<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/IMG_20240214_044743-1865120445.jpg" alt="Ilustrasi pemilu (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemilu (Freepik)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magelang telah menemukan indikasi kampanye hitam yang dilakukan melalui distribusi selebaran di Masjid Punduhan, Jogonegoro, Mertoyudan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melansir dari Radar Jogja (JawaPos Grup) pada Rabu (14/2), ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Shaleh, mengungkapkan bahwa sebanyak 224 selebaran telah diamankan oleh tim penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, selebaran-selebaran tersebut disimpan di kantor Bawaslu Kabupaten Magelang sebagai bukti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dariinformasi yang disampaikan, selebaran-selebaran itu ditemukan oleh warga menjelang salat Maghrib.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang dapat memengaruhi opini publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">"Kebetulan (yang menemukan) itu anaknya anggota KPPS. Lalu, diteruskan kepada pengawas TPS, panwasdes, dan panwascam. Sehingga selebaran yang ada di masjid itu belum sempat disebarkan," ungkapnya, Selasa (13/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga saat ini, Habib menyatakan bahwa belum ada pembahasan lebih lanjut atau rapat pleno terkait kasus ini karena pelakunya belum ditemukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Modus operandinya adalah dengan meletakkan selebaran di dalam masjid dan meninggalkannya begitu saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014157400/bawaslu-kabupaten-magelang-temukan-ratusan-selebaran-di-masjid-punduhan-yang-diduga-kampanye-hitam">Bawaslu Kabupaten Magelang Temukan Ratusan Selebaran di Masjid Punduhan yang Diduga Kampanye Hitam</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Habib menambahkan bahwa Bawaslu saat ini sedang menyelidiki keberadaan selebaran serupa di lokasi lain.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilihat dari jumlah cetakan selebaran, kemungkinan tidak hanya sekitar 200-an saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pasti lebih. Maka dari itu, kemungkinan ada potensi selebaran tersebut juga disebar di masjid lain," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selebaran tersebut memuat atau berusaha untuk mendiskreditkan salah satu calon legislatif DPR RI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim Panitia Pengawas Desa (Panwasdes) dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) sedang melakukan keliling dan pemantauan terkait penyebaran selebaran itu di lokasi lain.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selebaran ini ditemukan kemarin sore (12/2) Magrib menjelang malam hari," lontarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga saat ini, belum ada laporan terkait praktik politik uang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Bawaslu telah mengidentifikasi beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014152899/respons-film-dirty-vote-airlangga-kampanye-hitam-gak-perlu-dikomentari">Respons Film Dirty Vote, Airlangga: Kampanye Hitam, Gak perlu Dikomentari</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdapat dugaan bahwa praktik politik uang pernah terjadi di daerah-daerah tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, ini sifatnya mitigasi, maka apa yang pernah terjadi di tahun 2019 akan menjadi pemetaan. Petugas akan bertanya kepada masyarakat dan tokoh masyarakat apakah ada yang menawarkan politik uang," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan pemetaan, terdapat sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dinilai cukup rawan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekitar 11 TPS pada pemilu 2019 lalu mencatat jumlah pengguna suara yang menyentuh angka 100 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dan memunculkan dugaan yang perlu dipelajari lebih lanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita pantas bertanya ya. Apakah tidak ada penduduk yang meninggal dunia atau ada penduduk yang sakit dan seterusnya. Tetapi ini hanya indikasi dan perlu kita tindak lanjuti lebih dalam," kata Habib.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div>

Bawaslu Kabupaten Magelang telah menemukan indikasi kampanye hitam yang dilakukan melalui distribusi selebaran di Masjid Punduhan.

