<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/haji-pulang-426549942.jpg" alt="Ilustrasi jemaah haji. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jemaah haji. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi Undang-Undang (UU). Melalui pengesahan ini, Badan Penyelenggara (BP) Haji secara resmi ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8). Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi sejumlah pimpinan DPR lainnya, termasuk Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. Sebelum pengambilan keputusan, pimpinan DPR memberi kesempatan kepada Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, untuk menyampaikan laporan pembahasan RUU tersebut.&nbsp; Dalam laporannya, Marwan menegaskan bahwa perubahan undang-undang ini bertujuan memperkuat kelembagaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar lebih efektif, profesional, dan akuntabel. &ldquo;Substansi utama revisi ini adalah menjadikan penyelenggaraan haji dan umrah sebagai fokus satu kementerian tersendiri. Dengan begitu, pelayanan, pengawasan, dan tata kelola dapat lebih maksimal serta responsif terhadap kebutuhan jemaah,&rdquo; ujar Marwan di hadapan anggota dewan. Marwan juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang menjadi alasan lahirnya perubahan ini, di antaranya antrean panjang keberangkatan haji, keterbatasan kuota, biaya penyelenggaraan yang kerap menjadi polemik, hingga perlunya peningkatan kualitas layanan di Tanah Suci. Setelah laporan dibacakan, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menanyakan kepada seluruh anggota dewan apakah revisi UU tersebut dapat disetujui menjadi UU. "Kami menanyakan kepada fraksi-fraksi apakah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana di atas dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Cucun kepada para anggota dewan. "Setuju," jawab para wakil rakyat di parlemen.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi UU

DPR Resmi Sahkan RUU Haji jadi UU, BPH Kini Resmi jadi Kementerian Haji dan Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jamaah-dan-petugas-tphd-yang-sudah-berhaji-kena-biaya-visa-rp-7-juta_m_.jpg" alt="Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Seluruh fraksi di DPR RI sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ke rapat paripurna. Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah perubahan Badan Penyelenggara Haji (BPH) menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq, menyatakan revisi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola haji dan umrah, serta meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah. Menurutnya, keberadaan lembaga setingkat kementerian akan memberikan fokus lebih besar pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. &ldquo;Dengan dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah, dihapusnya Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) demi efisiensi dan transparansi, serta pengaturan lebih ketat terhadap kuota dan bimbingan jamaah, kami optimistis kualitas pelayanan akan meningkat,&rdquo; kata Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8). Maman menekankan pentingnya aspek perlindungan jamaah dalam UU baru, termasuk pengaturan umrah mandiri, pembatasan biaya bimbingan, hingga alokasi kuota haji khusus yang lebih proporsional. Ia mengapresiasi masukan dari berbagai pihak, mulai dari organisasi masyarakat, asosiasi penyelenggara haji dan umrah, hingga rekomendasi dari DPD RI. "Bagi PKB, pelayanan haji bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga bagian dari pengabdian umat dan amanah konstitusi. Kami ingin memastikan setiap jamaah, baik reguler maupun khusus, mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, dan bermartabat,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Maman mendorong agar regulasi baru ini segera diimplementasikan secara konsisten.&nbsp; &ldquo;Sehingga keberadaan undang-undang ini benar-benar menjadi instrumen perbaikan dan reformasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia,&rdquo; tegasnya. Sebagaimana diketahui, delapan fraksi di DPR secara bulat menyatakan persetujuannya terhadap revisi tersebut untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Persetujuan itu dicapai dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR bersama pemerintah yang dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dengan dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah, dihapusnya Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) demi efisiensi dan transparansi

Alasan Komisi VIII DPR Sepakati Naikkan BPH jadi Kementerian Haji dan Umrah, Beri Pelayanan Terbaik ke Jamaah

