<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/Sayur-3158390023.png" alt="Stok sayur pada pusat perbelanjaan/ Sumber: pixabay" width="100%">
<figcaption>Stok sayur pada pusat perbelanjaan/ Sumber: pixabay</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan teknologi ozon yang dipakai untuk pengawetan bisa menjadi solusi untuk mengurangi food loss atau sampah makanan terutama pasca panen. Menurut laman resmi BRIN yang dikutip JawaPos.Com, Sabtu (25/11), food loss merupakan istilah sampah makanan yang berasal dari bahan pangan seperti sayuran, buah-buahan atau makanan yang masih mentah namun sudah tidak bisa diolah menjadi makanan dan akhirnya dibuang begitu saja. Sedangkan food waste merupakan makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dan akhirnya menumpuk di TPA. Indonesia termasuk negara yang berada pada urutan ketiga dari bawah jika dilihat dari food loss dengan perkiraan 300 kg per orang per tahun. &rdquo;Ini suatu kondisi yang menurut saya sangat miris. Di satu sisi produksi pertaniannya sangat tinggi tapi disisi lain banyak membuang produk pertanian yang mengakibatkan kita impor jadinya,&rdquo; ujar Anto Tri Sugiarto, Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Madya dari Pusat Riset Mekatronika Cerdas (PRMC), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Webinar Nasional yang bertajuk 'Teknologi Ozon untuk Penanganan Pasca Panen Komoditas Pertanian' pada Kamis (23/11) Kontribusi food loss di Indonesia diperkirakan terjadi 5 hingga 20 persen. Dimulai dari saat di perkebunan dan ladang, di gudang penyimpanan, proses pemasaran, di perjalanan dan pemasaran. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013319750/mengurangi-sampah-dan-memberdayakan-masyarakat-di-desa-wadungasih-sidoarjo">Mengurangi Sampah dan Memberdayakan Masyarakat di Desa Wadungasih Sidoarjo</a> &ldquo;Salah satu penyebab food loss ini adalah adanya mikroba yang mengakibatkan hasil pertanian menjadi tidak bertahan lama,&rsquo;&rsquo; sorot Anto. Periset Teknologi Tepat Guna BRIN, Anto Tri Sugiarto, menyebutkan dalam perkembangan teknologi pengawetan, teknologi ozon termasuk kedalam teknologi non thermal yang dianggap bisa menjadi solusi untuk mengurangi food loss terutama dari pasca panen. Aplikasi ozon yang berupa gas maupun cair bisa membunuh mikroba, virus, jamur dan bakteri yang lebih baik dari ultraviolet sehingga hasil pertanian bisa disimpan lebih lama. "Gas ozon merupakan&nbsp;allotrope&nbsp;sebagai bentuk lain dari gas oksigen dan prosesnya secara alami terbentuk di alam," kata Anto Selai itu, Anto juga menjelaskan jika pada siang hari, sinar matahari cukup terik menghasilkan ozon di alam walaupun dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Adapun pada musim hujan biasanya pada saat banyak petir, elektron ini mengakibatkan ozon terbentuk juga. &ldquo;Ozon tidak hanya ada di alam tapi sekarang juga bisa diproduksi dengan salah satunya teknologi plasma maupun ultraviolet," sebutnya. Komoditas hortikultura mengalami kehilangan hasil pertanian (postharvest losses) sekitar 35% bahkan bisa mencapai 50%. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013311588/bikin-bangga-pandawara-group-diundang-untuk-belajar-pengelolaan-sampah-dari-negara-terbersih-di-dunia">Bikin Bangga! Pandawara Group Diundang untuk Belajar Pengelolaan Sampah dari Negara Terbersih di Dunia</a> Pada masa penyimpanan produk pertanian akan mengalami penurunan mutu berkaitan langsung dengan perubahan sifat fisik, kimia maupun mikrobiologi. Pada sisi lain semakin meningkatnya tuntutan konsumen yang menginginkan produk pertanian lebih berkualitas, kondisi segar serta aman. Oleh karena itu, teknologi penanganan produk pertanian untuk mempertahankan mutu, kesegaran dan keamanan menjadi sangat penting. Anton menjelaskan jika ozone sebagai desinfektan dan sterilisasi memiliki efek bakterisida kuat yang mampu menghancurkan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Ozon dalam bentuk nano dapat meningkatkan transfer massa Ozon dan efektifitas dalam oksidasi serta penghilangan patogen berbahaya. Teknologi air nanobubble Ozon dapat mengurangi residu pestisida dan memperpanjang umur simpan. Karena Indonesia termasuk negara produsen pertanian, tetapi banyak membuang produk pertanian yang mengakibatkan Impor. Menurut Anton, salah satu teknologi yang dibutuhkan dalam proses food loss dan waste adalah teknologi non thermal. Kontribusi teknologi Ozon&nbsp;sebagai teknologi non thermal&nbsp;&nbsp;terhadap food loss dan food waste ini mulai dari penanaman (pupuk), pasca panen, penyimpanan, distribusi sampai ketempat mencapai 5-20 %. &nbsp;***&nbsp;

