<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1659006199319.jpg" alt="Ilustrasi pernikahan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pernikahan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang menunjukkan angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 7,51 persen jika dibandingkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 angka pernikahan di Indonesia mencapai 1,58 juta. Dalam satu dekade terakhir, angka pernikahan di Indonesia dapat dikatakan yang paling rendah dan puncak tertingginya terjadi pada tahun 2013 dengan catatan sebanyak 2,21 juta pernikahan. Pernikahan terbanyak pada tahun 2023 terjadi di Jawa Barat yakni 317.715 jika merujuk kategori provinsi, sedangkan pernikahan yang terendah pada tahun 2023 terjadi di Papua Selatan yaitu hanya mencapai 871 pernikahan. Sementara Provinsi Jawa Timur mencatatkan jumlah pernikahan menurut kabupaten/kota terus memperlihatkan perubahan angka pernikahan dalam 3 tahun terakhir. Sebanyak 316.103 pernikahan terjadi pada tahun 2020 kemudian di tahun 2021 sebanyak 298.543. Sementara tahun 2022-2023 Jatim tercatat sejumlah 305.458. Fenomena terjadinya angka penurunan pada pernikahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ekonomi yang tidak stabil, mental yang belum siap, kondisi sosial budaya yang mulai modern dan terbuka. Kemudian maraknya kasus KDRT, dan perselingkuhan menjadi alasan bagi sejumlah masyarakat untuk tidak menjalin hubungan. Tingginya kasus perceraian juga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor kuat untuk tetap melajang. Setidaknya dalam 3 tahun ke belakang provinsi Jawa Timur mencatat angka talak dan cerai menurut kabupaten/kota yang terus bertambah. Pada tahun 2020 sebanyak 61.870 angka perceraian kemudian di tahun 2021 sejumlah 88.235 kasus dan pada tahun 2022-2023 setidaknya terdapat 102.065 kasus.

BPS merilis data yang menunjukkan angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 7,51 persen jika dibandingkan pada 2022.