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/BPH-jadi-Kementerian-Haji-dan-Umrah-1481388387.jpg" alt="Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang rapat pengambilan keputusan tingkat I Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8) (IST)." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang rapat pengambilan keputusan tingkat I Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8) (IST).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Seluruh fraksi di DPR RI sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ke rapat paripurna. Persetujuan bulat itu dicapai dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8).&nbsp; Rapat dipimpin Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang dan dihadiri perwakilan pemerintah, salah satunya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. &ldquo;Dengan demikian pandangan sudah selesai. Pandangan fraksi-fraksi maupun pemerintah bulat menyetujui, alhamdulillah,&rdquo; kata Marwan saat memimpin rapat. Salah satu poin utama dalam RUU tersebut adalah transformasi kelembagaan Badan Penyelenggaraan Haji (BPH) menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Dalam pembahasannya, Panja juga menegaskan tidak akan menghapus keberadaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Hal ini dilakukan agar mekanisme keberangkatan jamaah tetap sesuai ketentuan Arab Saudi. &ldquo;Ketentuan Saudi mewajibkan jamaah tidak tercampur dalam satu siskohat kloter. Karena itu, kami mewanti-wanti KBIHU agar mengumpulkan jamaahnya dalam kloter yang sama sesuai sistem,&rdquo; jelas Marwan. Selain itu, Panja menyepakati pembagian kuota haji tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakni 8 persen untuk haji khusus dan 92 persen untuk haji reguler. &ldquo;Pada dasarnya jamaah haji Indonesia tetap dibagi sesuai dengan ketentuan 8 persen kuota haji khusus, 92 persen untuk reguler,&rdquo; tegasnya. Dalam kesempatan itu, Fraksi PKB menilai peningkatan BPH menjadi Kementerian Haji dan Umrah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di hadapan Arab Saudi. Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Mahdalena saat menyampaikan pandangan mini fraksi. &ldquo;Kami mendukung transformasi kelembagaan ini karena status kementerian akan memberikan kesetaraan dengan mitra di Arab Saudi. Dengan begitu, pengelolaan haji dan umrah bisa lebih fokus, mendalam, serta meningkatkan kemandirian Indonesia dalam negosiasi bilateral,&rdquo; pungkasnya. &nbsp; </div>