Selebaran Kampanye Hitam Ditemukan KPPS di Sebuah Masjid Kabupaten Magelang Jelang Maghrib 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/JKT_BAWASLU-PETAKAN-TPS-RAWAN_MIFTAHUL-HAYAT-09-3652107862.jpeg" alt="Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan keterangan terkait Pemetaan TPS Rawan dan Strategi Pencegahan Jelang Pemungutan Suara di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan keterangan terkait Pemetaan TPS Rawan dan Strategi Pencegahan Jelang Pemungutan Suara di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2/2024).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Dalam menanggapi kritik yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dalam film dokumenter &lsquo;Dirty Vote&rsquo; karya Sutradara Dandhy Dwi Laksono, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja,&nbsp;buka suara. Dilansir dari Antara Senin (12/2), Rahmat Bagja, sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, menegaskan bahwa lembaga tersebut menghargai setiap kritik yang disampaikan.&nbsp; Bawaslu RI terus berupaya sekuat tenaga menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, Bagja menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur fungsi dan tanggung jawab Bawaslu RI dalam menjalankan proses pemilihan umum. Selain itu, Bagja juga menggarisbawahi bahwa baik Bawaslu RI maupun pengawas pemilu di tingkat daerah telah melakukan tugas mereka dengan baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan keyakinan Bagja akan kinerja lembaga pengawasan pemilu di seluruh wilayah, serta kepercayaan mereka terhadap penilaian yang akan dibuat oleh masyarakat terhadap kinerja mereka.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014150148/bawaslu-tanggapi-santai-film-dirty-vote-rahmat-bagja-silakan-kritik-kami">Bawaslu Tanggapi Santai Film Dirty Vote, Rahmat Bagja: Silakan Kritik Kami!</a> Dengan demikian, Bawaslu RI memberikan penekanan pada kewajiban mereka untuk memenuhi tuntutan regulasi dan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilihan umum. Walaupun lembaga ini memberikan penghargaan terhadap kebebasan berpendapat, Bagja menegaskan bahwa Bawaslu RI telah beroperasi sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan. Film dokumenter &lsquo;Dirty Vote&rsquo; menampilkan tiga pakar hukum tata negara yang mengkritik Bawaslu RI atas kekurangannya dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu, yang dinilai tidak memberikan efek jera sehingga pelanggaran tersebut cenderung berulang. Sutradara Dandhy Dwi Laksono menggambarkan film tersebut sebagai sebuah upaya pendidikan bagi masyarakat, khususnya menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Proses pembuatan film melibatkan partisipasi dari 20 lembaga yang berbeda, menunjukkan kerjasama lintas sektor dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Dalam waktu sekitar 8 jam setelah dirilis di YouTube, film tersebut telah ditonton oleh lebih dari satu juta orang, menunjukkan minat yang besar dari masyarakat terhadap isu-isu yang dibahas dalam film tersebut. Hal ini menegaskan bahwa film tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik mengenai permasalahan pemilihan umum. ***

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, buka suara menanggapi kritik yang ditujukan dalam film dokumenter ‘Dirty Vote’.

