<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/21/bawaslu-1-4002234665.jpg" alt="Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah) saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (21/4/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa. /" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah) saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (21/4/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa. /</figcaption>
</figure> &nbsp; <div id=":170" class="ii gt"> <div id=":19l" class="a3s aiL "> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> JawaPos.com&nbsp;- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah mengumumkan bahwa dalam waktu satu minggu ke depan, mereka akan melakukan seleksi terhadap Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) sebagai persiapan menghadapi Pilkada serentak 2024. Menurut Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, sebagaimana dimuat ANTARA, Panwascam yang tidak menunjukkan kinerja yang baik selama Pemilu 2024 akan dipertimbangkan untuk tidak dilanjutkan dalam tugasnya untuk Pilkada. "Jika dalam waktu seminggu ke depan menurut penilaian atasan, menurut penilaian kinerja, menurut hasil-hasil yang telah dilakukan, pengawasan, yang bersangkutan tidak perform, maka kami akan melakukan seleksi," ujar Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Minggu. Bagja menjelaskan bahwa Panwascam yang telah terbukti memiliki kinerja yang baik akan tetap diberikan kesempatan untuk bertugas dalam Pilkada. Namun, jika diperlukan, Bawaslu akan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi posisi Panwascam yang kosong. Meskipun begitu, Bagja tidak dapat memperkirakan jumlah Panwascam yang akan tidak dilanjutkan untuk Pilkada. "Kami enggak tahu. Saya (Bawaslu RI) tidak sampai Panwascam, saya yang Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Kalau Panwascam, teman-teman Bawaslu Kabupaten/Kota, ada (diatur di) Undang-Undang juga demikian," katanya. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu memiliki kendali atas seleksi Panwascam, meskipun pengaturan Panwascam secara hierarkis berada pada tingkat kabupaten/kota. "Jadi, ya, tetap kami punya rentang kendali, tetapi berjenjang namanya. Bawaslu kan berjenjang, hierarki," jelasnya. Bagja menjelaskan bahwa tidak akan ada pergantian anggota Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota, kecuali jika dibutuhkan dan akan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, yang mencakup beberapa periode mulai dari pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan hingga pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024: 1. Pada tanggal 27 Februari-16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan; 2. Pada tanggal 24 April-31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; 3. Pada tanggal 5 Mei-19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan; 4. Pada tanggal 31 Mei-23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; 5. Pada tanggal 24-26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon; 6. Pada tanggal 27-29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon; 7. Pada tanggal 27 Agustus-21 September 2024: Penelitian persyaratan calon; 8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon; 9. Pada tanggal 25 September-23 November 2024: Pelaksanaan kampanye; 10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan 11. Pada tanggal 27 November-16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. </div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":1p5" class="hq gt">***</div>

Bawaslu RI akan melakukan seleksi terhadap Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) sebagai persiapan menghadapi Pilkada 2024.