BRIN mengungkapkan teknologi ozon yang dipakai untuk pengawetan bisa jadi solusi untuk mengurangi sampah makanan pasca panen.

Pakar BRIN Sebut Teknologi Ozon Jadi Solusi Kurangi Sampah Makanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/27/JKT-1-PP-MUHAMMADIYAH-DATANGI-BRIN-FED-8JPG-4060762545.jpg" alt="Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (26/3/2023)." width="100%">
<figcaption>Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (26/3/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meluncurkan badan baru bernama Indonesian Research and Innovation Fund (IRIF). Tujuannya, mengintegrasikan tiga komponen ekosistem penelitian dan inovasi. Yakni, hibah pendanaan, mobilisasi peneliti, dan penggunaan infrastruktur riset. Peluncuran IRIF disampaikan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko seusai pembukaan Indonesia Research and Innovation Expo (Inari Expo) 2023 di Cibinong, Bogor, kemarin (20/9). Dia menjelaskan, IRIF dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRIN sebagai lembaga pendanaan riset dan inovasi di Indonesia. Sekaligus meningkatkan peran BRIN di tingkat global. Dia mengungkapkan, IRIF secara tidak langsung menyediakan dana hibah untuk riset dan inovasi. Lebih dari itu, IRIF mengumpulkan sejumlah skema pendanaan riset yang bersumber dari APBN maupun dana abadi di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Handoko mencontohkan, salah satu skema pendanaan riset adalah Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM). Dia menyebutkan, dana abadi penelitian di LPDP saat ini sekitar Rp 13 triliun. Dari dana pokok tersebut, setiap tahun nilai manfaat mencapai Rp 400 miliar sampai Rp 500 miliar. Dana itu kemudian dikelola bersama BRIN untuk hibah riset dan inovasi. &rdquo;Nah, IRIF itu kumpulan dari skema fungsi kita sebagai funding agency. Jadi, bukan hanya hibah riset dalam bentuk uang, tetapi juga infrastruktur. Kemudian, mobilitas periset,&rdquo; jelasnya. Handoko menegaskan, kegiatan riset dan inovasi bukan sebatas soal pendanaan. Tetapi juga terkait dengan infrastruktur atau peralatan penelitian serta SDM peneliti. Menurut Handoko, infrastruktur riset justru membutuhkan biaya cukup besar. &rdquo;Kami open infrastruktur riset,&rdquo; kata mantan kepala LIPI tersebut. Banyak perusahaan yang tidak menjalankan riset karena terkendala peralatan yang mahal. Mereka lebih memilih inovasi yang sudah jadi. Adanya infrastruktur riset yang bebas digunakan dan ketersediaan peneliti diharapkan bisa menumbuhkan budaya riset dan inovasi di Indonesia. Sementara itu, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN Agus Haryono menyatakan, beragam skema fasilitasi riset telah dimanfaatkan periset dari berbagai kalangan di dalam negeri. Baik dari BRIN, perguruan tinggi, swasta, industri, maupun masyarakat umum. Namun, untuk skala internasional, IRIF inilah yang berfungsi sebagai jembatan antara periset luar negeri dan dalam negeri. &rdquo;Jadi, IRIF ini seperti jembatan atau hub,&rdquo; katanya. (wan/c14/oni)

BRIN meluncurkan badan baru bernama Indonesian Research and Innovation Fund (IRIF). Tujuannya, mengintegrasikan tiga komponen ekosistem.

