<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/20210819_103449.jpg" alt="Sejumlah warga mengantre membayar pajak kendaraan bermotor di Gerai Samsat Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/8). Sihol Hasugian/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga mengantre membayar pajak kendaraan bermotor di Gerai Samsat Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/8). Sihol Hasugian/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;&nbsp;Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta merilis realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di DKI Jakarta. Dalam catatan Bapenda DKI Jakarta, tercatat realisasi sebesar Rp. 7,6 triliun pada Minggu (29/10) lalu. Atau nilai realisasi ini sebesar 79,83 persen dari target APBD tahun 2023 sebesar Rp. 9,6 triliun realisasi PKB. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013169455/penerapan-pajak-karbon-maju-mundur-ini-saran-brin-untuk-pemerintah">Penerapan Pajak Karbon Maju-Mundur, ini Saran BRIN untuk Pemerintah</a> Wakil Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Elvarinsa menerangkan bahwa pihaknya membantu meringankan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tujuannya agar masyarakat DKI Jakarta dapat memanfaatkan insentif pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi. Penghapusan sanksi administrasi ini untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (OJB - BBNKB) yang berlaku dari 10 Oktober hingga&nbsp; 30 Desember 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013107229/jokowi-resmi-bebaskan-pajak-beli-rumah-di-bawah-rp-2-miliar-sampai-juni-2024">Jokowi Resmi Bebaskan Pajak Beli Rumah di Bawah Rp 2 Miliar sampai Juni 2024</a> Ia menuturkan Pemerintah DKI Jakarta juga memberikan bantuan insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar nol persen untuk BBNKB bagi kendaraan kedua dan seterusnya (kendaraan second). &ldquo;Dengan insentif ini, Pemerintah DKI Jakarta berupaya mendorong masyarakat untuk menjalankan administrasi kendaraan mereka secara tepat waktu,&rdquo; kata Elvarinsa pada Selasa (31/10). Ia menerangkan Pemprov bekerja sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dan Jasa Raharja dalam melaksanakan kegiatan penertiban pengesahan kendaraan bermotor. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013081450/mengharap-dampak-dari-motogp-mandalika-2023-penerimaan-pajak-restoran-oktober-ditarget-capai-rp-2-miliar">Mengharap Dampak dari MotoGP Mandalika 2023, Penerimaan Pajak Restoran Oktober Ditarget Capai Rp 2 Miliar</a> Sebelumnya, Tim Pembina Samsat Provinsi DKI Jakarta Wilayah Jakarta Utara sudah melakukan kegiatan penertiban pengesahan kendaraan bermotor di Jalan Yos Sudarso arah Selatan Plumpang, Jakarta Utara pada Senin (30/10). Penertiban pengesahan tahunan STNK dan pemungutan kendaraan bermotor di DKI Jakarta ke semua pengendara baik roda dua maupun roda empat di jalan Yos Sudarso. &ldquo;Kerja sama dengan Polda Metro Jaya ini untuk mendorong masyarakat agar lebih tertib dalam mengurus administrasi kendaraan bermotor mereka,&rdquo; lanjut Elvarinsa. Ia mengajak masyarakat DKI Jakarta untuk mendukung program ini agar administrasi pengesahan tahunan STNK dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, namun administrasi pengesahan perpajakan kendaraan bermotor dan tertibnya administrasi kendaraan bermotor bisa berjalan optimal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013081450/mengharap-dampak-dari-motogp-mandalika-2023-penerimaan-pajak-restoran-oktober-ditarget-capai-rp-2-miliar">Mengharap Dampak dari MotoGP Mandalika 2023, Penerimaan Pajak Restoran Oktober Ditarget Capai Rp 2 Miliar</a> &ldquo;Dengan ketaatan administrasi yang tinggi, kita akan memastikan kualitas layanan dan keamanan kendaraan bermotor di DKI Jakarta tetap terjaga,&rdquo; jelasnya. &ldquo;Dan tentu sebagai upaya bersama untuk memajukan Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih baik,&rdquo; tuturnya.

