<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/tenda-wukuf-di-arafah-868358536.jpg" alt="LEBIH LENGKAP: Subhan Cholid (kanan) meninjau fasilitas untuk jemaah haji di dalam tenda di Arafah, Selasa (30/5)." width="100%">
<figcaption>LEBIH LENGKAP: Subhan Cholid (kanan) meninjau fasilitas untuk jemaah haji di dalam tenda di Arafah, Selasa (30/5).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Agama (Kemenag) menampik temuan tim Pansus Hak Angket Haji DPR. Khususnya terkait penyediaan katering jemaah haji yang disebut tidak bercita rasa Nusantara. Kemenag memastikan, layanan makanan yang disiapkan sudah sesuai dengan kontrak.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Jemaah haji mendapatkan menu Nusantara selama di Saudi,&rsquo;&rsquo; kata Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid di Jakarta kemarin (17/9). Namun, dia mengakui Kemenag tidak bisa memberikan pelayanan sesuai dengan lidah atau selera 213 ribu lebih jemaah reguler.</p> <p>Subhan pun mencontohkan menu Nusantara yang disiapkan. Di antaranya, nasi kuning, orek tempe, dan sambal goreng kentang. Kemudian, ada ikan tuna cabai hijau, telur orak-arik, nasi uduk, sampai telur dadar balado. Menu Nusantara lainnya adalah rendang daging, terong balado, dan ikan patin goreng.</p> <p>Selain itu, Subhan menegaskan, seluruh pengadaan layanan haji 2024 di Arab Saudi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.</p> <p>Aturan pengadaan layanan misi haji tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) 9/2016. Berdasar regulasi itu, seluruh prosesnya dilakukan tim independen, juga diawasi tim dari Itjen Kemenag serta diperiksa tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). <strong>(wan/c7/dio)</strong></p>

Kemenag menampik temuan tim Pansus Hak Angket Haji DPR. Khususnya terkait penyediaan katering jemaah haji yang disebut tidak bercita rasa.

Tepis Temuan Pansus Hak Angket Haji DPR, Kemenag Klaim Semua Layanan Haji Sesuai Permenag 9/2016

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sandiaga-batal-ke-ub-pius-beliau-ditegur-bawaslu_m_.jpg" alt="Pius Lustrilanang" width="100%">
<figcaption>Pius Lustrilanang</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Pius Lustrilanang mengonfirmasi akan memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (1/12) besok. Sebab, Pius berhalangan hadir pada panggilan KPK sebelumnya, Senin (27/11) karena beralasan sakit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Informasi yang kami peroleh, saksi Pius Lustrilanang Anggota VI BPK RI, mengkonfirmasi akan hadir besok (1/12) sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi suap pengurusan temuan hasil pemeriksaan BPK Kab. Sorong Provinsi Papua Barat Daya," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini mengimbau Pius Lustrilanang untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mengingatkan saksi untuk hadir sesuai komitmen yang sudah disampaikan tersebut," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013340368/kpk-jadwalkan-ulang-pemeriksaan-anggota-bpk-pius-lustrilanang-terkait-kasus-dugaan-suap-pj-bupati-sorong">KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Anggota BPK Pius Lustrilanang Terkait Kasus Dugaan Suap Pj Bupati Sorong</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam pengusutan kasus&nbsp;dugaan suap pengondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, KPK pun telah menggeledah&nbsp;ruang kerja Pius Lustrilanang di kantor BPK RI, pada Rabu (15/11) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam penggeledahan itu, KPK mengamankan&nbsp;catatan keuangan dan bukti elektronik yang diduga berkaitan kasus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013288790/kpk-geledah-ruang-kerja-anggota-bpk-ri-pius-lustrilanang">KPK Geledah Ruang Kerja Anggota BPK RI Pius Lustrilanang </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK lantas melakukan penyitaan dan analisa untuk melengkapi berkas perkara penyidikan kasus yang menjerat Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dan Kepala BPK perwakilan Papua Barat, Patrice Lumumba Sihombing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam kasusnya, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Enam orang tersangka itu yakni Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong Efer Sigidifat; Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle; Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Daya Patrice Lumumba Sihombing; Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Daya Abu Hanifa; dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Juru bicara KPK bidang penindakan ini mengimbau Pius Lustrilanang untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK.

