  Namun, dalam dua bulan terakhir, banyak berita yang menjanjikan. Industri besar maupun UKM mulai memproduksi masker atau hand sanitizer, menjadikan harga mendekati normal. Ketika ventilator menjadi rebutan global dengan harga yang membubung tinggi, prototipe ventilator yang dikembangkan peneliti dari ITB, UI, BPPT, dan swasta (PT Dharma) sudah memasuki uji ketahanan di BPFK (Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan) Kemenkes. Begitu juga robot perawat yang dikembangkan ITS dan Unair (Raisa), vaksin Covid-19 yang dikembangkan Unair, UGM yang mengembangkan pengujian sampel swab, maupun IPB dan UI yang mengembangkan obat herbal anti-Covid-19 sangatlah menjanjikan.  Bagaimana strategi Indonesia agar mandiri dan berdaya saing di bidang kesehatan?  Catching-up Strategy  Secara umum, catching-up merupakan kemampuan sebuah negara dalam mempersempit selisih produktivitas dan pendapatan per kapita dengan negara maju. Catching-up terjadi dengan memfokuskan pada industri strategis dengan nilai tambah tinggi dan berkontribusi signifikan yang mampu menggerakkan ekonomi negara.  Catching-up merupakan proses evolusi dan membutuhkan komitmen pemerintah untuk berinvestasi. Laporan McKinsey Global Institute (2019) menunjukkan bahwa Tiongkok butuh waktu 13 tahun untuk technological catch-up guna menjadi produsen terbesar LCD di dunia (pangsa pasar + 28 persen pada 2016). Jepang memulai kembali produksi mobil penumpang pada 1953 dan 14 tahun kemudian menjadi produsen terbesar kedua otomotif dunia. Korea Selatan membutuhkan 15 tahun untuk menjadi produsen terbesar memory chip dengan pangsa pasar + 40 persen pada 1998. Adapun Taiwan membutuhkan 21 tahun untuk menjadi penguasa integrated circuit (IC) di pasar global dengan pangsa pasar + 40 persen pada 1996.  Dalam artikelnya di Research Policy, Lee and Malerba (2017) mengajukan empat tahapan evolusi sebuah negara melakukan technological catching-up. Tiongkok (mengikuti Jepang dan Korea Selatan) sedang berupaya dengan programnya, Made in China 2025, untuk menjadikan 10 industri strategisnya memimpin di dunia. Pertama, entri dengan menjadi first-tier suppliers yang mengandalkan biaya rendah dengan buruh murah dan skala ekonomi yang besar. Kedua, gradual catch-up dengan meluncurkan produk berkualitas rendah untuk melayani pasar domestik yang sangat besar akan white goods dan produk berteknologi tinggi lainnya. Ketiga, forging ahead dengan menginvestasikan kembali pendapatan yang didapat dari tahap kedua untuk R&amp;D. Besaran domestic demand akan menjadikan pendapatan membesar dan kemampuan untuk menciptakan inovasi yang hampir menyamai, setara, bahkan melebihi incumbents sangat mungkin terjadi (sebagaimana yang dialami Huawei atau Haier). Keempat, falling behind bila negara atau perusahaan baru mampu membuat produk inovatif dengan lebih efektif dan efisien.  Industri Strategis  Tidak semua sektor industri akan mampu dimasuki oleh sebuah negara dan mendapatkan technological catching-up, dan ini konsisten dengan saran Michael E. Porter agar fokus pada sektor teknologi yang bernilai tambah tinggi agar terhindar dari mediocrecity dan berdaya saing tinggi dalam jangka panjang. Sebagai contoh, India memang gagal dalam melakukan catching-up di industri telekomunikasi, namun sangat berhasil dalam industri farmasi. Sedangkan Brasil dan Thailand sukses catching-up dalam agroindustri, namun gagal dalam industri farmasi. Meskipun Tiongkok sangat berhasil dalam catching-up di industri otomotif dan telekomunikasi, mereka kurang berhasil dalam industri semikonduktor.  Namun, yang menjadi kesamaan adalah kesuksesan catching-up tergantung pada kemampuan perusahaan dalam belajar dan mengembangkan kemampuannya, khususnya mengakses teknologi yang dimiliki oleh perusahaan asing (menjadi original equipment manufacturing/OEM), kemudian menyelaraskan kebutuhan pengetahuan yang ada dengan riset-riset yang perlu dilakukan bersama perguruan tinggi lokal. Selain akan menyuplai paten di masa depan, keberadaan trained human capital yang siap dipekerjakan adalah keniscayaan agar catching-up strategy yang dijalankan berhasil. Dan yang utama adalah market size Indonesia besar (#7 dalam Global Competitiveness Report dari World Economic Forum 2019) memberikan jaminan skala ekonomi bagi perusahaan Indonesia untuk belajar, membangun kapabilitas, dan tumbuh besar.  