Dalam catatan Bapenda DKI Jakarta, tercatat realisasi sebesar Rp. 7,6 triliun dari pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Capai 79 Persen, Bapenda DKI Sebut Dampak Penghapusan Sanksi Administrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pencucian-uang.jpeg" alt="ILUSTRASI pencurian uang miliaran rupiah. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI pencurian uang miliaran rupiah. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya paparkan pendapatan pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya pada triwulan pertama 2023.  Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Hidayat menyatakan, pendapatan pajak Surabaya diklaim lebih baik jika dibandingkan tahun lalu, ketika masa pandemi Covid-19.  ”Pendapatan kita dari pajak pada triwulan pertama tahun ini sebesar Rp 845 miliar, bertambah Rp 42 miliar dibandingkan tahun lalu pada waktu yang sama,” ujar Hidayat.  ”Jika diakumulasikan PAD Kota Surabaya pada triwulan pertama sekitar Rp 1 triliun dari sektor pajak dan retribusi,” imbuh dia.  Hidayat menyebutkan, sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi penyumbang PAD tertinggi jika dibandingkan sektor lain. Yakni, sebesar Rp 254 miliar.  ”Kemudian BPHTB sebesar Rp 181 miliar, lalu pajak restoran Rp 142 miliar. Disusul pajak penerangan jalan sebesar Rp 112 miliar,” jelas Hidayat.  Sesuai data Bapenda Kota Surabaya, beberapa pungutan sektor pajak mencapai target 100 persen bahkan lebih. Di antaranya pajak hotel mencapai 100,63 persen. Lalu, pendapatan denda pajak daerah capaian realisasinya hingga 241 persen. Namun masih banyak juga sektor yang belum mencapai target 100 persen.  ”Kita ikuti saran dari Pak Anas Wakil Ketua Komisi B untuk mencantumkan dalam laporan, sektor mana saja yang belum mencapai target realisasi. Untuk bahan evaluasi agar ke depannya bisa mencapai target,” ujar Hidayat.

Triwulan Pertama 2023, Sentimen Positif Pendapatan Pemkot Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/perbaiki-neraca-transaksi-berjalan-ekspor-jasa-kini-bebas-pajak_m_.jpg" alt="Ilustrasi pungutan pajak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pungutan pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya melakukan sejumlah terobosan untuk meningkatkan pendapatan dari pajak dan retribusi.  ”Untuk meningkatkan pendapatan dari pajak, kita akan kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Misalnya ada yang tidak membayar kita beri peringatan. Kalau bandel kita kasih tanda X kita juga menyiapkan perda,” terang Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Hidayat.  Selain itu, menurut Hidayat, pihaknya juga bekerja sama dengan satpol PP untuk bantuan penertiban. Misalnya terhadap reklame nakal dan lain-lain.  ”Kita juga akan melibatkan KPK kalau ada kebocoran,” tutur Hidayat.  Sebelumnya, pendapatan pajak Surabaya diklaim lebih baik jika dibandingkan tahun lalu, ketika masa pandemi Covid-19.  ”Pendapatan kita dari pajak pada triwulan pertama tahun ini sebesar Rp 845 miliar, bertambah Rp 42 miliar dibandingkan tahun lalu pada waktu yang sama,” terang Hidayat.  ”Jika diakumulasikan PAD Kota Surabaya pada triwulan pertama sekitar Rp 1 triliun dari sektor pajak dan retribusi,” imbuh Hidayat.

Libatkan KPK, Cara Pemkot Surabaya Serap Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelayanan-offline-enam-jam-begini-kondisi-terkini-samsat-jakbar_m_216791.jpeg" alt="Ilustrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan, sekitar 40 persen kendaraan di daerah itu tercatat belum membayar pajak.  ”Berdasar catatan kami, 40 persen wajib pajak belum membayar pajak kendaraan bermotor mereka,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Dicky Wijaya seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang.  Dia menyebut, alasan kendaraan belum bayar pajak antara lain kendaraan motor atau mobil dalam kondisi sudah rusak berat, hingga menunggak pajak selama enam sampai sepuluh tahun. Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya maksimal mengejar 40 persen wajib pajak yang belum melunasi setoran pajak kendaraan bermotor tersebut.  Salah satunya melalui sosialisasi pasal 74 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disebutkan bahwa penghapusan data kendaraan dilakukan apabila ada kendaraan tidak melakukan perpanjangan STNK sekurang-kurangnya dua tahun setelah habis masa berlaku STNK.  ”Jika tidak bayar pajak selama dua tahun, motor dan mobil langsung bodong. Data kendaraan dihapus dan tidak dapat diregistrasi kembali, bahkan tidak dapat digunakan di jalan,” ungkap Dicky.  Dia berharap melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, paling tidak 20 persen dari total 40 persen wajib pajak yang menunggak itu segera melunasi pajak kendaraan bermotor ke kantor samsat terdekat.  Menurut dia potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari 20 persen wajib pajak yang menunggak tersebut sekitar Rp 10 miliar. Itu merupakan satu dari sekian peluang pendapatan pajak kendaraan bermotor yang dikejar Bapenda Provinsi Kepri pada 2023.  ”Semoga dengan adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, wajib pajak mau membayar pajak kendaraan bermotor, sebelum Undang-Undang itu mulai diberlakukan pada 2024,” ucap Dicky.  Dicky menambahkan, pajak kendaraan bermotor masih menjadi primadona pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kepri pada 2023. Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor tersebut ditargetkan sekitar Rp 1,3 triliun pada tahun ini.  Jumlah itu bersumber dari objek pajak kendaraan bermotor, bea balik nama pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. ”Kita optimistis tahun ini pajak kendaraan bermotor melampaui target hingga 109 persen, karena berkaca dari tahun lalu, capaiannya di angka 107 persen,” ujar Dicky Wijaya.  Dicky menambahkan, beberapa program yang akan dilaksanakan guna menggenjot pajak kendaraan bermotor tahun ini. Yakni melakukan inovasi pelayanan publik, razia pajak kendaraan bermotor, penegakan hukum, hingga pendataan objek pajak.

