<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/IMG-20231123-WA0004_4-2834706564.jpg" alt="Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; DPD PDIP Jawa Barat melaporkan Ridwan Kamil ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, atas dugaan tindakan kampanye terselubung saat berkunjung di acara Jambore BPD Tasikmalaya baru-baru ini. Dilansir dari Radar Sukabumi (Jawa Pos Group), Jumat (19/1), mantan Gubernur Jawa Barat itu diduga mengajak para aparatur desa di Jawa Barat agar memilih paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Diketahui, Ridwan Kamil memang menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) untuk Prabowo-Gibran pada pilpres 2024. Anggota Badan Bantuan Hukum dan Advokasi rakyat (BBHAR) PDIP Jabar, Naga Sentana, mengatakan bahwa dugaan tindakan yang dilakukan oleh Ridwan Kamil, bisa dikaitkan dengan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024. Sebuah video berdurasi 88 detik, kata Naga, viral di sosial media yang menampilkan Ridwan Kamil mengenakan atribut khas paslon nomor 2 Prabowo-Gibran. &ldquo;Beredarnya aksi RK di acara Jambore BPD Kabupaten Tasikmalaya menimbulkan persepsi negatif. Kampanye RK yang hari ini merupakan Ketua TKD 02 Jabar karena melibatkan BPD di Kab Tasikmalaya, dapat diindikasikan RK berkampanye bersama BPD yang seharusnya bersikap netral dalam pemilu,&rdquo;&nbsp;kata Naga. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013706430/ridwan-kamil-mengaku-siapkan-gestur-khusus-untuk-prabowo-saat-debat-ketiga-capres-2024">Ridwan Kamil Mengaku Siapkan Gestur Khusus untuk Prabowo saat Debat Ketiga Capres 2024</a> Ia merinci, Ridwan Kamil memakai jas berwarna biru senada dengan pakaian khas paslon nomor urut 2. Juga, jas yang dipakai dalam berbagai tampilan banner dan spanduk yang tersebar. Selain itu, dalam kegiatan tersebut, Naga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan jika anggota BPD yang terlibat dalam acara tersebut adalah ASN. Sehingga hal ini dirasa perlu ditindaklanjuti apakah adanya indikasi pelangaran atau tidak. &ldquo;Jika dianggap hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu, agar segera dapat ditindak sesuai aturan yang berlaku,&rdquo;&nbsp;lanjutnya. Lebih lanjut, Naga bahkan menyebut jika Ridwan Kamil juga diduga membagi-bagikan uang kepada peserta yang hadir. Mengenakan atribut TKD paslon tertentu dan membagi-bagikan uang, hal tersebut dinilai Naga semakin menguatkan indikasi dugaan kampanye terselubung. &ldquo;Kami mendapatkan informasi dari medsos sehingga kami tidak mengetahui persis kegiatannya. Yang pasti ada perbuatan bagi-bagi uang sawer yang dilakukan Ketua TKD paslon nomor urut 02 itu." "Entah disengaja atau tidak, yang jelas yang bersangkutan memakai baju kebesaran yang identik dengan jabatan melekat sebagai Ketua TKD paslon 02,&rdquo;&nbsp;pungkasnya. Selanjutnya, pihaknya pun berharap Bawaslu bisa dengan serius menindaklanjuti ini, untuk memastikan tindakan yang dilakukan Ridwan Kamil termasuk dalam pelanggaran kampanye dan netralitas ASN atau tidak. &nbsp;***

Ridwan Kamil diduga mengajak para aparatur desa di Jawa Barat agar memilih paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 2.

Ridwan Kamil Dilaporkan ke Bawaslu Buntut Dugaan Kampanye Terselubung

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Foreder-Bawaslu-2066727576.jpeg" alt="Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Relawan Demokrasi (Foreder) mendatangi kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (8/12)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Relawan Demokrasi (Foreder) mendatangi kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (8/12).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Relawan Demokrasi (Foreder) mendatangi kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (8/12). Hal itu menyusul adanya perusakan alat peraga kampanye (APK) berupa poster dan foto milik pasangan urut nomor tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Karawang Barat, Jawa Barat. &ldquo;Kami dari Foreder ingin melaporkan adanya perusakan APK Bapak Ganjar-Mahfud dan menuntut kepada Bawaslu untuk menyelidiki motif&nbsp; para pelaku ini siapa,&rdquo; kata Wasekjen DPP Foreder, Rudy. Bawaslu, lanjut dia, harus menyelidiki apakah ada motif politik di balik tindakan perusakan yang diduga saat ini juga sudah mencapai wilayah Cikampek. &ldquo;Apakah ada motif dari lawan politik atau motif lain, kalo pelaku kita sudah amankan tapi motifnya apa, otak dibelakang pengerusakan ini siapa, nah itu yang akan kita serahkan kepada pihak Bawaslu,&rdquo; tegas Rudy. Oleh karena itu, Foreder meminta Bawaslu untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut. Termasuk, mengusut tuntas kasus otak di balik pengrusakan atribut tersebut. &ldquo;Sudah seharusnya kita menjalani Pemilu ini dengan Damai, Suka Cita dan Santuy bukan dengan cara merusak Alat Peraga Kampanye lawan politik,&rdquo; tandasnya.