Penutup  Isu kelima yang menjadi fokus Kabinet Indonesia Maju pada pidato pengangkatan Presiden Jokowi adalah transformasi ekonomi. Berubah dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi manufaktur dan jasa modern yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi. Berdaya saing dengan nilai tambah tinggi merupakan kunci sukses bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap, visi yang dicanangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024.  Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa Indonesia secara tidak langsung melakukan catching-up strategy pada industri kesehatan. Dari empat tahapan di atas, saat ini kita langsung memasuki tahapan kedua dan tentu pasar domestik yang besar bisa menjadi peluang untuk mencapai skala ekonomi dan segera memasuki pada tahapan ketiga, forging ahead. Diperlukan kajian strategis yang komprehensif berdasar linkage effect, value added, dan market potentials dari industri strategis lain yang akan disasar agar transformasi ekonomi Indonesia membebaskan dari middle income trap.  Kemandirian ini membutuhkan policy yang suportif agar industri kesehatan berkembang dan mampu bersaing, baik di pasar domestik maupun global. Defisit BPJS juga akan dapat diminimalkan. Sebagaimana Tiongkok membuat policy terkait foreign direct investment (FDI) dengan mengharuskan transfer teknologi ke perusahaan lokal, pendapatan ekspor yang tidak boleh dibawa keluar sebelum 3 tahun, insentif pajak dan bunga bagi pengusaha lokal yang akan memproduksi teknologi tinggi, maupun kewajiban menggandeng universitas untuk melakukan R&amp;D secara bersama (speed-up transfer teknologi) adalah beberapa policy yang dapat dilakukan oleh pemerintah. (*)  <hr />  *) Badri Munir Sukoco, Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lcgjvICMfF4  https://www.youtube.com/watch?v=5OAiwA7ZNvQ  https://www.youtube.com/watch?v=2Y86hriE71A

Covid-19 dan Transformasi Ekonomi RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BADRI-MUNIR-SUKOCO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KEKHAWATIRAN publik global akan resesi dunia terjustifikasi sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi global oleh WHO 11 Maret lalu. Bahkan, volume perekonomian dunia diproyeksikan UNCTAD akan hilang sekitar USD 1 triliun, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia di bawah 2 persen. Jauh lebih rendah daripada proyeksi Bank Dunia awal tahun ini (2,5 persen). Selain dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, gangguan global supply chain dari dan ke Tiongkok karena Covid-19, kebijakan lockdown dan semi lockdown beragam negara, maupun ketidakpastian yang disebabkan harga minyak memperparah kondisi yang ada.  Sejak awal tahun indeks pasar saham global utama menunjukkan tren penurunan signifikan (19–33 persen). Bagaimana di Indonesia? Dalam dua pekan terakhir kita menyaksikan IHSG BEI turun 33,24 persen ke 4.194,94 (20 Maret). Dibandingkan awal tahun, rupiah terdepresiasi hingga 15,12 persen terhadap USD, Sementara terselamatkan oleh stimulus moneter dari BI. Gubernur BI Perry Warjiyo pada 20 Maret 2020 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi 4,2–4,6 persen (terendah sejak 2001).  Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani pada hari yang sama menyampaikan beberapa skenario pertumbuhan ekonomi kepada Presiden Joko Widodo, hingga yang pesimistis tahun ini hanya tumbuh 2,5 persen, bahkan 0 persen.  Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar pelambatan ekonomi dapat diminimalkan?  