<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/V4FAAHDdOTkHlCWlyZu0f34RWyff1r2jcEXcWR5v-3750669562.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Salman Toyibi/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Salman Toyibi/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal bahwa Wakil Menteri Keuangan (Menkeu) Anggito Abimanyu bakal pindah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini sebagaimana Purbaya sampaikan saat dirinya menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) saat konferensi pers APBN KiTA di Kantornya, Senin (22/9). "Jadi, kelihatannya sih sampai dengan sekarang, saya belum memikirkan apakah ada BPN atau belum. Apalagi mengingat orang yang ngurus itu mau pindah bentar lagi," kata Purbaya sembari tertawa. Sementara itu, pendaftaran Calon Ketua DK dan Anggota DK LPS periode 2025-2030 sedang berlangsung. Adapun payung hukum dari seleksi tersebut, yaitu Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Seleksi dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Anggota Dewan Komisioner LPS. Nantinya, calon ketua dan anggota DK LPS akan membidangi program penjaminan dan resolusi bank untuk masa jabatan lima tahun ke depan harus memenuhi beberapa persyaratan. Diantaranya, berusia paling tinggi 65 tahun saat ditetapkan dan memiliki pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan, paling sedikit 10 tahun. Di sisi lain, Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa sudah ada lima nama yang akan melakukan fit and proper test Calon Ketua dan Anggota DK LPS. Salah satunya yang masuk dalam bursa calon ketua LPS, yakni Anggito Abimanyu. Selain Wamenkeu Anggito, Misbakhun menyebutkan nama lainnya. Terdiri dari Dwityapoetra Soeyasa Besar, Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji, Agresius R Kardiman, dan Ferdinan Dwikoraja Purba. Bahkan, Misbakhun juga memastikan bahwa kelima calon ketua dan anggota DK LPS tersebut akan melakukan fit and proper test pada Senin (22/9) malam hari ini. "Malam ini jadwal fit and proper test untuk calon anggota Dewan Komisioner LPS," ujar Misbakhun kepada wartawan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal pindahnya Anggito Abimanyu ke LPS, apa dampaknya bagi Kemenkeu?

Anggito Abimanyu Masuk Bursa Calon Ketua LPS, Menkeu Purbaya Beri Sinyal Satu Wakilnya Bakal Pindah dari Kemenkeu

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/Presiden-Prabowo-Subianto-2-427763344.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto. (Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto. (Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah mengubah program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Dalam peraturan baru itu, Presiden Prabowo secara gamblang menyantumkan bahwa pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) menjadi salah satu program kerja pada tahun ini. "Dokumen pemutakhiran RKP tahun 2025 merupakan bagian dari dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang telah dimutakhirkan berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025," jelas Pasal 1 beleid yang diteken Prabowo, dikutip Kamis (18/9). Berdasarkan lampiran Perpres itu, Prabowo menyantumkan delapan program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2025. Program tersebut terdiri dari Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Lalu kedua, pada tahun ini, Prabowo akan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten. Selanjutnya program ketiga, yaitu berkaitan dengan produktivitas lahan dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Adapun program keempat, Pemerintahan Prabowo juga akan membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Sementara itu, program kelima, Prabowo akan melanjutkan dan menambah program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Keenam, menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/Polri dan pejabat negara. Ketujuh, Pemerintahan Prabowo akan melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, gen Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kedelapan, mendirikan BPN dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%. Pada regulasi sebelumnya, hanya tertulis optimalisasi penerimaan negara.