KPK Sebut Anggota BPK Pius Lustrilanang Bakal Hadiri Pemeriksaan Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Johnny-G-Plate-Fedrik-Tarigan-3JPG-3274435209.jpg" alt="ILUSTRASI. Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo Johnny G. Plate menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (1/8/2023)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo Johnny G. Plate menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (1/8/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berinisial AQ terkait aliran uang Rp 40 miliar untuk pengamanan kasus BTS 4G. Hal ini didalami jaksa melalui Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (23/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa mulanya menyinggung percakapan dalam grup percakapan WhatsApp soal proyek Palapa Ring. Sebab, Irwan bersama Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak dan mantan Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif ada di dalam grup tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saudara tidak ingat bahwa di situ ada temuan untuk proyek Palapa Ring ada Rp 330 miliar. Saudara tidak ingat?" tanya jaksa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ingat," jawab Irwan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saudara ingat bahwa ada kemudian ancaman dari BPK mengenai data yang enggak pernah diberikan, disampaikan kepada BPK?" tanya jaksa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang saya tidak bisa mengingatnya tentang apa," ujar Irwan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang sudah tidak mengingatnya, pada saat di grup itu Saudara Anang mengatakan 'sepertinya perlu ngadep AQ sama saya', terus jawaban Saudara 'jangan sekarang lah, jangan sekarang bos, reda dulu'. Saudara masih ingat pembicaraan itu?" cecar jaksa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ingat," papar Irwan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak puas akan jawab itu, jaksa terus mendalami perihal oknum BPK berinisial AQ tersebut. "Siapa yang Saudara maksud AQ di BPK?" tanya jaksa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tidak pernah bicara," ungkap Irwan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saudara tahu yg dimaksud Anang sebagai AQ itu siapa di BPK?" cecar jaksa lagi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak," jawab Irwan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, jaksa langsung mencecar apakah ada aliran uang sebesar Rp 40 miliar untuk oknum di BPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah Saudara saksi tahu bahwa Rp 40 miliar yang diserahkan melalui Sadikin untuk BPK itu untuk siapa?" cecar jaksa lagi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk siapa saya tidak tahu," klaim Irwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus ini, mantan Menkominfo Johnny G Plate didakwa merugikan keuangan negara lebih dari Rp 8 triliun terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur&nbsp;BTS&nbsp;4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindakan Johnny diduga dilakukan bersama-sama dengan Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA), Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI), Irwan Hermawan sebagai Komisaris PT Solitech Media Sinergy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Galumbang Menak Simanjuntak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Mukti Ali selaku Account Director PT Huawei Tech Investment, Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, dan Muhammad Yusrizki Muliawan selaku Direktur PT Basis Utama Prima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Windi Purnama disangkakan melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1.</div> </div> </div> </div> </div>

JPU Kejagung cecar oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berinisial AQ terkait aliran uang Rp 40 miliar untuk pengamanan kasus BTS 4G.