Dalam pembahasannya, Panja juga menegaskan tidak akan menghapus keberadaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Seluruh Fraksi di DPR Setuju BPH Naik Kasta jadi Kementerian Haji dan Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/19/menag-dahnil-806665107.jpg" alt="Dari kiri: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, Menag Nasaruddin Umar, dan Wakil kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dari kiri: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, Menag Nasaruddin Umar, dan Wakil kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penyelenggaraan ibadah haji 2025 menjadi momen penting dalam sejarah tata kelola haji Indonesia. Tahun ini merupakan penyelenggaraan terakhir yang sepenuhnya dipegang oleh Kementerian Agama (Kemenag) sebelum dialihkan ke Badan Penyelenggara Haji (BPH) mulai tahun depan. Wakil Kepala BPH, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pihaknya siap&nbsp;melanjutkan tongkat estafet&nbsp;tanggung jawab tersebut tanpa menurunkan standar layanan. &ldquo;Saat diserahkan ke kami, kami bisa menggunakan standar yang sudah tinggi,&rdquo; ujarnya dalam pembukaan Manasik Haji Nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Jumat (19/4). Dahnil menyampaikan apresiasinya terhadap Kementerian Agama yang dinilai telah membangun sistem penyelenggaraan haji dengan kualitas yang baik. Ia berharap, proses peralihan ini berjalan tanpa mengganggu kenyamanan dan kepercayaan publik. Lebih lanjut, Dahnil juga menegaskan komitmen BPH dalam menjaga tiga pilar utama kesuksesan haji: ritual yang sah dan tertib, pengelolaan ekonomi haji yang bermanfaat, dan peningkatan peradaban serta nasionalisme umat. BPH akan fokus memperkuat fungsi pengawasan, efisiensi anggaran, hingga tata kelola berbasis teknologi dan transparansi. &ldquo;Presiden ingin haji bukan hanya ibadah, tapi juga memberi efek ganda bagi umat dan bangsa,&rdquo; tegasnya. <div class="@thread-xl/thread:pt-header-height mt-1.5 flex flex-col text-sm"> <article class="text-token-text-primary w-full" dir="auto" data-testid="conversation-turn-92" data-scroll-anchor="false"> <div class="text-base my-auto mx-auto py-5 [--thread-content-margin:--spacing(4)] @[37rem]:[--thread-content-margin:--spacing(6)] @[70rem]:[--thread-content-margin:--spacing(12)] px-(--thread-content-margin)"> <div class="[--thread-content-max-width:32rem] @[34rem]:[--thread-content-max-width:40rem] @[64rem]:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto flex max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 text-base gap-4 md:gap-5 lg:gap-6 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden" tabindex="-1"> <div class="group/conversation-turn relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn"> <div class="relative flex-col gap-1 md:gap-3"> <div class="flex max-w-full flex-col grow"> <div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="bf4cd96e-c17d-4e0a-aa17-3b403e653c9b" data-message-model-slug="gpt-4o"> <div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]"> <div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark"> Terkait itu, Dahnil memperkenalkan tiga pilar sukses penyelenggaraan haji yang menjadi fokus BPH. Sukses Ritual, kata Dahnil, ibadah haji harus sah secara syariah, dilaksanakan dengan aman, nyaman, dan efisien. "Serta terbebas dari praktik pungli atau manipulasi,'' katanya. Kedua, sukses ekosistem ekonomi Haji. Dia mengatakan, dana haji yang dikelola dan perputaran uang dari sektor haji dan umrah&nbsp;bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. "Uang jemaah haji&nbsp;yang dikelola saat ini jumlahnya Rp 179 triliun. Perputaraan uang jemaah haji dan umroh, hampir Rp 60 triliunan. Besar sekali,'' terangnya. Sedangkan sukses peradaban dan keadaban, berarti haji harus melahirkan jemaah yang tidak hanya taat beribadah. Tetapi juga memiliki nasionalisme yang kuat dan semangat kebangsaan seperti yang diteladankan tokoh-tokoh pendiri bangsa yang juga berhaji. "Semakin berkualitas haji-hajinya, maka makin cinta dengan negerinya. Cinta bangsanya,'' kata Dahnil. </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </article> </div>

Haji 2025 jadi tonggak peralihan dari Kemenag ke BPH. Dahnil sebut BPH siap lanjutkan standar tinggi yang sudah dibangun.

Haji 2025 Jadi Tonggak Peralihan, Dahnil Anzar: BPH Siap Lanjutkan Standar Tinggi Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/revisi-uu-haji-1633745231.jpg" alt="Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochammad&nbsp; Yusuf (tengah) di Jakarta (27/2). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochammad&nbsp; Yusuf (tengah) di Jakarta (27/2). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah bersama DPR sekarang sedang menggodok revisi UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Di tengah perjalanan, muncul gagasan perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Infrastruktur kelembagaan sudah siap di level provinsi sampai kabupaten dan kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkembangan revisi UU tersebut disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochammad Irfan Yusuf. Dia mengatakan arahnya ke depan adalah ada otoritas tunggal penyelenggara haji di Indonesia. "Memang ada gagasan yang berkembang akan lebih baik jadi Kementerian Haji," kata Irfan di kantornya pada Kamis (27/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun begitu Irfan menegaskan mereka siap menjalankan tugas, dengan nama lembaga apapun. Dia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto sudah berkali-kali disampaikan. Yaitu peningkatan kualitas pelayanan haji. Selain itu Prabowo juga meminta adanya penurunan biaya haji.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan secara kelembagaan, ketika bernama kementerian jauh lebih luwes dibandingkan badan seperti sekarang ini. "Kalaupun tetap badan haji, kita siap-siap saja," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Irfan mengatakan mereka tahun ini bertugas untuk membantu pelaksanaan ibadah haji. Karena komando utama masih di Kementerian Agama (Kemenag). Dia menjelaskan di setiap layanan haji 2025, juga ada unsur Badan Penyelenggara Haji. Mulai dari urusan katering, hotel, dan transportasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya Irfan mengatakan mereka menjadi pelaksana haji periode 2026 nanti. Secara efektif, mereka juga akan memiliki perwakilan di daerah-daerah. Layanan haji di Kanwil Kemenag tingkat provinsi, nanti akan jadi perwakilan Badan Penyelenggara Haji di level provinsi. Begitupun bagian haji di kantor Kemenag kabupaten atau kota, akan menjadi perwakilan Badan Penyelenggara Haji di tingkat kabupaten dan kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, kalaupun nanti jadi kementerian dia berharap nomenklaturnya Kementerian Haji dan Umrah. "Supaya tidak ada anggapan kita sebagai travel haji saja," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya dengan ada nomenklatur umrah, mereka tetap bekerja sepanjang tahun. Sebab umrah tidak ada berhentinya, kecuali saat musim haji. Meskipun begitu Dahnil menegaskan penyelenggaraan haji tidak ada berhentinya. Karena rangkaian persiapannya berjalan sepanjang tahun juga.</div>