BRIN Bentuk IRIF, Integrasikan Dana Hibah, Peneliti, dan Infrastruktur Riset

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/image0-2006429685.jpeg" alt="Benda langit seperti meteor terpantau jatuh di atas langit Jawa, Kamis (14/9). (Foto dari medsos Instagram @beritakotabandung)" width="100%">
<figcaption>Benda langit seperti meteor terpantau jatuh di atas langit Jawa, Kamis (14/9). (Foto dari medsos Instagram @beritakotabandung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fenomena alam munculnya benda langit serupa meteor jatuh melintasi Pulau Jawa, pada Kamis (14/9) malam, membuat heboh dan viral di berbagai media sosial. Banyak akun media sosial yang membagikan video rekaman fenomena alam yang diduga meteor jatuh tersebut, karena terlihat sebuh cahaya merah melintas dengan cepat. Penampakan yang didug lintasan meteor tersebut, terlihat di langit sebagian wilayah Bandung, Jogjakarta dan Jawa Tengah. Rekaman tersebut salah satunya diagikan akun media sosial Instagram @beritakotabandung yang juga membagikan video tersebut. Fenomena alam benda langit atau meteor jatuh memang seringkali membuat masyarakat heboh.&nbsp; Lantas apakah hujan meteor itu berbahaya berikut penjelasan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional&nbsp;(BRIN)? Melansir dari laman&nbsp;<a href="http://brin.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://brin.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1694856971228000&amp;usg=AOvVaw3422OAm25D2FD6q2MqlnUA">brin.go.id</a>, meteor atau yang biasa disebut bintang jatuh, merupakan fenomena kenampakan dari lintasan antariksa melintas menuju atmosfer bumi.&nbsp; Meteor disebabkan oleh orbit bumi yang beririsan dengan orbit benda antariksa lainnya seperti komet ataupun asteroid, pada saat bumi melewati orbit benda langit, maka akan menghasilkan batuan yang jatuh ke atmosfer bumi. Menurut Peniliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin dalam kanal YouTube BRIN Indonesia. Meteor bisa terjadi terjadi sewaktu-waktu dengan durasi dan intensitas serta jumlah yang tidak teratur. &ldquo;Hujan meteor merupakan fenomena yang bisa diprediksi dengan jumlah yang selalu teratur dan terjadi di bulan tertentu,&rdquo; jelas Andi Pangerang Hasanuddin dalam video di Kanaal YouTube BRIN Indonesia yang diunggah pada, (22/2) Andi menjelaskan bahwa hujan meteor tidak memiliki dampak negatif bagi masyarakat dan tidak mengakibatkan lapisan ozon menipis. Hal tersebut, dikarenakan beberapa meteor akan habis terbakar oleh atmosfer bumi.&nbsp; Sehingga masyarakat dapat melihat fenomena indah ini tanpa khawatir dan cemas, karena hujan meteor cenderung aman dan tidak berbahaya. Lebih lanjut, Andi menjelaskan meteor yang dianggap wajib diwaspadai yaitu, meteor yang memiliki ukuran lebih dari 140 meter dengan jarak perpotongan orbit minimal sekitar 5 juta kilometer.&nbsp; &ldquo;Hal ini perlu diwaspadai, karena melintas dekat bumi dengan jarak kurang dari batas roche atau batas ketika benda langit berinteraksi dengan gravitasi bumi,&rdquo; jelasnya. Benda langit tersebut dijelaskan Andi bisa hancur berkeping-keping dan membentuk cincin di bumi. &ldquo;Namun, jika jaraknya kurang dari batas roche, maka akan kemungkinan jatuh ke bumi,&rdquo; jelasnya. ***