Bawaslu Buka Seleksi Panwascam di Pilkada Serentak Minggu Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/Bawaslu-1432603839.jpg" alt="Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat wawancara eksklusif bersama ANTARA" width="100%">
<figcaption>Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat wawancara eksklusif bersama ANTARA</figcaption>
</figure> &nbsp; <a href="http://jawapos.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://JawaPos.com&amp;source=gmail&amp;ust=1707803981514000&amp;usg=AOvVaw37pnKf6j7MGHgMolHL_Ajh">JawaPos.com</a>&nbsp;- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan peringatan tegas kepada peserta Pemilu 2024 untuk tidak melakukan kampanye selama masa tenang, 11-13 Februari 2024. Larangan kampanye juga berlaku di platform media sosial (medsos). Larangan berkampanye tersebut berlaku bagi calon presiden dan wakil presiden serta seluruh calon anggota legislatif. Dilansir dari Antara, Senin (12/2), Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2), menyampaikan Bawaslu mengerahkan patroli siber&nbsp;untuk aktif memantau akun yang didaftarkan oleh peserta pemilu dan akun-akun pribadi mereka.&nbsp; &ldquo;Selain itu, untuk memastikan akun media sosial yang milik akun personal itu tidak memenuhi unsur yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya menghasut, memfitnah, mengadu domba, karena ada Undang-Undang ITE yang berlaku dan menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran hukum lainnya,&rdquo; kata Lolly. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan pihaknya mengerahkan patroli siber untuk memantau akun yang didaftarkan oleh peserta pemilu dan akun-akun pribadi mereka. Patroli siber itu bertugas&nbsp;memastikan tidak ada aktivitas&nbsp;kampanye dalam media sosial yang terdaftar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014150559/jelang-pemungutan-suara-bawaslu-khawatir-timbul-konflik-baru-dari-film-dirty-vote">Jelang Pemungutan Suara, Bawaslu Khawatir Timbul Konflik Baru dari Film Dirty Vote</a> "Kalau masih ada (kampanye) maka dia nanti masuk ke dalam penanganan pelanggaran. Selanjutnya, untuk medsos yang akunnya personal maka menjadi kewajiban Bawaslu untuk mencermati,&rdquo; kata Lolly. Selain larangan kampanye di media sosial, Lolly mengingatkan peserta pemilu tidak memberikan sejumlah uang atau barang kepada masyarakat selama masa tenang dan nanti saat pemungutan suara. Kegiatan bagi-bagi uang atau barang untuk kepentingan kampanye yang dikenal juga dengan&nbsp;money politic&nbsp;c merupakan bagian dari pelanggaran pemilu. Money politics&nbsp;atau praktik memberi uang atau barang untuk kepentingan kampanye, dianggap sebagai pelanggaran pemilu dengan sanksi pidana pemilu hingga empat tahun penjara dan denda Rp 48 juta. &ldquo;Kita sama-sama tahu Pasal 523 ayat 2 (UU Pemilu) pada&nbsp;masa tenang, kalau itu dilakukan maka sanksinya pidana pemilu, sanksinya empat tahun pidana penjara ditambah Rp 48 juta kalau tidak salah dendanya,&rdquo; kata Loly. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menambahkan pemberian uang dalam bentuk apapun, termasuk uang digital, juga dilarang.&nbsp; Bawaslu berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi potensi pelanggaran tersebut. ***

Bawaslu) memberikan peringatan tegas kepada peserta Pemilu 2024 untuk tidak melakukan kampanye selama masa tenang.