Ramai Film ‘Dirty Vote’ yang Kritik Bawaslu RI, Berikut Respons Rahmat Bagja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/09/Bawaslu-Kota-Bogor-1-1210031067.png" alt="Ilustrasi Bawaslu Kota Bogor." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bawaslu Kota Bogor.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bogor menelusuri dugaan atas terlibatnya kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dugaan kecurangan tersebut berencana untuk memenangkan salah satu Calon Legislatif (Caleg). Dilansir dari&nbsp;radarbogor.id, Jumat (9/2) Bawaslu Kota Bogor menyatakan bahwa KPPS tersebut berada di wilayah Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.&nbsp; Dugaan adanya keberpihakan Pemilu ini diketahui Bawaslu Kota Bogor pada saat menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Jumat (9/2) di Hotel Papyrus Tropical, Kecamatan Tanah Sareal. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Bogor Utara memeriksa dugaan adanya keterlibatan pengawas TPS tersebut, yang tertangkap tangan sedang melakukan konsolidasi dengan Caleg, serta melibatkan KPPS. Firman Wijaya selaku anggota Bawaslu Kota Bogor menyatakan bahwa ditemukannya dugaan kecurangan tersebut, memungkinkan adanya praktik&nbsp;money politic&nbsp;yang tidak lagi menyasar pemilih, melainkan langsung ke penyelenggara Pemilu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014142408/bawaslu-dki-akan-telusuri-soal-goodie-bag-sembako-berwarna-biru-muda-khas-prabowo-gibran-yang-dibagikan-pj-gubernur-dki-heru-budi-hariono">Bawaslu DKI Akan Telusuri Soal Goodie Bag Sembako Berwarna Biru Muda Khas Prabowo-Gibran yang Dibagikan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hariono</a> &ldquo;Bisa saja terjadi sekarang. Dan kami menduga saat ini mungkin yang kejadian di Bogor Utara ini bukan hanya satu mungkin terjadi di kecamatan-kecamatan lain, jadi memobilisasi Petugas TPS untuk mencoblos peserta Caleg tertentu,&rdquo; ucap Firman Wijaya. Menurut Firman Wijaya, untuk sementara modusnya yaitu petugas TPS yang mencoblos untuk salah satu Caleg dan dimungkinkan di setiap TPS dapat terjadi pemberian sejumlah uang melalui oknum Panwascam. Selain itu, menurut anggota Bawaslu Kota Bogor tersebut, diduga adanya kemungkinan ada salah satu TKD yang secara kolektif untuk mencoblos dengan tawaran sejumlah uang. &ldquo;Jadi mereka itu dimobilisasi untuk mencoblos, makanya kami mungkin bisa potensinya memetakan politik uang itu bukan ke pemilih sekarang tapi memobilisasi pengawas-pengawas dan penyelenggara,&rdquo; jelas Firman Wijaya. Firman Wijaya menjelaskan juga bahwa terkait sanksi yang terlibat&nbsp;money politic&nbsp;akan ditindak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu.&nbsp; Selain itu, dalam Pengawas Pemilu di pasal 543 dijelaskan secara tegas bahwa setiap Pengawas Pemilu baik itu di tingkat pusat maupun pengawas TPS jika tidak menindaklanjuti laporan dan temuan yang disampaikan oleh masyarakat sanksinya adalah pidana 2 tahun dan denda Rp 24 juta. Supriantona salah satu anggota Bawaslu Kota Bogor lainnya, juga menjelaskan bahwa dalam menangani kasus dugaan adanya keterlibatan Petugas KPPS untuk memenangkan salah satu Caleg pada Pemilu 2024, masih mendapat penangan dari Panwascam Bogor Utara.&nbsp;&nbsp; ***

Bawaslu Kota Bogor menelusuri dugaan terlibatnya kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk menangkan salah satu Caleg.