Apakah fenomenal alam meteor jatuh berbahaya, berikut informasi dan penjelasan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Terekam Jelas Melintas di Langit Jawa, Apakah Fenomena Alam Meteor Jatuh Berbahaya, Simak Penjelasan BRIN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/Untitledl-4106023716.jpg" alt="Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri resmikan Kebun Raya Mangrove Surabaya, Rabu (26/7)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri resmikan Kebun Raya Mangrove Surabaya, Rabu (26/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bertepatan dengan Hari Mangrove Sedunia,&nbsp;Presiden Kelima RI yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri meresmikan Kebun Raya Mangrove Surabaya,&nbsp;di kawasan Gunung Anyar, Rabu (26/7). Megawati Soekarnoputri mengatakan, upaya mendirikan kebun raya di sejumlah daerah di Indonesia tak mudah. Sebab, setiap kebun raya harus memiliki kriteria dan standar yang harus dipenuhi. &rdquo;Masalah kebun raya yang saya pimpin, ketika saya menjadi wapres, saya ini senang main di Kebun Raya. Kebun Raya dulu hanya lima. Kebun Raya Bogor, Cibodas, Bedugul, Purwodadi, Cibinong,&rdquo; kata Megawati&nbsp;ketika meresmikan Kebun Raya Mangrove Surabaya,&nbsp;di kawasan Gunung Anyar, Jawa Timur, Rabu (26/7). Megawati lalu menerima keluhan dari pengelola kebun raya yang menyatakan operasional pemeliharaannya sangat tinggi. Megawati kemudian melakukan kunjungan lapangan dan menyampaikan bagaimana apabila kebun raya diarahkan menjadi tempat pariwisata. Sehingga ada pemasukan secara anggaran untuk dimanfaatkan kembali untuk pemeliharaan. &rdquo;Lalu saya bikin Yayasan Kebun Raya Indonesia ini. Sampai hari ini masih. Alhamdulillah, seperti tadi dikatakan Ketua (BRIN) Pak Laksana Tri Handoko, dari lima itu sekarang sudah menjadi 45,&rdquo; jelas Megawati. Dia menyampaikan, membuat kebun raya itu sangat sulit. &rdquo;Tidak boleh sembarangan, ada kriterianya, ada standar. Dan dulu itu di bawah LIPI dan sekarang LIPI pun sudah masuk di masuk ke dalam BRIN,&rdquo; kata Megawati. Megawati menceritakan pentingnya negara menjaga keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Indonesia juga penting menjaga kelestarian plasma nutfah.&nbsp; &rdquo;Plasma nutfah itu sangat, sangat, sangat, sangat luar biasa. Ini untuk mendidik anak-anak generasi akan datang,&rdquo; tegas Megawati. Megawati menyadari pengelolaan kebun raya itu tidak mengutamakan keuntungan materi. Karena itu, Megawati menyatakan, apabila ada pihak yang merasa kekurangan materi dalam mengelola atau membuat kebun raya, dia selalu tergerak membantu. &rdquo;Kami minta kepada teman-teman untuk bisa memberikan gotong royong. Untuk ini mangrove, kami sudah bisa mengumpulkan, itu Pak Wali Kota itu sekitar Rp 2 miliar. Tetapi kami ingin untuk kalau bisa itu untuk bisa menambah koleksi spesies-spesies yang baru dan spesies mangrove itu hampir kalau yang saya dengar itu 100-an, jadi, ini baru separonya,&rdquo;&nbsp;ucap Megawati.

Hari Mangrove Sedunia, Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri meresmikan Kebun Raya Mangrove Surabaya, Rabu (26/7)

