<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/bulog-salurkan-beras-medium-dengan-harga-murah_m_180395.jpeg" alt="Kepala Bulog Divre Sumsel, Bakhtiar saat mengecek langsung kondisi beras medium, Selasa (9/1)." width="100%">
<figcaption>Kepala Bulog Divre Sumsel, Bakhtiar saat mengecek langsung kondisi beras medium, Selasa (9/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara resmi menetapkan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium menjadi Rp 13.500 per kilogram, dari sebelumnya sebesar Rp 12.500 per kilogram. Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2025 tanggal 22 Agustus 2025 tentang Penetapan Harga&nbsp;Eceran Tertinggi Beras yang diteken Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi pada 22 Agustus 2025. Dalam keputusan itu disebutkan bahwa harga eceran tertinggi beras di tingkat konsumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi saat ini, sehingga untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras, perlu dilakukan evaluasi terhadap harga eceran tertinggi beras. "Berdasarkan hasil evaluasi terdapat perubahan atas harga&nbsp;eceran tertinggi beras dan telah dibahas dalam rapat&nbsp;koordinasi terbatas tata kelola perberasan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2025 dan rapat koordinasi Eselon I antar kementerian/lembaga terkait pada tanggal 22 Agustus 2025, maka harga eceran tertinggi beras, perlu dilakukan penyesuaian," bunyi pertimbangan dalam Keputusan Kepala Bapanas tersebut, dikutip Rabu (27/8). Dalam keputusan itu telah ditetapkan HET beras medium di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan sebesar Rp 13.500/kg. Harga yang sama juga berlaku untuk di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat, serta Sulawesi. Kemudian, HET beras medium di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 14.000/kg. Harga ini juga berlaku untuk HET beras medium di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan. Sedangkan untuk di wilayah Papua dan Maluku HET beras medium ditetapkan sebesar Rp 15.500/kg. Sebelumnya, seperti mengutip Antaranews.com, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan akan mempertimbangkan untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium, menyusul penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen Rp6.500 per kg. &ldquo;Ya ini kami pertimbangkan. Semua mungkin,&rdquo; katanya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (15/7). Arief menjelaskan pembahasan mengenai HET beras medium sudah berjalan sejak April lalu, melibatkan seluruh pemangku kepentingan perberasan. Diskusi ini mencakup perhitungan HET yang ideal, termasuk jika harga gabah di level Rp7.000 hingga Rp7.500 per kg. &ldquo;Kalau misalnya HET beras mediumnya memang perlu ditinjau, ya kami tinjau,&rdquo; kata Arief.

Badan Pangan Nasional menetapkan HET beras medium naik menjadi Rp 13.500/kg, simak rincian dan dampaknya.

