<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/26/kc2dwW7XeFLvt8Qb9qnBrhdWPhyj0IXiO5OcTfXi-3654519386.jpg" alt="Ilustrasi pengunjung Kebun Binatang Surabaya. (Diskominfo)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengunjung Kebun Binatang Surabaya. (Diskominfo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Isu pemotongan dana transfer ke daerah membuat pemkot terus berinovasi dalam hal optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Merespons itu, Komisi B DPRD Kota Surabaya mendorong optimalisasi dan tata kelola unit BUMD. Sebagai salah satu strategi mendorong pendapatan asli daerah.&nbsp; Anggota Komisi B Budi Leksono mengatakan, meskipun capaian dividen meningkat, kinerja BUMD harus lebih ditingkatkan. Terlebih tahun dengan tantangan pemotongan dana TKD membuat sektor badan usaha daerah harus menciptakan keuntungan untuk pembangunan kota. "Optimalisasi lini bisnis dan pengembangan badan usaha sangat diperlukan. Sehingga dapat menciptakan laba yang lebih besar," papar Budi Leksono.&nbsp; Budi mengatakan dengan perubahan peraturan, badan usaha daerah dapat lebih mengeksplorasi potensi bisnis. Hal ini akan mendorong pendapatan yang dihasilkan lebih banyak. "Efeknya perputaran ekonomi daerah meningkat dan penyerapan tenaga kerja juga," jelas Budi Leksono.&nbsp; Selain itu, sebagai badan usaha daerah terus berinovasi. Sehingga memiliki market yang dapat menciptakan pemasukan. "Harus berani inovasi, harapanya itu dapat meningkatkan target pasar (market) yang berdampak ke pendapatan," ungkap Budi Leksono. Terpisah, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya Vykka Anggradevi Kusuma mengatakan, realisasi dividen tahun ini hingga awal bulan (1/12) mencapai Rp 204 miliar. Meningkat sebesar 4,75 persen dibandingkan realisasi dividen tahun lalu. "Ya memang ada peningkatan dividen tahun ini dibanding tahun lalu. Tren positif ini akan kami pertahankan," ujar Vykka Anggradevi Kusuma.&nbsp;&nbsp; Vykka menjelaskan, tahun depan, BUMD diproyeksikan menyetor deviden lebih banyak dibanding tahun ini. Pihaknya enggan merinci target. "Dividen yang disetorkan tersebut diupayakan meningkat tiap tahunnya," jelas Vykka Anggradevi Kusuma.&nbsp; Dia mengatakan secara umum kinerja kontribusi BUMD menunjukkan tren positif. Hal itu seiring dengan perbaikan tata kelola, efisiensi operasional. "Serta optimalisasi unit usaha yang telah berjalan," tambah Vykka Anggradevi Kusuma.&nbsp; Terkait dorongan peningkatan PAD, pihaknya terus mendorong BUMD untuk lebih adaptif dan progresif. Pengembangan dan perluasan lini bisnis harus memperhatikan kajian kelayakan serta linear dengan rencana pembangunan pemkot. "Rencana tahun depan BUMD akan mengembangkan lini bisnis pengelolaan ducting yang akan bekerjasama dengan swasta dan pengembangan bisnis suply chain bahan pokok pangan," ungkap Vykka Anggradevi Kusuma.

Komisi B DPRD Kota Surabaya mendorong optimalisasi dan tata kelola unit BUMD untuk meningkatkan pendapatan asli daerah