Bawaslu Ingatkan Larangan Kampanye di Medsos Pada Masa Tenang Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/29/29-Januari-2024-Bawaslu-APK-351110865.jpg" alt="Bawaslu Lakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) seperti Spanduk, Bendera, dan Baliho (belu.bawaslu.go.id)" width="100%">
<figcaption>Bawaslu Lakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) seperti Spanduk, Bendera, dan Baliho (belu.bawaslu.go.id)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta berhasil menertibkan sebanyak 11.949 alat peraga kampanye (APK) dalam upaya menciptakan pemilihan umum (pemilu) yang kondusif.&nbsp; Dilansir dari Antara Senin (29/1), Koordinator Divisi Hukum Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DKI, Sakhroji, menyatakan bahwa APK tersebut terdiri atas spanduk, bendera, dan baliho. Proses penertiban APK dilakukan dua kali, yakni pada 19 Januari dan 26 Januari 2024, dengan estimasi total yang masih bersifat perkiraan sementara. Pada penertiban pertama, tercatat sebanyak 2.190 APK yang telah ditertibkan dan dirapikan. Sedangkan pada penertiban kedua, yaitu pada 26 Januari, sebanyak 9.759 APK juga telah mendapatkan penertiban dan pembenahan. Sakhroji menjelaskan bahwa angka tersebut masih bersifat perkiraan dan pendataan belum sepenuhnya selesai. Setelah penertiban APK di tingkat provinsi, langkah berikutnya adalah melanjutkan aksi penertiban dan pembinaan di tingkat kecamatan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014033347/lagi-pengendara-motor-tertimpa-apk-di-jalan-magelang-jogjakarta-ketua-bawaslu-magelang-imbau-pemasangan-apk-diperbaiki">Lagi! Pengendara Motor Tertimpa APK di Jalan Magelang-Jogjakarta, Ketua Bawaslu Magelang Imbau Pemasangan APK Diperbaiki</a> Untuk mencapai hal ini, Bawaslu DKI Jakarta menggandeng panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan dan Satpol PP di wilayah masing-masing. Mereka bekerjasama dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan seiring dengan mendekatnya hari pemungutan suara. Dalam konteks upaya mencapai keamanan dan kenyamanan jelang pemungutan suara, Bawaslu DKI Jakarta mengambil inisiatif untuk melibatkan partai politik dalam kegiatan penertiban dan pembenahan APK. Langkah ini diharapkan dapat menggandeng semua pihak terkait dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan aman dari potensi gangguan yang dapat muncul dari alat peraga kampanye yang tidak tertib. Selain Bawaslu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, juga turut berkontribusi dalam upaya menertibkan APK. Sebelumnya, Latif Usman telah melakukan koordinasi dengan pimpinan partai politik di DKI Jakarta. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk menertibkan alat peraga kampanye yang dianggap berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan raya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014019637/soroti-menjamurnya-apk-diaz-hendropriyono-ingat-ya-akan-ada-sampah-menumpuk-kotak-masuk-editornurul-adriyana">Soroti Menjamurnya APK, Diaz Hendropriyono: Ingat Ya akan Ada Sampah Menumpuk Kotak Masuk Editor/Nurul Adriyana</a> Melalui langkah-langkah ini, diharapkan bahwa proses pemilu dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yaitu pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3. Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan masa tenang pada 11-13 Februari 2024, dan pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung serentak pada 14 Februari 2024. ***