Bapanas Resmi Naikkan HET Beras Medium jadi Rp 13.500/Kg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/23/maung-3188165557.jpg" alt="Kementerian BUMN telah memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pertahanan untuk mempercepat proses produksi dan penyediaan alutsista. (dok. BUMN)" width="100%">
<figcaption>Kementerian BUMN telah memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pertahanan untuk mempercepat proses produksi dan penyediaan alutsista. (dok. BUMN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, salah satu pencapaian signifikan yang dapat dicatat adalah upaya luar biasa dalam memperkuat pertahanan keamanan (hankam) serta mencapai swasembada di sektor pangan. Salah satu kunci utama keberhasilan tersebut adalah kolaborasi yang erat antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Perdagangan yang memegang peranan strategis dalam pemerintahan. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan hankam dan swasembada pangan merupakan hasil dari kolaborasi dan komitmen yang kuat di bawah arahan Presiden Prabowo. "BUMN mendukung penuh dan berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program swasembada pangan," kata&nbsp;Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1). Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Kementerian BUMN dengan Kementerian terkait bekerja secara intensif untuk berbagai inisiatif strategis guna mewujudkan cita cita besar Indonesia. Di antaranya memperkuat pertahanan keamanan serta mencapai swasembada pangan untuk Indonesia yang lebih aman, mandiri, dan sejahtera. Berikut rinciannya. Gandeng Kemenhan Kuatkan Sistem Pertahanan Keamanan Sejak awal masa pemerintahan, Kementerian BUMN telah memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pertahanan untuk mempercepat proses produksi dan penyediaan alutsista melalui BUMN yang bergerak di sektor manufaktur pertahanan. Kolaborasi ini mencakup berbagai perusahaan BUMN seperti Pindad, yang bertanggung jawab untuk menyediakan produk pertahanan darat. Kemudian, PT PAL untuk pertahanan laut; PT Dirgantara Indonesia untuk pertahanan udara; dan PT Dahana yang memproduksi bahan baku munisi. BUMN ini bekerja bersama untuk mendukung kebutuhan sistem pertahanan yang semakin maju, guna menjaga kedaulatan Indonesia. Langkah ini juga mengarah pada penguatan industri dalam negeri yang tidak hanya mengandalkan impor, namun dapat memproduksi alat pertahanan yang dibutuhkan di dalam negeri, memberikan dampak positif bagi ekonomi dan kemandirian teknologi pertahanan Indonesia. Bersama Kemendag, Kementan, dan Bapanas Dukung Swasembada Pangan Salah satu aspek krusial dalam mendukung ketahanan nasional adalah swasembada pangan. Dalam hal ini, Kementerian BUMN berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kepala Badan Pangan Nasional untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan yang cukup untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Kementerian BUMN mendorong sinergi antara BUMN, seperti Bulog, RNI, dan Pupuk Indonesia. Berbagai langkah telah diambil untuk memperkuat sektor pangan. Bulog, sebagai off-taker pangan utama, bekerja sama dengan kementerian terkait untuk memastikan distribusi pangan yang tepat sasaran. Sementara Pupuk Indonesia berfokus pada penyediaan pupuk yang dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan hasil pertanian. Selain itu, PTPN mendukung alokasi lahan pertanian strategis yang dapat meningkatkan ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Bareng Kemenhub Efisiensikan Logistik Kementerian BUMN juga berperan aktif dalam mendorong sektor logistik yang efisien untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan hilirisasi produk dalam negeri. Dalam hal ini, kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Perhubungan sangat penting, di mana sektor transportasi dan logistik didorong untuk lebih efisien. Pelindo, KAI, dan InJourney Airports, yang merupakan bagian dari BUMN, berkontribusi besar dalam mengurangi biaya logistik, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok. Sebagai contoh, KAI memperkuat sistem transportasi berbasis rel, memungkinkan distribusi logistik menjadi lebih efisien melalui integrasi moda transportasi antar daerah. Pelindo juga berperan penting dalam pengelolaan pelabuhan yang mendukung kelancaran ekspor-impor, termasuk distribusi bahan pangan dan energi yang vital bagi perekonomian Indonesia. Kolaborasi dengan Kementerian PU untuk Infrastruktur Hilirisasi dan Swasembada Energi Untuk mendukung hilirisasi industri serta swasembada energi dan pangan, Kementerian BUMN bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung efisiensi logistik. Infrastruktur yang lebih baik, termasuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan fasilitas lainnya, memungkinkan distribusi barang dan energi menjadi lebih murah dan lebih cepat, yang pada gilirannya mendukung kebutuhan industri dan sektor pangan nasional.

Kementerian BUMN telah memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pertahanan untuk mempercepat proses produksi dan penyediaan alutsista.

Capaian 100 Hari Kerja: Intip Kolaborasi BUMN dengan Sejumlah Kementerian demi Swasembada Pangan hingga Hankam

Badan Pangan Nasional (Bapanas)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Badan Pangan Nasional (Bapanas)

Berita Terkini

Bapanas Resmi Naikkan HET Beras Medium jadi Rp 13.500/Kg

Capaian 100 Hari Kerja: Intip Kolaborasi BUMN dengan Sejumlah Kementerian demi Swasembada Pangan hingga Hankam

Download Aplikasi JawaPos.com