Dana Transfer Daerah Dipotong Pusat, Dewan Dorong BUMD Maksimalkan Pengembangan Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/KOPERASI-INDONESIA-2827323769.jpg" alt="Ilustrasi koperasi. (Pinterest)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi koperasi. (Pinterest)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah berkomitmen untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi koperasi. Agar bisa tumbuh sebagaimana koperasi di negara lain, seperti di Eropa. Berbagai terobosan kebijakan sedang dipersiapkan melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop). Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menuturkan, banyak contoh koperasi besar di dunia yang mampu mendirikan badan usaha. Sehingga memberikan kontribusi pada pendapatan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, Friesland Campina sebuah koperasi yang berpusat di Belanda dengan brand Frisian Flag. &rdquo;Di Eropa, terutama di Belanda, koperasi itu mempunyai andil kepemilikan di dalam sebuah usaha besar seperti Frisian Flag. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh koperasi di sana itu persis seperti yang kita rintis saat ini,&rdquo; ucap Ferry di kantornya, Selasa (7/1). Dengan masuknya koperasi pada sektor usaha besar, dia berharap ketimpangan pengelolaan aset oleh koperasi dibandingkan dengan BUMN dan sektor private dapat lebih seimbang. Dalam waktu dekat, Kemenkop berencana mengeluarkan Peraturan Kementerian Koperasi (PermenKop) yang baru. Sebagai revisi dari Permenkop nomor 4/2020 tentang penyaluran pembiayaan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM). Ferry Juliantono menegaskan, koperasi di Indonesia perlu mengembangkan kapasitasnya. Sehingga tidak bergantung pada pemilik pabrik maupun pihak lain pengolahan produk, terutama minyak kelapa sawit (CPO). Makanya, koperasi harus memiliki kendali atas industri terkait untuk menghindari ketergantungan. &rdquo;Jadi sudah kami putuskan sekarang koperasi bisa punya pabrik CPO sendiri. Bahkan, kalau bisa punya pabrik minyak goreng sendiri,&rdquo; ujar Ferry Juliantono. Langkah ini bertujuan agar koperasi bisa lebih mandiri dalam memproduksi dan mendistribusikan produk. Tanpa harus menunggu pasokan dari pihak lain. Kemenkop juga telah mengambil langkah serupa untuk sektor pengolahan susu. Dengan begitu, koperasi dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan daya saing mereka di pasar industri. &rdquo;Kemenkop telah memutuskan agar koperasi memiliki pabrik pengolahan susu sendiri,&rdquo; ungkap Ferry. Dia juga menekankan, pentingnya koperasi untuk mampu berkompetisi di sektor industri. Yang mana selama ini dianggap sulit dijangkau. &rdquo;Koperasi harus punya kemampuan untuk masuk ke sektor industri, sektor yang selama ini dianggap koperasi tidak mampu untuk melakukannya,&rdquo; imbuh Ferry Juliantono. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telag menyatakan harapannya agar Kemenkop mendukung koperasi dalam ekspansi ke sektor industri. Dengan kebijakan ini, koperasi mampu meningkatkan daya saing dan menghadapi tantangan industri global. &rdquo;Diharapkan kita bisa mendapatkan pemahaman supaya pengalaman sukses pengelolaan koperasi di negara-negara lain bisa dijadikan sebagai role model bagi kita di Kementerian Koperasi untuk mendorong koperasi-koperasi kita masuk ke sektor industri,&rdquo; tandas Ferry Juliantono.

banyak contoh koperasi besar di dunia yang mampu mendirikan badan usaha. Sehingga memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan

