<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/HAJI-08-3695819911.jpg" alt="Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf (kiri) bersama Kepala BPKH Fadlul Imansyah di International Hajj Fund Forum di Jakarta (8/10). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf (kiri) bersama Kepala BPKH Fadlul Imansyah di International Hajj Fund Forum di Jakarta (8/10). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bergerak cepat merespons bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Melalui Program Tanggap Bencana, BPKH menyalurkan bantuan senilai Rp 3.029.100.000 atau sekitar Rp 3 miliar yang bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU).&nbsp; Bantuan ini dialokasikan ke berbagai titik pengungsian terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa serta hilangnya warga akibat bencana tersebut. Ia menegaskan, bantuan ini merupakan amanah umat yang harus segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak. &ldquo;Bantuan ini bukan sekadar materiil, tetapi juga wujud solidaritas dari jutaan jamaah haji dan masyarakat Indonesia. Saudara-saudara kita di Sumatera tidak sendirian menghadapi ujian ini,&rdquo; kata Fadlul kepada wartawan, Jumat (5/12). Ia menjelaskan, bantuan lebih dari Rp 3 miliar tersebut disalurkan dalam bentuk logistik yang menjadi kebutuhan mendesak pengungsi.&nbsp; Menurutnya, bantuan itu meliputi paket sembako keluarga, hygiene kit, selimut dan alas tidur, kebutuhan ibu dan bayi, perlengkapan kebersihan, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati menjelaskan, penyaluran dilakukan melalui sinergi dengan Mitra Kemaslahatan dan pemerintah daerah agar distribusi berlangsung cepat dan tepat sasaran. &ldquo;Dalam situasi bencana, kecepatan dan ketepatan sangat penting. Bantuan kami wujudkan dalam barang-barang esensial yang paling dibutuhkan pengungsi, mulai dari pangan hingga perlengkapan bayi," ujarnya. BPKH berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu percepatan pemulihan pascabencana di wilayah-wilayah terdampak bencana. "Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Harapannya, bantuan ini dapat sedikit meringankan beban dan mendukung proses pemulihan masyarakat,&rdquo; pungkasnya.

BPKH menyalurkan bantuan Rp 3 miliar untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, sebagai amanah umat.

BPKH Salurkan Bantuan Rp 3 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera: Amanat Umat yang Harus Dirasakan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/WhatsApp-Image-2024-08-15-at-120517_2b725131-3922312679.jpg" alt="Hunian tetap bagi korban gempa Sukabumi, Jawa Barat yang dinamai Kampung Haji. (dok. BPKH)" width="100%">
<figcaption>Hunian tetap bagi korban gempa Sukabumi, Jawa Barat yang dinamai Kampung Haji. (dok. BPKH)</figcaption>
</figure> &nbsp; JAKARTA &ndash; Setelah lima tahun, ratusan korban selamat atau penyintas bencana gempa&nbsp; Sukabumi 2019 kini bisa menempati hunian tetap (huntap). Pembangunan hunian itu dikerjakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Unit rumah atau huntap itu dibangun di lahan seluas 5 hektare di Kampung Gunungbatu, Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat dan dikerjakan sejak 2023 lalu. Total ada 129 unit rumah yang dibangun untuk 180 kepala keluarga (KK). Anggaran yang digunakan untuk membangun huntap korban gempa Sukabumi itu mencapai Rp 8 miliar. Kepala BPKH Fadlul Imansyah memastikan anggaran yang dipakai untuk membangun rumah tersebut bukan dari dana haji maupun hasil pengelolaan dana haji. Dananya diambilkan dari program Kemaslahatan BPKH yang bersumber dari hasil pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU). &rsquo;&rsquo;Kami pastikan hingga saat ini setiap distribusi kemaslahatan tidak menggunakan dana setoran awal (pendaftaran) haji,&rsquo;&rsquo; kata Fadlul dalam keterangannya, Kamis (15/8). Keterangan tersebut disampaikan Fadlul untuk menjawab pertanyaan wartawan soal apakah ada dana setoran awal haji yang digunakan BPKH untuk melaksanakan program kemaslahatan. &rsquo;&rsquo;Hanya menggunakan dana abadi umat. Dan itu pun tidak menggunakan (simpanan) pokok dari dana abadi umat,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Fadlul menjelaskan, UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menyatakan bahwa seluruh nilai manfaat DAU dikembalikan kepada umat dalam bentuk kegiatan kemaslahatan. Termasuk di antaranya lewat pembangunan huntap korban gempa bumi di Sukabumi. Kampung Haji itu diharapkan tidak sekadar menjadi kawasan hunian. Tetapi juga menjadi pusat kegiatan masyarakat. Karena di dalamnya juga dibangun masjid, taman, miniatur kakbah, serta pengelolaan sumber air bersih.