Presiden Prabowo Subianto mengubah RKP 2025 dengan delapan program baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prabowo Ubah Rencana Kerja 2025, Pendirian Badan Penerimaan Negara hingga Kenaikan Gaji ASN Jadi Program Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/8XTH2QzSSRVNRMBLolClCiNsPV79TCkSkw7dvvbv-2850944084.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tak memiliki rencana untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Saat konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Purbaya mengatakan dia belum menerima arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Terkait BPN, kata dia, Prabowo hanya memberikan sinyal yang ia artikan sebagai delegasi keputusan kepada dirinya sebagai Menteri Keuangan. Namun, ia sendiri berpendapat mengoptimalkan instrumen penerimaan negara yang sudah ada lebih efisien dibandingkan dengan membentuk badan khusus penerimaan baru. &ldquo;Kalau menurut saya, [badan penerimaan] yang langsung di bawah Presiden itu, di dunia tidak ada yang seperti itu. Kalau kita buat sendirian, nanti aneh lagi,&rdquo; katanya. Maka dari itu, Purbaya menyatakan bakal meninjau mesin-mesin yang sudah ada di Kementerian Keuangan untuk ia optimalkan, sehingga bisa memberikan dampak perekonomian yang lebih terakselerasi. Khusus mengenai pajak, ia menerima arahan dari Prabowo untuk mempelajari perpajakan dengan bimbingan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Dia pun berencana mendongkrak rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang dia lihat bergerak konstan, atau tidak mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. &ldquo;Tax ratio&nbsp;kan konstan,&nbsp;tax&nbsp;per PDB (produk domestik bruto). Kalau tidak bisa berubah dalam waktu dekat, untuk meningkatkan pajaknya, ya kita percepat pertumbuhan ekonominya,&rdquo; ujar dia. Sejauh ini, ia tidak merinci langkah spesifik yang akan dilakukan untuk mengakselerasi rasio pajak maupun pertumbuhan ekonomi. Namun, dia yakin memiliki kapasitas yang memadai untuk mewujudkan rencananya itu. &ldquo;Saya ahli fiskal. Jadi, saya mengerti betul fiskal yang&nbsp;prudent&nbsp;seperti apa,&rdquo; tuturnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin. Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Maka dari itu, Purbaya menyatakan bakal meninjau mesin-mesin yang sudah ada di Kementerian Keuangan untuk ia optimalkan.

Ditanya soal BPN, Purbaya: Di Dunia Tak Ada yang seperti itu, Kalau Kita Buat Sendiri Aneh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/HCDEjZIjfQA30eWmWVb5jATG6c6CeMQKAwrUxOwa-1-165149019.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucapkan sumpah janji. dia akan mengoptimalkan yang sudah ada di Kementerian Keuangan. (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucapkan sumpah janji. dia akan mengoptimalkan yang sudah ada di Kementerian Keuangan. (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang direncanakan bakal dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto. Purbaya menegaskan pihaknya masih akan mengoptimalkan sistem yang ada tanpa harus membentuk lembaga baru.&nbsp; &ldquo;Belum ada. Kayaknya disuka-suka saya katanya, saya tanya &lsquo;Pak, gimana Pak?&rsquo; (menirukan gestur Presiden Prabowo). Boleh nggak saya obrak-abrik? (kembali menirukan gaya Prabowo). Gitu kira-kira. Saya nggak tahu karena saya baru, itu kode boleh, apa nggak? Di sini gimana?&rdquo; ujar Purbaya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (8/9).&nbsp; Purbaya menilai, bila BPN langsung berada di bawah presiden seperti isu yang beredar, hal itu akan berbeda dengan praktik di negara lain. &ldquo;Kalau menurut saya, yang langsung di bawah presiden seperti yang anda dengar-dengar itu, di dunia itu nggak ada yang seperti itu. Kalau kita buat, kita sendirian, nanti aneh lagi,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Dia menekankan, dirinya tidak akan serta-merta mengutak-atik sistem lama hanya karena baru menjabat. &ldquo;Biasanya kalau kejelekan pemimpin baru gini, kalau pemimpin baru, yang lama diobrak-abrik, buat baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru gitu kan. Saya nggak akan seperti itu approach-nya,&rdquo; kata Purbaya.&nbsp; Purbaya menegaskan, pendekatannya adalah melihat apa yang sudah ada lalu mengoptimalkannya. Dia mengaku tak ingin membuat gebrakan dari nol, tetapi ingin melanjutkan saja.&nbsp; "Saya lihat yang ada, saya optimalkan sehingga sistem bisa bekerja dengan optimal. Yang berhenti-berhenti kita optimalkan. Yang udah jalan kita percepat lagi,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Menurut dia, tidak perlu ada mesin baru yang diciptakan, melainkan memperbaiki mesin lama agar lebih maksimal. &ldquo;Jadi semuanya mesinnya bukan mesin baru, ini mesin lama tapi kita buat lebih bagus lagi ke depannya. Ini orang pintar-pintar semua di sini,&rdquo; pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, kabar pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kembali mencuat ke publik seiring dengan munculnya bocoran struktur BPN yang telah disusun Presiden Prabowo.&nbsp; Bocoran struktur BPN itu sebagaimana disampaikan Mantan Dewan pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Edi Slamet Irianto dalam acara ISNU Forum on Investment, Trade, and Global Affairs di Kantor PBNU, Jakarta, pada Juni 2025.&nbsp; Dalam paparan pada acara tersebut, Edi menyebut, BPN yang dalam hal ini disebut sebagai Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) akan bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo. BPN akan dipimpin Menteri Negara/Kepala BOPN.&nbsp; <h2>Libatkan Kapolri hingga Panglima TNI sebagai Pengawas</h2> Satu hal yang menjadi perhatian, dalam struktur yang disusun bahwa BPN akan melibatkan pejabat ex officio sebagai dewan pengawas. Meliputi Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala PPATK, serta Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Kemudian ditambah empat orang dewan pengawas yang diambil dari independen.&nbsp; Selanjutnya, BPN juga akan memiliki enam deputi yang akan mengurus soal Perencanaan dan Peraturan Penerimaan, Pengawasan dan Penerimaan Pajak, Pengawasan dan Penerimaan PNBP, Pengawasan Kepabeanan/Custom, Penegakan Hukum dan Intelijen. Tak hanya itu, nantinya dalam BPN memiliki satu Pusat Data Sains dan Informasi serta Pusat Riset dan Pelatihan Pegawai. Kemudian, BPN juga akan memiliki sejumlah Kepala Perwakilan Provinsi Setingkat Eselon IB.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara di era Presiden Prabowo.