Diduga 'Uang Pengamanan' Kasus BTS Bakti Kominfo, Jaksa Cecar Oknum BPK soal Aliran Dana Rp 40 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/IMG_20230829_210441-2717807442.jpg" alt="Guru Tugas Belajar Pemprov Riau temui Komisi V DPRD Riau." width="100%">
<figcaption>Guru Tugas Belajar Pemprov Riau temui Komisi V DPRD Riau.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Puluhan guru yang mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Riau mendatangi Komisi V DPRD. Mereka minta solusi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang meminta mereka untuk mengembalikan uang negara sebesar Rp 23 juta.</p> <p>Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Karmila Sari. Perwakilan guru tugas belajar Provinsi Riau, Teguh mengatakan, sebanyak 44 orang guru mendapat beasiswa melalui seleksi yang kemudian lulus untuk disekolahkan Pemprov Riau ke Bandung.</p> <p>&rdquo;Selama kuliah kami tetap diberi tunjangan. Artinya, selain beasiswa kami diberikan tunjangan selama menempuh pendidikan. Ketika kami selesai kuliah, sudah S2 semua, ada yang doktor disuruh mengembalikan tunjangan selama satu tahun. Kenapa dikembalikan, karena ada temuan BPK,&rdquo; kata Teguh seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Dia menyebutkan, ketika diminta untuk mengembalikan para guru ASN sudah tidak punya uang. Harusnya dari awal tidak dibayarkan jika akan menimbulkan masalah seperti ini.</p> <p>&rdquo;Ketika bermasalah jangan ditagih ke kami. Yang bayar kan bendahara Dinas Pendidikan. Ya kami tidak tahu, kami sedang kuliah,&rdquo; ucap Teguh.</p> <p>Dia menyayangkan kecerobohan Dispendik membuat mereka yang menanggung kesalahan tersebut. Sebab, dalam surat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK itu tercatat bahwa kurangnya monitoring, artinya bendahara Dispendik kurang teliti memahami aturan yang mengakibatkan para guru menjadi korban.</p> <p>&rdquo;Per orang kurang lebih Rp 23 juta kali 44 orang. Kami sudah menghadap ke BPK, kami menyurati BPK serentak. Kemudian kami dipanggil, dari BPK tidak menyurati guru, tapi menyurati pejabat, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Atau gubernur sebagai pimpinan tertinggi, SK itu kan dari gubernur,&rdquo; jelas Teguh.</p> <p>Wakil Komisi V DPRD Riau Karmila Sari mengatakan, sudah mengonfirmasi ke Biro Hukum Pemprov Riau. Memang ada perubahan terhadap Peraturan Gubernur, hanya saja dispendik lalai dan tidak beradaptasi terhadap aturan.</p> <p>&rdquo;Karena berapa sih gaji dan tunjangan yang mereka dapatkan. Dan Indeks Prestasi Kamulatif tadi bagus semua, ada 3,7 ada 3,8. Artinya mereka diberi kesempatan dapat hak mereka, baik secara biaya hidup, pendidikan yang ditanggung Pemprov,&rdquo; ujar Karmila.</p> <p>Komisi V DPRD Riau menampung keluhan guru untuk kemudian ditindaklanjuti organisasi perangkat daerah terkait. &rdquo;Tentu kami akan memanggil dinas terkait, terutama dispendik. Ini yang harus betul-betul supaya perjuangan mereka dalam dua tahun ini selesai,&rdquo; ucap Karmila.</p>

Puluhan guru penerima beasiswa Pemprov Riau datangi Komisi V DPRD minta solusi temuan BPK. Mereka diminta kembalikan uang negara Rp 23 juta

Jadi Temuan BPK, Puluhan Guru Penerima Beasiswa Pemprov Riau Harus Kembalikan Uang Rp 23 Juta, Mengadu ke DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/WhatsApp-Image-2023-06-16-at-162618-1275120430.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyelesaikan 22 rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022. Ke-22 rekomendasi terhadap LKPD Surabaya tahun 2022 tersebut, meliputi 20 non-finansial dan 2 finansial.</p> <p>Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai menghadiri acara Rekomitmen Penyelesaian TLHP BPK Jatim. Acara yang dihadiri delapan kepala daerah wilayah Jawa Timur I tersebut, bertempat di Graha Sawunggaling, Lantai 6 Gedung Pemkot Surabaya, Jumat (16/6).</p> <p>&rdquo;Jadi kita ada 22 rekomendasi dari BPK, 20 non-finansial dan 2 finansial. Alhamdulillah sudah kita selesaikan semuanya. Karena itulah pada (acara) rekomitmen kita berikan,&rdquo; kata Wali Kota Eri.</p> <p>Eri mengungkapkan, Pemkot Surabaya masih memiliki 76 tunggakan masa lalu yang harus ditindaklanjuti. Jumlah tunggakan masa lalu itu berasal dari 2004-2005.</p> <p>&rdquo;Jadi Surabaya masih ada 76 tunggakan. Insya Allah sudah kita selesaikan juga didampingi BPK. Semoga tahun ini selesai semua jadi 100 persen,&rdquo; tutur Eri.</p> <p>Dia menjelaskan, rekomitmen itu adalah bagaimana komitmen yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada BPK. Juga, sebagai bentuk komitmen ulang bagi kepala daerah untuk menyelesaikan tunggakan masa lalu dari tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>&rdquo;Contoh di Surabaya ada tunggakan pajak. Orangnya sudah tidak ada, meninggal, ganti orang di titik (lokasi) itu. Kan tidak mungkin, saya menagih ke mana. Seperti yang disampaikan tadi itu bisa dihapus. Nah, cara-cara penghapusan, tahapnya kita didampingi BPK,&rdquo; papar Eri.</p> <p>Wali Kota Eri berharap, Kota Surabaya bersama seluruh daerah wilayah Jatim I, yakni Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep, bisa segera menyelesaikan semuanya. &rdquo;Karena kami kan satu kepala daerah semuanya. Tahun ini (Surabaya) insya Allah selesai,&rdquo; imbuh Eri.</p> <p>Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Karyadi menegaskan, produk utama BPK adalah hasil pemeriksaan. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebut, ada rekomendasi yang harus diselesaikan.</p> <p>&rdquo;Hasil rekomendasi itu wajib ditindaklanjuti. Nah, ternyata di Jawa Timur ini semua sudah di atas target nasional 80 persen,&rdquo; ucap Karyadi.</p>