Bawaslu DKI Jakarta berhasil menertibkan dan membredel sebanyak 11.949 alat peraga kampanye (APK) dalam upaya pemilu kondusif.

11 Ribu APK Dibredel Bawaslu DKI Jakarta, Dilakukan Kedua Kalinya Untuk Wujudkan Pemilu Kondusif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/14/kebumen-736181622.jpg" alt="OLAH TKP: Petugas dari kepolisian dan TNI mendatangi lokasi kecelakaan yang menimpa siswa SMK Tamtama Karanganyar, pada Rabu (10/1). (Dokumentasi Koramil Karanganyar)" width="100%">
<figcaption>OLAH TKP: Petugas dari kepolisian dan TNI mendatangi lokasi kecelakaan yang menimpa siswa SMK Tamtama Karanganyar, pada Rabu (10/1). (Dokumentasi Koramil Karanganyar)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kasus meninggalnya siswa SMK Tamtama Karanganyar karena tertimpa baliho di jalan raya, kini mendapat perhatian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kebumen, Jawa Tengah. Adapun korban adalah Sintiya Rustiyani (17), yang tewas di tempat usai kejadian. Sementara rekannya, mengalami luka-luka. Video yang menampilkan suasana pasca insiden, viral di sosial media. Dalam video tersebut korban tergeletak di tengah jalan yang ramai, dan sebuah baliho yang terbalik di bahu jalan. Kasi Humas Polres Kebumen, AKP Heru Sanyoto, mengungkapkan kronologi terjadinya kecelakaan tersebut. Dilansir dari Radar Kudus (Jawa Pos Group), Minggu (14/1), kejadian terjadi di di jalur Alang-Alang Amba, Desa Sidomulyo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Mulanya, korban dan rekannya berboncengan usai rampung dari sekolah sekitar pukul 14.30 WIB. Mereka berkendara dari arah timur ke barat. Saat tiba di titik lokasi, baliho alat peraga kampanye (APK) yang berukuran cukup besar, tiba-tiba menimpanya karena tertiup angin kencang. Keduanya pun langsung terjatuh. Nahasnya, helm korban terlepas dan membuat kepala korban terbentur ke beton aspal jalan raya. &ldquo;Saat terjatuh, helm pengemudi motor terlepas, sehingga luka yang dialami cukup serius pada bagian kepala, karena membentur beton jalan,&rdquo; kata Heru. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013722650/viral-siswa-smk-di-kebumen-meninggal-dunia-diduga-usai-tertimpa-baliho-caleg">Viral! Siswa SMK di Kebumen Meninggal Dunia Diduga Usai Tertimpa Baliho Caleg</a> Respon Bawaslu Kebumen Kasus ini pun menjadi hal serius yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kebumen. Alih-alih langsung menindaklanjuti caleg pemilik baliho terkait, faktanya, baliho tersebut justru belum masuk dalam daftar catatan Bawaslu. Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kebumen, Imam Khamdani, mengatakan bahwa pihaknya sempat menyisir lokasi tersebut sebelum insiden, namun tidak ada baliho terkait terpasang di sana. &ldquo;Kita sudah melakukan inventarisir APK per tanggal 31 Desember 2023, setelah kita cek di lokasi, APK tersebut belum masuk dalam inventarisir kita. Kita melalui PKD (Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa) itu kan setiap hari menyusur ya, termasuk APK yang melanggar. Ternyata sebelum hari H terjadinya insiden, APK tersebut belum ada,&rdquo; jelas Imam. Lebih lanjut, Imam mengaku bahwa pihaknya belum bisa menyimpulkan poin pelanggaran untuk caleg terkait dengan baliho pencabut nyawa tersebut. Pasalnya, kata dia, saat akan diperiksa, baliho tersebut sudah tidak ada di lokasi pasca kejadian. Juga, pihak tak tau pasti seperti apa pemasangan baliho itu. &ldquo;Kita belum tahu (ada pelanggaran atau tidak) karena belum masuk inventarisir kita, sebelum kejadian kita juga sudah menyusur dan sebelumnya belum ada,&rdquo; katanya menambahkan. &ldquo;Artinya melanggar atau tidak kan belum tahu, pemasangannya seperti apa gitu. Itu kita belum bisa memastikan karena waktu ke TKP baliho tersebut sudah tidak ada,&rdquo; lanjutnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013721505/viral-baliho-caleg-memakan-korban-seorang-siswi-di-kebumen-meninggal-usai-tertimpa-baliho">Viral, Baliho Caleg Memakan Korban, Seorang Siswi di Kebumen Meninggal Usai Tertimpa Baliho</a> Kewenangan Satlantas Lantaran tak ditemukan baliho dan tidak bisa mengidentifikasi kesalahan pada baliho tersebut, Imam mengatakan bahwa perkara ini seharusnya masuk dalam kewenangan satlantas setempat. &ldquo;Bahwa ada pemberitahuan terkait ada insiden itu, nah kita kan langsung kroscek ke lokasi. Tidak ada tindak lanjut bahwa ini melanggar atau tidak, salah siapa dan sebagainya itu kan murni kewenangan Satlantas,&rdquo; pungkasnya. Kendati demikian, Imam memastikan pihaknya sudah mengeluarkan imbauan agar para caleg tertib dalam memasang APK di tempat umum. &ldquo;Kalau dari Bawaslu melihatnya dari alat peraga kampanyenya. Bawaslu sudah melayangkan imbauan kepada peserta pemilu terkait pemasangan APK yang masuk dalam kategori melanggar untuk ditertibkan,&rdquo; tandasnya. &nbsp;***