Respons Negara Lain  Semua kepala negara dan/atau kepala pemerintahan menyadari bahwa pandemi Covid-19 adalah fenomena global yang serius. Dua hari lalu kanselir Jerman membuka pidatonya, ”Es ist ernst (this is serious). Take it seriously.” Hongkong termasuk pemerintahan yang merespons dengan cepat, dengan mengeluarkan stimulus relieve burden pada 26 Februari 2020. Di antara programnya, memberikan uang tunai HKD 10.000 (sebelumnya HKD 1.200) kepada setiap penduduk yang berusia di atas 18 tahun, mengurangi pajak pribadi hingga 100 persen untuk 2019–2020 maksimal HKD 20.000, dan beberapa kemudahan lain terkait dengan pengeluaran tempat tinggal.  Bagaimana Tiongkok, negara asal pandemi Covid-19? Meskipun sampai saat ini belum diumumkan stimulus keuangan, lewat People’s Bank of China (PBOC), bank sentral Tiongkok, pada 3 Februari 2020 memperpanjang pinjaman sebesar USD 174 miliar untuk membuat pasar uang stabil dan perbankan memiliki cash on hand. Besoknya, jumlah tersebut ditambah sebesar USD 71 miliar. Selain mengurangi lending facility rate pada 16 Februari, pada 13 Maret persyaratan cadangan bank yang bisa dipinjamkan ke sektor riil diturunkan sebesar USD 79 miliar.  Amerika Serikat, dimulai oleh Federal Reserve, memotong suku bunga acuan menjadi 0 persen pada 15 Maret. Diikuti Stage Three Proposal yang diajukan oleh Menteri Keuangan Steven Mnuchin pada 17 Maret kemarin. Pertama, stimulus sebesar USD 8,3 miliar untuk meminimalkan pandemi Covid-19 guna membiayai riset terkait vaksin, pemerintah negara bagian dan kota untuk memerangi penyebaran virus, dan mengalokasikan dana untuk mencegah tersebarnya virus ke luar AS.  Kedua, memberikan fasilitas gratis untuk tes Covid-19 bagi yang membutuhkan, keamanan makanan, peningkatan dana Medicaid dan hal lain yang menciptakan social stability. Selain itu, memperpanjang pembayaran pajak hingga tiga bulan bagi wajib pajak individu maupun badan usaha sehingga dana USD 300 miliar dapat diputar lagi untuk berusaha.  Ketiga, stimulus ekonomi sebesar USD 1 triliun: 50 persen untuk bantuan langsung tunai kepada setiap pembayar pajak senilai USD 1.000 (rata-rata, bergantung tingkat pendapatan dan jumlah keluarga). Sisanya dialokasikan pada sektor industri yang paling terdampak dan USD 300 miliar untuk garansi 100 persen bagi pinjaman sektor UKM agar ada kontinuitas pekerjaan dengan 500 karyawan atau kurang.  Hal yang sama dilakukan negara-negara lain dengan menyediakan stimulus ekonomi seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, Inggris, Italia, Prancis, Jerman, dan Kanada. Bahkan, International Monetary Fund (IMF) dan World Bank juga telah menyediakan dana pinjaman yang bisa dimobilisasi hingga lebih dari USD 1 triliun untuk menyelamatkan dunia dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.  Penutup  Polling terbaru yang dilakukan IPSOS, lembaga survei yang diacu World Economic Forum, terhadap 10.000 orang di 12 negara (12–14 Maret 2020) menunjukkan bahwa Covid-19 dirasa lebih mengancam perekonomian (khususnya penghasilan yang dimiliki responden) dibandingkan kesehatan mereka. Meskipun survei tersebut tidak mencakup Indonesia, hal itu patut menjadi perhatian pemerintah.  Tentu pemerintah Indonesia harus take it seriously agar tingkat kepercayaan masyarakat pulih dan social stability tercapai. Pertama, mendukung penguatan layanan kesehatan dan dana operasional untuk mengefektifkan kebijakan lockdown atau semi lockdown yang diambil. Rapid test yang diumumkan Jumat (20/3) oleh presiden adalah langkah yang tepat dan perlu dikombinasikan dengan best practices negara lain yang telah berhasil.  Kedua, memberikan bantuan langsung tunai bagi warga negara (sesuai level pendapatan dan jumlah keluarga yang ditanggung) untuk memampukan mereka berkonsumsi sekaligus menggerakkan sektor riil di domestik. Perhatian khusus perlu diberikan kepada tiga kelompok pendapatan paling rentan, yakni poor, vulnerable, dan aspiring middle class (79,23 persen dari total penduduk Indonesia – SUSENAS, 2016; Bank Dunia, 2020).  Ketiga, memberikan stimulus bagi UKM yang memiliki porsi terbesar dan paling terdampak dengan menjamin pinjamannya atau penggajian pegawainya agar tidak di-PHK. Keempat, memberikan stimulus bagi sektor-sektor ekonomi yang paling terdampak agar tidak bangkrut dan memperbesar pengangguran. Kelima, memberikan stimulus pengurangan suku bunga pinjaman atau stimulus pajak bagi individu maupun badan usaha agar sektor riil tetap berjalan. (*)  <hr />  *) Badri Munir Sukoco, Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Airlangga