Respons Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara, Menkeu Purbaya: Belum Ada, Saya Optimalkan yang Ada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/pajak-2208049373.jpg" alt="Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kabar pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kembali mencuat ke publik seiring dengan munculnya bocoran struktur BPN yang telah disusun Presiden Prabowo. Bocoran struktur BPN itu sebagaimana disampaikan Mantan Dewan pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Edi Slamet Irianto dalam acara ISNU Forum on Investment, Trade, and Global Affairs di Kantor PBNU, Jakarta, belum lama ini. Dalam paparan pada acara tersebut, Edi menyebut, BPN yang dalam hal ini disebut sebagai Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) akan bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo. BPN akan dipimpin Menteri Negara/Kepala BOPN. Satu hal yang menjadi perhatian, dalam struktur yang disusun bahwa BPN akan melibatkan pejabat ex officio sebagai dewan pengawas. Meliputi, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala PPATK, serta Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Kemudian ditambah empat orang dewan pengawas yang diambil dari independen. Selanjutnya, BPN juga akan memiliki enam deputi yang akan mengurus soal Perencanaan dan Peraturan Penerimaan, Pengawasan dan Penerimaan Pajak, Pengawasan dan Penerimaan PNBP, Pengawasan Kepabeanan/Costum, Penegakan Hukum dan Intelijen. Tak hanya itu, nantinya dalam BPN memiliki satu Pusat Data Sains dan Informasi serta Pusat Riset dan Pelatihan Pegawai. Kemudian, BPN juga akan memiliki sejumlah Kepala Perwakilan Provinsi Setingkat Eselon IB. Lebih lanjut Edi menyampaikan, fungsi penerimaan dan pengeluaran di pemerintah memang perlu untuk dipisahkan. Pasalnya dengan pemisahan ini akan menjadi prinsip dalam membangun tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel. &ldquo;Ketika satu pihak menerima sekaligus membelanjakan dana, di situlah benih penyimpangan tumbuh. Harus ada pengawasan silang. Ini bukan hanya prosedur teknis, tapi soal integritas dan pencegahan moral hazard,&rdquo; ujar Edi. Dia mengungkapkan, fungsi penerimaan atau revenue collection akan bertugas mencatat, menyetorkan, dan melaporkan dana yang masuk tanpa ikut menentukan arah belanja. Sedangkan untuk fungsi pengeluaran atau expenditure akan dilakukan oleh unit terpisah berdasarkan persetujuan struktur organisasi dan mekanisme anggaran yang disepakati. Melalui pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara ini, dia meyakini akan membantu pemerintah dalam mencapai target rasio penerimaan negara sebesar 23 persen. Penerimaan negara harus diselamatkan dari ketergantungan pada utang. "Tanpa reformasi, kita tak akan mampu membiayai program strategis seperti makan siang gratis dan penguatan sektor pangan,&rdquo; ungkap Edi.