Penyebab Angka Pernikahan di Indonesia Alami Penurunan dalam Satu Dekade Terakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/18/Informasi-Seleksi-PPPK-BPS-Tahun-2023-2840622797.jpg" alt="Informasi Seleksi PPPK BPS Tahun 2023." width="100%">
<figcaption>Informasi Seleksi PPPK BPS Tahun 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 terhitung dua hari lagi. Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu instansi yang turut memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis dalam seleksi CASN 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan akan ada 347 formasi yang dapat diisi oleh Warga Negara Indonesia dalam proses seleksi CASN 2023 dengan penghasilan mencapai Rp 10 Juta.&nbsp; &ldquo;Jumlah alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis yang dibutuhkan sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 sebanyak 347 orang pegawai,&rdquo; tulis pengumuman BPS, dikutip Senin (18/9).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/012974832/cpns-2023-kapan-dibuka-simak-perubahan-jadwal-pendaftarannya-setelah-diumumkan-oleh-bkn">CPNS 2023 Kapan Dibuka? Simak Perubahan Jadwal Pendaftarannya Setelah Diumumkan oleh BKN</a> Dari 347 formasi yang diisi dalam seleksi CASN 2023, BPS telah mengklasifikasi menjadi beberapa kebutuhan jabatan berdasarkan alokasi kebutuhan dan kualifikasi pendidikan, diantaranya. 1. Ahli Pertama - Analisis Hukum (2 Formasi) a. Non Kependidikan, lulusan S1 Ilmu Hukum. 2. Ahli Pertama - Arsiparis (5 Formasi) a. Non Kependidikan, lulusan S1 Ekonomi Pembangunan; S1 Manajemen; S1 Sistem Informasi; S1 Akuntansi. b. Kependidikan, lulusan S1 Bimbingan Konseling; dan S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012974749/gak-perlu-ribet-begini-cara-cek-formasi-cpns-2023-lewat-sscasn-bkn">Gak Perlu Ribet! Begini Cara Cek Formasi CPNS 2023 Lewat SSCASN BKN</a> 3. Terampil - Arsiparis (36 Formasi) a. Non Kependidikan, lulusan D-III Sekretaris; D-III Kesekretariatan; D-III Sekretariat; D-III Sekretaris Manajemen; D-III Sekretaris, Komputer dan Manajemen; D-III Sekretaris dan Manajemen; D-III Sekretaris Perkantoran; D-III Sekretariat, Komputer dan Manajemen; D-III Sekretaris; D-III Administrasi Perkantoran; D-III Manajemen Perkantoran; D-III Komputerisasi Akuntansi; D-III Akuntansi. &nbsp; 4. Terampil - Pranata Komputer (263 Formasi) a. Non Kependidikan, lulusan D-III Teknologi Komputer; D-III Teknik Komputer; D-III Sistem Informasi; D-III Teknologi Informasi; D-III Manajemen Informatika; D-III Teknik Informatika. 5. Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur (41 Formasi) a. Non Kependidikan, lulusan D-III Administrasi Publik; D-III Komputer dan Sistem Informasi; D-III Manajemen Informatika; D-III Manajemen Sumber Daya Manusia; D-III Sistem Informasi; D-III Teknik Komputer. Lalu, BPS juga memberikan rentang penghasilan per jabatan dalam seleksi CASN 2023, yaitu: Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012974057/banyak-instansi-belum-isi-formasi-pendaftaran-cpns-mundur-rangkaian-seleksi-dimulai-besok">Banyak Instansi Belum Isi Formasi, Pendaftaran CPNS Mundur, Rangkaian Seleksi Dimulai Besok</a> 1. Ahli Pertama - Analisis Hukum Penghasilan:&nbsp; minimal Rp 7.500.000 dan maksimal Rp 10.000.000 2. Ahli Pertama - Arsiparis&nbsp; Penghasilan: minimal Rp 7.500.000 dan maksimal Rp 10.000.000 3. Terampil &ndash; Arsiparis Penghasilan: minimal Rp 6.100.000 dan maksimal Rp 8.300.000 Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012973380/pendaftaran-cpns-2023-wajib-pakai-e-meterai-begini-cara-belinya">Pendaftaran CPNS 2023 Wajib Pakai E-Meterai, Begini Cara Belinya!</a> 4. Terampil - Pranata Komputer Penghasilan: minimal Rp 6.100.000 dan maksimal Rp 8.300.000 5. Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur&nbsp; Penghasilan: minimal Rp 6.100.000 dan maksimal Rp 8.300.000 Informasi lebih lengkap mengenai formasi PPPK BPS dalam seleksi CASN 2023 dapat diakses melalui laman resmi&nbsp;<a href="http://casn.bps.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://casn.bps.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1695116779347000&amp;usg=AOvVaw1vnU4deys03LzUm3X0Xnci">casn.bps.go.id</a>.

BPS telah mengumumkan 347 formasi dengan kualifikasi pendidikan dan penghasilan untuk para pendaftar yang mengikuti seleksi CASN 2023.