Pemkot Surabaya selesaikan 22 rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Jatim terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022

Wali Kota Surabaya Temui BPK, Selesaikan Puluhan Rekomendasi TLHP Badan Pemeriksa Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/BOBBY-26-A-2394952713.jpg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan TA 2022 dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan TA 2022 dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution, Pemko Medan berhasil mencetak hattrick dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara sebanyak tiga kali berturut-turut.</p> <p>Hal ini terungkap saat Bobby Nasution menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumut atas Audit Rinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2022&nbsp; yang diserahkan Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumut, Kamis (25/5).</p> <p>"Atas nama Pemko Medan, kami mengucapkan terima kasih atas opini WTP yang diberikan. Mudah-mudahan ini menjadi semangat bersama terutama dalam menyajikan laporan yang lebih baik lagi ke depannya," kata Bobby Nasution seraya menambahkan akan segera menindaklanjuti hasil LHK yang telah diberikan tersebut.</p> <p>Sebelum penyerahan LHP, Bobby Nasution, Ketua BPK Perwakilan Sumut dan Ketua DPRD Medan Hasyim SE lebih dahulu melakukan penandatanganan Berita Acara Penyerahan LHP BPK RI Perwakilan Sumut atas audit rinci LKPD Kota Medan TA 2022 tersebut.</p> <p>Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sumut dalam sambutannya menyampaikan, Pemko Medan telah menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited TA 2022 kepada BPK tepatnya tanggal 27 Maret 2023. Dikatakannya, hal itu sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.</p> <p>"BPK mendapatkan amanat untuk menyampaikan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah laporan keuangan diterima. Selamat kepada Pemko Medan yang telah meraih opini WTP untuk ketiga kalinya," ungkap Eydu.</p> 

Pemko Medan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan TA 2022.