Koperasi Harus Masuk Industri Besar untuk Pertumbuhan Ekonomi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/tiongkok-29896945.jpg" alt="Ilustrasi kegiatan usaha di Tiongkok (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kegiatan usaha di Tiongkok (pixabay)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Kegiatan bisnis di Tiongkok terus berkembang ke arah yang positif. Pendaftaran usaha bisnis baru terus mengalami peningkatan dalam sembilan bulan pertama tahun ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang menguntungkan telah meningkatkan kepercayaan pasar. Dikutip JawaPos.com dari Xinhua, terdapat sekitar 24,81 juta badan usaha baru yang didirikan di Tiongkok selama periode Januari-September. Data tersebut menyatakan ada kenaikan 12,7 persen dibandingkan tahun lalu menurut data yang dirilis oleh Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar (SAMR) pada hari Selasa (7/11). Dari total persentase kenaikan tersebut, jumlah perusahaan baru meningkat sebesar 15,4 persen. Selain itu, jumlah usaha rumahan juga meningkat sebesar 11,7 persen. Jumlah perusahaan baru yang didanai asing melonjak 29,3 persen dibandingkan tahun lalu, dan jumlah perusahaan swasta tumbuh sekitar 15,3 persen. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013234389/investasinya-nggak-main-main-tiongkok-kebut-rencana-swasembada-semikonduktor">Investasinya Nggak Main-main, Tiongkok Kebut Rencana Swasembada Semikonduktor</a> Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ekspektasi pasar menuju ke arah yang lebih baik dan pulihnya kepercayaan pada sektor bisnis, kata SAMR seraya menekankan bahwa pasar Tiongkok tetap menjadi tujuan investasi yang populer. Peningkatan substansial dalam pendaftaran usaha terjadi secara konsisten, baik di bidang pertanian tradisional maupun jasa modern. Sektor akomodasi dan katering yang paling ambruk selama periode epidemi COVID-19, dilaporkan mengalami peningkatan pendaftaran usaha baru sebesar lebih dari 40 persen. Badan usaha dan pasar bisnis Tiongkok telah mengalami momentum pertumbuhan yang lebih kuat. Hal tersebut juga didukung dengan serangkaian kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan permintaan domestik, menumbuhkan kepercayaan dan mendukung perekonomian swasta. SAMR optimis pasar usaha Tiongkok akan terus tumbuh dan terus bertekad untuk melakukan lebih banyak upaya demi menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan teratur. Hingga akhir September, jumlah badan usaha terdaftar secara nasional di Tiongkok mencapai 181 juta, naik 6,7 persen dibandingkan akhir tahun 2022. Deskripsi singkat: Kegiatan usaha di Tiongkok mengalami peningkatan yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Hal itu terlihat dari adanya 24,81 juta usaha baru yang didaftarkan hingga September tahun ini. ***

Kegiatan usaha di Tiongkok mengalami peningkatan yang lebih baik dibandingkan tahun lalu meningkat hingga 12,7 persen.

Naik 12 Persen Lebih, Kegiatan Bisnis di Tiongkok Berkembang Pesat dari Tahun Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/RPH-KOTA-SURABAYA.jpg" alt="Ruang penyembeliahn sapi di PD RPH SUrabaya." width="100%">
<figcaption>Ruang penyembeliahn sapi di PD RPH SUrabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Surabaya berlomba-lomba menyetorkan dividen (pendapatan) menjelang tutup tahun. Nominal paling besar disetorkan PDAM Surya Sembada.  ”Nilainya mencapai Rp 107 miliar,’’ ungkap Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Surabaya Dewi Wahyu Wardani.  Selain PDAM, Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU) juga menyetorkan dividen Rp 1,7 miliar. Berikutnya, Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) sebesar Rp 1,2 miliar. Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) hanya mampu menyumbang laba bersih ke pemkot Rp 20 juta.  Sayangnya, Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) absen. BUMD itu tidak ikut setor dividen. ”Kecuali RPH karena masih minus,” jelas Dewi.  Menurut Dewi, yang paling penting saat ini adalah pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan harus diutamakan daripada hanya menyetorkan dividen. Salah satu yang jadi perhatian adalah PDPS.  Manajemen harus mampu membenahi bangunan pasar. Sebab, banyak di antaranya yang sudah rusak. ”Memang betul. Banyak pasar yang rusak dan butuh perbaikan,” ucap Dewi.  Tahun depan pemkot berencana memberikan penyertaan modal ke PDPS. Nilainya sekitar Rp 30 miliar. Dewi menyampaikan, penyertaan modal yang direncanakan tahun depan itu masih dikaji. ”Apakah langsung dana atau berupa pembangunan pasar,” paparnya.  Kinerja keuangan BUMD menjadi sorotan wakil rakyat. PDPS misalnya. Ketua Komisi B DPRD Surabaya Luthfiyah menilai dividen Rp 20 juta terlampau kecil. ”Terkesan dipaksakan supaya kelihatan setor dividen. Tapi, kebutuhan internal jauh lebih besar,” kata Luthfiyah.  Sebaiknya, PDPS berfokus pada perbaikan kualitas pasar. Sebab, banyak bangunan pasar dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Salah satu pasar yang butuh perhatian adalah Pasar Kendangsari. ”Kondisi pasar di Surabaya sangat parah. Banyak bangunan yang sudah jebol karena dimakan usia,” ujarnya.