Menjelang Pendaftaran CASN 2023, BPS Rilis 347 Formasi PPPK dengan Penghasilan Capai Rp 10 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/Screenshot_2023-08-01-09-20-01-499-edit_comgoogleandroidgm-4210405565.jpg" alt="Ilustrasi logo BPS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo BPS</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut dampak inflasi yang dipicu oleh kelompok pendidikan masih akan terus berlanjut. Inflasi karena biaya pendidikan berpotensi terjadi hingga dua bulan ke depan, yakni pada Agustus hingga September 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011818253/bps-catat-inflasi-juli-naik-jadi-021-persen-angkutan-udara-hingga-biaya-sekolah-jadi-penyebabnya">BPS Catat Inflasi Juli Naik Jadi 0,21 Persen, Angkutan Udara hingga Biaya Sekolah Jadi Penyebabnya</a> Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, melaporkan inflasi kelompok pendidikan pada Juli 2023 tercatat sebesar 0,66 persen dengan andil sebesar 0,04 persen terhadap inflasi bulanan. Adapun inflasi bulan Juli 2023 tercatat sebesar 0,21 persen secara bulanan atau month to month (mtm). Dimana, kata Pudji, komoditas utama penyumbang andil inflasi kelompok pendidikan pada Juli 2023 adalah biaya sekolah SD, biaya sekolah SMP, dan biaya sekolah SMA yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,01 persen. "Dapat kita lihat pada grafik bahwa inflasi kelompok pendidikan cenderung terjadi pada rentang bulan Juli hingga September. Bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Ini secara historis kelompok pendidikan ini masih berpotensi memberikan andil terhadap inflasi pada bulan 2 bulan ke depan," kata Pudji dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/8). Sementara itu, mengenai inflasi kelompok transportasi seperti yang sudah disampaikan. Pada Juli 2023 terjadi inflasi sebesar 0,58 persen pada kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,08 persen. Komoditas utama penyumbang andil inflasi kelompok transportasi pada Juli 2023 adalah tarif angkutan udara yang mengalami inflasi sebesar 5,97 persen dan memberikan andil sebesar 0,06 persen. Adapun beberapa kota Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan inflasi kelompok transportasi tertinggi secara (mtm) adalah Gunungsitoli, kemudian Tanjungpandan dan Kota Ternate. "Inflasi tertinggi pada kelompok transportasi ini cenderung terjadi pada momen-momen hari besar dan libur nasional sehingga permintaannya cenderung meningkat. Misal seperti pada momen puasa, kemudian Lebaran, libur Natal dan Tahun Baru serta tentunya libur sekolah," jelasnya. Di sisi lain, mengenai perkembangan inflasi tahun ke tahun, Pudji menyampaikan bahwa tingkat inflasi tahunan pada Juli 2023 sebesar 3,08 persen atau terjadi peningkatan IHK dari 111,80 pada Juli 2022 menjadi 115,24 pada Juli 2023. Hal ini memperlihatkan bahwa inflasi tahunan ini konsisten mengalami penurunan, pada Maret 2023 jika dirinci berdasarkan kelompok pengeluarannya inflasi tahunan terbesar ini terjadi pada kelompok transportas, yaitu sebesar 9,58 persen dan memberikan andil sebesar 1,17 persen terhadap inflasi umum. Jika dilihat berdasarkan komoditasnya, kata Pudji, terlihat bahwa penyumbang terbesar untuk inflasi tahunan bulan Juli 2023. Antara lain, bensin dengan andil sebesar 0,83 persen, kemudian beras dengan andil sebesar 0,38 persen, rokok kretek filter dengan andil sebesar 0,21 persen. "Kontrak rumah dengan adil sebesar 0,13 persen, dan angkutan kota dengan adil sebesar 0,09 persen," tandasnya. (*)

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut dampak inflasi yang dipicu oleh kelompok pendidikan masih akan terus berlanjut

BPS Catat Dampak Inflasi karena Dipicu Pendidikan akan Terus VlBerlanjut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kunjungan-turis-tiongkok-ke-ri-paling-menonjol-di-januari-2019_m_.jpg" alt="Turis Tiongkok kunjungi Batam" width="100%">
<figcaption>Turis Tiongkok kunjungi Batam</figcaption>
</figure>Kunjungan Turis Tiongkok ke RI Paling Menonjol di Januari 2019