Bapenda Sebut 40 Persen Kendaraan di Kepri Belum Bayar Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-terpengaruh-politik-kampret-dan-cebong-tetap-patuh-bayar-pajak_m_.jpg" alt="Pengamat sebut kampret dan cebong tetap bayar pajak" width="100%">
<figcaption>Pengamat sebut kampret dan cebong tetap bayar pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pajak menjadi hal penting untuk pembangunan daerah. Tidak terkecuali bagi Surabaya. Hingga kuartal pertama 2023 pajak dari sektor PBB baru 10 persen lebih dari target.  Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya Hidayat Syah mengatakan, tahun ini, Bapenda menargetkan Rp 1,6 triliun untuk pendapatan dari sektor PBB.  ”Detailnya itu Rp 1.627.547.699.133. Itu target kami tahun ini ya,” kata Hidayat saat dikonfirmasi.  Lantas, bagaimana realisasi PBB Surabaya hingga kuartal pertama 2023? Hidayat menyebutkan, per 6 Maret, PBB Surabaya baru terkumpul Rp 157.641.984.363. Itu artinya, lebih kurang 10 persen PBB Surabaya yang berhasil dikumpulkan Bapenda.  Dia menjelaskan, target PBB tahun ini meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Pada 2022, target PBB dipatok Rp 1.418.130.993.589. Sementara itu, angka tersebut berubah di PAK menjadi Rp 1.469.595.742.368.  Kemudian, di pengujung 2022, kala itu Bapenda masih dinakhodai Musdiq Ali Suhudi, pendapatan PBB diparkirkan di angka Rp 1.380.393.847.535.  Sebelumnya, hingga kuartal pertama 2023, suntikan dana dari sektor pajak bumi bangunan masih terseok. Hal itu dibuktikan dengan jumlah wajib pajak (WP) dari PBB belum setengahnya bayar.  Berdasar catatan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya, total WP di Surabaya yang harus membayar PBB sebanyak 802.199 orang. Namun hingga kini, yang sudah membayar PBB sejumlah 106.734 orang.

Baru Segini, Pendapatan PBB Surabaya Hingga Kuartal Pertama 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Ilustrasi-kantor-pembayaran-pajak-di-surabaya-1.jpg" alt="Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hingga kuartal ketiga 2023, suntikan dana dari sektor pajak bumi bangunan masih terseok. Hal itu dibuktikan dengan jumlah wajib pajak (WP) dari PBB belum setengah bayar. Berdasar catatan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya, total WP di Surabaya yang harus membayar PBB sebanyak 802.199 orang. Kepala Bapenda Surabaya Hidayat Syah mengatakan, hingga kini, yang sudah membayar PBB sejumlah 106.734 orang. ”Kami mengimbau agar masyarakat Surabaya yang belum membayar PBB segera bayar lah. Jangan sampai menunggu Juli, bayar sekarang tidak apa-apa,” ujar Hidayat saat dikonfirmasi. Hidayat menyatakan, pendapatan dari PBB juga bakal dikucurkan untuk masyarakat kembali serta pembangunan kota yang lebih baik lagi. Dia berharap, masyarakat tidak mengulur waktu dalam pembayaran PBB. PBB dibayarkan setahun sekali. Untuk mendulang pendapatan dari sektor PBB, Hidayat menyebutkan, pihaknya telah menjemput bola. ”Kami dekatkan layanan pembayaran PBB yang mau face to face, kami datang ke kelurahan-kelurahan. Bayar melalui online juga bisa sebetulnya,” jelas Hidayat.