Pembentukan Badan Penerimaan Negara oleh Presiden Prabowo untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan mencapai target penerimaan

Bocoran Struktur Badan Penerimaan Negara: Kapolri hingga Panglima TNI Bakal Jadi Dewan Pengawas

<div id="m#msg-f:1817380892159528775" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/pajak-2208049373.jpg" alt="Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1817380892159528775-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka suara soal kabar pembentukan Kementerian Penerimaan Negara. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pembahasan pembentukan kementerian baru dalam rapat kabinet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai saat ini tidak ada pembahasan dalam rapat kabinet untuk pembentukan Badan Penerimaan Negara," kata Hasan Nasbi dalam konferensi pers, ditulis Rabu (3/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut ia memastikan bahwa hingga saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih bekerja seperti biasa. Bahkan, kata dia, masih dalam formasi lengkap terdiri satu menteri dan tiga wakil menteri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai saat ini Kementerian Keuangan masih bekerja seperti biasa satu menteri dengan tiga wakil menteri, masih bekerja seperti biasa," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekaligus Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal Badan Penerimaan Negara (BPN) akan dibentuk dalam waktu dekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun nantinya, Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu akan dilantik menjadi Menteri Penerimaan Negara. Hashim memastikan jabatan Anggito saat ini hanyalah sementara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira beliau (Anggito Abimanyu) sebagai wakil menteri itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai menteri penerimaan negara," kata Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, ditulis Senin (2/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Hashim mengatakan bahwa nantinya Kementerian Penerimaan Negara akan fokus untuk mengurus pajak, cukai dan penerimaan negara. Termasuk, sejumlah royalti dari usaha pertambangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"So, ini (Kementerian Penerimaan Negara) untuk menangani pajak, menangani cukai dan menangani revenue atau penerimaan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sumber foto: Dok. JawaPos.com</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

"Sampai saat ini tidak ada pembahasan dalam rapat kabinet untuk pembentukan Badan Penerimaan Negara," kata Hasan Nasbi.

Istana Respons soal Pembentukan Badan Penerimaan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/JKT-Jumlah-pelaporan-SPT-pajak-Salman-Toyibi-1JPG-2316823289.jpg" alt="Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak di Jakarta. Kantor pajak adalah unit terkecil untuk institusi penerimaan negara selama ini. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak di Jakarta. Kantor pajak adalah unit terkecil untuk institusi penerimaan negara selama ini. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut bakal membentuk Badan Penerimaan Negara. Rencana itu mendapatkan respons positif dari sejumlah kalangan. Kehadiran Badan Penerimaan Negara diasumsikan dapat mengurangi beban Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang selama ini dianggap cukup besar. Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Yanuar Rizky menyebut pembentukan Badan Penerimaan Negara atau BPN oleh Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai positif untuk keuangan negara kedepannya. Menurut dia, rencana pembentukan badan tersebut dapat berperan pada fokus mendongkrak pendapatan negara. Yanuar menuturkan bahwa dari sisi objektifitas, tujuan pembentukan BPN tersebut sangat bagus. Selain itu, pembentukan BPN juga akan mengurangi tugas dan fungsi dari seorang Menteri Keuangan yang saat ini terlalu luas. "Jadi, sepanjang waktu reorganisasi kelembagaannya dapat singkat konsolidasinya, akan positif bagi fokus penerimaan negara," kata Yanuar Rabu (16/10). Yanuar mengakui penataan kelembagaan ataupun organisasi BPN pasti akan membutuhkan waktu. Dia menegaskan dari sisi objektif, tujuan pembentukan badan itu bagus. Seperti diketahui, Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk Badan Penerimaan Negara atau BPN. Lembaga gagasan Prabowo Subianto ini bahkan sudah masuk dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Hal ini merupakan bagian dari rencana Prabowo Subianto untuk memisah Direktorat Pajak dan Bea Cukai dari Kementerian Keuangan. Niatnya, BPN dapat menggenjot rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau yang lebih dikenal dengan tax ratio. Seperti diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan, tax ratio Indonesia sempat menyentuh level 13 persen dimasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada masa Pemerintahan Jokowi maksimum hanya 10,85 persen, tapi rerata di bawah 10 persen, pada 2024 ini menyentuh level terendah 8,57 persen. Prabowo memiliki PR besar untuk menggenjot tax ratio agar paling tidak bisa menyeimbangkan dengan tax ratio negara-negara ASEAN. Pembentukan BPN dapat dinilai sebagai bentuk political will yang patut diacungkan jempol yakni bisa menggenjot tax ratio tersebut. BPN adalah badan baru yang direncanakan akan fokus menangani urusan pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta bea dan cukai. Dalam RKP 2025, badan ini juga akan bertugas untuk meningkatkan rasio pajak untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun rencana pembentukan BPN tersebut kemungkinan tidak jadi. Karena saat dipanggil Prabowo, Menkeu Sri Mulyani menegaskan tidak ada pemisahan Kemenkeu di kabinet mendatang.&nbsp;

Kehadiran Badan Penerimaan Negara diasumsikan dapat mengurangi beban Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang selama ini dianggap cukup besar.