Resmikan Mangrove Surabaya, Megawati Nostalgia Perjuangan Mendirikan Kebun Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/7_1-4283878072.png" alt="Sidang perdana mantan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin dalam kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, Rabu (12/7)." width="100%">
<figcaption>Sidang perdana mantan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin dalam kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, Rabu (12/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin, 29, menjalani sidang perdana dalam kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jaksa Aldi Demas Akira membacakan kronologi kasus ujaran kebencian tersebut hingga dakwaan di depan majelis hakim dan kuasa hukum terdakwa. &rdquo;Kami menuntut dengan dua dakwaan. Yakni pasal 45 a ayat (2) juncto pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua, pasal 45 b jo pasal 29 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE,&rdquo; kata Aldi Demas Akira seperti dilansir dari Antara di Jombang. Aldi menjelaskan, pasal pertama unsurnya menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan kebencian dan permusuhan untuk individu/kelompok. Pasal kedua, unsurnya adalah mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. &rdquo;Dalam perkara ini, akan menghadirkan 10 orang saksi,&rdquo; terang Aldi Demas Akira. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Palupi Pusporini, mengatakan bahwa dakwaan tersebut telah diterima sehingga tidak mengajukan keberatan. &rdquo;Kami dari kuasa hukum terdakwa menilai dakwaan sudah cukup, tidak perlu mengajukan keberatan dan sesuai dengan statemen hakim,&rdquo; kata Palupi. Sidang tersebut digelar secara daring. Terdakwa tidak hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Jombang, sementara majelis hakim, jaksa, dan kuasa hukum hadir secara langsung di pengadilan. Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa (18/7) dengan agenda pemeriksaan saksi. Rencananya sidang akan digelar secara offline dengan secara langsung menghadirkan terdakwa maupun saksi. Sidang kasus ujaran kebencian tersebut dilakukan Andi Pangerang Hasanuddin, mantan peneliti BRIN. Kasus tersebut bermula saat akun Facebooknya mengomentari perdebatan penentuan Idul Fitri. Kemudian Andi Pangerang Hasanuddin menulis tulisan ancaman kepada warga Muhammadiyah. Komentarnya tersebut langsung viral. Bahkan, sejumlah pengurus Muhamadiyah mulai dari tingkat kabupaten, wilayah, hingga pengurus pusat, bereaksi. Mereka kemudian melaporkan perkara tersebut. Andi Pangerang Hasanuddin kemudian ditangkap di rumah orang tuanya, Desa/Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Dia juga dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai peneliti BRIN. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Mantan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Andi Pangerang Hasanuddin, menjalani sidang perdana kasus ujaran kebencian di PN Jonbang

Kasus Ujaran Kebencian, Mantan Peneliti BRIN Jalani Sidang di Jombang 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/06/peniliti-brin-4210553452.jpg" alt="DAPAT DUKUNGAN: Aryanto Misel dan Nikuba yang merupakan hasil inovasinya." width="100%">
<figcaption>DAPAT DUKUNGAN: Aryanto Misel dan Nikuba yang merupakan hasil inovasinya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendukung riset dan inovasi Niku Banyu (Nikuba) dari Aryanto Misel. Inovasi tersebut diklaim bisa mengubah air menjadi bahan bakar atau sumber energi terbarukan. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyatakan, pihaknya mengetahui inovasi Nikuba itu sejak tahun lalu. Bahkan sudah menurunkan tim untuk melihat langsung. &rdquo;Memang saat itu masih perlu ada riset lanjutan,&rdquo; kata mantan kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tersebut di sela peresmian Animalium di kompleks BRIN Cibinong, Kabupaten Bogor, oleh Megawati Soekarnoputri selaku ketua Dewan Pengarah BRIN kemarin (5/7). Handoko menuturkan, tak seperti di era LIPI, Batan, Lapan, dan unit penelitian lain di kementerian atau lembaga, keberadaan BRIN saat ini membuat anggaran penelitian atau dana riset tidak hanya untuk pegawai BRIN. Dana riset, lanjut dia, juga bisa dimanfaatkan peneliti di perguruan tinggi. &rdquo;Selain itu, bisa digunakan untuk personal atau individu. Seperti pada Nikuba ini,&rdquo; kata Handoko. Handoko menegaskan, sebuah inovasi harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Untuk itu, perlu ada riset lanjutan terhadap inovasi Nikuba. Di antaranya untuk penyempurnaan. Handoko mengatakan, tim periset dari BRIN siap berkolaborasi bersama-sama dengan Aryanto yang berasal dari Cirebon. Menurut Handoko, pada prinsipnya, Nikuba menghasilkan energi berbasis hidrogen. Saat ini banyak sekali temuan atau variasi energi berbasis hidrogen. Sementara itu, mengutip Radar Cirebon, dukungan kepada Aryanto disampaikan Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo. Dukungan itu diberikan karena inovasi Nikuba bisa menghasilkan sumber energi terbarukan. &rdquo;Semoga perjalanan inovasi Nikuba menjadi harapan solusi energi alternatif di masa mendatang,&rdquo; katanya. Aryanto menyebutkan, dirinya diundang petinggi Ducati dan Ferrari untuk presentasi ke Italia. Inovasi tersebut mengonversi air menjadi sumber energi. Caranya, memisahkan hidrogen dan oksigen pada kandungan air. Kandungan air tersebut telah dielektrolisis menjadi hidrogen yang digunakan sebagai sumber energi atau bahan bakar. Proses perubahan air menjadi energi mesin pembakaran itu terjadi di dalam internal combustion engine (ICE) pada kendaraan. Jadi, hidrogen yang sudah dipisahkan itu dialirkan ke dalam ruang pembakaran di setiap mesin kendaraan bermotor. Inovasi tersebut diklaim bisa menghemat penggunaan bahan bakar berbasis minyak sampai 100 persen. (wan/c19/ttg)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendukung riset dan inovasi Niku Banyu (Nikuba) dari Aryanto Misel.