Terjadi perusakan alat peraga kampanye (APK) berupa poster dan foto milik pasangan urut nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud di Karawang Barat

Foreder Datangi Kantor Bawaslu Laporkan Perusakan APK Ganjar-Mahfud   

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/imagepsd-42-1307199299.jpg" alt="Anggota Bawaslu dan Satpol PP Kota Surakarta saat membersihkan atribut kampanye yang terpasang di ruas jalan di Kota Solo, Rabu (22/11/2023). (Antara/Bambang Dwi Marwoto)." width="100%">
<figcaption>Anggota Bawaslu dan Satpol PP Kota Surakarta saat membersihkan atribut kampanye yang terpasang di ruas jalan di Kota Solo, Rabu (22/11/2023). (Antara/Bambang Dwi Marwoto).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Di sejumlah ruas jalan Solo, Jawa Tengah, telah ditemukan ratusan atribut kampanye,&nbsp;pada Rabu (22/11) kemarin. Mengetahui hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surakarta bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat, langsung mencopot dan menurunkan atribut-atribut pemilu tersebut. Melansir dari Antara, Kamis (23/11), penurunan alat peraga dan atribut kampanye itu dilakukan karena dinilai telah melanggar Wali Kota (Perwali) No.2 Tahun 2009 tentang ketertiban, sekaligus ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.15/2023 tentang kampanye. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Surakarta, Poppy Kusuma Nataliza mengungkapkan jika pihaknya bersama petugas Satpol PP pada 4 November lalu telah melakukan penetapan daftar calon tetap (DCT) DPRD Kota Surakarta. Mereka melarang segala macam alat peraga Pemilu sebelum 27 November atau waktu yang telah ditetapkan untuk kampanye. "Sudah tertuang di pasal 69 dan pasal 79 bahwa partai politik boleh melakukan sosialisasi selama masa tidak boleh kampanye, tetapi hanya diperbolehkan dalam lingkup terbatas," ungkap Poppy. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/013310136/menteri-pupr-sebut-jalan-tol-japek-ii-selatan-dan-tol-solo-jogja-dibuka-fungsional-selama-libur-nataru">Menteri PUPR Sebut Jalan Tol Japek II Selatan dan Tol Solo-Jogja Dibuka Fungsional Selama Libur Nataru</a> Berdasarkan ketentuan PKPU 15/2023, alat peraga kampanye yang melanggar adalah spanduk, baliho reklame yang memuat unsur ajakan. Biasanya spanduk atau baliho mengandung isi muatan tentang citra diri atau foto calon legislatif dengan nomor urut untuk promosi dukungan kepada warga. Jika tidak memuat unsur tersebut, namun terbukti melanggar Perwali, maka juga tetap ditertibkan petugas. Menurutnya, bendera partai dan nomor urut serta bentuk sosialisasi secara internal itu perlu dengan pertemuan terbatas. Saat melakukan sosialisasi, maka partai juga harus membuat pemberitahuan satu hari sebelumnya ke Bawaslu dan KPU. "pencopotan atribut kampanye yang dilakukan para petugas Satpol PP yang diawasi Bawaslu tersebut adalah yang terpasang di jembatan, tiang listrik, rumah ibadah, tempat pendidikan, kantor pemerintah, dan ranah white area,"&nbsp;jelasnya. *** &nbsp;

Pemasangan atribut pemilu sebelum masa kampanye dinilai telah melanggar Perwali No.2 Tahun 2009, sejumlah atribut di Solo, diturunkan.