Jika Jadi, Badan Penerimaan Negara Dapat Mengurangi Beban Kerja Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/WhatsApp-Image-2024-10-09-at-101411-3570868935.jpeg" alt="Kandidat kepala BPN Guru Besar Politik Hukum Pajak Unissula Edi Slamet Irianto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kandidat kepala BPN Guru Besar Politik Hukum Pajak Unissula Edi Slamet Irianto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Penerimaan Negara (BPN) adalah lembaga yang bertugas menerima pendapatan negara dalam bentuk uang yang disetorkan orang pribadi atau badan yang masuk ke kas negara. Selama ini lembaga yang bertugas mengurus penerimaan negara adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Keduanya berada dalam naungan Kementerian Keuangan. Usul pemisahan BPN dari Kementerian Keuangan sudah berlangsung setidaknya sejak 2004. Presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana membentuk BPN sebelum nomenklaturnya berubah menjadi Kementerian Penerimaan Negara. Saat ini, terdapat tiga kandidat kepala BPN yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu, Guru Besar Politik Hukum Pajak Unissula Edi Slamet Irianto, dan anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Apa Manfaat BPN untuk Masyarakat dan Negara? Menyoal urgensi pemisahan BPN dari Kementerian Keuangan, Prabowo Subianto sudah menyinggung sejak pemilu 2019. Selaras dengan hal itu, kandidat kepala BPN Edi Slamet Irianto menjelaskan, peran BPN sangat penting karena kinerja penerimaan cenderung menurun. Padahal tuntutan belanja negara semakin besar. Sehingga, negara harus berutang dan semakin membesar. Di sisi lain, menurut dia, birokrasi kementerian cenderung rumit dan terjebak oleh banyaknya aturan yang tidak memungkinkan bergerak lebih cepat dan terukur. Dampaknya, proses pengambilan putusan menjadi lamban padahal dituntut sangat cepat. &rdquo;Lembaga penerimaan yang ada, meski sudah direformasi sampai jilid IV, gagal mengatasi kebocoran, gagal memiliki data sains, gagal membangun kerja sama hukum, dan rentan terhadap intervensi kekuatan politik maupun pemodal besar dalam berbagai bentuknya,&rdquo; ujar Edi Slamet Irianto. Menurut Edi Slamet Irianto, manfaat pembentukan BPN bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi yaitu hadirnya berbagai kemudahan dalam memenuhi kewajiban kepada negara karena kebijakan dan pengaturan akan keluar dari satu pintu. &rdquo;Sementara manfaatnya bagi negara, bisa melakukan estimasi penerimaan secara lebih akurat dan pasti karena tax gap akan semakin diperkecil akibat pengembangan data sains,&rdquo; papar Edi Slamet Irianto.&nbsp; PPN Tidak Naik, Bahkan Mungkin Turun Terkait kondisi keuangan negara, persoalan yang kerap terjadi adalah penerimaan negara yang hingga saat ini selalu di bawah target, bahkan rasionya jadi yang terendah di ASEAN. Menyikapi hal itu, Edi Slamet Irianto menegaskan, bentuk lembaga kementerian/badan memperlihatkan bahwa lembaga pemerintah punya kekuatan pada aspek eksekutorial akibat adanya beberapa kewenangan hukum sebagaimana tercantum dalam 13 undang-undang organiknya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hankam/015177404/kapal-fregat-merah-putih-buatan-pt-pal-indonesia-bakal-jadi-armada-tempur-baru-tni-al">Kapal Fregat Merah Putih Buatan PT PAL Indonesia Bakal Jadi Armada Tempur Baru TNI AL</a> Dia menjelaskan, bentuk hybrid ini memungkinkan lembaga penerimaan negara lebih gesit dan mampu merespons dengan cepat setiap perubahan dan perkembangan ekonomi. Lembaga tersebut punya diskresi yang sangat memadai sehingga berjalan efektif sesuai tujuan pendiriannya. &rdquo;Menteri/kepala/komandan badan ini harus orang yang sangat matang dan tahu permasalahan sesungguhnya, artinya memiliki kapasitas/knowledge perpajakan yang mumpuni ditunjang pengalaman lapangan yang teruji dan terbukti, bukan hanya pandai berteori ilmu perang tapi tidak pernah angkat senjata untuk perang,&rdquo; ujar Edi Slamet Irianto. Saat disinggung apakah BPN mampu mencapai target rasio penerimaan 23 persen tanpa menaikkan tarif, dia menjawab, BPN dihadirkan untuk bisa menaikkan target penerimaan tanpa harus membebani masyarakat kecil. Untuk jangka pendek, BPN tidak akan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen bahkan jika memungkinkan, diturunkan ke 10 persen. &rdquo;Paling tidak, bertahan di 11 persen dengan catatan bahwa administrasi PPN akan diperbaiki secara fundamental,&rdquo; terang Edi Slamet Irianto. &rdquo;BPN, dalam kebijakannya, akan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk memiliki daya beli yang memadai sesuai kapasitasnya,&rdquo; imbuh dia.