BRIN Dukung Inovasi Air Jadi Bahan Bakar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Gedung-BRIN-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kursi kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah bergoyang. Belakangan, DPR meminta Presiden Jokowi mencopot Laksana Tri Handoko sebagai kepala BRIN. Beragam alasan pencopotan tersebut disuarakan kalangan legislator.  Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan, kepala BRIN gagal mengonsolidasikan lembaga, sumber daya manusia (SDM), dan anggaran badan yang dipimpin. Karena kegagalan itu, dia menilai muncul berbagai kejadian kurang baik tentang BRIN.  ”Karena itu, saya mengusulkan agar pimpinan BRIN sekarang diganti saja,” ungkap Mulyanto kepada Jawa Pos kemarin (1/2).  Sejak awal pembentukan BRIN hingga sekarang, kata Mulyanto, proses transisional belum selesai. Baik dari aspek SDM, organisasi kelembagaan, maupun anggaran. Kapasitas implementasi program sangat lemah dan tidak implementatif.  Dia lantas menjabarkan sejumlah persoalan yang membelit badan tersebut. Di antaranya, realisasi anggaran kemasyarakatan sangat rendah. Dari alokasi anggaran Rp 800 miliar, hanya terealisasi Rp 100 miliar. ”Namun, dari pemberitaan yang muncul, malah disebutkan bahwa aliran dana riset lari ke DPR,” tuturnya.  Legislator asal dapil Tangerang Raya tersebut menyatakan, realisasi anggaran itu rendah karena kepala BRIN tidak dapat menjalankan program yang sudah disusun. Namun, yang bersangkutan selalu mengklaim bisa menjalankannya.  Mulyanto juga menyebut banyak keluhan dari para peneliti tentang kondisi BRIN. BPK juga menemukan persoalan anggaran infrastruktur pada 2022. Ombudsman pun mendapati berbagai persoalan tentang SDM.  Desakan pencopotan juga disuarakan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKB Syaikhul Islam Ali. Dia mengatakan, usul pencopotan itu sudah menjadi salah satu rekomendasi rapat di komisinya. ”Dan, kami mendukung penuh putusan rapat Komisi VII DPR untuk mengganti kepala BRIN,” kata politikus kelahiran Sidoarjo itu.  Sementara itu, Handoko belum mau memberikan komentar atas desakan pencopotan dirinya. ”Maaf, belum ada (komentar, Red),” ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos.  Handoko dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara sebagai kepala BRIN pada 28 April 2021.  Sebelumnya, pria asal Malang, Jawa Timur, itu memimpin Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dia sempat kuliah di ITB jurusan fisika. Karena mendapat beasiswa dari pemerintah, dia melanjutkan studi ke Kumamoto University di Kumamoto, Jepang.