Dia menjelaskan secara kelembagaan, ketika bernama kementerian jauh lebih luwes dibandingkan badan seperti sekarang ini.

Di Tengah Revisi UU Haji, Mencuat Wacana Badan Penyelenggara Haji Ditingkatkan jadi Kementerian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/15/JKT_Pidato-Politik-Prabowo-di-Hut-ke-17-Partai-Gerindra_SALMAN-TOYIBI_-7JPG-1972731136.jpg" alt="Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyapa para pendukung usai menyampaikan pidato politik saat puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025)." width="100%">
<figcaption>Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyapa para pendukung usai menyampaikan pidato politik saat puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sebagai presiden, Prabowo Subianto berkomitmen untuk menurunkan ongkos haji bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Dia ingin, seluruh umat muslim yang semakin mudah untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Komitmen tersebut dia tegaskan saat menyampaikan sambutan dalam acara peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra.&nbsp; Di tengah-tengah sambutannya, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya ingin menjadi presiden yang menurunkan berbagai biaya, harga, dan tarif kebutuhan masyarakat. Termasuk diantaranya ongkos haji. Tidak heran dia sempat mencari-cari keberadaan menteri agama dan pimpinan Badan Penyelenggara Haji untuk menegaskan hal itu.&nbsp; &rdquo;Ada menteri agama di sini? Badan haji ada? Kalau bisa ongkos naik haji turun lagi. Saya mau jadi presiden yang menurunkan harga, saudara-saudara sekalian,&rdquo; kata dia. Selain ongkos haji, Prabowo juga menyinggung soal ongkos untuk naik pesawat. Tokoh yang kembali terpilih menjadi ketua umum (ketum) Partai Gerindra dan ketua dewan pembina Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa harga tiket pesawat harus terus ditekan. Sehingga masyarakat tidak kesulitan saat perlu bepergian menggunakan pesawat.&nbsp; Bagi Prabowo, harga yang boleh naik hanya harga beli gabah dari para petani dan harga-harga lain yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015650187/pbsi-kirim-15-wakil-ke-all-england-2025-targetkan-indonesia-raih-gelar-serta-ulangi-pencapaian-jonatan-christie-dan-fajarrian-tahun-lalu">PBSI Kirim 15 Wakil ke All England 2025, Targetkan Indonesia Raih Gelar serta Ulangi Pencapaian Jonatan Christie dan Fajar/Rian Tahun Lalu</a> &rdquo;Yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani, nah itu harus naik. Saya ingatkan pengusaha-pengusaha, kau boleh untung tapi jangan mencekik petani-petani. Daripada kau cekik petani, lebih baik saya cekik kau,&rdquo; tegasnya. Prabowo tidak menghalangi pengusaha untuk mencari untung dari bisnis yang mereka jalankan. Namun demikian, mereka tidak boleh membuat rakyat kecil seperti petani susah. &rdquo;Boleh untung, untung yang wajar. Rakyat kita harus sejahtera, petani kita harus dapat keuntungan yang cukup. Kalau kau (pengusaha) tidak patuh dengan peraturan pemerintah, kami akan bertindak,&rdquo; tegasnya.&nbsp;

