<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/Ott-sidoarjo-3957901555.jpg" alt="Petugas KPK saat melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo, Rabu (31/1/2024). Antara/Maruli" width="100%">
<figcaption>Petugas KPK saat melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo, Rabu (31/1/2024). Antara/Maruli</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Komisi&nbsp;Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Kamis (25/1). Dilansir dari ANTARA, kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkup BPPD Kabupaten Sidoarjo. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim KPK. Terkait kasus tersebut, KPK melakukan penggeledahan sejumlah lokasi yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa (30/1). Dari hasil penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri dari uang tunai, dokumen, hingga mobil. &ldquo;Selasa (30/1), Tim Penyidik telah selesai melaksanakan penggeledahan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi dimaksud diantaranya adalah Pendopo Delta Wibawa, Kantor BPPD, dan rumah kediaman pihak terkait lainnya,&rdquo; ujar Ali Fikri, selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK di Jakarta, pada Rabu. Ali menyampaikan bahwa tim penyidik dari komisi antirasuah berhasil mengamankan tiga unit mobil, dan sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing. Meski begitu, Ali belum menyampaikan lebih lanjut terkait nominal uang yang berhasil diamankan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014058665/kpk-duga-ada-hubungan-spesial-antara-politikus-pkb-andi-dwi-isfani-dengan-eks-anak-buah-syl">KPK Duga Ada Hubungan Spesial Antara Politikus PKB Andi Dwi Isfani dengan Eks Anak Buah SYL</a> &ldquo;Turut diamankan pula sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing dan tiga unit kendaraan roda empat,&rdquo; pungkasnya Ali. Terkait dokumen yang berhasil diamankan, Ali menyampaikan bahwa dokumen tersebut memiliki keterkaitan dengan pemotongan dana insentif. &ldquo;Dari kegiatan ini, ditemukan serta diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dugaan pemotongan dana insentif, barang elektronik,&rdquo; tutur Ali lebih lanjut. Ali menambahkan bahwa sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan akan menjalani proses analisis oleh tim penyidik. &ldquo;Keterkaitan bukti awal ini untuk lebih dulu disita dan dianalisis serta nantinya dikonfirmasi pada para pihak yang segera akan dipanggil sebagai saksi,&rdquo; ujar Ali. Sebelumnya diinformasikan bahwa KPK telah menetapkan satu orang tersangka dalam perkara ini, yakni Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati (SW). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014056872/qatar-ogah-disebut-mendukung-salah-satu-kubu-dalam-perseteruan-laut-merah-antara-houthi-dan-as">Qatar Ogah Disebut Mendukung Salah Satu Kubu Dalam Perseteruan Laut Merah antara Houthi dan AS</a> "Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SW untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024 di Rutan. Cabang KPK," ujar Nurul Ghufron, selaku Wakil Ketua KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (29/1). Pada Kamis (25/1), KPK mendapat informasi bahwa terjadi penyerahan sejumlah uang tunai kepada SW. Berdasarkan informasi tersebut, KPK kemudian melakukan OTT dan berhasil mengamankan 10 orang di Kabupaten Sidoarjo. &nbsp;***

KPK mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan korupsi di lingkup BPPD Kabupaten Sidoarjo.

KPK Amankan Sejumlah Barang Bukti Ihwal Kasus Dugaan Korupsi di Lingkup BPPD Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220806_223321.jpg" alt="Pemkot Banjarmasin membuka loket layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di kawasan wisata siring Menara Pandang. Firman/Antara " width="100%">
<figcaption>Pemkot Banjarmasin membuka loket layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di kawasan wisata siring Menara Pandang. Firman/Antara </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo menerima SPPT PBB sebanyak 253.150 berkas selama diberlakukan program penghapusan denda pajak daerah.  ”Dari jumlah tersebut, pajak yang diterima sebesar Rp 53,3 miliar terhitung sampai dengan Kamis (30/3),” kata Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono.  Ari mencatat, rata-rata jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program penghapusan denda setiap bulan sejak diberlakukan mulai November 2022 itu sebanyak 17 ribu wajib pajak.  ”Yang paling banyak Februari, jumlah wajib pajak yang dilayani sebanyak 32 ribu wajib pajak. Kemudian Maret, wajib pajak yang membayar jumlahnya turun yakni sekitar 12 ribuan wajib pajak. Program penghapusan denda pajak ini berakhir 31 Maret,” tutur Ari Suryono.  Sebelumnya, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan, program penghapusan denda pajak daerah itu dalam rangka peringatan hari jadi ke-164 Kabupaten Sidoarjo tahun 2023. Selain itu, program penghapusan denda tersebut untuk memberikan keringanan bagi para wajib pajak yang belum membayar.  ”Program ini untuk meringankan para wajib pajak, mungkin ada wajib pajak yang belum membayar atau nunggak pajak akhirnya bisa memanfaatkan program penghapusan denda pajak ini,” Ahmad Muhdlor Ali.  Pajak yang dibayarkan ke pemerintah menurut Gus Muhdlor, substansinya akan kembali lagi ke kepentingan umum. Di antaranya untuk membangun infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, yang semua itu bersumber dari pendapatan pajak.