Belum Waktunya Kampanye, Bawaslu Turunkan Ratusan Atribut yang Terpasang di Jalanan Solo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/IMG_20231122_1039012-2944486285.jpg" alt="Ketua DKPP Heddy Lugito." width="100%">
<figcaption>Ketua DKPP Heddy Lugito.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu belum menerima aduan Ketua&nbsp;Badan Pengawas Pemilu Kota Medan, Sumatera Utara. Polda Sumut tangkap anggota Bawaslu Medan berinisial AH dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan seorang caleg. &rdquo;Untuk kasus Medan, (belum dilaporkan) itu nanti biasanya atasannya dalam hal ini Bawaslu akan melaporkan ke DKPP minta supaya yang bersangkutan diberhentikan, prosesnya seperti itu. Karena Bawaslu tidak bisa memberhentikan anggotanya, tetapi harus DKPP,&rdquo; ujar Ketua DKPP Heddy Lugito seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, untuk kasus bersangkutan, pihak yang memiliki kewenangan melaporkan adalah Ketua Bawaslu Kota Medan dengan mengadukan&nbsp;ke DKPP untuk segera diproses sesuai peraturan berlaku. &rdquo;Jadi, mereka akan minta DKPP, dia (pimpinan) mengadukan pemberhentian. Ini pernah terjadi di beberapa pemilu lalu, ada anggota KPU melakukan pelanggaran hukum ditangkap KPK waktu itu, namanya Wahyu Hidayat diberhentikan karena Bawaslu&nbsp;melaporkan ke DKPP,&rdquo; ujar Heddy. Namun demikian, kata dia, pihaknya masih menunggu perwakilan Bawaslu Kota Medan untuk mengadukan secara resmi terkait dugaan pelanggaran berat yang dilakukan bersangkutan. Sebab, perbuatannya telah melanggar kode etik penyelenggara. &rdquo;Sekarang belum berproses karena Bawaslu&nbsp;masih sibuk. Kayaknya belum mengadukan. Tapi, Bawaslu pasti mengadukan untuk pemberhentian terhadap orang ini. Sekarang masih tunggu proses, belum dilakukan itu (dilaporkan). Jadi, kalau tidak ada pengaduan kita diam. Kita tidak sama seperti KPK bisa OTT,&rdquo; tutur Heddy Lugito. Menurut dia, DKPP bersikap pasif, kalau ada pengaduan baru dilakukan tindakan. Sebab, hanya DKPP yang diberikan kewenangan UU untuk memberhentikan penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran hukum. Sebelumnya, anggota Bawaslu Kota Medan berinisial AH, 32, diketahui menjabat Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Humas terjaring&nbsp;OTT oleh Tim Opsnal Kelompok Kerja Penindakan Saber Pungli Polda Sumut pada Selasa (14/11) di salah satu hotel di Kota Medan. Selain yang bersangkutan, turut diamankan pula dua pria berinisial IG, 25, dan FH, 29. Mereka dibekuk saat menerima uang atas dugaan pemerasan kepada salah satu caleg yang diduga dipersulit saat mengurus berkas dokumen persyaratan.

DKPP belum terima aduan Bawaslu Kota Medan terkait anggotanya yang ditangkap Polda Sumut dalam OTT atas dugaan pemerasan