Sebagai presiden, Prabowo Subianto berkomitmen untuk menurunkan ongkos haji bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

Cari Menag dan Badan Penyelenggara Haji di HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo Minta Turunkan Ongkos Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/JKT_RDP-Komisi-VIII-DPR-dengan-BPKH_Salman-Toyibi-4JPG-3489643116.jpg" alt="Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan paparan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan paparan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengelolaan haji bakal mengalami perombakan signifikan. Tidak hanya soal teknis penyelenggaraan di Kementerian Agama (Kemenag), pengelolaan dana di Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) juga berpotensi dilebur ke Badan Penyelenggara Haji (BPH). Perombakan pengelolaan haji itu merupakan konsekuensi dari rencana revisi dua undang-undang (UU) terkait haji. Dua UU tersebut adalah UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil revisi UU tersebut. "Sampai sekarang kita (BPKH) masih tetap independen. Tapi, ke depan tergantung dari pemerintah dan parlemen bagaimana," katanya seusai pembukaan International Hajj Fund Forum di Jakarta kemarin (30/10). Fadlul mengatakan, saat ini pihaknya tetap berfokus pada persiapan penyelenggara haji 2025. BPKH tinggal menunggu pembahasan dari Kemenag terkait kebutuhan anggaran haji 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar juga memastikan penyelenggaraan haji 2025 harus lebih baik. Tidak boleh terganggu dengan munculnya badan baru. &rsquo;&rsquo;Transisi kita lakukan secara halus,&rsquo;&rsquo; katanya. Sejak Kabinet Merah Putih dibentuk, sudah diputuskan bahwa haji 2025 tetap di bawah komando Kemenag. Nanti sambil paralel dilaksanakan peralihan pengelolaan haji dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag ke BPH. Di bagian lain, Kemenag mulai sosialisasi rekrutmen petugas haji 2025. Rencananya, pengumuman pendaftaran petugas haji 2025 akan disampaikan Kemenag mulai 4 November. Seleksi dilaksanakan secara berjenjang, mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Seperti diketahui, Arab Saudi memangkas kuota petugas haji sebanyak 50 persen. Kebijakan baru lainnya dari Saudi, mulai tahun depan petugas haji juga dibebani biaya layanan masyair layaknya jemaah haji. Direktur Bina Haji Kemenag Arsyad Hidayat mengatakan, secara umum proses seleksi petugas haji tetap sama. (wan/c6/bay)

Penyelenggaraan haji berubah signifikan. Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) berpotensi dilebur.