Ratusan korban selamat atau penyintas bencana gempa Sukabumi 2019 kini bisa menempati hunian tetap (huntap) dari BPKH.

Ratusan Korban Gempa Sukabumi 2019 Mulai Tempati Hunian Tetap dari BPKH, Namanya Kampung Haji   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/1642419885193.jpg" alt="Ilustrasi ibadah haji. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah haji. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama merilis daftar nama calon jamaah haji reguler yang berhak berangkat tahun 1443 H/2022 M. Daftar nama calon jamaah haji tersebut bisa diakses melalui laman www.haji.kemenag.go.id.  "Alhamdulillah, proses verifikasi daftar nama jamaah haji regular sudah selesai. Saya sudah terbitkan Keputusan Dirjen PHU terkait itu," ujar Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, (8/4).  Hilman juga menambahkan daftar nama tersebut sudah diumumkan dan dikirim ke Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia untuk segera ditindaklanjuti.  Menurutnya, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh jamaah yang berangkat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Saudi, yaitu mereka yang berusia paling tinggi 65 tahun nol bulan per tanggal 30 Juni 2022 serta sudah menerima vaksinasi COVID-19.  "Saya minta jamaah yang sudah ditetapkan berhak berangkat tahun ini segera mempersiapkan diri dengan baik. Jangan lupa melakukan konfirmasi keberangkatan pada bank tempat mendaftar," tuturnya.  Ia menambahkan jamaah dapat melakukan proses konfirmasi dari 9 - 20 Mei 2022. Sementara itu, Arab Saudi menetapkan kuota haji Indonesia tahun 2022 ini hanya 100.051 orang. Jumlah itu terdiri atas 92.825 kuota jamaah haji regular, 7.226 kuota jamaah haji khusus,l dan 1.901 kuota petugas.  Semuanya berkurang dari kuota normal sehingga ada jamaah yang sudah melunasi pada tahun 2020 tapi belum bisa berangkat tahun 2022 ini.  "Saya berharap semua saling memberi semangat. Jamaah yang berangkat memberi semangat kepada yang belum berangkat dan mendoakan semoga segera mendapat giliran. Demikian juga jamaah yang belum berangkat, memberi semangat pada mereka yang akan berangkat tahun ini dan mendoakan semoga sehat dan mendapat haji mabrur," ujarnya.  Berkenaan dana haji, Hilman mengatakan bahwa dana itu tidak lagi dikelola Kementerian Agama, tapi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).  Kementerian Agama, lanjut dia, hanya mengelola biaya penyelenggaraan pada tahun berjalan setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Komisi VIII dan BPKH.  "Insya Allah seluruh proses manajemen pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara transparan dan ditujukan untuk memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya kepada jemaah haji Indonesia," tutur Hilman.  Ia juga mengimbau, masyarakat untuk ikut serta memberikan dukungan dalam menyukseskan penyelenggaraan haji 1443 H/2022 M.