DKPP Belum Terima Aduan Pimpinan Bawaslu Medan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/18/WhatsApp-Image-2023-11-18-at-181642-1880005027.jpg" alt="Muhammad Agil Akbar." width="100%">
<figcaption>Muhammad Agil Akbar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Muhammad Agil Akbar resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya. Agil diadukan Achmad Aben Achdan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/11). &rdquo;Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu Muhammad Agil Akbar selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Surabaya terhitung sejak putusan ini dibacakan,&rdquo; ungkap Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo, dalam keterangannya. Dalam persidangan terkuak harga kursi untuk menjadi Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Surabaya Rp 5 juta. Hal itu dibuka dalam persidangan di DKPP. Berikut rangkuman duduk perkara sesuai keputusan Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023: Pada 28 September 2022, di Surabaya, Appridzani Syahfrullah alias Slolop selaku rekan Agil Akbar (teradu) menawarkan melalui Whatsapp kepada Pengadu Achmad Aben Achdan bergabung menjadi bagian daripada Panwaslu Kecamatan Sukolilo, Surabaya dengan beberapa syarat dan ketentuan. Salah satunya yakni pengadu tidak diberikan hak menentukan dan membentuk Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Hal itu disampaikan melalui chat Whatsapp oleh Appridzani Syahfrullah alias Slolop. Slolop mengatakan kepada pengadu segera memberikan DP untuk proses awal sebagai salah satu syarat dalam rekrutmen Panwascam, daripada nanti pendaftaran panwas diperpanjang semakin banyak kandidat. Setelah pengadu mendengar kabar momen tidak bisa diulang dan ketika pendaftaran diperpanjang berakibat semakin banyak kandidat, pengadu bergegas mencari pinjaman uang sebagai uang tanda jadi dijamin lolos seleksi Panwaslu Kecamatan Sukilolo, Kota Surabaya. Aben mengatakan kepada Appridzani Syahfrullah alias Slolop bahwa tidak ingin memberikan uang suap tersebut secara langsung. Aben ingin memberikan uang tersebut melalui transfer m-banking yang ditujukan langsung kepada nomor rekening Teradu Agil Akbar selaku Ketua Bawaslu Kota Surabaya. Namun, Appridzani Syahfrullah alias Slolop meminta uang suap atau uang tanda jadi tersebut ditransfer melalui m-banking yang ditujukan langsung kepada nomor rekening miliknya. Appridzani Syahfrullah alias Slolop berdalih Agil Akbar tidak membawa ATM. &nbsp;Setelah Aben mendapatkan arahan dari Appridzani Syahfrullah alias Slolop, pengadu langsung transfer Rp 1.000.000 kepada nomor rekening Appridzani Syahfrullah dengan catatan pada transfer tersebut DP Panwascam untuk Agil Akbar. Bukti transfer tersebut pengadu screenshot lalu dikirim melalui whatsapp kepada Appridzani Syahfrullah alias slolop. Setelah Aben mengirimkan bukti transfer tersebut, langsung menanyakan kepada Appridzani Syahfrullah alias Slolop dengan pertanyaan. &rdquo;Ya sudah itu sudah tak DP Rp 1.000.000, terus tanyakan sisanya kapan terakhir deadline-nya kepada Pak Agil,&rdquo; tutur Aben. &rdquo;Kamu ngomong sendiri, tugasku sebagai penyambung lidah sudah selesai ya? yang penting aku sudah mengupayakan semaksimal mungkin agar kamu bisa menjadi panwascam, selebihnya kamu selesaikan sendiri dengan Pak Ketua (M. Agil Akbar),&rdquo; jawab Slolop. Pada 29 September 2022, Aben Syahfrullah menelepon Appridzani alias Slolop dengan tujuan konfirmasi dengan ucapan yang pada pokoknya menanyakan berapa nominalnya. Appridzani alias Slolop menjawab, fix 5 ribu (maksudnya Rp 5.000.000). &rdquo;Itu nanti buat uang tutup mulut, kamu jangan rame-rame ya (jangan bilang-bilang kepada siapa pun),&rdquo; ujar Slolop. Pada 12 Oktober 2022, Aben berinisiatif menghubungi Agil Akbar melalui chat whatsapp. &rdquo;Pak saya sudah siap dananya, tinggal menunggu arahan selanjutnya. Tak kirim sekarang ya Pak uangnya?&rdquo; tutur Aben. &rdquo;Iya, melalui Slolop (Appridzani Syahfrullah) melalui account Dana saja,&rdquo; jawab Agil. Kemudian Pengadu mengatakan kepada Agil Akbar melalui chat whatsapp. &rdquo;Pak ini aku sudah uangnya yang senilai Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), ini jaminan ya pak untuk masuk panwascam. Soalnya aku pinjam uang ini ke temanku yang Andik Bokep, kalau iya tak transfer sekarang ya, chat ini jangan sampai orang lain tahu ya pak, langsung tak hapus,&rdquo; kata Aben. Agil menjawab dan hapus chat. Lalu pada 12 Oktober 2022, Pengadu mengirimkan uang Rp 4.000.000 melalui account Dana dengan nomor 085732802420 atas nama App***ani Syah***lah dan bukti transfer tersebut Aben screenshot sebagai bukti. Kemudian Aben kirim melalui whatsapp kepada Agil Akbar. &rdquo;Pak ini aku sudah transfer Rp 4.000.000. Sudah ini aku pasrahkan hidupku kepada Pak Agil untuk masuk ke Panwas. Tolong dibantu aku pak masuk ke Panwas, harapanku cuma ke Pak Agil, terima kasih bantuannya,&rdquo; kata Aben. Lalu Agil Akbar menjawab oke. Agil Akbar mengirimkan kemudian materi atau kisi-kisi soal Computer Asisted Test kepada Pengadu melalui chat whatsapp. Pemberhentian Agil diputuskan dalam rapat pleno oleh tujuh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yakni Heddy Lugito, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Muhammad Tio Aliansyah, Yulianto Sudrajat, dan Lolly Suhenty.