Antisipasi Krisis Ekonomi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BADRI-MUNIR-SUKOCO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PENDUDUK dunia saat ini mencapai 7,8 miliar dengan 3,3 miliar orang telah memiliki pekerjaan. Menariknya, World Economic Forum (WEF) memproyeksikan bahwa lima tahun ke depan separo dari pekerjaan yang ada akan digantikan mesin (tahun 2018 telah mencapai 29 persen). Selamat datang di era Revolusi Industri 4.0.  Lebih lanjut, Bernadette Wightman (managing director British Telecom Group) menyatakan bahwa pada 2022 akan ada 75 juta pekerja yang digantikan mesin di negara-negara anggota G20, namun pada saat yang sama akan ada 133 juta pekerjaan baru yang ditawarkan pada industri yang baru tumbuh.  Yang pasti, apa pun jenis pekerjaan yang dimiliki saat ini membutuhkan keterampilan (skills) baru agar bisa berdaya saing. Hal itulah yang menjadikan WEF tahun ini meluncurkan inisiatif reskilling revolution –revolusi yang memastikan orang di seluruh dunia memiliki pendidikan, training, dan keterampilan yang sesuai dengan permintaan dari perubahan-perubahan yang ada pada pekerjaan, baik saat ini maupun untuk mempersiapkan pekerjaan di masa depan, yang mana sebagian besar saat ini masih belum ada. Kenapa? Untuk mengurangi gap antara golongan kaya dan miskin serta menciptakan dunia yang damai dan sejahtera.  Target yang dicanangkan dalam WEF Annual Meeting (21–24 Januari 2020) adalah 1/3 dari pekerja saat ini (1 miliar orang) akan mengikuti program reskilling di seluruh dunia. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan Indonesia?  Daya Saing Global  Dalam Global Competitiveness Report (GCR) yang dikeluarkan WEF, tahun 2019 Indonesia berada pada urutan ke-50 dunia, turun 5 posisi dibandingkan pada 2018. Posisi pertama diduduki Singapura. Tidaklah mengherankan jika proyeksi income per capita mereka akan tertinggi di dunia pada 2030. Malaysia turun dua posisi ke urutan ke-27 dunia. Hal yang juga dialami Thailand turun ke peringkat ke-40 dunia. Posisi tertinggi Indonesia dicapai pada periode 2014–2015, yakni #34 dunia. Ranking GCR ini sangatlah penting, bahkan menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan, dikarenakan korelasi yang tinggi antara ranking daya saing bangsa dan income per capita yang dimiliki.  Dari 12 indikator, skills merupakan indikator ke-6 yang digunakan. Indonesia ditempatkan pada #65 dunia, sedangkan Malaysia menempati urutan 30 dunia dan Singapura tetap yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN (#19 dunia). Posisi ini tentu tidaklah permanen. Dan bila Indonesia gagal mengantisipasi dan mengembangkan skills apa yang dibutuhkan di masa datang, dapat dipastikan lepas dari middle income trap dan status negara maju pada 100 tahun merdeka nanti akan lepas.  Skills yang Dibutuhkan  Alec Ross dalam bukunya, Industries of the Future (2016), menyatakan bahwa pekerjaan di masa depan membutuhkan kemampuan programming yang dikombinasikan dengan interdisciplinary learning karena dibutuhkan pemecahan akan masalah yang semakin kompleks. Selain itu, kemampuan social mobility dengan cultural intelligence yang tinggi akan menjadikan pekerja di masa depan dapat bersaing dan bekerja sama sebagai masyarakat global.  Prediksi yang sama juga disampaikan WEF dalam kajian yang mereka lakukan pada 2016 maupun kajian-kajian lain yang dilakukan Forbes atau PricewaterhouseCoopers (PwC). Human attribute skills akan sangat dibutuhkan di masa depan dan tidak tergantikan oleh mesin: creativity, complex problem solving, emotional intelligence, critical thinking, active learning with a growth mindset, judgment and decision making, interpersonal communication skills, leadership skills, cultural intelligence, service orientation, dan embracing change.  