Di Bawah Kepemimpinan Bobby Nasution, Pemko Medan Cetak Hattrick, Raih Opini WTP Tiga Kali Berturut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/WhatsApp-Image-2023-05-25-at-174357-1268621692.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menerima WTP sepuluh kali berturut-turut dari BPK." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menerima WTP sepuluh kali berturut-turut dari BPK.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pemkab Sidoarjo sukses mempertahankan capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Capaian WTP tahun ini untuk yang kesepuluh kali diraih secara berturut-turut.</p> <p>Penilaian WTP tahun ini diraih atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sidoarjo Tahun Anggaran 2022. Kamis (25/5), penyerahan LHP LKPD TA 2022 Kabupaten Sidoarjo opini WTP dilakukan Kepala BPK Perwakilan Jatim Karyadi kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur.</p> <p>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang akrab disapa Gus Muhdlor bangga dengan capaian tersebut. Pasalnya opini WTP menjadi bukti kualitas penyusunan laporan keuangan Pemkab Sidoarjo telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).</p> <p>&rdquo;Alhamdulillah hari ini (25/5), LHP LKPD TA 2022 Pemkab Sidoarjo mendapat penilaian WTP. Ini menjadi tugas kami ke depan untuk mempertahankan WTP yang sudah diraih sepuluh kali berturut-turut,&rdquo; ujar Gus Muhdlor.</p> <p>Bupati muda alumni Fisip Unair Surabaya itu menjelaskan, prestasi tersebut tidak terlepas dari kerja keras seluruh ASN Pemkab Sidoarjo. Selain itu, dukungan dari seluruh masyarakat Sidoarjo yang telah mengawal roda pembangunan.</p> <p>&rdquo;Oleh karena itu, saya mengapresiasi hasil kerja keras yang dilakukan jajaran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengawal dan mengelola keuangan daerah selama setahun terakhir,&rdquo; tegas Bupati Ahmad Muhdlor Ali, alumni SMAN 4 Sidoarjo itu.</p> <p>Ke depan Gus Muhdlor akan terus mendorong jajarannya untuk mempertahankan opini WTP pada penilaian tahun-tahun berikutnya. Dia menilai opini WTP mempunyai peran penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.</p> <p>Untuk itu dia meminta komitmen ASN Sidoarjo dalam mengelola APBD secara profesional, akuntabel, dan transparan.</p> <p>&rdquo;Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan uang negara, opini WTP merupakan bukti APBD dikelola secara bijak, profesional, akuntabel, dan transparan,&rdquo; ucap Ahmad Muhdlor Ali.</p> 

Pemkab Sidoarjo pertahankan capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Jatim sepuluh kali berturut-turut

Sidoarjo Sukses Pertahankan Opini WTP 10 Kali Berturut-Turut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/Untitled11-58002459.jpg" alt="Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjadi pembicara pada acara di Kota Probolinggo, Jumat (14/4)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjadi pembicara pada acara di Kota Probolinggo, Jumat (14/4).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak para aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo, Jawa Timur, benar-benar mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam bekerja.</p> <p>Legislator Partai Golkar itu mengatakan, salah satu tolok ukur penting dalam mengukur kinerja pemda adalah laporan keuangan memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</p> <p>Misbakhun menyatakan itu saat menjadi pembicara acara bertitel <em>Sosialisasi Optimalisasi Peran BPK &amp; DPR Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara</em> di Kota Probolinggo, Jumat (14/4).</p> <p>&rdquo;BPK ini memiliki peran yang sangat penting dalam struktur kenegaraan,&rdquo; ujar Misbakhun di acara yang dihadiri ratusan ASN Pemkot Probolinggo itu.</p> <p>Pembicara lain dalam kegiatan itu adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi dan Wali Kota Probolinggo. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati juga ikut hadir dalam sosialisasi hasil kerja sama DPR dan BPK itu.</p> <p>Lebih lanjut Misbakhun menjelaskan, setidaknya terdapat dua undang-undang (UU) yang menjadi dasar pijakan BPK. Pertama UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Satu lagi UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.</p> <p>&rdquo;Dua undang-undang tersebut menjadi dasar penguatan yang strategis bagi BPK dalam melakukan upaya-upaya bagaimana pelaksanaan pembangunan itu terlaksana baik, dengan akuntabilitas yang baik, dan transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan,&rdquo; tutur Misbakhun.</p> <p>Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu mengapresiasi Pemkot Probolinggo yang laporan keuangannya selama lima kali berturut-turut memperoleh predikat WTP dari BPK. Misbakhun menyebut capaian itu bukan sekadar prestasi, melainkan juga bukti akuntabilitas dan transparansi.</p> <p>&rdquo;Ini merupakan sebuah prestasi sekaligus komitmen dari pemkot untuk menjadikan Probolinggo mempunyai akuntabilitas yang baik. WTP ini menunjukkan transparansi yang dibangun di Kota Probolinggo dinilai baik oleh lembaga setingkat BPK,&rdquo; tutur Misbakhun.</p> <p>Namun, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur (Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo) itu juga mengatakan, WTP belum cukup. Menurut Misbakhun, Pemkot Probolinggo juga harus meningkatkan standar demi mengejar target yang lebih tinggi untuk menyejahterakan warga.</p> <p>&rdquo;Saya yakin bapak-ibu ASN sekalian memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan standar kesejahteraan sehingga cita-cita bersama kita untuk memajukan bangsa dan mengentaskan kemiskinan dapat terwujud,&rdquo; ucap Misbakhun.</p> <p>Sekretaris Jenderal Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) itu juga menyinggung soal sinergi sebagai kunci penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.</p> <p>&rdquo;Sinergi bersama adalah hal penting bagi ASN untuk membangun dan mencapai cita-cita bersama memajukan bangsa,&rdquo; kata Misbakhun.</p>