UU Terkait Haji Bakal Direvisi, BPKH dan Badan Penyelenggara Haji Berpotensi Dilebur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-D-2204721073.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perombakan besar-besaran dalam penyelenggaraan haji berpotensi terjadi dalam waktu dekat. Sebab, Presiden Prabowo Subianto kemarin resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang berada di luar struktur Kementerian Agama (Kemenag). Padahal, selama ini urusan perhajian ditangani sepenuhnya oleh Kemenag melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). KH Moch. Irfan Yusuf ditunjuk sebagai kepala BPH. Dia dibantu Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak. Selain dua tokoh itu, urusan perhajian melibatkan Muhadjir Effendy. Mantan Menko PMK itu ditunjuk sebagai penasihat khusus presiden bidang haji. Pembentukan BPH dilakukan saat tahap persiapan haji 2025 sudah berjalan. Dikonfirmasi mengenai hal itu, Gus Irfan, sapaan Moch. Irfan Yusuf, membenarkannya. Karena itu, BPH tidak akan serta-merta mengambil alih tugas penyelenggaraan haji dari Kemenag. Irfan menyatakan, penyelenggaraan haji tahun depan masih akan berkolaborasi dengan Kemenag. &rdquo;Khususnya Direktorat Haji dan Umrah,&rdquo; ungkapnya. Baru pada musim haji 2026 BPH bisa bekerja secara optimal. Dia juga menyampaikan harapan Prabowo agar penyelenggaraan haji bisa mandiri. Dengan begitu, jemaah haji dapat memperoleh kenyamanan dalam beribadah. &rdquo;Beliau juga berharap nanti Indonesia punya perkampungan haji di Tanah Suci,&rdquo; ucapnya. Dengan cara itu, kegiatan haji untuk masyarakat Indonesia bisa terlokalisasi. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan akan bertemu dengan Irfan maupun Dahnil untuk membicarakan masalah penyelenggaraan haji. &rdquo;Saya mau membicarakan sekarang,&rdquo; ungkapnya. Pada bagian lain, Muhadjir mengatakan tidak asing dengan dunia penyelenggaraan haji. Sebab, saat menjabat Menko PMK, dia pernah mengoordinasi masalah perhajian. &rdquo;Karena saya sudah memberikan beberapa masukan, mungkin itu juga yang membuat beliau (Prabowo, Red) mempertimbangkan saya sebagai salah satu penasihat bidang haji,&rdquo; katanya. Muhadjir menyebutkan, Prabowo memberikan perhatian pada penyelenggaraan haji. Menurut dia, secara keseluruhan penyelenggaraan haji sebelumnya sudah baik. Tapi, sisi ibadah dalam penyelenggaraan haji hanya 30 persen. Sisanya adalah soal akomodasi, transportasi, konsumsi, dan administrasi. &rdquo;Saya akan mencoba mengumpulkan informasi berbagai masalah. Termasuk tata kelola hubungan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi,&rdquo; ucapnya. Dia juga menyebut BPH seperti BNPB. Artinya, tetap akan ada irisan dengan kementerian. Pekerjaan teknis dan koordinasi akan diselenggarakan badan yang berwenang. &rdquo;Kami upayakan secepatnya ada konsep,&rdquo; ujarnya. Respons Asosiasi Penyelenggara Haji Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia (RHI) Ade Marfuddin mengatakan, selama ini misi haji di Kemenag bersifat musiman atau ad hoc. Setelah selesai musim haji, panitianya bubar. Meskipun secara lembaga ada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Tetapi, secara fungsi, petugas hajinya sudah bubar. Dia mengatakan, BPH harus bisa berinovasi, keluar dari pakem penyelenggaraan haji Kemenag selama ini. Dengan adanya BPH, misi haji Indonesia beroperasi sepanjang waktu. &rdquo;Selama Kakbah masih berdiri,&rdquo; katanya tadi malam (22/10). Ade mencontohkan, selama ini Kemenag merekrut petugas haji musiman. Menjelang musim haji dibuka pendaftaran, kemudian dilatih sepuluh hari, lalu bertugas mendampingi jemaah. Cara seperti itu butuh biaya besar. &rdquo;Ke depan, harus merekrut petugas haji jangka panjang,&rdquo; kata ketua umum Ikatan Pembimbing Haji dan Umrah Indonesia itu. Sekali direkrut, mereka diikat kontrak untuk lima tahun musim haji. Dengan begitu, tidak perlu keluar biaya tahunan untuk rekrutmen dan pelatihan. Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada menyambut baik pembentukan BPH. Dia optimistis Gus Irfan yang berlatar belakang ulama memiliki kemampuan memimpin BPH. Sebagaimana diketahui, Gus Irfan adalah cucu KH Hasyim Asy&rsquo;ari, pendiri NU. Dia tercatat pernah menjadi sekretaris umum Pondok Pesantren Tebuireng. Wawan mengakui Gus Irfan orang baru di pemerintahan, khususnya bidang perhajian. Namun, sebagai orang yang lekat dengan pesantren, relasinya terkait dengan layanan haji pasti banyak. Ilmu dan pemahaman tentang haji juga mumpuni. (wan/lyn/c19/oni)

Prabowo Subianto kemarin resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang berada di luar struktur Kementerian Agama (Kemenag).

Konsep Pembagian Tugas dengan Kemenag Masih Disusun, BPH Mulai Tangani Haji 2026