Bawaslu Kota Bogor Jelaskan Dugaan Keterlibatan KPPS untuk Memenangkan Salah Satu Caleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/logo-bawaslu.jpg" alt="Ilustrasi Bawaslu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bawaslu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang fokus melakukan pengawasan aspek administrasi. Terutama berkas yang dikumpulkan partai politik dari bakal calon anggota legislatif untuk mengantisipasi salah satunya penggunaan ijazah palsu. &rdquo;Kami akan memastikan sisi administrasi, seperti ijazahnya apakah sudah dilegalisasi, tempat pendidikannya benar atau tidak,&rdquo; kata Ketua Bawaslu Kota Semarang Arief Rahman seperti dilansir dari Antara di Semarang, Minggu (21/5). Menurut dia, pengawasan berkas administrasi tersebut penting dilakukan untuk mengantisipasi jangan sampai kecolongan ketika bacaleg sudah ditetapkan ternyata ada yang menggunakan ijazah palsu. &rdquo;Kami meminimalisasi jangan sampai ada bacaleg kemudian masuk DCS (daftar calon sementara), DCT (daftar calon tetap), ternyata kemudian hari ditemukan ijazahnya palsu. Makanya ini salah satu yang fokus kami awasi,&rdquo; ujar Arief Rahman. Tak hanya pendidikan, kata dia, aspek pekerjaan juga menjadi sorotan pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kota Semarang terhadap bacaleg, terutama untuk pekerjaan tertentu, seperti pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri. &rdquo;Salah satu fokus kami juga pada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus sebelumnya menyampaikan surat pengunduran diri, misalnya PNS, TNI, Polri, penyelenggara Pemilu. Hal-hal seperti ini fokus kami dalam pengawasan,&rdquo; terang Arief Rahman. Untuk pengawasan berkas pendaftaran bacaleg, Arief mengatakan, Bawaslu kembali melakukan pengawasan melekat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang sebagaimana saat pendaftaran bacaleg. &rdquo;Bawaslu Kota Semarang sejak dimulainya pendaftaran bacaleg dari 18 parpol mulai 1 hingga 14 Mei lalu kan fokus pengawasan dokumen yang diserahkan dari parpol, termasuk pengawasan melalui aplikasi Sistem Pencalonan yang diberikan akses oleh KPU,&rdquo; tutur Arief Rahman. Pada tahap verifikasi berkas, kata dia, Bawaslu juga kembali melakukan pengawasan secara melekat kepada KPU untuk memastikan apakah syarat-syarat yang disampaikan menjadi berkas pendaftaran sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, sinergi&nbsp;terus dibangun Bawaslu dengan KPU Kota Semarang dalam kaitan tugas pengawasan tahap Pemilu 2024, terutama dalam kaitan pengawasan terhadap aspek administrasi. &rdquo;Tentunya dengan sinergi yang kami bangun dengan KPU karena memang sekarang ini KPU yang mempunyai keseluruhan dokumen sehingga kami akan melakukan pengawasan melekat,&rdquo; ucap Arief Rahman. Jika ada temuan bacaleg yang berkas pendaftarannya tidak memenuhi persyaratan, termasuk jika ada penggunaan ijazah palsu atau masih berstatus PNS, TNI, Polri aktif, parpol bisa mengganti dengan bacaleg lain. &rdquo;Kalau ada temuan, statusnya kan tidak memenuhi syarat (TMS). Kalau ada yang TMS ada kesempatan dari parpol untuk memperbaiki. Jadi, tidak serta merta hilang satu kursi, bisa diperbaiki dengan mengganti person yang lain,&rdquo; jelas Arief Rahman. Arief kembali mengingatkan bahwa bacaleg yang akan diajukan parpol untuk menggantikan seandainya ada bacaleg yang dinyatakan TMS juga harus dipastikan bahwa bacaleg pengganti memenuhi syarat.

Bawaslu Kota Semarang fokus pengawasan administrasi terutama berkas yang dikumpulkan parpol dari bakal caleg mengantisipasi ijazah palsu