Berikut Daftar Nama Calon Jamaah Haji 2022 yang Berangkat ke Makah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jamaah-dan-petugas-tphd-yang-sudah-berhaji-kena-biaya-visa-rp-7-juta_m_.jpg" alt="Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi VIII DPR RI menyetujui penggunaan nilai manfaat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Tahun 2020, untuk anggaran operasional Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1441 H/2020 M sebesar Rp 7,194 miliar. Di mana sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan belum menerima biaya tersebut.  Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyebut, biaya tersebut digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan ibadah haji regular sebesar Rp 6,619 miliar dan sudah termasuk pengadaan serta pengiriman gelang identitas jamaah haji reguler, serta cetak buku manasik.   Kemudian, termasuk juga penyelenggaraan ibadah haji khusus sebesar Rp 574 juta, meliputi pengadaan pengiriman identitas jamaah haji khusus.  “Komisi VIII menyetujui penggunaan nilai manfaat BPKH Tahun 2020 untuk anggaran operasional BPIH tahun 1441 H/2020 M sebesar Rp 7.194.288.838 untuk kegiatan penyelenggaraan ibadah haji reguler sebesar Rp 6.619.739.078, untuk pengadaan dan pengiriman gelang identitas jamaah haji reguler dan cetak buku manasik haji. Penyelenggaraan ibadah haji khusus sebesar Rp 574.509.760, untuk pengadaan dan pengiriman identitas jemaah haji khusus dan cetak buku manasik haji,"jelas Yandri kepada wartawan, Jumat (10/7).  Yandri menyampaikan, Komisi VIII DPR RI memberi beberapa catatan terkait dana tersebut. Di antaranya, anggaran untuk pengadaan dan pengiriman gelang identitas jamaah dan cetak buku manasik haji, baik haji reguler maupun haji khusus, tidak dianggarkan kembali pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.  Lebih lanjut, Komisi VIII DPR RI juga menyetujui realokasi anggaran pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag sebesar Rp 146,6 miliar. Realokasi anggaran itu akan digunakan dukungan operasional asrama haji yang terdampak Covid-19, fasilitas sertifikasi halal bagi UMK, hingga penyelesaian lanjutan penyiapan layanan di Arab Saudi yang terhenti akibat pandemi Covid-19.  "Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan realokasi anggaran non-operasional lainnya pada program Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI tahun anggaran 2020 yang belum direalisasikan, sebagai implikasi dari pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 1441 H/2020 M sebesar Rp 146.682.427.233 (Rp 146,6 miliar)," pungkas dia.

Komisi VIII Setujui Pencairan Anggaran Operasional BPIH 2020 Rp 7,19 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/BPKH-Hilmi-Jawa-Pos.jpeg" alt="Kepala BPKH Anggito Abimanyu (duduk tiga dari kanan) memimpin penyerahan bantuan dari BPKH untuk Satgas Covid-19 MUI di kantor MUI (15/5). Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Kepala BPKH Anggito Abimanyu (duduk tiga dari kanan) memimpin penyerahan bantuan dari BPKH untuk Satgas Covid-19 MUI di kantor MUI (15/5). Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menyalurkan dana bantuan sosial untuk penanganan dampak wabah Covid-19. Kali ini bantuan disalurkan melalui satgas Covid-19 Majelis Ulama Indonesia (MUI).  Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan mereka mengalokasikan anggaran Rp 100 miliar untuk bantuan. Anggito menuturkan sebelumnya BPKH sudah menyalurkan beragam bantuan.  Baik itu bantuan sembako untuk rumah tangga (RT) terdampak.  Kemudian juga bantuan perlengkapan medis untuk tenaga kesehatan maupun rumah sakit. ’’Kira-kira sudah 35 persen dari dananya sudah disalurkan,’’ kata Anggito di kantor MUI, Jumat (15/5).  Bantuan yang disalurkan melalui MUI terdiri dari dua jenis. Pertama adalah paket sembako sebanyak 5.000 paket. Dan yang kedua adalah paket bantuan langsung tunai (BLT) kepada da’i, ustad, dan imam masjid sebanyak 1.000 paket. Di mana masing-masing paket BLT itu berupa uang tunai Rp 250 ribu.  Anggito menuturkan bantuan sembako yang sudah dislaurkan sekitar 100 ribu paket. Kemudian yang dititipkan melalui MUI ada lima ribu paket. Dia mengatakan masih akan disalurkan kembali 50 ribu paket. Penyalurannya melalui mitra amil zakat. Seperti Baznas dan lainnya. Anggito percaya para mitra amil itu memiliki data valid tentang orang-orang atau rumah tangga terdampak Covid-19.  Dia memperkirakan bantuan dari BPKH itu tutas dalam sepekan ke depan. Kemudian dia berharap pemberian bantuan kepada para rumah tangga itu dilanjutkan oleh pemerintah. Anggito menuturkan BPKH akan terus menyalurkan bantuan sampai pemerintah menyentuh kelompok masyarakat itu.  ’’Kita ini meminta supaya yang diberikan (bantuan, Red) ini tidak hanya sekali. Kami (BPKH, Red) jadi bridging,’’ tuturnya. Dia mengakui sampai saat ini bantuan sosial dari pemerintah belum bisa menjangkau secara penuh atau full. Dia berharap untuk berikutnya jangkauan bantuan sosial dari pemerintah bisa penuh atau luas.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GcnaqCVRneI  https://www.youtube.com/watch?v=To88wJApyOU  https://www.youtube.com/watch?v=LR-Bg_fhpYo