Legislator Desak Evaluasi Kepala BRIN, Anggaran Terserap Sangat Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Gedung-BRIN-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diminta memperbanyak program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itulah di antara kesepakatan rapat antara Komisi VII DPR dan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko di Jakarta kemarin (18/1).  Rapat yang diawali dengan sesi pertemuan internal dan tertutup itu dipimpin Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto. ”Mendekati tahun politik, BRIN harus hadir di tengah-tengah masyarakat,” tuturnya. Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, sebagai lembaga baru, BRIN perlu sosialisasi yang intensif kepada masyarakat.  Pada rapat tersebut disepakati realokasi anggaran dari tujuh program senilai Rp 801 miliar. Anggaran itu digeser untuk kegiatan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. ”Contohnya ada program Masyarakat Bertanya, BRIN Menjawab,” kata dia. Kegiatan seperti itu, terang Sugeng, akan ditingkatkan intensitasnya.  Sugeng menjelaskan, interaksi <a href="https://www.jawapos.com/tag/brin/">BRIN</a> dengan masyarakat penting untuk menjawab isu-isu strategis secara ilmiah. Dia mencontohkan soal kondisi dunia pasca-Covid-19 yang disebut-sebut bakal memicu dinamika global. Termasuk isu-isu penting soal iklim, energi ramah lingkungan, sampai bidang teknologi pertanian dan kesehatan. Isu-isu seperti itu perlu dijelaskan lebih detail dan mendalam supaya bisa membangun ketangguhan masyarakat.  ”Kemudian juga memperbanyak kegiatan pemberdayaan dan pengayaan serta keterampilan masyarakat,” imbuhnya. Inovasi-inovasi yang ada di BRIN banyak yang bisa langsung diajarkan kepada masyarakat. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.  Hasil rapat lainnya adalah BRIN tetap melakukan program pendampingan perusahaan pemula atau start-up berbasis riset. Kemudian juga program Riset Indonesia Maju. Hanya, sumber pendanaan program tersebut tidak berasal dari APBN BRIN. Tapi dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sugeng mengatakan, rapat akan dilanjutkan pada 30 Januari depan dengan pembahasan yang lebih mendalam.

Lebih Dekat dengan Masyarakat, Anggaran BRIN Rp 801 Miliar Direalokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/buoy.jpg" alt="Ilustrasi alat pendeteksi tsunami dipasang di bagian wilayah perairan Indonesia. Dokumentasi BPPT/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi alat pendeteksi tsunami dipasang di bagian wilayah perairan Indonesia. Dokumentasi BPPT/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pakar tsunami dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Widjo Kongko mengatakan, potensi tsunami akibat gempa bumi megathrust perlu diwaspadai dengan meningkatkan mitigasi.  ”Perlu adanya upaya mitigasi dan peningkatan kewaspadaan, dan khususnya sistem peringatan dini dan jalur serta tempat evakuasinya,” kata Widjo seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, bagian selatan Jawa dan barat daya Sumatera menyimpan potensi gempa bumi megathrust, yang harus diwaspadai ancamannya meskipun tidak diketahui kapan terjadinya. Gempa bumi megathrust, berpotensi menimbulkan tsunami di bagian selatan Jawa dan barat daya Sumatera, dan bisa menjalar melalui Selat Sunda, memasuki Pantai Utara Jawa dan tenggara-timur Sumatera.  ”Dampak tsunami tersebut bisa lebih besar dibandingkan dengan dampak tsunami yang terjadi di Aceh pada 2004,” papar Widjo Kongko.  Tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 menyusul gempa dengan magnitudo 9,3 di dasar Samudera Hindia menyebabkan 230.000 orang meninggal.  ​​​​​​Widjo mengatakan, pentingnya menanggapi serius hasil penelitian terbaru Pepen Supendi dan tim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang potensi tsunami dari gempa megathrust di selatan Pulau Jawa. Hasil penelitian yang terbit pada Oktober 2022 itu menyebutkan, gempa bumi megathrust dengan magnitudo 8,9 berpotensi menimbulkan tsunami setinggi 34 meter.  Menurut EOS Science News By American Geophysical Union, gempa megathrust terjadi akibat pecahnya batas lempeng di bidang kontak dua lempeng tektonik yang bertemu di zona subduksi. Kondisi tersebut mengakibatkan gerakan relatif antarlempeng tidak terbendung dan tekanan terkumpul di area dua lempeng, yang akan dilepaskan melalui gempa dahsyat yang disebut megathrust.  Widjo menambahkan, tsunami akibat gempa bumi megathrust dapat menimbulkan bencana luar biasa. Daerah-daerah tepi pantai di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera serta negara-negara di sekitar Samudra Hindia perlu meningkatkan upaya mitigasi.  Menurut dia, strategi mitigasi bencana yang sudah ada perlu ditinjau kembali, dievaluasi, dan diperbaiki guna mengantisipasi kemungkinan terjadi tsunami akibat gempa bumi megathrust.  ”Review (tinjau) kembali dokumen rencana kontingensi dan rencana operasi, peta-peta jalur evakuasi, sistem peringatan dini untuk mitigasi tsunami, terutama di wilayah pesisir Jawa-Sumatera. Serius dan segera,” ucap Widjo Kongko.