Bawaslu Semarang Fokus Pengawasan Antisipasi Ijazah Palsu Bacaleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/13/IMG_20230513_191048-4005641273.jpg" alt="Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut Diah Kurniasari membagi-bagikan uang sambil naik dodombaan usai mendaftarkan bakal caleg di Kantor KPU Kabupaten Garut, Kamis (11/5)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut Diah Kurniasari membagi-bagikan uang sambil naik dodombaan usai mendaftarkan bakal caleg di Kantor KPU Kabupaten Garut, Kamis (11/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut menyampaikan masih mendalami aksi sawer uang oleh kader sekaligus bakal calon legislatif (bacaleg) usai pengajuan bacaleg di Kantor KPU Garut. Untuk itu, Bawaslu lakukan pemanggilan Ketua Nasdem Garut. &rdquo;Kita akan melakukan kajian awal dan juga mengundang untuk klarifikasi,&rdquo; kata Komisioner Bawaslu Kabupaten Garut Asep Burhanuddin seperti dilansir dari Antara di Garut, Sabtu (13/5). Dia menuturkan, peristiwa membagi-bagikan uang di lingkungan Kantor KPU Garut telah menjadi perhatian Bawaslu Garut. Langkah awal mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti di lapangan, kemudian melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai, dan juga orang yang terlibat dalam aksi sawer uang itu. &rdquo;Diundang klarifikasi seperti apa, nanti hasil dari klarifikasi pimpinan partai dan orang yang ada di peristiwa itu, kemungkinan pimpinan partai dulu kemudian yang lain,&rdquo; ujar Asep. Dia mengungkapkan, Bawaslu Garut belum bisa mengungkapkan bentuk pelanggaran maupun aturan tentang bagi-bagi uang dalam kegiatan pendaftaran bacaleg di Kantor KPU Garut. &rdquo;Hasil rapat pleno setelah undangan klarifikasi seperti apa baru diungkapkan,&rdquo; terang Asep. Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut Kokon Darmawan menyatakan, siap memenuhi panggilan Bawaslu Garut untuk mengklarifikasi masalah kebaikan bagi-bagi atau sawer uang di halaman Kantor KPU Garut. &rdquo;Jika Bawaslu memerlukan klarifikasi, kami DPD Nasdem Kabupaten Garut siap untuk memberikan klarifikasi, dan siap mengikuti prosesnya jika memang ada pelanggaran yang ditemukan,&rdquo; papar Kokon. Dia mengungkapkan, alasan melakukan sawer uang itu sebagai bentuk apresiasi dan kebersamaan dengan para bacaleg dan kader yang ikut daftar ke KPU Garut. Saat datang ke KPU Garut, ada rombongan dari bacaleg yang membawa kesenian tradisional Raja Dogar, kemudian terjadi aksi sawer seperti kegiatan kesenian pada umumnya. &rdquo;Dalam kesenian tradisional Raja Dogar, kegiatan saweran sudah menjadi tradisi, sama halnya sering terjadi pada kesenian Sisingaan,&rdquo; terang Kokon Darmawan. Dia menambahkan saat aksi sawer uang juga tujuannya untuk kader dan bacaleg. Sementara pihak luar tidak ada, selain itu tidak ada ajakan untuk memilih atau ajakan lain. &rdquo;Saat ini juga belum masuk masa kampanye, jadi menurut kami tidak ada aturan yang dilanggar, terlebih itu bagian dari kemeriahan kesenian tradisional Raja Dogar,&rdquo; ujar Kokon Darmawan. Sebelumnya, aksi sawer lembaran uang nominal puluhan ribu rupiah itu dilakukan tiga orang usai melaksanakan pendaftaran bacaleg di Kantor KPU Garut, Kamis (11/5). Termasuk Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Garut juga sebagai istri Bupati Garut Diah Kurniasari ikut membagi-bagikan uang sambil naik dodombaan. Saweran itu langsung disambut antusias sejumlah pendukung yang hadir maupun masyarakat dan juga sejumlah orang lainnya ikut berebut mengambil uang saweran.

Bawaslu Kabupaten Garut panggil Ketua Nasdem Garut untuk klarifikasi aksi sawer uang oleh kader sekaligus bakal caleg di Kantor KPU Garut