Muhammad Agil Akbar resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya

Terkuak Cara Ketua Bawaslu Surabaya Agil Terima Uang Suap Rp 5 Juta untuk Kursi Panwascam Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/agil-akbar-616474722.png" alt="Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar." width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Muhammad Agil Akbar resmi diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari jabatannya sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya. Agil diadukan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/11). Berikut rangkuman profil Agil sebelum menjadi Ketua Bawaslu Surabaya yang dirangkum JawaPos.com melalui website resmi Bawaslu, https://surabaya.bawaslu.go.id/profil-pimpinan/. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013299590/nphd-dana-pilkada-di-sumsel-ditandatangani-pj-gubernur-bupati-dan-wali-kota-dengan-ketua-kpu-dan-bawaslu">NPHD Dana Pilkada di Sumsel Ditandatangani Pj Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dengan Ketua KPU dan Bawaslu</a> Agil kelahiran Surabaya dan termasuk dalam kelompok generasi milenial. Agil lahir pada Agustus 1987. Agil mengawali karir sebelum menjadi Ketua Bawaslu Surabaya dengan beberapa pekerjaan. Yakni, sebagai Research Consultan PT BCI Asia, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wonocolo, dan Staf Panwaslu Kota Surabaya. Agil diadukan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023. &rdquo;Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu Muhammad Agil Akbar selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Surabaya terhitung sejak putusan ini dibacakan,&rdquo; ungkap Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo, dalam keterangannya. Saat persidangan, Achmad Aben Achdan sebagai pengadu dalam perkara Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023, menyampaikan bahwa dirinya harus menyetorkan sejumlah uang kepada Appridzani Syahfrullah. Dengan tujuan terpilih menjadi Anggota Panwascam Sukolilo. Nah, dalam persidangan, Agil memang tidak terbukti menerima uang. Namun, DKPP menilai Muhammad Agil Akbar telah melakukan pembiaran. Sehingga terjadi transaksi uang dalam Bawaslu Surabaya. Selain itu, DKPP menilai Agil gagal menjadi Ketua Bawaslu Surabaya. DPKP menyampaikan bahwa Agil seharusnya memastikan tahap seleksi calon Anggota Panwascam Surabaya berlangsung sesuai aturan. Tidak melenceng. &rdquo;Tindakan pengadu seharusnya dikatakan teradu kepada koleganya yaitu anggota Bawaslu Kota Surabaya melalui forum pleno. Untuk apa? Untuk dibahas dan menjadi pertimbangan Bawaslu Kota Surabaya untuk tidak menetapkan Pengadu sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Sukolilo,&rdquo; ungkap Anggota Majelis Muhammad Tio Aliansyah. Agil sebagai teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf d, pasal 6 ayat (3) huruf a, pasal 8 huruf b, huruf g, dan huruf j; pasal 10 huruf a, huruf c, dan huruf d; pasal 15 huruf d, dan pasal 16 huruf e, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Hingga berita ini selesai dibuat, Agil belum memberikan pernyataan apapun kepada JawaPos.com.

Muhammad Agil Akbar resmi diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari jabatannya sebagai Ketua Bawaslu Surabaya

Profil Muhammad Agil Akbar, Ketua Bawaslu Surabaya yang Dicopot, dari Generasi Milenial Mengawali sebagai Staf Panwaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/18/WhatsApp-Image-2023-11-18-at-181642-1880005027.jpg" alt="Muhammad Agil Akbar." width="100%">
<figcaption>Muhammad Agil Akbar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Muhammad Agil Akbar resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya. Agil diadukan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/11). &rdquo;Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu Muhammad Agil Akbar selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Surabaya terhitung sejak putusan ini dibacakan,&rdquo; kata Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo, dalam keterangannya. Saat persidangan, Achmad Aben Achdan sebagai pengadu dalam perkara Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023, menyampaikan bahwa dirinya harus menyetorkan sejumlah uang kepada Appridzani Syahfrullah. Dengan tujuan terpilih menjadi Anggota Panwascam Sukolilo. Nah, dalam persidangan, Agil memang tidak terbukti menerima uang. Namun, DKPP menilai jika Muhammad Agil Akbar telah melakukan pembiaran. Sehingga terjadi transaksi uang dalam Bawaslu Surabaya. Selain itu, DKPP menilai apabila Agil gagal menjadi Ketua Bawaslu Surabaya. DPKP menyampaikan bahwa Agil seharusnya memastikan tahap seleksi calon Anggota Panwascam Surabaya berlangsung sesuai aturan. Tidak melenceng. &rdquo;Tindakan pengadu seharusnya dikatakan teradu kepada koleganya yaitu anggota Bawaslu Kota Surabaya melalui forum pleno. Untuk apa? Untuk dibahas dan menjadi pertimbangan Bawaslu Kota Surabaya untuk tidak menetapkan Pengadu sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Sukolilo,&rdquo; ungkap Anggota Majelis Muhammad Tio Aliansyah. Agil sebagai teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf d, pasal 6 ayat (3) huruf a, pasal 8 huruf b, huruf g, dan huruf j; pasal 10 huruf a, huruf c, dan huruf d; pasal 15 huruf d, dan pasal 16 huruf e, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Hingga berita ini selesai dibuat, Agil pun belum memberikan pernyataan apapun kepada JawaPos.com.