BPKH Siapkan Rp 100 M untuk Covid-19, Ada BLT Bagi Ustad Rp 250 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2018-bpkh-kelola-dana-haji-rp-113-triliun_m_.jpg" alt="Ilustrasi pengelolaan dana haji" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengelolaan dana haji</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dana kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melebihi target sepanjang 2018. Adapun targetnya Rp 111,8 triliun, sedangkan dana yang dikelola mencapai Rp 113 triliun. "BPKH di tahun 2018 berhasil mencapai target lebih dari 100 persen dana kelolaan. Pencapaian tersebut juga diikuti dengan bertambahnya jumlah calon jamaah haji baru sebanyak 664 ribu orang atau meningkat 120 persen," ujar Kepala BPKH Anggito Abimanyu dalam keterangannya, Jumat (25/1). Anggito menyebut pada 2017 jumlah calon jamaah haji baru mencapai 550 ribu. Sementara untuk 664 ribu calon jamaah baru, angka itu terbilang cukup besar karena mereka tidak mengggunakan dana talangan. Selain itu, kini BPKH juga melakukan penghematan biaya tidak langsung atau indirect cost sebesar Rp 224 miliar. Dengan tingginya dana dari pihak ketiga yang dikelola BPKH ternyata dapat membantu bisnis dari Bank Umum Syariah. Sebab 32 persen dana yang dikelola ditempatkan di bank umum syariah. "Kurang lebih 32 persen dari DPK di Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. Jadi Alhamdulillah dana yang terkumpul tersebar ke 31 bank, jumlah yang besar," terangnya. Untuk tahun ini BPKH menargetkan dana kelolaannya bisa mencapai Rp 121 triliun. Sedangkan jumlah jamaah haji baru diperkirakan bisa mencapai 700 ribu. "Saat ini jumlah penduduk yang wajib haji namun belum mendaftar masih dalam jumlah besar. Tercatat masih terdapat sekitar 13 juta calon haji yang belum mendaftarkan," kata dia.

2018, BPKH Kelola Dana Haji Rp 113 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ini-syarat-sebuah-bank-boleh-kelola-dana-haji_m_167837.jpeg" alt="Ilustrasi haji dan umrah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi haji dan umrah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyebut ada 17 perbankan telah mendapat kepercayaan dari Kementerian Agama untuk menjadi penerima setoran dana haji tahun depan. Seluruh bank tersebut saat ini tengah menjalani proses seleksi. Anggota Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu mengatakan, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi perbankan agar bisa menjadi penerima dana setoran haji. Pertama, perbankan tersebut harus dalam kondisi keuangan yang sehat dan memiliki kemampuan teknologi informasi yang memadai. "Uang (dana haji) ini dikelola oleh 17 bank, dan sedang dalam proses seleksi untuk mendapatkan status bank penerima setoran per tahun akan datang. Sebelumnya mereka punya persyaratan sebagai bank yang sehat, dan punya kemampuan teknologi informasi," katanya di Grand City, Surabaya, Jumat (11/11). Kedua, perbankan wajib memiliki program haji maupun umroh agar memiliki jamaah. Selain itu, perbankan juga wajib mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Karena dana haji itu mengumpul atas nama rekening Menteri Agama, dan akan pindah ke BPKH. Kalau dikumpulkan semua maka akan melebihi jaminan LPS. Meskipun ke satu rekening, tapi rekening qq nya atas nama jamaah. Sehingga uang tersebut harus dijamin oleh LPS," tuturnya. Terakhir, Anggito menyebut jika perbankan harus memiliki virtual account yang nantinya akan dibagikan kepada setiap nasabah haji. Bank juga wajib mengembangkan produknya yang dikategorikan investasi. "Jadi bank wajib menyediakan virtual account. Tidak hanya dalam informasi, tapi jamaah yang belum berangkat akan dapatkan virtual account. Kemudian bank juga wajib untuk mengembangkan produk, tidak hanya deposito atau giro tapi pembiayaan yang dapat dikategorikan untuk investasi lainnya," pungkasnya

Ini Syarat Sebuah Bank Boleh Kelola Dana Haji