Siswa SMK Tamtama yang tertimpa baliho di jalan raya, mendapat perhatian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kebumen, Jawa Tengah.

Proprti Kampanye Belum Terdaftar! Bawaslu Kebumen Tanggapi Kasus Siswa SMK yang Meninggal Tertimpa Baliho

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/18/Ketua-Bwaslu-2549711871.jpg" alt="Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Rahmat Bagja." width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Rahmat Bagja.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) resmi menjalin kerja sama dengan Tiktok Indonesia. Bawaslu RI dan Tiktok Indonesia bekerja sama untuk mendorong integrasi pemilu 2024 khususnya dalam menangkal&nbsp;hoax. Dalam kerja sama ini, Bawaslu RI dan Tiktok Indonesia berharap pemilih muda dan pemilih pemula bisa mendapat informasi terkait Pemilu 2024 secara maksimal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012974596/sosialisasi-pemilu-lewat-film-kejarlah-janji">Sosialisasi Pemilu lewat Film Kejarlah Janji</a> &ldquo;Semoga pemilu kita tetap&nbsp;trush&nbsp;dan&nbsp;safety&nbsp;hingga 2024 ke depan,&rdquo; ujar Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI saat penandatanganan MOU bersama tiktok di Kantor Bawaslu RI, Jakarta pada Senin (18/9). &ldquo;Terutama dengan tiktok, sebagai pendukung utama Pemilu tanpa&nbsp;hoax,&nbsp;tanpa fitnah, dan pemilu dan pemilu bahagia,&rdquo; disampaikan Bagja kepada wartawan. Bagja menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan mitigasi risiko terhadap persoalan media sosial yang dihadapi pada Pemilu 2019 lalu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012973581/rayakan-hut-ke-45-pangdam-brawijaya-instruksikan-gm-fkppi-jatim-bantu-ciptakan-pemilu-damai">Rayakan HUT Ke-45, Pangdam Brawijaya Instruksikan GM FKPPI Jatim Bantu Ciptakan Pemilu Damai</a> &ldquo;Tapi sekarang, dengan mitigasi seperti ini kami harapkan Pemilu akan lebih argumentatif,&nbsp;reasonable,&nbsp;pilihan yang diberikan masyarakat tanpa adanya fitnah,&rdquo; ungkap Bagja. Ia juga berharap bahwa Tiktok bersama media sosial yang lain mewujudkan saluran yang menjadi rujukan bagi pemilih muda dan pemilih pemula. &ldquo;Diharapkan dengan adanya kerja sama ini, Tiktok dapat memelihara keadaan lalu lintas media sosial,&rdquo; pungkasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/012967609/bersama-dmasiv-abraham-sridjaja-ajak-wni-di-luar-negeri-gunakan-hak-suara-di-pemilu-2024">Bersama D'Masiv, Abraham Sridjaja Ajak WNI di Luar Negeri Gunakan Hak Suara di Pemilu 2024</a> &ldquo;Dan tentunya bisa menjadi rujukan bagi pemilih pemula dalam mencari informasi,&rdquo; lanjut Bagja. Dalam kesempatan ini juga Bagja menyampaikan hal terpenting dari kerja sama ini informasi kepemiluan di Tiktok akan semakin kaya (banyak). Ia menambahkan masyarakat ke depannya akan melihat kontestan (peserta pemilu) bersaing di media sosial dengan baik. &ldquo;Bersaing tanpa untuk menjatuhkan satu sama lain berdasarkan SARA tapi berdasarkan argumentasi yang rasional,&rdquo; harap Bagja. Bagja menilai tanpa adanya media sosial, maka pemilu tidak akan ramai. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/012967609/bersama-dmasiv-abraham-sridjaja-ajak-wni-di-luar-negeri-gunakan-hak-suara-di-pemilu-2024">Bersama D'Masiv, Abraham Sridjaja Ajak WNI di Luar Negeri Gunakan Hak Suara di Pemilu 2024</a> Ia juga mengharapkan kehadiran Tiktok akan membuat bagi semua pemilih mendapatkan informasi dengan baik. &ldquo;Kontestan bersaing secara sehat melalui video maupun ucapan,&rdquo; katanya. &ldquo;Ini yang akan dipegang pada pemilih ke depan untuk memilih pilihannya pada Februari 2024 mendatang,&rdquo; ungkap Bagja.

Rahmat Bagja umumkan Bawaslu RI dan Tiktok Indonesia mendorong integritas Pemilu 2024 pada 14 Februari tahun depan.

Bawaslu RI dan Tiktok Indonesia Resmi Jalin Kerja Sama untuk Mendorong Integritas Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/Ketua-Bawaslu-RI-Rahmat-Bagja-Dery-Ridwansah-4-733433611.jpg" alt="Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono (kiri), Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah), Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kanan) saat konferensi pers di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (6/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono (kiri), Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah), Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kanan) saat konferensi pers di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (6/4/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mulai menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN). Itu menyusul adanya laporan seorang simpatisan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berinisial GT yang dilantik sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, Papua Tengah. "Sekarang iya (berkoordinasi dengan BIN)," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Jakarta, Kamis (31/8). Langkah itu, lanjut dia, diambil sebagai upaya klarifikasi. Sebab, pihaknya tidak bisa mengambil tindakan tanpa bukti yang valid. "Kan harus ditanya kepada yang bersangkutan juga dan juga kepada instansi-instansi yang ada," imbuhnya. Jika sudah ada kepastian dari otoritas keamanan, Bagja memastikan akan mengambil langkah tegas berupa pemberhentian. "Kalau sudah ada keterangan dari temen-temen mabes Polri ataupun badan intelejen kita akan melakukan proses koreksi terhadap hal tersebut," jelasnya. Mekanisme tersebut sudah diatur. Bawaslu dapat meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memutus pemberhentian. "Kami akan mengusulkan kepada, memohonkan kepada DKPP untuk diberhentikan," pungkasnya.

Seorang simpatisan Kelompok Kriminal Bersenjata berinisial GT dikabarkan dilantik sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Simpatisan KKB Diduga Masuk Jajarannya jadi Penyelenggara Pemilu, Bawaslu Gandeng BIN