Jelang Pemilu 2024, Ketua Bawaslu Surabaya Agil Dicopot

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/Bawaslu-lakukan-sosialisasi-Pengawasan-Pemilu-1-1543477418.jpg" alt="Bawaslu lakukan sosialisasi Pengawasan Pemilu." width="100%">
<figcaption>Bawaslu lakukan sosialisasi Pengawasan Pemilu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuka seleksi PPPK 2023 untuk jabatan fungsional hingga lima tahun sejak ditetapkan kelulusan. Jadwal Pendaftaran PPPK 2023&nbsp; Bawaslu sudah dibuka sejak Rabu, 20 September 2023&nbsp; hingga nanti akan ditetapkan kelulusan berakhir pada 13 Desember 2023. Informasi detail berkenaan dengan pendaftaran PPPK 2023 akan diulas pada pembahasan dibawah ini, simak baik tanggalnya, dan lakukan sesuai alur waktu yang sudah ditentukan. Dilansir dari&nbsp;<a href="http://bawaslu.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://bawaslu.go.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1695794730202000&amp;usg=AOvVaw149C9bR_MqKQF059xPztxj">bawaslu.go.id</a>&nbsp;pendaftaran PPPK 2023 dimulai dari sosialisasi pengumuman di berbagai media massa, maupun media sosial dan promosi lapangan dari Selasa, 19 September 2023 hingga 3 Oktober 2023. Setelah sosialisasi dilaksanakan, Pendaftaran seleksi PPPK Bawaslu untuk jabatan fungsional sudah dibuka sejak Rabu, 20 September 2023 lalu. Rencananya pembukaan seleksi PPPK 2023 Bawaslu untuk Jabatan Fungsional akan berakhir pada 9 September 2023. Jadwal berikutnya setelah pendaftaran seleksi ditutup, yaitu panitia seleksi akan melakukan eliminasi pendaftar yang mengumpulkan berkas sesuai dengan ketentuan. Seleksi adminitrasi ini dilaksanakan sejak hari pertama pendaftaran 20 September 2023 hingga nanti terakhir akan berakhir pada 12 Oktober 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013020324/daftar-seleksi-pppk-2023-di-bawaslu-intip-besaran-gaji-pokok-di-lembaga-badan-pengawas-pemilu">Daftar Seleksi PPPK 2023 di Bawaslu? Intip Besaran Gaji Pokok di Lembaga Badan Pengawas Pemilu</a> Hasil seleksi administrasi yang sudah dilaksanakan oleh panitia penerimaan PPPK 2023 untuk Jabatan Fungsional&nbsp; di bawaslu akan diumumkan pada 13 September 2023 sampai 16 Oktober 2023. Hasil seleksi yang dirasa tidak sesuai dengan pendaftar, Panitia memberi waktu sanggah untuk memperbaiki berkas yang tidak sesuai dan menyampaikan alasan agar dapat diterima administrasinya. Masa sanggah yang diberi oleh panitia seleksi PPPK 2023 untuk Jabatan Fungsional Bawaslu akan berlangsung pada 17 sampai 19 September 2023. Pendaftar PPPK 2023 Bawaslu juga diberi kesempatan untuk menyanggah berkas yang sudah diperbaiki, untuk waktunya dari tanggal 17 sampai 21 Oktober 2023. Beras Administrasi yang sudah dilakukan sanggah perbaikan, selanjutnya Panitia akan mengumumkan hasil sanggah pada 20 sampai 26 Oktober 2023. Pendaftar PPPK 2023 untuk Jabatan Fungsional Bawaslu yang lolos seleksi administrasi secara langsung, maupun sanggahan akan dilanjut dengan proses seleksi Kompetensi. Pendaftaran seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada 30 Oktober sampai 2 November 2023, bagi yang tidak diverifikasi ulang maka tidak masuk ke daftar peserta. Pelaksanaan seleksi Kompetensi akan dilaksanakan setelah Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat seleksi sudah diumumkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013020189/sebelum-daftar-cpns-dan-pppk-2023-ini-cara-membeli-dan-pembubuhan-e-materai-online">Sebelum Daftar CPNS dan PPPK 2023, Ini Cara Membeli dan Pembubuhan E-Materai Online</a> Pengumuman Peserta, Waktu, dan tempat Seleksi Kompetensi akan disampaikan pada 3 sampai 6 November 2023. Proses berikutnya akan dilaksanakan Seleksi Kompetensi untuk peserta yang namanya sudah terverifikasi dan ikut sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Proses seleksi Kompetensi itu akan berlangsung pada 8 sampai 2 Desember 2023&nbsp; yang dilakukan secara serentak seluruh peserta yang lolos administrasi dan telah melakukan verifikasi peserta. Pengumuman kelulusan Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan pada 4&nbsp; sampai 13 Desember 2023 untuk menentukan peserta yang berhak mendapat jabatan Fungsional di Bawaslu.*** Achmad Fuji Asro