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun ajak para aparatur sipil negara Pemkot Probolinggo mengedepankan akuntabilitas dan transparansi

Sosialisasikan Peran Penting BPK, Misbakhun Dorong ASN Pemda Tidak Cuma Kejar WTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/4D447D22-FFD1-4B8D-948A-43DD54134110.jpeg" alt="Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Batam Aspawi Nangali. Yude/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Batam Aspawi Nangali. Yude/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Belasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam yang menjabat pada periode 2014-2019 kembali menjalani pemeriksaan di kantor sekretariat Dewan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi dana perjalanan dinas anggota DPRD Batam pada 2016.<br /> <br /> ”Masih berlanjut (pemeriksaan) sampai hari ini (17/3), ada beberapa anggota DPRD Batam yang diperiksa,” ujar Sekretaris Dewan (Sekwan) Aspawi Nangali seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Batam Kepulauan Riau, Jumat (17/3).<br /> <br /> Namun dia tidak menjelaskan secara detail ada berapa banyak hari ini (17/3), yang diperiksa pihak BPK dibantu petugas Kepolisian Polresta Barelang. Namun dari pantauan di lapangan, terlihat ada belasan orang anggota DPRD yang menjalani pemeriksaan di kantor DPRD Batam.<br /> <br /> ”Itu nanti saja kami sampaikan, karena pemeriksaan kemungkinan akan selesai pada Senin (20/3) besok,” terang Aspawi Nangali.<br /> <br /> Di tempat yang sama, anggota komisi lV DPRD Batam Aman usai pemeriksaan menjelaskan, untuk pertanyaan penyidik masih sebatas permintaan keterangan apakah anggota dewan yang berangkat dalam perjalanan dinas sesuai dengan jadwal, atau hanya tiket saja.<br /> <br /> ”Ditanya penyidik terkait perjalanan dinas. Saya tegaskan tidak ada yang fiktif, semua sesuai aturan dan kami betul-betul berangkat dinas,” ujar Aman.<br /> <br /> Dia mengaku juga ditanyakan perihal pembayaran kepada pihak jasa perjalanan yang ternyata belum dibayarkan.<br /> <br /> ”Tadi kami ditanya, apakah anggota DPRD Batam tahu kalau tiket itu tidak dibayarkan ke pihak travel? Yang kita pahami, pembayaran itu tugasnya Sekwan yang menjabat pada masa itu,” papar Aman.<br /> <br /> Aman menambahkan, tidak mengetahui persis berapa kali perjalanan yang dilakukan dan berapa jumlah anggaran yang sudah dikeluarkan dalam perjalanan dinas tersebut.<br /> <br /> ”Kurang tahu juga berapa kali karena itu sudah lama. Apalagi nominalnya, saya sudah lupa,” ucap Aman.<br /> <br /> Terpisah, KasrarReskrim Polresta Barelang Kompol Budi Hartono menyebutkan, hari ini (17/3) adalah pemeriksaan hari kedua dan pihaknya dalam kasus ini hanya sebagai pendamping BPK. ”Kami hanya membantu saja, yang melakukan pemeriksaan itu BPK,” tutur Budi Hartono.<br /> <br /> Namun dia menegaskan, pemeriksaan terhadap anggota DPRD itu bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi. Pemeriksaan terkait laporan dari salah satu agen perjalanan yang mengaku belum menerima pembayaran dari perjalanan dinas tersebut sejak 2016.<br /> <br /> ”Jadi itu ada oknum dari anggota atau staf DPRD itu yang tidak membayarkan uang dari perjalanan tersebut, di sana dugaan korupsinya,” jelas Budi Hartono.<br /> <br /> Dia menyebutkan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan dan memintai keterangan seluruh mantan anggota DPRD Batam tahun 2016. Total, ada puluhan orang yang diperiksa.<br /> <br /> ”Yang diperiksa banyak. Seluruh mantan (anggota dewan). Dari pemeriksaan juga diketahui ada 6 orang yang sudah meninggal,” terang Budi Hartono.