Rekomendasi  Dalam pidato kemenangan sebagai capres terpilih setelah Pilpres 2019, Joko Widodo menjanjikan lembaga manajemen talenta untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Hal ini dipertegas dalam pidato pengangkatan beliau sebagai presiden RI dengan menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas utama dan pertama sebagai program kerja Kabinet Indonesi Maju. Sebagian janji tersebut menjadi ranah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem A. Makarim.  Kebijakan kampus merdeka yang dicanangkan Mendikbud Nadiem sejalan dengan inisiatif reskilling revolution yang disepakati pada Annual Meeting WEF awal tahun ini. Jutaan tenaga kerja Indonesia yang perlu di-reskilling maupun upskilling tentu tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah maupun perguruan tinggi (PT), namun melibatkan stakeholders yang relevan perlu dilakukan; khususnya industri yang nanti akan atau telah mempekerjakan mereka. Sebab, tidak ada one-size-fits-all solution dan tidak ada satu organisasi yang dapat melakukannya selain kolaborasi antara pemerintah, PT, dan industri. Yang dijadikan target reskilling program tentu mereka yang sedang atau belum bekerja pada usia produktif maupun angkatan kerja di masa depan.  Kita bisa belajar dari apa yang dilakukan negara-negara lain, misalnya Denmark, yang menyediakan anggaran USD 500 juta setahun untuk upskilling dan training bagi 2,8 juta penduduknya yang bekerja. Atau yang dilakukan USA dengan menggandeng lebih dari 400 perusahaan terkemuka dalam Pledge to America’s Workers untuk melakukan reskill terhadap 15 juta penduduknya.  Mendikbud dengan otoritas yang dimiliki perlu mewajibkan PT untuk bekerja sama lebih intens dengan industri dan stakeholders terkait untuk bahu-membahu terlibat dalam reskilling revolution program. Dan tentu menjadikan key performance indicators (KPIs) bagi semua PT agar skills tersebut di atas menjadi luaran dari lulusan untuk Indonesia yang berdaya saing. (*)  <hr />  *) Badri Munir Sukoco, Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

Kampus Merdeka dan Daya Saing Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BADRI-MUNIR-SUKOCO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>BERITA ekonomi dunia saat ini cenderung suram. Bank Dunia memproyeksikan ekonomi dunia 2019 tumbuh 2,6 persen dan tumbuh melambat hingga 2,8 persen pada 2021. Bahkan, beberapa negara dikhawatirkan mengalami resesi. Bagaimana Indonesia? Bank Dunia maupun pemerintah memprediksi ekonomi tumbuh relatif stabil pada angka 5,2 persen (2019) hingga 5,3 persen (2021). Kondisi itu menjadi tantangan terbesar Kabinet Indonesia Maju dalam mencapai visinya, ”mewujudkan Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan.”  Menteri keuangan pada pertengahan Juli lalu menyampaikan, Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi lebih dari 6 persen per tahun agar terlepas dari middle income trap. Presiden Joko Widodo berharap foreign direct investment (FDI) dapat menjadi lokomotif tambahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertanyaannya, investasi pada industri apa yang perlu disasar Indonesia agar visi tersebut tercapai?  Industri Strategis dan Linkage Effects  Albert Hirschman dalam karya klasiknya (1958) mengajukan unbalanced growth theory dan berargumentasi bahwa ekonomi negara berkembang dapat tumbuh dengan memprioritaskan beberapa sektor strategis. Sektor strategis yang memiliki keterkaitan (linkage) tinggi akan berkontribusi pada ekonomi secara optimal dengan sumber daya minimal.  