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuka seleksi PPPK 2023 untuk jabatan fungsional catat tanggal pendaftaran hingga kelulusan.

Buruan Daftar! Bawaslu Buka Seleksi PPPK 2023, Catat Tanggal Pendaftaran sampai Pengumuman Kelulusan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/Komisioner-Lolly-Suhenty-memberi-pengetahuan-mengenai-Bawaslu-3323579451.jpg" alt="Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty ." width="100%">
<figcaption>Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty .</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pendaftaran PPPK 2023 di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) resmi dibuka sejak (20/9) lalu. Pendaftaran PPPK 2023 Bawaslu dibuka dengan berbagai formasi jabatan fungsional yang tersedia. Formasi pendaftaran PPPK 2023 Bawaslu di setiap jabatan fungsional, terdapat kuota yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan oleh pegawai yang sudah selesai masa kerja pada periode sebelumnya. Untuk diketahui, jabatan fungsional Bawaslu di PPPK ini berjumlah 15 dengan ketentuan 12 ahli pertama dan tiga merupakan tenaga terampil Dikutip dari laman&nbsp;<a href="http://bawaslu.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://Bawaslu.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1695778172589000&amp;usg=AOvVaw01YdPpuE5MGad3jJlpey3y">Bawaslu.go.id</a>&nbsp;detail kuota masing-masing jabatan fungsional di Bawaslu&nbsp; yang dapat diikuti oleh semua kalangan. Jabatan fungsional pertama di Bawaslu yakni berupa Analis Hukum dengan jumlah&nbsp; kuota yang tersedia berjumlah 321 orang. Selanjutnya, ada Analis Kebijakan yang membuka kuota sebanyak 45 orang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013009235/bawaslu-ungkap-10-provinsi-rawan-netralitas-asn-di-pemilu-2024">Bawaslu Ungkap 10 Provinsi Rawan Netralitas ASN di Pemilu 2024</a> Jabatan Fungsional berikutnya, Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur dengan jumlah formasi hanya tiga kuota. Jumlah kuota di Jabatan Arsiparis di penerimaan PPPK Bawaslu berjumlah 61 orang. Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum di Bawaslu untuk PPPK 2023 berjumlah kuota 1996 orang. Penerjemah Bahasa Inggri untuk pendaftaran PPPK 2023 membutuhkan pendaftar dengan kuota satu orang. Jabatan Fungsional untuk bagian perencanaan di Bawaslu pada seleksi PPPK tahun 2023 membuka kuota 16 orang. Bawaslu juga membuka Jabatan Fungsional Hubungan Masyarakat dengan jumlah kuota 11 orang. Pranata Komputer termasuk yang dibutuhkan Bawaslu saat pendaftaran PPPK 2023 ini dengan jumlah kuota 76 orang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013007588/bawaslu-luncurkan-pemetaan-isu-netralitas-pns-terkait-pemilu-2024-maluku-paling-rentan"> Bawaslu Luncurkan Pemetaan Isu Netralitas PNS Terkait Pemilu 2024, Maluku Paling Rentan</a> Bawaslu juga membuka pendaftaran untuk Pustakawan saat pendaftaran PPPK 2023 dengan jumlah kuota satu orang. Bawaslu juga membuka untuk jabatan Fungsional Statistisi dengan jumlah kuota 20 orang. Jabatan Fungsional lain di Bawaslu yang kuotanya tersedia yaitu Widyaiswara dengan jumlah formasi satu orang. Jabatan Arsiparis yang masuk dalam daftar penerimaan kuota PPPK 2023 di Bawaslu dengan jumlah kuota tujuh orang. Selain Ahli Pertama, jabatan terampil juga masuk dalam daftar penerimaan kuota PPPK 2023 di Bawaslu Jabatan terampil pertama yang membuka lowongan PPPK 2023 di Bawaslu berupa Jabatan Arsiparis dengan jumlah kuota tujuh orang. Pranata Komputer merupakan jabatan terampil selanjutnya yang dibuka di penerimaaan di Bawaslu untuk PPPK 2023. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur merupakan jabatan terampil terakhir di penerimaan PPPK 2023 di Bawaslu dengan kuota 15 orang.***&nbsp;

Simak detail formasi dan kuota pendaftaran PPPK 2023 di Bawaslu yang telah resmi dibuka sejak (20/9) lalu.