Program Penghapusan Denda PBB Sidoarjo Hasilkan Rp 53 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/GUS-04.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Program penghapusan denda pajak daerah oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo periode 1 November 2022 hingga 31 Maret 2023 dimanfaatkan lebih dari 94 ribu wajib pajak (WP).  Dengan jumlah SPPT PBB sebanyak 253 ribu lebih. Total penerimaan uang pajak yang masuk di kas daerah dalam kurun waktu 5 bulan itu sebesar Rp 53,3 miliar.  Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan, program penghapusan denda pajak daerah itu dalam rangka peringatan hari jadi ke-164 Kabupaten Sidoarjo pada 2023. Selain itu, program penghapusan denda tersebut untuk memberikan keringanan bagi para wajib pajak yang belum membayar.  ”Program ini untuk meringankan para wajib pajak, mungkin ada wajib pajak yang belum membayar atau nunggak pajak akhirnya bisa memanfaatkan program penghapusan denda pajak ini,” ujar Ahmad Muhdlor Ali.  Pajak yang dibayarkan ke pemerintah menurut Gus Muhdlor, substansinya akan kembali lagi ke kepentingan umum. Di antaranya untuk membangun infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, yang semua itu bersumber dari pendapatan pajak.  Menjelang berakhirnya program penghapusan denda pajak daerah tersebut, Gus Muhdlor menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak.  ”Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh wajib pajak yang telah membayar pajak. Penerimaan pajak ini sangat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo,” terang Ahmad Muhdlor Ali, putra KH Agoes Ali Masyhuri, pengasuh ponpes Progresif Bumi Sholawat Lebo itu.

94 Ribu Wajib Pajak Sidoarjo Manfaatkan Program Penghapusan Denda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/restoran-sidoarjo-dimas-maulana.jpg" alt="PUSAT KOTA: Deretan restoran di Jalan Taman Pinang Indah kemarin. Kawasan itu menjadi salah satu sentra kuliner di Kecamatan Sidoarjo. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PUSAT KOTA: Deretan restoran di Jalan Taman Pinang Indah kemarin. Kawasan itu menjadi salah satu sentra kuliner di Kecamatan Sidoarjo. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kota Sidoarjo menjadi magnet para pengusaha kuliner. Restoran dan kafe baru terus bermunculan. Merujuk data Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Sidoarjo pada akhir tahun lalu, ada delapan restoran yang tutup. Namun, hingga Mei 2019 terdapat 54 usaha kuliner baru. ”Sampai data Mei, total ada 666 objek pajak restoran. Sedangkan, akhir tahun lalu tercatat 612 unit,” kata Kepala BP2D Sidoarjo Joko Santosa. Joko menyatakan, pada April dan Mei, penambahan terbanyak. Dia menyebut ada 31 restoran dan kafe baru. Menurut dia, bertambahnya usaha kuliner disebabkan kebutuhan masyarakat yang tinggi. Apalagi, di Kota Delta banyak terdapat keluarga muda. Mereka sering mencari makan daripada masak. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sidoarjo Achmadi Subekti menyampaikan, bisnis kuliner memang sangat potensial. Terutama di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Sidoarjo. ”Kira-kira ada 100-an lebih resto,” ujarnya. Semakin banyaknya tempat kuliner tentu membuat persaingan antar-pelaku usaha bertambah ketat. Tren saat ini, mereka berlomba-lomba untuk menjual hidangan makanan dan minuman (mamin) harga murah. ”Misal, paket nasi ayam dan minuman hanya Rp 10 ribu,” terangnya. Tidak hanya itu, pelaku usaha turut bersaing membuat menu populer yang diminati banyak warga .Contohnya, ayam geprek. Achmadi menambahkan, banyak pelaku usaha yang hanya memikirkan pengembangan kuliner di wilayah perkotaan. ”Padahal, kecamatan lain masih banyak potensi. Seperti Waru dan Taman. Kalau restoran merata, Kota Delta bisa berkembang pesat,” ucapnya.