Hingga Maret 2023, Ratusan Ribu Orang Surabaya Belum Bayar PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/musdiq-bapenda1.jpg" alt="Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya memberikan kemudahan bagi masyarakat, yang akan membayar pajak bumi bangunan (PBB) melalui e-commerce (toko daring) dan toko ritel.  ”Pembayarannya juga bisa melalui QRIS dan pembayaran melalui aplikasi mobile Bank Jatim, Mandiri, dan BNI,” kata Kepala Bapenda Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (16/1).  Menurut dia, sejumlah e-commerce dan toko ritel tersebut adalah Tokopedia, Shopee, Blibli, Alfamart, Indomaret, dan OVO. Pembayaran PBB melalui e-commerce bertujuan untuk memudahkan masyarakat, mulai dari segi waktu hingga jarak.  Bagi yang akan membayar PBB, menurut dia, cukup membuka salah satu aplikasi merchant atau mobile banking melalui telepon genggam. Pembayaran PBB masyarakat dapat memilih menu Top-up &amp; Tagihan, setelah itu pilih Pajak PBB. Kemudian muncul kolom pilih Cluster paling atas dan cari Provinsi Jawa Timur. Setelah itu mengisi kolom kedua kota/kabupaten, pilih PBB Kota Surabaya dan pilih tahun pembayaran pada kolom berikut.  Setelah itu, dilanjutkan dengan mengisi 18 digit nomor objek pajak (NOP) yang dimiliki masing-masing pemilik bangunan. Jika dirasa sudah mengisi semua kolom tersebut, berlanjut ke proses pembayaran.  ”Pembayarannya bisa menggunakan metode GoPay atau virtual account,” kata Musdiq.  Bahkan, kata dia, jika pembayaran PBB bisa dibayar dengan cara mengangsur. ”Kami turut mengapresiasi kepada merchant yang sudah bekerja sama dengan Pemkot Surabaya secara maksimal, bahkan memudahkan warga kami,” terang Musdiq Ali Suhudi.  Meskipun ada fasilitas pembayaran daring, warga juga masih bisa melakukan pembayaran di Mal Pelayanan Publik Siola. Mulai dari pembayaran hingga mutasi PBB juga bisa dilakukan di konter Bapenda, Mal Pelayanan Publik Siola.  Musdiq mengimbau masyarakat tidak lupa melakukan pembayaran pajak PBB pada 2023. Dia juga mengingatkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) 2023 sudah dapat diunduh melalui website www.surabaya.go.id, kemudian pilih menu PBB selanjutnya pilih cetak e-SPPT.  ”Silakan dicetak SPPT-nya melalui daring, kami harap dengan kemudahan pelayanan ini warga bisa semakin taat pajak. Karena pajak itu bukan untuk pemkot, akan tetapi semua itu akan kembali lagi kepada masyarakat untuk pembangunan kota menjadi semakin lebih baik lagi,” ucap Musdiq Ali Suhudi.

Bapenda Surabaya Sebut Pembayaran PBB Bisa lewat E-Commerce

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-10-at-17.11.23.jpg" alt="Bapenda Surabaya menyegel dan memberi tanda reklame yang expired dan liar. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Bapenda Surabaya menyegel dan memberi tanda reklame yang expired dan liar. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengawasan terhadap reklame-reklame yang berdiri di sudut hingga tengah kota tak berhenti dimasifkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya. Pada awal tahun ini, beberapa pemilik reklame mendapatkan surat peringatan dari Bapenda.  Kepala Bidang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklamen, Air Bawah Tanah, Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Chairani Agustiana mengatakan, sejak 1 Januari hingga kini, Bapenda mengirimkan 4.000 surat peringatan. Ribuan surat itu dibuat karena ada reklame yang expired hingga liar.  ”Dan sudah diberi peringatan tapi diabaikan,” kata Chairani Agustiana.  Dia menyebutkan, yang sudah dikeluarkan SK silang sekitar 600. Dari angka itu, yang tidak jadi disilang ada 300 reklame. Karena ada pemilik reklame yang langsung membayar begitu menerima surat dari Bapenda. Tak hanya itu, ada juga yang langsung dibongkar sendiri.  ”Apabila tiga hari kerja setelah disilang dan tidak ada pembayaran, Bapenda berkirim SK bongkar sendiri. Pelaksanaan bongkar sendiri 7 hari. Jika tujuh hari tidak dibongkar sendiri, akan diusulkan bantib (bantuan penertiban) ke Satpol PP,” terang Chairani Agustiana.  Terpisah, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Zuhrotul Mar’ah mengatakan, reklame menjadi salah satu unsur pendapatan asli daerah (PAD) Surabaya. Tahun lalu, suntikan PAD yang bersumber dari reklame hanya 84,98 persen dari target.  ”Target pendapatan reklame 2022 murni dan PAK tak berubah. Yakni, Rp 148.319.102.646. Sementara itu, sepanjang 2022, Bapenda hanya berhasil meraup rupiah sebesar 126.037.258.250,” ucap Zuhrotul Mar’ah.  Politikus PAN itu mendorong agar Bapenda tak berhenti merazia reklame nakal. Terutama yang tidak patuh membayar pajak.  ”Termasuk juga yang ukurannya tak sesuai saat pengajuan ke pemkot,” papar Zuhrotul.