Badan Penerimaan Negara (BPN) bertugas menerima pendapatan negara dalam bentuk uang yang disetorkan orang pribadi atau badan ke kas negara

Kandidat Kepala BPN Edi Slamet Irianto Sebut Pendapatan Negara Naik tapi Tak Memeras Rakyat Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64253_83344_misbakhun.jpg" alt="Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun kembali menyoroti cita-cita Presiden Joko Widodo untuk membentuk Badan Penerimaan Negara. Dia meminta agar para menteri anggota Kabinet Kerja memiliki cita-cita yang sama dengan Presiden Jokowi, terutama dalam pembentukan Badan Penerimaan Negara. &quot;Siapapun menteri di dalam kabinet kerja tidak boleh memiliki visi misi sendiri. Eksekutif harus menjalankan visi Nawacita, visi Trisakti, dan RJPM untuk diwujudkan di tahun 2017,&quot; kata Misbakhun dalam seminar nasional &#39;Reformasi Tata Kelola Pajak di Indonesia Pasca Tax Amnesty&#39; di Universitas Brawijaya Malang, Senin (14/11). Kata Misbakhun, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tugas besar. Tapi kelembagaannya hanya diatur berdasar Peraturan Menteri Keuangan sebagai turunan Peraturan Presiden tentang Struktur Organisasi Kementerian. Nah, setiap ganti kabinet maka berganti pula Perpres-nya. Selama ini, lanjut Misbakhun, UUD menyebutkan bahwa perpajakan diatur lebih lanjut dalam UU, saat ini UU tentang substansi materi pajak yang sudah diatur seperti UU Ketentuan Umum Pajak, UU Pajak Penghasilan (PPH), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). &quot;DJP belum memperoleh kewenangan dalam mengatur SDM, organisasi dan anggaran sendiri. DJP sebagai otoritas pajak masih dikelompokkan sebagai&nbsp; single directorate in ministry of finance (Kemenenterian Keuangan),&quot; katanya. Misbakhun mencontohkan negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Philipina, dan Malaysia mendelegasikan kewenangan SDM, anggaran dan organisasi ke unit otoritas pajaknya (Semi Autonomous Revenue Authority /SARA).&nbsp; Sementara, Indonesia, salah satu penganut model Non Semi Autonomous Revenue Authority /Non SARA) atau otoritas perpajakan menyatu atau secara garis besar berkoordinasi bawah kementerian keuangan. Karena itulah, kita harus mulai buka wacana bagaimana memperkuat DJP secara kelembagaan melalui Badan Penerimaan Pajak. &quot;Di banyak negara berkembang model Non SARA sudah banyak ditinggalkan dan beralih ke model SARA,&quot; tegasnya. Menurutnya, Indonesia perlu memberikan otonomi pada otoritas pajak, melalui reformasi pajak&nbsp;di sektor penerimaan negara. Otonomi tersebut, dapat menjadikan organisasi lebih independen sehingga mengurangi tekanan politik terhadap otoritas pajak. Dua negara, seperti Singapura telah membentuk badan terpisah untuk penerimaan negara sejak 1993. Sementara di Malaysia sejak 1992. Sejak saat itu penerimaan mereka naik signifikan. &quot;BPN merupakan gagasan yang harus segera direalisasikan sebagai badan yang terpisah dari Kemenkeu, yang diharapkan akan meningkatkan penerimaan seperti di beberapa negara yang telah menerapkannya,&quot; ujarnya.&nbsp; (jpg)

Misbakhun: Siapapun Menteri di Kabinet Harus Jalankan Nawacita Jokowi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#badan penerimaan negara

Berita Terkini