Hirschman membaginya dalam tiga kategori: backward, forward, dan total linkage. Sebagai ilustrasi, industri teknologi informasi di Amerika Serikat (AS) tumbuh pesat ketika internet (world wide web) terbuka bagi publik mulai 1994. Pertumbuhan industri hardware (di antaranya Hewlett-Packard dan IBM) dan software (Microsoft) mengimbangi antusiasme pasar akan internet –backward linkage. Forward linkage dari teknologi informasi (aka internet), bermunculanlah layanan browser (seperti Yahoo! dan Google) maupun yang lain (seperti Amazon). Dampaknya secara total terlihat dari ukuran ekonomi California, negara bagian tempat Silicon Valley berada, yang menduduki peringkat terbesar ke-5 dunia (seandainya sebuah negara), mengalahkan Inggris dan Prancis. Tentu ekonomi California bukan hanya Silicon Valley. Ada perfilman (Hollywood) dan lainnya. Namun, linkage terbesar dikontribusikan oleh teknologi informasi.  Orang Terkaya dan Industri Strategis  Tiap tahun Fortune dan/atau Forbes merilis daftar orang terkaya di dunia (bahkan per negara). Daftar tersebut dipastikan memperoleh banyak perhatian publik dan dibaca dari beragam perspektif. Ada yang membahas proses seseorang menjadi kaya dari garasi rumah orang tuanya, kerajaan bisnis yang dimiliki, bahkan keberadaan putra/i mahkotanya yang sedang di-grooming untuk menjadi pengelola bisnisnya di masa datang.  Yang sering luput dari perhatian kita adalah jenis industri yang dimasuki orang-orang terkaya tersebut. Di antara 10 orang terkaya di AS, 7 orang menggeluti sektor teknologi informasi dan e-commerce (Amazon, Microsoft, Facebook, Oracle, dan Google). Dua orang menggeluti bidang investasi dan nomor 10 diduduki ahli waris Walmart. Teknologi informasi sebagai sektor strategis terjustifikasi, di mana investasi awal pemerintah AS pada industri tersebut terbayarkan dengan tingginya GDP per kapita rakyatnya (California USD 74.205; sedangkan AS secara umum USD 62.606).  Tiongkok, negara kedua terbesar dalam ekonomi, memiliki profil yang relatif sama. Lima orang terkaya negeri itu berasal dari e-commerce. Sisanya berasal dari realestat, peralatan elektronik, dan otomotif. Jepang yang masuk tiga besar ekonomi memiliki profil orang terkaya yang beragam. Namun, internet dan teknologi informasi juga dominan (4 orang). Pemilik Uniqlo memiliki kekayaan terbesar. Masayoshi Son bertahun-tahun menjadi orang terkaya, tapi baru-baru ini mengalami kerugian cukup besar atas salah satu start-up yang digawanginya, WeWork. Bagaimana Indonesia? Urutan pertama dan kedua didominasi pengusaha yang berasal dari industri rokok, sisanya dari industri perkebunan, petrokimia dan turunannya, konglomerasi yang beragam berdasar perdagangan barang dan jasa, serta obat-obatan.  Daftar industri yang digeluti orang terkaya pada tiap-tiap negara secara tidak langsung menunjukkan industri strategis pada sebuah negara. Strategis menurut pasar, dalam arti potensi pasar dari barang atau jasa yang dihasilkan. Misalnya, diproyeksikan mobil listrik tumbuh 21 persen per tahun dan akan terjual 30 juta–35 juta unit pada 2030. Proyeksi itu menjadi dasar Tiongkok menjadikan energy saving and new energy vehicles (baterai untuk mobil listrik) sebagai salah satu di antara sepuluh industri strategis yang mereka sasar (Made in China 2025).  Yang kedua, industri yang digeluti juga menunjukkan nilai tambah dari produk (barang atau jasa yang dihasilkan). Hal itu dapat dengan mudah dilihat dari pertumbuhan ekonomi sebuah negara atau pertumbuhan kekayaan orang-orang terkaya di setiap negara. Bila pertumbuhan kekayaan 50 orang terkaya AS sebesar 19 persen pada 2019, sedangkan di Indonesia hanya 10 persen, dapat dipastikan industri yang dimasuki memiliki value added lebih tinggi. Dan tentu, linkage effects yang besar menjadikan ekonomi sebuah negara secara keseluruhan terangkat dengan keberadaan industri-industri strategis tersebut.  Penutup  Untuk lepas dari middle income trap, Indonesia membutuhkan industri-industri strategis baru yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Meskipun sulit untuk menarik investor saat ekonomi turun, potensi pasar domestik yang tinggi dan ditopang besarnya middle income class adalah daya tarik terbesar Indonesia saat ini.  