Detail Kuota dan Formasi Jabatan Fungsional di Pendaftaran PPPK 2023 Bawaslu 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/WhatsApp-Image-2023-09-18-at-213749-126047524.jpeg" alt="Tangkapan layar sidang perdana DKPP terkait pemberhentian delapan mantan PPS Kecamatan Tamalate sebagai pengadu dan anggota KPU Makassar sebagai teradu melalui video virtual di Kantor Bawaslu Sulsel." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar sidang perdana DKPP terkait pemberhentian delapan mantan PPS Kecamatan Tamalate sebagai pengadu dan anggota KPU Makassar sebagai teradu melalui video virtual di Kantor Bawaslu Sulsel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar. DKPP juga memeriksa delapan eks anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Tamalate usai diberhentikan di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan. &rdquo;Kami telah mendalami keterangan dari para pihak, baik pengadu maupun teradu. Dan saya anggap cukup untuk pemeriksaan,&rdquo; ujar Ketua Majelis DKPP Ratna Dewi Pettalolo seperti dilansir dari Antara. Dari penjelasan tersebut, pihaknya memberikan batas waktu kepada pengadu yaitu delapan mantan anggota PPS di Kecamatan Tamalate maupun teradu empat anggota KPU Kota Makassar untuk menyiapkan kesimpulan paling lambat tiga hari ke tim persidangan DKPP. Anggota KPU Kota Makassar Endang Sari dalam pemeriksaan mengatakan, keputusan memberhentikan delapan anggota PPS tersebut karena terbukti melakukan pertemuan dengan bakal calon legislatif DPRD Sulsel di Rumah sakit Ananda. itu dilakukan setelah yang bersangkutan mendaftar ke KPU. &rdquo;Pertemuan itu di tempat privat, di rumah sakit. Kami juga mempelajari rekomendasi Bawaslu Makassar di mana ada ungkapan aman, tidak ada CCTV dan mereka menerima uang,&rdquo; tutur Endang. Dari pendalaman, pertemuan tersebut untuk mengkonsolidasikan pemenangan salah satu bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 14 Februari 2024. Selain itu, dari keterangan saksi, ada pembicaraan bahwa setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) mesti memiliki minimal 12 suara. &rdquo;Bagi kami, pertemuan itu mencederai penyelenggara pemilu dan pelanggaran kode etik dan itu tidak bisa kami toleransi. Semua (mantan PPS) membenarkan pemeriksaan Bawaslu. Jadi, langkah kami langsung memberhentikan mereka,&rdquo; ungkap Endang Sari. Untuk posisi teradu yakni Ketua KPU Kota Makassar M. Faridl Wajdi serta tiga anggotanya masing-masing Endang Sari, M. Gunawan Mashar, dan Abd Rahman. Sedangkan delapan orang eks PPS di Kecamatan Tamalate yang menjadi pengadu masing-masing mantan Ketua PPS Tanjung Merdeka A. Burhanuddin, mantan Ketua PPS Balang Baru Ahmad, mantan Ketua PPS Maccini Sombala Israq, mantan Ketua PPS Bongaya Muchlis Jerry Ruslim. Selanjutnya, mantan Ketua PPS Parang Tambung Muhammad Nur Syahid, mantan Ketua PPS Pa'baeng-baeng Suhardi, mantan anggota PPS Bongaya Budi Setiawan, dan mantan anggota PPS Parang Tambung Hardi. Mereka bertemu dengan pemilik rumah sakit tersebut yang merupakan bacaleg dari PDI Perjuangan. Salah satu teradu dalam sidang tersebut yakni Muhammad Nur Syahir mantan Ketua PPS Parang Tambung berdalih bahwa pertemuan di Rumah Sakit Ananda pada akhir Mei tidak ada kaitan dengan politik melainkan membahas organisasi sayap Nahdlatul Ulama yakni Ansor. &rdquo;Beliau (dokter Fadli) dewan penasihat organisasi saya. Mereka (PPS) akan direkrut menjadi calon kader agar sumber daya SDM kami bertambah. Jadi, tidak ada masalah politik hanya masalah pengkaderan saja (Ansor),&rdquo; kata Muhammad Nur Syahir berdalih.

DKPP memeriksa empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dan delapan eks anggota PPS Kecamatan Tamalate usai diberhentikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#badan pengawas pemilu

Berita Terkini