Bawaslu Dalami Aksi Kader Nasdem Sawer Uang di Kantor KPU Garut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/WhatsApp-Image-2023-05-11-at-224942-146907167.jpeg" alt="Anggota Bawaslu Kabupaten Jember meminta klarifikasi Bupati Jember Hendy Siswanto terkait laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024." width="100%">
<figcaption>Anggota Bawaslu Kabupaten Jember meminta klarifikasi Bupati Jember Hendy Siswanto terkait laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jember melakukan klarifikasi kepada Bupati Jember Hendy Siswanto terkait dugaan pelanggaran pemilu. &rdquo;Proses klarifikasi dugaan pelanggaran pemilu itu untuk menindaklanjuti laporan Jaringan Edukasi Pemilu untuk Rakyat (JEPR),&rdquo; kata anggota&nbsp;Bawaslu&nbsp;Kabupaten Jember Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Dwi Endah Prasetyowati seperti dilansir dari Antara di Jember. Menurut dia, proses klarifikasi sejak laporan disampaikan dan diteliti Bawaslu Jember. Sehingga, dalam prosesnya pihaknya memiliki waktu 7 hari ditambah 7 hari lagi dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan aturan yang ada. &rdquo;Sebelumnya, kami sudah melakukan pemanggilan klarifikasi kepada Bupati Jember. Namun, yang bersangkutan tidak bisa hadir karena ke luar kota sehingga kami&nbsp;jemput bola ke pendapa,&rdquo; tutur Dwi Endah Prasetyowati. Dia menjelaskan, pemanggilan kedua untuk klarifikasi kepada Bupati Jember tersebut dilakukan dengan jemput bola setelah melakukan koordinasi terkait dengan jadwal Bupati Hendy. &rdquo;Terkait dengan materi yang disampaikan masih belum bisa dijelaskan secara detail karena termasuk informasi yang dikecualikan dan masih tahap klarifikasi. Namun, semua berkaitan dengan laporan yang disampaikan pelapor JEPR kepada Bawaslu Jember,&rdquo; terang Dwi Endah Prasetyowati. Hingga saat, lanjut dia, pihaknya&nbsp;sudah melakukan pemeriksaan terhadap 61 orang, termasuk terlapor dan Bupati Jember Hendy Siswanto. Berdasar peraturan, jika terbukti melakukan pelanggaran, pihaknya&nbsp;akan merekomendasikan kepada lembaga terkait untuk bisa memberikan sanksi sesuai dengan aturan. &rdquo;Jadi, kalau misal ASN, kami rekomendasikan ke KASN. Kalau Bupati, kami sampaikan rekomendasi kepada Gubernur terkait dengan sanksi lembaga yang bersangkutan akan memutuskannya,&rdquo; ujar Dwi Endah Prasetyowati. Endah menambahkan, wewenang Bawaslu&nbsp;Kabupaten Jember hanya memberikan rekomendasi, bukan memberikan sanksi terkait dengan laporan tersebut karena sudah ada lembaga lain yang akan memberikan sanksi.

Bawaslu Kabupaten Jember melakukan klarifikasi kepada Bupati Jember Hendy Siswanto terkait dugaan pelanggaran pemilu

Bawaslu Jember klarifikasi Bupati Hendy Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/gambar_korupsi-468762018.jpg" alt="Ilustrasi kasus korupsi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus korupsi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatra Selatan, menetapkan tiga pejabat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kepala Kejari OKU Selatan Adi Purnama ketiga tersangka ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pilkada serentak kabupaten setempat tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021.Ttotal nilai anggaran itu sebesar Rp 15 miliar. &rdquo;Tiga tersangka yaitu HA selaku ketua Komisioner Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan periode 2019-2021 dan BH yang menjabat koordinator Sekretariat Bawaslu sejak 2019-2023. Kemudian, CPW selaku bendahara Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2019-2023,&rdquo; kata Adi Purnama seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, penetapan tersangka setelah dilakukan penyidikan berdasar Surat Perintah Penyidikan Nomor 03/L 6.23/Fd.1/01/2023 tanggal 2 Januari 2023. &rdquo;Ada penemuan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah Bawaslu Kabupaten OKU Selatan yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019-2020,&rdquo; ujar Adi Purnama. Dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, kata Adi Purnama, terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,3 miliar. Saat ini sudah dilakukan penahanan terhadap ketiga tersangka untuk diproses hukum lebih lanjut. &rdquo;Penahanan tersangka dengan pertimbangan mempercepat pemberkasan dan pelimpahan ke persidangan,&rdquo; ucap Adi Purnama.