Tentu Presiden Joko Widodo membutuhkan hasil yang cepat dengan naiknya FDI, tapi hendaklah selektif. Jangan sampai Indonesia hanya dijadikan pasar bagi FDI yang dilakukan oleh negara lain, di mana value added tertinggi tetap di negara asal. Dalam jangka panjang, daya saing bangsa tidak akan terangkat oleh FDI tersebut dan middle income trap menjadi kenyataan.  Diperlukan kajian strategis yang komprehensif berdasar linkage effects, value added, dan market potential dari industri strategis yang akan disasar. Tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, bangsa Indonesia akan mengenang bahwa pada era Kabinet Indonesia Maju-lah keberadaan industri strategis ditumbuhkembangkan. (*)  <hr />  *) Badri Munir Sukoco, Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

Industri Strategis dan Daya Saing Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/badri-sukoco.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>BEBERAPA hari terakhir pemberitaan didominasi anjloknya harga ayam potong menjadi Rp 8.000 hingga Rp 10.000 per kg. Harga tersebut jauh di bawah biaya produksi yang mencapai Rp 18.500 per kg. Protes peternak pun merebak. Menariknya, harga jual ayam potong kepada konsumen relatif stabil di kisaran Rp 29.000 hingga Rp 30.000 per kg. Isu yang sama sebenarnya terjadi pada subsektor pertanian yang lain. Misalnya, pada awal 2019, viral petani buah naga membuang hasil panennya ke sungai karena harga murah.  Bagaimana cara meningkatkan pendapatan petani/peternak dan memberikan harga bahan pangan yang wajar bagi konsumen?  Kondisi Petani  Data BPS tentang nilai tukar petani (NTP) tertinggi dicapai pada 2012 (105,24) dan terendah pada 2017 (101,28). NTP merupakan angka perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) dari hasil produksi pertanian dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dan penjumlahan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik untuk konsumsi maupun untuk proses produksi pertanian.  Data per subsektor tanaman pangan menunjukkan petani padi dan palawija memiliki NTP kurang dari 100 pada 2010, 2014, 2015, dan 2017. Meskipun surplus pada 4 tahun yang lain, nilainya relatif kecil (berkisar 100,37 pada 2015 dan tertinggi pada 2014 sebesar 104,62). Subsektor yang lain juga relatif sama meskipun memiliki surplus sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan tanaman pangan. Adapun subsektor peternakan mengalami rata-rata NTP sedikit lebih baik (107,40) dalam 3 tahun terakhir. Itu menunjukkan bahwa meskipun kerap menjadi berita, kenaikan harga bahan pangan dan hasil ternak secara umum tidak dinikmati petani maupun peternak.  Mengacu kepada hasil Survei Pertanian Antarsensus (Sutas) 2018, jumlah petani di Indonesia sangat besar (33.487.806 orang), setara dengan 25,56 persen angkatan kerja di Indonesia. Peternakan memiliki jumlah terbesar (13,56 juta orang), diikuti petani padi (13,16 juta), perkebunan (12,07 juta), dan hortikultura (10,10 juta). Bertani menjadi pilihan bagi laki-laki (75,96 persen) dan NTP menjadi penting jika seluruh keluarga menggantungkan diri kepada profesi yang dipilih breadwinner.  Tentu volatilitas harga hasil pertanian yang tinggi dan NTP yang relatif rendah jika dibandingkan dengan lapangan pekerjaan lain menjadikan petani bukanlah pekerjaan yang menjanjikan bagi generasi muda. Selain meningkatkan urbanisasi, pertanian didominasi angkatan kerja yang menua dengan produktivitas yang menurun. Saat ini petani kepala rumah tangga dengan usia kurang dari 25 tahun hanya 191.000 orang (0,69 persen), diikuti usia 25–34 tahun (9,83 persen), dan umur 35–44 tahun (23,65 persen). Sedangkan kelompok usia 45–54 tahun memiliki proporsi terbesar (28,33 persen) dan sisanya adalah petani yang berusia di atas 55 tahun.  Sektor pertanian membutuhkan skala keekonomian yang tinggi. Namun, lahan yang dikelola per keluarga menyempit. Di Jatim, lahan pertanian berkurang 23.487 ha pada 2003 hingga 2015. NTP rendah mengakibatkan sebagian besar petani beralih pekerjaan dan menjual lahannya. Dalam jangka panjang, daya saing sektor pertanian Indonesia secara keseluruhan menurun.  