Belasan Anggota DPRD Batam Kembali Diperiksa BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/index1-1.jpg" alt="Mukhamad Misbakhun menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, Jumat (16/12). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Mukhamad Misbakhun menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, Jumat (16/12). Istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan para kepala desa (kades) di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, benar-benar mengedepankan integritas dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Menurut dia, dana desa merupakan uang negara yang penggunaannya harus diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<br /> <br /> Misbakhun menyatakan hal itu saat hadir sebagai pembicara <em>Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa</em> di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, Jumat (16/12). Sebanyak 326 kades hadir pada kegiatan kerja sama DPR, BPK, dan Pemkab Probolinggo itu.<br /> <br /> ”Jangan sampai di kemudian hari pengelolaan dana desa ini menimbulkan masalah. Kalau kepala desa dibimbing dan diberi tahu, mereka akan mengikuti dengan baik,” ujar Misbakhun pada acara yang juga dihadiri Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman dan Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono itu.<br /> <br /> Misbakhun yang menjadi narasumber utama bersama Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur (Jatim) Karyadi menjelaskan, para kades di Kabupaten Probolinggo merupakan tokoh di desa masing-masing. Menurut politikus Partai Golkar itu, para kades dipilih secara demokratis melalui proses pemilihan langsung.<br /> <br /> Namun, Misbakhun menegaskan, para kades tetap perlu dibimbing agar mampu menjalankan pemerintahan dan mengelola keuangan desa dengan baik.<br /> <br /> ”Kepala desa adalah ujung tombak pemerintahan. Tanggung jawab keuangan negara itu sudah melekat di pundak kepala desa,” tutur Misbakhun.<br /> <br /> Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan II Jawa Timur yang meliputi Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan, itu menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan dana desa dalam jumlah besar sejak 2015. Dia memerinci dana desa pada 2015 sebesar Rp 20,7 triliun.<br /> <br /> Besaran dana desa itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2016, dana desa yang dikucurkan mencapai Rp 46,98 triliun. Setahun kemudian atau pada 2017, jumlah dana desa meningkat menjadi Rp 60 triliun. Jumlah itu berlanjut pada 2018.<br /> <br /> Pada 2019, pagu dana desa meningkat menjadi Rp 70 triliun. Pagu dana desa bertambah menjadi Rp 71 triliun pada 2020. Pada 2021, pagu dana desa sebesar Rp 72 triliun. Adapun pada tahun ini, pagu dana desa mencapai Rp 68 triliun.<br /> <br /> Oleh karena itu, Misbakhun mewanti-wanti para kades benar-benar amanah dalam mengelola dana desa. Dia tidak mau para kades yang juga konstituennya itu terjerat hukum gara-gara kesalahan dalam mengelola uang negara.<br /> <br /> ”Kepala desa di Kabupaten Probolinggo ini perlu kita jaga supaya bisa menjalankan tugas dengan baik. Jangan sampai di akhir pengabdiannya ada masalah,” harap Misbakhun, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu.<br /> <br /> Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK R. Yudi Ramdan Budiman menyampaikan, dana desa harus dikelola dengan baik agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<br /> <br /> ”Kegiatan ini sebagai bagian dari tanggung jawab kami bersama mengawal pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel, lebih transparan, dan memberikan kemakmuran kepada rakyat,” ujar Yudi.

Nasihat Misbakhun untuk Ratusan Kades Pengelola Dana Desa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#badan pemeriksa keuangan

Berita Terkini