Setoran Laba BUMD ke Pemkot, PDAM Capai Rp 107 Miliar, PD RPH Nihil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/RPH-PEMKOT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkot Surabaya berancang-ancang melebur sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD). Terutama perusahaan daerah yang kinerjanya dinilai tak maksimal. Selain penggabungan, juga ada rencana membentuk BUMD baru.  Rencana peleburan BUMD itu disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi sebulan lalu setelah menghadiri sidang paripurna laporan pertanggungjawaban (LPj) anggaran 2021. Menurut dia, perusahaan daerah yang tidak efektif bakal disatukan. Namun, penggabungannya menunggu pembahasan perda BUMD.  Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemkot Surabaya Dewi Wahyu Wardani mengatakan, penggabungan BUMD masih dibahas. Pihaknya memilah dan memetakan perusahaan daerah yang bisa digabungkan atau berdiri sendiri. ”Sambil menunggu perda yang menjadi landasan hukum selesai,” ucapnya.  Dewi belum bersedia menyampaikan perusahaan daerah mana yang berpotensi akan disatukan. Sebab, pembahasannya masih berjalan. ”Ini masih kami bahas terus, sabar ya,” ujarnya.  Peran perusahaan daerah sangat dibutuhkan pemkot. Tak sekadar membantu pelayanan publik, BUMD juga ikut menyumbang pendapatan daerah. Pada 2021 dividen yang didapatkan pemkot mencapai Rp 160,8 miliar. Paling banyak disumbang oleh PDAM Surya Sembada, besarnya Rp 134,3 miliar.  Selanjutnya, penyertaan modal di Bank Jatim sebesar Rp 15,5 miliar, kepemilikan saham di PT SIER sebesar Rp 9,1 miliar. Kemudian setoran dari BUMD lain seperti BPR Jatim, BPR Surya Artha Utama, dan PT Surya Karsa Utama.  Tiga perusahaan daerah lain, yaitu Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS, PD Rumah Potong Hewan (PD RPH), dan PD Pasar Surya (PDPS), nilainya merah. Sebab, mereka tidak menyumbang dividen. Ketiganya bahkan merugi.  PDTS KBS misalnya. Tahun lalu BUMD itu hanya menyetor Rp 115 juta ke kas daerah. Mereka merugi sampai Rp 7 miliar. PD RPH juga tidak menyumbang laba perusahaan dan merugi Rp 1,3 miliar. Sama halnya dengan PDPS yang tidak menyetor dividen.  Meski tak optimal, pemkot justru berencana menambah perusahaan daerah baru. PT Yekape, perusahaan yang bergerak di bidang properti, bakal menjadi BUMD. ”Saat ini sudah mulai proses kajian untuk jadi BUMD,” ujar Dirut PT Yekape Hermin Rosita.

Pemkot Surabaya Bakal Bentuk BUMD Baru Bidang Properti

badan usaha

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#badan usaha

Berita Terkini

Dana Transfer Daerah Dipotong Pusat, Dewan Dorong BUMD Maksimalkan Pengembangan Usaha

Koperasi Harus Masuk Industri Besar untuk Pertumbuhan Ekonomi

Naik 12 Persen Lebih, Kegiatan Bisnis di Tiongkok Berkembang Pesat dari Tahun Lalu

Setoran Laba BUMD ke Pemkot, PDAM Capai Rp 107 Miliar, PD RPH Nihil

Pemkot Surabaya Bakal Bentuk BUMD Baru Bidang Properti

Download Aplikasi JawaPos.com