Pertanian - Revolusi Industri 4.0  Data Sutas 2018 juga menunjukkan, terdapat 4,50 juta petani menggunakan internet. Internet dapat dijadikan media produktif (selama ini cenderung konsumtif sebagai media hiburan) dalam mengurangi volatilitas harga karena disparitas informasi supplydan demand.  Terkait data demand produk pertanian, Kementerian Perdagangan memiliki data konsumsi tahunan, bulanan, hingga harian maupun musiman (misalnya, mengikuti kalender Hijriyah). Data tersebut dapat ditriangulasikan dengan data yang dimiliki pasar-pasar besar tradisional dan modern (hypermarket dan supermarket) tiap kabupaten dan kota terkait kebutuhan bahan pangan hingga item terkecilnya (misalnya, cabai merah, cabai hijau, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau).  Data tersebut akan dikelola secara nasional di bawah koordinasi Menko Perekonomian dan digabungkan dengan beragam database dari berbagai sektor. Misalnya, database yang harus disediakan oleh produsen benih maupun fakultas pertanian seluruh Indonesia terkait data varietas cabai atau padi dengan segala karakteristik keunggulan dan kelemahannya. Misalnya, cabai rawit varietas X yang diproduksi PT ABC cocok ditanam pada daerah 500–700 dpl dengan curah hujan 1.000 mm/tahun pada suhu 22–28 derajat Celsius akan mulai panen berumur 75 hari dan puncak produksinya pada umur 105–130 hari. Informasi detail yang sama dapat juga didapat dari database untuk hewan ternak.  Hasil pertanian bergantung kepada interaksi antara faktor genetis dan faktor lingkungan. Misalnya, jenis tanah, topografi, dan iklim. Data yang telah dimiliki BMKG terkait prakiraan cuaca, iklim, dan kualitas udara pada daerah tertentu akan sangat berguna bagi petani bila ingin menanam, misalnya cabai atau semangka yang sangat rentan akan curah hujan yang tinggi. Data yang ada juga dapat dimanfaatkan peternak untuk mengantisipasi tetelo atau CRD)dan pada suhu serta kelembapan berapa ayam akan mengalami pertumbuhan tertinggi dengan konsumsi makanan paling optimal.  Informasi juga dapat dimanfaatkan oleh perbankan. Selama ini pertanian atau peternakan dikategorikan sebagai industri dengan risiko tinggi. Akibatnya, cost of fund relatif tinggi jika dibandingkan dengan industri yang lain. Dengan sistem informasi tersebut, banker dapat memitigasi risiko, baik yang terkait alam (diantisipasi dengan data BMKG), jenis varietas, maupun demand yang ada (dengan informasi dari dinas perdagangan).  Agar tidak terjadi over-supply, pemerintah mewajibkan semua petani menginformasikan tanaman apa yang akan ditanam, luasan lahannya, varietas, serta kapan dan di daerah mana yang akan ditanami. Bagi peternak, mereka juga diwajibkan melaporkan secara online terkait jenis ayam apa yang akan diternak, berapa jumlahnya, serta kapan dan di mana lokasi peternakannya. Tersedianya informasi supply dan demand beserta faktor-faktor penentunya mengurangi ketidakpastian sehingga harga akan relatif stabil dengan cost of fund yang logis.  Rekomendasi  Ilustrasi di atas menggambarkan ide yang disampaikan Porter dan Heppelmann (2014, 2015) di Harvard Business Review tentang pemanfaatan database dan smart-connected products pada era Revolusi Industri 4.0. Sistem di atas dipastikan meningkatkan NTP bagi petani. Dengan sendirinya, target pertumbuhan ekonomi dan GDP per kapita Indonesia akan naik, mengingat lebih dari 25 persen angkatan kerja Indonesia di sektor pertanian. Dan tentunya, ketahanan pangan Indonesia bakal lebih terjamin pada masa datang.  Bagi konsumen, kepastian akan pasokan dan harga juga didapat sehingga inflasi riil tahunan yang hampir mencapai dua digit bisa dikurangi. Bagi pedagang, pengambilan untung yang sewajarnya adalah konsekuensi karena risiko yang ditimbulkan oleh ketidakpastian supply dan demand terminimalkan. (*)  *) Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

Revolusi Industri 4.0 dan Kesejahteraan Petani