Kejari Kabupaten OKU Selatan tetapkan tiga pejabat Bawaslu setempat sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi

Kejari Tetapkan Tiga Pejabat Bawaslu OKU Selatan Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230106_2042481.jpg" alt="Sidang putusan dugaan pelanggaran administrasi verifikasi faktual yang mendudukkan KPU Sulsel sebagai terlapor dan Koalisi OMS sebagai pelapor dipimpin majelis sidang di kantor Bawaslu Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan, Juma" width="100%">
<figcaption>Sidang putusan dugaan pelanggaran administrasi verifikasi faktual yang mendudukkan KPU Sulsel sebagai terlapor dan Koalisi OMS sebagai pelapor dipimpin majelis sidang di kantor Bawaslu Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan, Juma</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilihan Umum memutuskan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak bersalah atas dugaan pelanggaran administrasi hasil verifikasi faktual yang meloloskan partai politik nonparlemen sebagai peserta Pemilu 2024 seperti dilaporkan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil.  ”Berdasar pertimbangan, dengan ini memutuskan, menyatakan terlapor (KPU Sulsel) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tata cara penyelenggaraan pemilu,” kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu Sulawesi Selatan La Ode Arumahi seperti dilansir dari Antara di aula kantor Bawaslu Sulsel, Makassar, Jumat (6/1).  Dia menyatakan, putusan tersebut diambil dari hasil pemeriksaan serta kesimpulan terlapor KPU Sulsel pada rapat pleno rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan oleh kepengurusan dan keanggotaan parpol calon peserta pemilu sudah sesuai prosedur. Tata cara prosedur atau mekanisme tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  Menurut dia, posisi Bawaslu dalam perkara itu netral antara pelapor dan terlapor karena telah diambil kesimpulan berdasar bukti-bukti beserta saksi-saksi yang dihadirkan dari masing-masing yang berperkara. ”Putusan ini dari laporan, jawaban, kesimpulan dari masing-masing pihak telah kita lakukan analisis dan ini menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan,” papar La Ode Arumahi.  Arumahi menjelaskan, pelaporan paling dominan yang dipersoalkan pelapor adalah PKPU Nomor 8 Tahun 2022, namun dalam penerapannya ternyata ada PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang juga mengatur peserta parpol peserta pemilu, KPU dan Bawaslu.  Sementara itu, perwakilan penasihat hukum Koalisi OMS Kawal Pemilu Abdul Kadir Wokanubun menyesalkan putusan Bawaslu Sulsel yang menyatakan terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi. Pihaknya akan menempuh hak koreksi berdasar Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2019.  ”Tetapi, faktanya berdasar aturan PKPU Nomor 4 terkait verifikasi faktual disebutkan dihadiri masyarakat umum, namun itu diabaikan. Selain itu, dari bukti yang kami ajukan tidak ada satu pun dijadikan dasar pada perkara ini,” tutur Abdul Kadir Wokanubun.  Selain itu, Bawaslu Sulsel juga menolak menghadirkan pihak KPU kabupaten/kota, padahal itu bisa dilakukan sesuai amanah Perbawaslu berkaitan dengan sengketa dugaan pelanggaran pemilu.  ”Kami tentu akan menempuh langkah lain. Dalam jangka waktu tiga hari ke depan kami segera memasukkan hak koreksi berkaitan sejauh mana putusan itu dan apakah ada kekeliruan dalam putusan tersebut,” ujar Abdul Kadir Wokanubun Direktur ACC Sulawesi itu.  Sebelumnya, Koalisi OMS melaporkan KPU Sulsel atas dugaan pelanggaran meloloskan sembilan parpol nonparlemen pada rapat pleno verifikasi parpol tingkat provinsi beberapa waktu lalu tanpa melibatkan publik dan adanya dugaan perubahan data parpol tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat.