Kunjungan Turis Tiongkok ke RI Paling Menonjol di Januari 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pertumbuhan-ekonomi-sulsel-melambat-begini-sanggahan-gubernur_m_.jpg" alt="Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah buka suara menyikapi&nbsp;lambatnya&nbsp;pertumbuhan ekonomi Sulsel. Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya merilis bahwa pertumbuhan ekonomi Sulsel tahun&nbsp;lalu sebesar 7,07 persen. Angka itu tercatat sebagai yang terendah selama lima tahun terakhir. "Pertumbuhan ekonomi Sulsel masih terbilang baik jika dibandingkan daerah lain. Jadi jangan lihat satu-satu. Pertumbuhan kita masih positif," tegas Nurdin, Kamis (7/2). Nurdin menambahkan, sebagai perbandingan, lambatnya laju pertumbuhan ekonomi di Sulsel nyaris menyamai pertumbuhan ekonomi nasional tahun lalu yang hanya mencapai sebesar 5,17 persen.&nbsp;Kondisi Sulsel dan Indonesia tidak terlepas dari ekonomi global yang sedang bergejolak. Meski begitu, dampaknya sangat kecil jika dibandingkan dengan negara lain. "Sebuah negara maju hanya mencatat pertumbuhan ekonomi satu persen. Jadi dampaknya ke kita kecil sekali. Nilai tukar juga menentukan, tapi masih ada pada koridor yang cukup positif," jelasnya. Menurutnya, kondisi di tengah gejolak global tidak mesti selalu diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Ada capaian lain yang turut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti tingkat pengendalian inflasi. Sepanjang tahun lalu, inflasi di Sulsel terkendali di level 3,13 persen. Nilai itu tak jauh dari sasaran 3,5 persen. Kondisi tersebut dianggap Nurdin cukup baik karena mempengaruhi daya beli masyarakat. "Inflasi kita tiga (persen) turun. Itu kan bagus. Untuk apa pertumbuhan bagus tapi inflasi tinggi," ucapnya. BPS sebelumnya menyebut, bahwa laju pertumbuhan ekonomi Sulsel 2018 lalu adalah paling lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulsel sejak 2014. "Bila melihat tren lima tahun terakhir, ini pertumbuhan yang terendah,"&nbsp;tutur Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Sulsel Didik Nursetyohadi, kemarin (6/2).

Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Melambat, Begini Sanggahan Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jk-buka-suara-soal-dana-desa-yang-tak-efektif-pangkas-pengangguran_m_.jpg" alt="Wakil Presiden Jusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Jusuf Kalla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 sebanyak 131,01 juta orang, atau naik 2,95 juta orang dibanding Agustus 2017. Sejalan dengan capaian tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat 0,59 persen. Adapun rinciannya sebanyak 124,01 juta orang adalah penduduk bekerja, sedangkan 7 juta orang menganggur. Capaian itu dianggap tidak sejalan dengan program dana desa milik pemerintah. Padahal, program itu dilakukan salah satunya untuk menekan angka pengangguran.&nbsp; Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut jika dana desa dalam beberapa tahun terakhir terus berjalan. Namun di sisi lain, lahan-lahan milik warga desa terus tergerus karena pembangunan rumah dan pabrik-pabrik. Hal itu lantas membuat mereka tergusur dan kehilangan lahan mata pencahariannya. "Ini suatu memang dilematis. Produktivitas itu baru bisa kalau mekanisasi berjalan. Sebenarnya akibat industri maka banyak orang di desa yang ikut kerja (di kota) karena lahan makin kecil di daerah," ujarnya di Jakarta, Selasa (6/11). "Maka lahan makin kecil karena (pembangunan) rumah, karena pabrik, otomatis tenaga kerja di desa berkurang, yang sebagian ke industri atau menanam sesuatu yang lebih bernilai. Apapun itu otomatis akan terjadi, negara apapun. Bahwa tenaga kerja di desa akan masuk urbanisasi," sambungnya. Oleh karena itu, JK enggan menyebut tingkat pengangguran yang masih di atas 5 persen disebabkan oleh dana desa. Dia juga mengklaim paling tidak angka pengangguran bisa di tekan dari sebelumnya 5,50 persen menjadi 5,34 persen. "Kecenderungan dimana-mana begitu. Bahwa tenaga kerja di desa akan terjadi urbanisasi dan akibat seperti itu lahan makin sempit dan juga mekanisasi menyebabkan tenaga kerja di pedesaan per hektarnya akan turun," tandasnya.