Lima Bulan, Muncul 54 Usaha Kuliner Baru di Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/ini-dia-sektor-penyumbang-pajak-di-kota-malang_m_161691.jpeg" alt="Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto" width="100%">
<figcaption>Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp; - Maraknya kuliner di kota Malang memberikan pemasukan pajak restoran cukup signifikan. Bahkan melampui targe yakni, 104,5 persen atau&nbsp; penerimaan sebesar Rp 40,2 miliar. Sebelumnya hanya ditargetkan sebesar Rp 38,47 miliar.&nbsp; Pemasukan pajak sektor lain yang melampui target dari sektor Pajak Air Tanah dengan target Rp 600 juta, sudah masuk penerimaan Rp 612 juta atau&nbsp; 102 persen. Lonjakan perolehan yang cukup signifikan juga terlihat dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan yang masa jatuh temponya berakhir 31 Juli lalu. Penerimaannya sejauh ini sudah mencapai Rp 55,7 miliar. Dari target sebesar Rp 56,86 miliar yang dibebankan, artinya capaian sudah menginjak 98 persen. Sementara itu dari sektor Pajak Hotel yang memiliki target Rp 30,68 miliar, telah masuk penerimaan senilai Rp 30 miliar. Artinya, prosentase capaian dari target telah mencapai 98,11 persen. Dari jumlah sebanyak itu, kelompok hotel dengan klasifikasi bintang 4 menyumbang pendapatan terbanyak di sektor ini, yakni dengan nilai sekitar Rp 14 miliar. Beralih ke sektor Pajak Hiburan yang memiliki target Rp 6,04 miliar, penerimaan sampai akhir September lalu telah menyentuh angka Rp 5,82 miliar atau prosentase capaian sampai 96,4 persen. Dari sektor pajak ini, penerimaan terbesar dari usaha film, bioskop dan VCD yang menyumbang setoran Rp 2,7 miliar. Untuk Pajak Reklame, telah masuk penerimaan senilai Rp 16,8 miliar. Artinya, dari target sebesar Rp 19,17 miliar untuk tahun ini, telah tercapai 87,5 persen. Lalu dari Pajak Penerangan Jalan yang ditarget Rp 45,6 miliar, sudah masuk penerimaan sebesar Rp 39,7 miliar alias 86,9 persen dari capaian target. Selanjutnya penerimaan dari Pajak Parkir, dengan target Rp 4 miliar, penerimaan sampai akhir triwulan ketiga ini sudah Rp 3,98 miliar alias mencakup capaian 99,7 persen. Sedangkan dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sejauh ini prosentase capaiannya sudah menyentuh angka 86,9 persen. Hal itu hasil dari penerimaan sebesar Rp 98,7 miliar dari nilai target sebesar Rp 113,5 miliar. Menilik tren tahun-tahun sebelumnya, setoran PAD dari sektor BPHTB masih mungkin meningkat pada akhir tahun karena kecenderungan masyarakat alias Wajib Pajak (WP) melakukan transaksi pada masa triwulan terakhir.  Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) triwulan ketiga 2017 dari sektor pajak sebesar Rp 315 miliar yang rencananya dinaikkan menjadi Rp 352,5 miliar pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini, capaian rata-ratanya kini sudah mencapai 92,6 persen. Mengacu data yang telah dihimpun BP2D hingga akhir September lalu, jumlah anggaran yang telah disetor ke kas daerah sudah mencapai Rp 291,7 miliar. Dari rekapan data tersebut, Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT, optimis target Rp 352,5 Miliar jika Perubahan APBD disahkan nanti, dapat tercapai pada waktu tutup buku 2017. &ldquo;Bahkan bisa saja sebelum akhir tahun sudah melampaui target,&rdquo; tuturnya optimis. Mantan Kabag Humas Setda Kota Malang ini tak lupa mengapresiasi tingginya kesadaran masyarakat Kota Malang untuk memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. Apresiasi juga disampaikan oleh Walikota Malang, Moch Anton. Menurut pemilik kursi N1 ini, tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak langsung berimplikasi positif kepada masyarakat sendiri. &ldquo;Karena penerimaan uang pajak bermuara untuk kepentingan masyarakat Kota Malang juga. Nantinya dikembalikan dalam bentuk program-program dan proyek pembangunan untuk memajukan Kota Malang serta demi kemakmuran masyarakat dan menunjang program mewujudkan Kota Malang Bermartabat,&rdquo; papar Anton.

Ini Dia Sektor Penyumbang Pajak di Kota Malang