Bapenda Surabaya Kirim Ratusan Surat Peringatan ke Pemilik Reklame

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/1666692747192.jpg" alt="Ilustrasi bangunan di Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bangunan di Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya memberikan keringanan insentif bea perolehan hak atas bangunan (BPHTB) sampai 50 persen. Keringanan insentif BPHTB itu bertujuan untuk merelaksasi beban masyarakat pasca pandemi Covid-19.  Insentif itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam rangka Hari Pahlawan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi menjelaskan, tujuan pemberian keringanan insentif BPHTB untuk meringankan masyarakat pasca melandainya Covid-19 dan memperingati Hari Pahlawan. Selain itu, untuk memberikan percepatan pelayanan perizinan dan insentif fiskal berupa pengurangan ketetapan BPHTB.  ”Pemberian insentif BPHTB ini diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan, untuk setiap perolehan hak atas tanah serta bangunan yang melakukan peralihan hak. Baik itu dari jual-beli, maupun non jual-beli, seperti hibah, waris dan sebagainya,” kata Musdiq, Selasa (25/10).  Musdiq melanjutkan, pemberian insentif dibagi menjadi 3 periode. Yakni dengan kategori jual-beli dan non jual-beli. Antara lain, periode pertama, berlangsung pada 24 Oktober hingga 6 November.  ”Periode kedua mulai 7 sampai 30 November dan periode ketiga 1 sampai 28 Desember,” lanjut Musdiq.  Berdasar Perwali No 107 Tahun 2022, wajib pajak yang telah mengajukan pengurangan pokok, maupun keringanan berupa pembayaran BPHTB secara angsuran, baik itu sudah dibayar ataupun belum tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan insentif.  Mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Surabaya itu menambahkan, masyarakat dapat memanfaatkan program pemberian insentif BPHTB sesuai tanggal yang telah ditentukan.  ”Apabila masyarakat belum mengerti mengenai informasi ini, bisa mendatangi langsung Kantor Bapenda Kota Surabaya di Jalan Jimerto Nomor 25 - 27,” ujar Musdiq Ali Suhudi.

Mulai Bulan Ini, Pemkot Surabaya Gratiskan Biaya Denda Pajak BPHTB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-terpengaruh-politik-kampret-dan-cebong-tetap-patuh-bayar-pajak_m_.jpg" alt="Pengamat sebut kampret dan cebong tetap bayar pajak" width="100%">
<figcaption>Pengamat sebut kampret dan cebong tetap bayar pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Surabaya mengharapkan warga memanfaatkan program penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB) mulai 15 September hingga 30 November.  ”Program ini baik. Kami berharap warga Surabaya bisa memanfaatkannya,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Kamis (22/9).  Anas mengapresiasi Pemkot Surabaya yang mengeluarkan kebijakan penghapusan denda PBB. Sebab, hal itu selaras dengan upaya memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi Covid-19.  Legislator PDI Perjuangan itu mengatakan, penghapusan denda PBB secara tidak langsung juga meringankan beban ekonomi masyarakat pada masa pemulihan ekonomi. Selain itu, kebijakan tersebut membangun kesadaran masyarakat agar menjadi wajib pajak yang baik serta tertib administrasi pada kepemilikan bangunan dan lainnya.  Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi mengajak masyarakat Surabaya yang memiliki tunggakan PBB memanfaatkan program tersebut. Penghapusan denda berlaku untuk PBB selama kurun 1994 sampai 2022.  ”Pemberian program penghapusan sanksi administratif terhadap denda PBB tersebut dengan membayarkan pokok pajak pada periode tersebut,” papar Musdiq.  Musdiq mengatakan, masyarakat Surabaya yang membayar pokok PBB otomatis sanksi administrasi mereka dihapus. Cara pembayaran PBB di Surabaya, cukup mudah yakni dengan menunjukkan SPPT PBB yang dapat diunduh melalui laman pbb.surabaya.go.id.  Pembayaran PBB tersebut, menurut Musdiq, juga dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Bapenda di Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya.  &nbsp;  &nbsp;

DPRD Harap Warga Surabaya Manfaatkan Penghapusan Denda PBB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#badan pendapatan daerah

Berita Terkini