JK Buka Suara Soal Dana Desa Yang Tak Efektif Pangkas Pengangguran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tingkat-pengangguran-lulusan-sma-dan-smk-paling-besar_m_.jpg" alt="Ilustrasi Siswa SMK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Siswa SMK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 sebanyak 131,01 juta orang, atau naik 2,95 juta orang dibanding Agustus 2017. Rinciannya, sebanyak 124,01 juta orang adalah penduduk bekerja, sedangkan 7 juta orang menganggur. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2018 untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi dibanding tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,24 persen.&nbsp; TPT tertinggi berikutnya, terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,95 persen. "Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap, terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA," ujarnya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (5/11). Ia menambahkan, mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja. Hal itu tercermin dari TPT lulusan SD ke bawah paling kecil di antara semua tingkat pendidikan, yaitu sebesar 2,43 persen. "Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, peningkatan TPT hanya terjadi pada tingkat pendidikan universitas, sedangkan TPT pada tingkat pendidikan lainnya menurun," tutupnya.

Tingkat Pengangguran Lulusan SMA dan SMK Paling Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wapres-jk-sebut-ri-surplus-beras-285-juta-ton-dari-mana-angkanya_m_.jpg" alt="Ilistrasi gudang penyimpanan beras Bulog" width="100%">
<figcaption>Ilistrasi gudang penyimpanan beras Bulog</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, berdasarkan laporan dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2018, terjadi surplus beras sebesar 2,85 juta ton. Usai rapat lintas kementerian pada Senin (22/10), BPS melapor kepada wapres bahwa perkiraan total produksi Gabah Kering Giling (GKG) 2018 sebesar 56,54 juta ton atau setara dengan 32,42 juta ton beras.  Sementara konsumsi beras baik secara langsung di tingkat rumah tangga maupun konsumsi tidak langsung pada 2017 mencapai 29,57 juta ton per tahun.  “Dengan demikian, bila diasumsikan konsumsi beras yang telah disesuaikan untuk tahun 2018 sama dengan tahun 2017, maka selama tahun 2018 terjadi surplus beras sebesar 2,85 juta ton,” kata Kalla dalam keterangan resmi yang diterima JawaPos.com, Senin (22/10). Selain itu, disebutkan juga bahwa sampai dengan September 2018, data luas panen sebesar 9,5 juta hektare. Dengan memperhitungkan potensi sampai Desember 2018, maka luas panen 2018 diperkirakan mencapai 10,9 Juta hektare. Berdasarkan perhitungan luas panen tersebut, diperkirakan produksi Gabah Kering Giling (GKG) hingga September 2018 sebanyak 49,65 juta ton. Asal tahu saja, angka-angka yang dikeluarkan dalam rapat terbatas itu adalah angka yang berasal dari penyempurnaan metode perhitungan produksi. Upaya ini dilakukan guna memperbaiki kesalahan perhitungan produksi beras yang diduga terjadi sejak lama. Hal itu juga merupakan perintah Presiden Joko Widodo sebagai implementasi perbaikan permintaan, suplai, memperbaiki rantai perdagangan, sistem data informasi pertanian yang komprehensif dan valid. “Langkah komprehensif memperbaiki permintaan, memperbaiki suplai, memperbaiki rantai-rantai perdagangan, sistem data dan informasi pertanian kita harus betul-betul komprehensif dan betul-betul valid,” kata Jokowi pada Januari 2016.