Pakar Sebut Potensi Tsunami akibat Gempa Megathrust Perlu Diwaspadai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Gedung-BRIN-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Program Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 2022 terancam terganggu. Pasalnya sebagian petugas penyaring data (enumerator) menyatakan mundur. Pemicunya adalah honor yang diberikan menyusut 80 persen dari kontrak awal.  Pemotongan anggaran honor petugas enumerator itu ramai jadi perbincangan di dunia maya sejak kemarin (9/11). Setelah dilakukan rekrutmen petugas enumerator, BRIN kemudian melakukan sejumlah sosialisasi. Di antaranya adalah perjanjian kontrak dan disertai dengan rincian honor yang diterima petugas.  Perinciannya adalah uang harian sebesar 70 persen dari standar biaya masukan per hari. Kemudian juga mendapatkan biaya transportasi dari tempat asal menuju pelaksanaan survei sesuai dengan standar biaya masukan. Petugas juga mendapatkan biaya penginapan sebesar Rp 150 ribu per hari, honor pemutakhiran untuk satu blok sensus Rp 12.500 dan honor pewawancara Rp 8.000 per responden.  Namun, beberapa waktu kemudian keluar pengumuman perubahan nominal honor tersebut. Khususnya untuk uang harian dan biaya penginapan dikurangi sebanyak 50 persen. Lalu pada 7 November, BRIN kembali menggelar pertemuan secara virtual dengan petugas enumerator. Salah satu informasi yang disampaikan adalah perubahan honor kembali. Petugas hanya diberikan uang Rp 150 ribu/hari saja. Tanpa uang makan, uang penginapan, dan askes.  ’’Untung kami belum tanda tangan kontrak,’’ kata seorang calon petugas enumerator bernama Dhinia Eka.  Kepala BRIN Laksana Tri Handoko memberikan tanggapan soal polemik honor petugas enumerator tersebut. ’’Saya kurang paham dari mana bisa terpotong 80 persen. Nominalnya saja belum ada,’’ kata Handoko saat dikonfirmasi Rabu (9/11).  Dia mengatakan BRIN sama sekali belum melakukan kontrak. Termasuk nominal besaran honor juga belum ada. Mantan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu mengatakan, informasi adanya pengunduran diri petugas enumerator karena potongan honor 80 persen itu tidak benar. Dia menjelaskan BRIN baru melakukan perekrutan dan pengembangan metodologi serta pelatihan.  ’’Jadi belum ada penugasan,’’ ucap Handoko.  Menururt dia, belum ada penugasan kepada personel enumerator untuk pengambilan data di lapangan. BRIN baru akan memutuskan periode waktu pelaksanaan pengambilan data untuk program SDKI itu.  Handoko menambahkan, orang-orang yang menyampaikan keluhan tersebut statusnya masih calon petugas dan belum ada penugasan. Jadi istilah mundur menurut dia tidak tepat, karena belum resmi sebagai petugas enumerator dan menjalankan tugasnya.  Dia menjelaskan, SDKI direncanakan dilaksanakan pada awal 2023. Khususnya untuk kegiatan lapangan. Pemilihan waktu itu dilakukan supaya data bisa konsisten dengan fokus pelaksanaan yang diupayakan sependek mungkin.  Program SDKI bertujuan untuk menyediakan informasi tentang fertilitas, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, angka kematian anak dan remaja, serta pengetahuan terhadap perilaku HIV/AIDS dan penyakit menular seksual (PMS).

Honor Enumerator Disunat 80 Persen, Kepala BRIN Sampaikan Penjelasan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#badan riset dan inovasi nasional

Berita Terkini

Pakar BRIN Sebut Teknologi Ozon Jadi Solusi Kurangi Sampah Makanan