Bawaslu Putuskan KPU Sulsel Tak Bersalah Soal Verifikasi Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221002_141936.jpg" alt="Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel Azhar Ridhanie. (baju merah). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel Azhar Ridhanie. (baju merah). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan memperpanjang masa pendaftaran calon anggota panitia pengawas pemilu (panwaslu) mulai Minggu (2/10) hingga Sabtu (8/10). Itu dilakukan di 70 kecamatan.  ”Jadi, mulai hari ini (2/10), masa pendaftaran diperpanjang selama seminggu alias 7 hari khusus di 70 kecamatan,” kata Ketua Bawaslu Kalsel Azhar Ridhanie seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Minggu (2/10).  Dari 13 wilayah kabupaten dan kota, hanya Kota Banjarbaru yang tidak diperpanjang pendaftaran. Sebab, jumlah pendaftar dinilai sudah mencukupi untuk nanti bertugas menyukseskan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.  Adapun 12 wilayah yang membuka perpanjangan, yaitu Kota Banjarmasin dua kecamatan, Kabupaten Banjar 12 kecamatan, Kabupaten Tapin lima kecamatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dua kecamatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah satu kecamatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara empat kecamatan, Kabupaten Balangan satu kecamatan, dan Kabupaten Tabalong empat kecamatan. Selanjutnya, Kabupaten Barito Kuala sembilan kecamatan, Kabupaten Tanah Laut empat kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu sembilan kecamatan, dan Kabupaten Kotabaru 17 kecamatan.  Azhar mengatakan, pendaftar boleh berbeda domisili dari kecamatan yang dipilih asalkan masih satu wilayah kabupaten atau kota sesuai dengan alamat yang tercantum pada KTP. Bagi mereka yang sudah mendaftar, Bawaslu meneliti berkas administrasi yang hasilnya diumumkan pada 12 Oktober.  Dia menyebutkan, pada masa pendaftaran, 21-27 September, tercatat 2.248 orang yang mendaftar untuk ikut berpartisipasi dalam mengawal demokrasi Pemilu 2024 sebagai panwaslu kecamatan. Untuk uang kehormatan bagi panwaslu kecamatan di Kalsel yang bertugas, disepakati sebesar Rp 1,9 juta per bulan bagi anggota dan Rp 2,2 juta untuk ketua.

Bawaslu Kalsel Perpanjang Pendaftaran Panwaslu di 70 Kecamatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/logo-bawaslu.jpg" alt="Ilustrasi Bawaslu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bawaslu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya membuka pendaftaran calon panitia pengawas pemilu (panwaslu) tingkat kecamatan. Itu dilakukan untuk persiapan menghadapi Pemilu 2024.  Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar mengatakan, sudah mengeluarkan surat dengan Nomor: 038/KP.01.00/JI-38/09/2022 terkait pendaftaran panwaslu kecamatan. Pendaftaran dimulai pada 21-27 September.  ”Kami mengajak warga Surabaya menjadi bagian dari pelaksanaan Pemilu 2024 dengan ikut mendaftar sebagai panwaslu kecamatan,” kata Agil seperti dilansir dari Antara.  Menurut Agil, berdasar Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2019, atas kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017, membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota panwaslu kecamatan.  Untuk persyaratan di antaranya WNI, berusia paling rendah 25 tahun, setia kepada Pancasila, UUD, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Selain itu, tidak pernah dipidana penjara berdasar putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun pada saat mendaftar.  Selain itu, tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun.  Kemudian mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih, bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih dan lainnya.  ”Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi,” papar Agil.  Dia menambahkan, formulir berkas administrasi calon anggota panwaslu kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diunduh di laman Bawaslu Kota Surabaya atau Bawaslu provinsi, media sosial, atau Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya.  ”Waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai 21-27 September di Kantor Bawaslu Kota Surabaya, Jalan Tenggilis Mejoyo No. 1, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya,” terang Agil Akbar.  Dokumen pendaftaran dapat dikirim secara daring ke alamat email rekrutmenpanwascam.sby@gmail.com atau melalui pos kilat dan disampaikan secara langsung ke Sekretariat Bawaslu Surabaya.

Bawaslu Surabaya Buka Pendaftaran Calon Panwaslu Kecamatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Badan Pengawas Pemilihan Umum

Berita Terkini