Wapres JK Sebut RI Surplus Beras 2,85 Juta Ton, Dari Mana Angkanya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/impor-masih-tinggi-neraca-perdagangan-defisit-usd-103_m_.jpg" alt="Ilustrasi kegiatan kapal pengangkut barang ekspor / impor." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kegiatan kapal pengangkut barang ekspor / impor.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan, neraca perdagangan pada Agustus 2018 defisit sebesar USD 1,02 miliar. Angka tersebut lebih baik daripada kondisi defisit di bulan Juli 2018 sebesar USD 2,01 miliar. Kepala BPS Suhariyanto menyebut, hal itu terjadi karena adanya defisit di migas sebesar USD1,6 miliar, tetapi nonmigas surplus USD 639 juta. "Kondisi ini jauh lebih kecil dari defisit bulan lalu, turun separuhnya. Tentunya kita berharap ke depan kita tak lagi defisit dan bisa kembali mengalami surplus," ujarnya, dalam acara konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (17/9). Adapun posisi ekspor Indonesia pada Agustus 2018 sebesar USD15,82 miliar, turun 2,90 persen dari realisasi di Juli 2018 USD16,24 miliar. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2017 maka laju ekspor terjadi kenaikan 4,15 persen sebesar USD15,19 miliar. Dari sisi impor, pada Agustus 2018 tercatat sebesar USD 16,84 miliar. Turun 7,97 persen dari posisi Juli 2018 sebesar USD 18,30 miliar. Bila dibandingkan dengan impor Agustus 2017 tercatat naik sebesar 24,65 persen dari sebesar USD 13,51miliar. &ldquo;Ekspornya masih tumbuh tapi ternyata impornya tumbuh lebih tinggi," tuturnya. BPS mencatat, neraca dagang Januari-Agustus defisit kita USD 4,09 miliar. Dilihat komposisinya, terjadi karena ada defisit dari migas sebesar USD 8,03 miliar, sementara sektor non migas masih surplus USD 4 miliar.&nbsp; "Sehingga full year kita masih defisit USD 4,09 miliar," tandasnya.

Impor Masih Tinggi, Neraca Perdagangan Defisit USD 1,03

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/inflasi-lebaran-tahun-ini-terendah-dibanding-2-tahun-sebelumnya_m_224425.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Juni sebesar 0,59 persen. Angka itu lebih baik dibanding periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 0,69 persen. Kepala&nbsp; Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, capaian inflasi ini merupakan yang terendah selama masa periode <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/06/30/224087/selama-mudik-lebaran-konsumsi-premium-di-sulawesi-turun-4-persen" target="_blank">lebaran</a> sejak 2016. Tahun lalu, lebaran jatuh pada bulan Juni dan inflasi tercatat sebesar 0,69 persen.&nbsp; "Tahun 2016, lebaran jatuh pada Bulan Juli, capaian inflasinya 0,69 persen. Ini terendah dibanding lebaran 2 tahun sebelumnya," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (2/7). Secara year on year (yoy) atau tahunan pada masa lebaran, capaiannya juga lebih rendah. Tercatat, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/07/02/224389/periode-lebaran-bps-catat-inflasi-juni-2018-sebesar-059-persen" target="_blank">inflasi</a> tahunannya pada 2018 sebesar 3,12 persen, jauh lebih rendah dibanding Juni 2017 sebesar 4,37 persen dan Juli 2016 sebesar&nbsp; 3,21 persen. "Kita melihat apa yang dicapai pada periode lebaran ini sudah cukup baik dan terkendali," tuturnya. Pihaknya pun mengapresiasi kolaborasi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang terus melakukan upaya dalam menjaga stabilisasi inflasi. "Kita apresiasi pemerintah dan BI yang melakukan berbagai antisipasi dan kebijakan," tandasnya.&nbsp;

Inflasi Lebaran Tahun Ini, Terendah Dibanding 2 Tahun Sebelumnya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#badan pusat stastik (bps)

Berita Terkini