<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Bupati-Bogor-Ade-Yasin-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-7-1-2.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terungkapnya kasus suap Bupati Bogor Ade Yasin kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menambah panjang penyimpangan dalam penilaian akuntabilitas keuangan. Sebelumnya kasus serupa menjerat pejabat, antara lain, di Kementerian Desa lima tahun silam.  Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Keuangan (Fitra) Misbah Hasan mengatakan, momen OTT oleh KPK perlu menjadi bahan evaluasi. Bukan hanya kepada instansi yang diaudit, tapi juga terhadap BPK. Ke depan, BPK perlu memastikan semua pejabatnya bisa bekerja secara berintegritas. ”BPK harus mulai ’bersih-bersih’ terhadap pejabatnya di pusat maupun daerah yang mudah menerima suap atau sengaja meminta suap,” ujarnya kemarin.  Meski sebatas administratif, kata Misbah, pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) cukup seksi bagi instansi, termasuk pemerintah daerah (pemda). Bahkan, bagi pemda, WTP menjadi salah satu instrumen untuk menentukan besaran dana insentif daerah (DID) dari pusat.  Selain itu, WTP menjadi modal kepala daerah menjalankan politik pencitraan ke masyarakat. Seolah-olah pengelolaan anggaran baik. Atas dasar itu, posisi BPK sangat rawan disuap.  Untuk itu, Misbah mendorong BPK memperkuat mekanisme quality control dan quality assurance serta membuka ruang supaya proses audit BPK bisa transparan. ”Tidak dimonopoli salah satu bagian atau auditor saja sehingga tidak ada ruang gelap yang berpotensi menjadi celah korupsi atau suap,” imbuhnya.  Pihaknya juga mendorong KPK untuk melakukan audit ulang di daerah lain. Tidak tertutup kemungkinan, praktik serupa terjadi di daerah lainnya. ”Audit investigasi saja di daerah-daerah yang berpotensi melakukan tindakan yang sama,” tegasnya.  Ke depan, Misbah mendorong sistem audit yang lebih partisipatif dengan memberikan ruang bagi pengawasan oleh masyarakat. Khususnya terhadap proyek-proyek pemerintah dan pemda. ”Banyak proyek yang tidak jelas kemanfaatannya bagi masyarakat, tetapi secara administratif dinyatakan baik,” ungkapnya.  Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun menyatakan, pihaknya mendukung penegakan hukum bagi jajarannya yang terlibat pelanggaran. ”Peristiwa ini yang dapat menjadi deterrent effect yang melanggar,” ujarnya dalam keterangan tertulis.  Lembaganya akan berbenah dan terus berkomitmen terhadap nilai independensi serta profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas BPK. ”Nilai tersebut menjadi landasan institusi BPK dan dilaksanakan oleh setiap individu BPK,” imbuhnya. (far/c9/fal)

Suap WTP Berulang, BPK Didesak Evaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/bansos-surabaya.jpg" alt="PRIORITASKAN YANG BERHAK: Petugas menyiapkan paket-paket bantuan sembako yang akan disalurkan kepada warga di Kelurahan Kalijudan Jumat (8/5). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PRIORITASKAN YANG BERHAK: Petugas menyiapkan paket-paket bantuan sembako yang akan disalurkan kepada warga di Kelurahan Kalijudan Jumat (8/5). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Teknis penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 menuai sejumlah persoalan di lapangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyaknya bantuan ke masyarakat yang tidak tepat sasaran karena dipicu data yang tidak akurat. ”Bansos tidak tepat sasaran karena data kita lemah,” kata anggota BPK Achsanul Qosasi.  Disampaikan, data kemiskinan yang dipakai untuk memberikan bansos adalah data lama. Bersumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2014. Padahal, pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sangat penting. Ironisnya, mayoritas daerah tidak pernah melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin. ”Seharusnya dilakukan enam bulan sekali,” imbuh Achsanul.  Berdasar temuan BPK, dari 514 kabupaten/kota, hanya ada 29 daerah yang tertib melakukan pembaruan data setiap enam bulan. Salah satu daerah yang dinilai lembaga auditor negara itu cukup berhasil melakukan updating data warga miskin adalah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Di sana data warga penerima bansos dipampang di kantor bupati tiga bulan sekali.  Sisanya, 485 kabupaten/kota hanya mendaur ulang data-data lama. Tidak heran jika kemudian banyak bansos di masa pandemi ini yang tidak tepat sasaran. Warga yang seharusnya tidak layak mendapat bantuan karena mampu justru digerojok bantuan. Sebaliknya, warga miskin yang butuh sokongan justru terlewatkan begitu saja.  Bahkan, bukan rahasia lagi, unsur politik di daerah sangat dominan. ”Yang dapat bantuan biasanya tim sukses bupati atau tim sukses kepala desa,” beber pria asal Madura itu. BPK berharap DTKS sebagai basis data penerima bansos mutlak harus diperbaiki. Jika tidak, temuan berulang akan terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JGLAdBfhFB4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=38_uIvhYvWI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FsTSOwLrVx8  &nbsp;

BPK: Bansos Tidak Tepat Sasaran karena Data Kita Lemah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/jiwasraya-ANT.jpg" alt="Ilustrasi logo Asuransi Jiwasraya (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Asuransi Jiwasraya (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kisruh Asuransi Jiwasraya mulai terkuak penyebabnya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan alasan penyebab PT Asuransi Jiwasraya gagal bayar polis. Salah satunya adalah karena tidak dihentikannya produk JS Saving Plan.  Produk JS Saving Plan diterbitkan pada 2013. Pada 2016, ketika dilakukan audit, produk itu dinyatakan bermasalah.  "Sebenarnya sudah detail (2016), kalau itu mau dijadikan bukti Kementerian BUMN untuk segera menyetop produk di 2016, itu bisa, tapi kan nggak dilakukan," ungkap Anggota III BPK Achsanul Qosasi di kantornya, Jakarta, Selasa (7/1).  Bahkan, Achsanul mengatakan bahwa pada tahun itu, pihaknya meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghentikan produk tersebut. Akan tetapi tidak dilakukan dan berlangsung hingga 2018.  "Setelah itu dilakukan langkah-langkah tindak lanjut, mestinya tindak lanjut yang dilakukan itu, menyetop produk, OJK cabut dari 2016, tapu itu kan tidak dilakukan," ungkap dia.  Selain itu, kurangnya tata kelola investasi atau bermain di saham gorengan juga menjadi penyebab. BPK juga sebelumnya mengatakan untuk berhenti berinvestasi pada saham-saham tersebut. Pasalnya, saham tersebut tidak memberikan keuntungan.  "Kita udah bilang balikin, ganti saham-saham bobrok itu, ada direkomendasi, balikin saham-saham yang tidak bagus itu seperti saham yang optimal, dia memang melakukan, tapi yang dikasihkan saham BUMD dan BUMN meskipun harganya gorengan," tutupnya.

Soal Jiwasraya, BPK: OJK Harusnya Cabut JS Saving Plan Sejak 2016